Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kecerdasan buatan (AI) memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia. Menurut proyeksi yang disampaikannya, AI dapat menyumbang sekitar US0 miliar hingga US0 miliar terhadap perekonomian nasional pada 2030. Dengan kurs Rp18.006 per dolar AS, nilai batas atas tersebut setara dengan sekitar Rp7.202 triliun. Angka ini menggambarkan peluang yang dapat terbuka apabila teknologi AI dimanfaatkan secara luas dan produktif di berbagai sektor.
Potensi tersebut hadir di tengah pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Nilai ekonomi digital nasional diproyeksikan mencapai US$100 miliar hingga US$130 miliar pada tahun ini, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Skala pasar, jumlah pengguna, serta meningkatnya aktivitas digital memberi landasan bagi penerapan AI. Namun, besarnya pasar dan proyeksi pertumbuhan tidak dengan sendirinya menjamin manfaat ekonomi; hasilnya bergantung pada kemampuan mengubah teknologi menjadi solusi yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari.
Dalam pidato kunci yang disampaikan secara virtual pada The Artificial Intelligence Impact Summit 2026 di Jakarta, Airlangga menekankan pentingnya pelaksanaan strategi AI. Pesan utamanya bukan sekadar membicarakan potensi atau menyusun wacana, melainkan memastikan strategi tersebut diterapkan secara nyata. Implementasi dapat diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, membantu industri bekerja lebih efisien, serta memperkuat daya saing perusahaan Indonesia di pasar regional maupun global. Pemanfaatan AI juga dapat mendukung UMKM, misalnya melalui analisis pasar, pengelolaan persediaan, layanan pelanggan, dan akses terhadap proses bisnis digital.
Dampak yang lebih luas diharapkan tercermin dalam terciptanya lapangan kerja bernilai tambah tinggi dan peningkatan mutu pelayanan publik. Untuk mencapainya, penerapan teknologi perlu disertai kesiapan keterampilan, infrastruktur, tata kelola, dan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, serta lembaga pendidikan. Dengan demikian, proyeksi kontribusi AI hingga 2030 menjadi sasaran yang perlu ditopang langkah terukur, bukan sekadar angka optimistis. Tantangannya adalah memastikan manfaatnya tersebar dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta perekonomian Indonesia.
Prioritas pertama untuk membangun kedaulatan AI adalah memperkuat infrastruktur digital sekaligus memastikan pasokan energi yang andal. Model kecerdasan buatan membutuhkan daya komputasi besar, jaringan berkecepatan tinggi, dan pusat data yang beroperasi tanpa gangguan. Karena itu, kapasitas listrik harus tumbuh seiring dengan investasi teknologi. Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, pemerintah menyiapkan tambahan kapasitas listrik hingga 70 gigawatt. Program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak juga diarahkan untuk memperluas pasokan energi bersih dan mendukung ketahanan energi jangka panjang.
Kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan perkembangan pusat data nasional. Fasilitas ini menjadi landasan bagi penyimpanan data, layanan komputasi awan, serta pelatihan dan pengoperasian model AI. Kapasitas pusat data Indonesia saat ini disebut berkisar 0,45–0,58 gigawatt, sehingga ruang untuk bertumbuh masih besar. Namun, pembangunan tidak cukup hanya mengejar kapasitas. Lokasi, konektivitas, efisiensi energi, ketersediaan air, keamanan siber, dan kesiapan jaringan listrik juga perlu diperhitungkan. Perencanaan terpadu dapat membantu memastikan pusat data baru memenuhi kebutuhan industri tanpa membebani sistem energi, sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investasi digital.
Prioritas kedua ialah menyiapkan sumber daya manusia yang mampu merancang, mengelola, dan mengembangkan teknologi tersebut. Indonesia menargetkan pemenuhan kebutuhan 9 juta talenta digital pada 2030. Beasiswa Digital Talent dapat memperluas akses terhadap pelatihan, sementara insentif super tax deduction hingga 200% mendorong perusahaan berinvestasi dalam pelatihan vokasi. Kolaborasi Danantara dan ARM melengkapi upaya tersebut dengan pengembangan keahlian semikonduktor. Melalui kerja sama dengan ARM, targetnya adalah melatih 15.000 insinyur desain cip semikonduktor dalam tiga tahun. Keahlian ini penting untuk memperkuat kemampuan lokal di bidang perangkat keras, bukan hanya penggunaan aplikasi AI. Jika pendidikan, industri, dan investasi infrastruktur berjalan selaras, Indonesia dapat membangun ekosistem AI yang lebih mandiri serta mengubah kebutuhan teknologi menjadi peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Prioritas ketiga dalam strategi pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) adalah mempercepat penerapannya pada manufaktur, rantai pasok, dan layanan publik. Fokus ini menempatkan AI sebagai alat untuk membantu organisasi mengolah data, mengotomatisasi tugas tertentu, dan mendukung keputusan operasional. Di sektor manufaktur, penerapan dapat diarahkan pada pemantauan proses produksi, perawatan mesin berbasis prediksi, pengendalian mutu, serta perencanaan kebutuhan bahan. Dalam rantai pasok, analisis AI dapat membantu memperkirakan permintaan, mengatur persediaan, dan mengidentifikasi hambatan distribusi. Langkah-langkah tersebut dirancang untuk mendorong produktivitas dan daya saing, bukan merupakan klaim bahwa dampaknya telah tercapai secara luas.
Pada layanan publik, ruang penerapan mencakup sistem perizinan berusaha Online Single Submission (OSS), logistik, perpajakan, dan layanan kesehatan. AI dapat dipertimbangkan untuk membantu menyederhanakan pemrosesan informasi dalam OSS, sehingga data dan permohonan lebih mudah dianalisis oleh petugas. Dalam logistik, pemanfaatannya dapat mendukung perencanaan rute dan pengelolaan arus barang. Di bidang perpajakan, analisis data berpotensi membantu pekerjaan administrasi dan penentuan prioritas pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan akurasi, privasi, dan pengawasan manusia. Untuk layanan kesehatan, teknologi dapat mendukung pengelolaan informasi dan proses layanan, tanpa menggantikan pertimbangan profesional tenaga kesehatan. Rancangan penerapan perlu disesuaikan dengan kebutuhan tiap layanan serta tata kelola yang jelas.
Pemerintah juga hendak memanfaatkan basis digital domestik yang mencakup 229 juta pengguna internet dan 22 juta UMKM terdigitalisasi. Besarnya basis tersebut dapat menyediakan konteks bagi pengembangan layanan dan solusi AI yang relevan bagi masyarakat maupun usaha. Namun, pemanfaatannya memerlukan infrastruktur, data yang berkualitas, keterampilan, perlindungan privasi, dan akses yang inklusif agar manfaat tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku besar. Selain itu, pemerintah mendorong kawasan ekonomi khusus agar berkembang menjadi pusat riset dan komersialisasi teknologi. Peran ini dapat mempertemukan peneliti, perusahaan, investor, dan institusi publik untuk menguji serta mengembangkan solusi sebelum digunakan lebih luas. Dengan menghubungkan riset, kebutuhan industri, dan layanan publik, percepatan adopsi AI diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia secara bertahap, terukur, dan bertanggung jawab.
Prioritas keempat dalam strategi Indonesia mengubah potensi kecerdasan buatan menjadi pertumbuhan ekonomi adalah memperkuat tata kelola AI sekaligus memperluas kolaborasi internasional. Kerangka yang jelas dibutuhkan agar pengembangan dan penerapan teknologi berlangsung terarah, dapat dipercaya, serta memberi manfaat bagi masyarakat. Indonesia juga perlu terlibat dalam pembentukan norma dan kerja sama lintas negara, mengingat teknologi AI dan dampaknya tidak berhenti pada batas nasional.
Dalam langkah tersebut, Indonesia menjadi anggota pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaitkan partisipasi ini dengan potensi peluang investasi baru sebesar US$8 miliar hingga US$12 miliar. Nilai tersebut mencerminkan peluang yang dapat terbuka melalui kerja sama, pertukaran keahlian, serta pengembangan kapasitas AI. Namun, realisasi investasi tetap memerlukan ekosistem yang siap, kepastian kebijakan, dan kemitraan yang mampu menerjemahkan potensi menjadi proyek produktif.
Kolaborasi Indonesia–Singapura melalui Project Nusa juga diarahkan untuk memperluas akses pada teknologi AI yang aman dan tepercaya, sekaligus mendukung penciptaan lapangan kerja baru. Perluasan akses perlu berjalan seiring dengan pengutamaan keamanan, akuntabilitas, perlindungan publik, dan kepastian regulasi. Prinsip-prinsip ini membantu membangun kepercayaan pengguna dan pelaku usaha, serta memberi panduan bagi organisasi yang mengadopsi AI. Tata kelola yang baik bukan penghambat inovasi, melainkan dasar agar penerapan teknologi dapat berkembang secara bertanggung jawab.
Untuk memperkuat ekosistem sejumlah inisiatif diluncurkan yaitu.
Baca juga: Pendidikan, Budaya, dan Peluang: Sejumlah Penjelasan atas Capaian Ekonomi Orang Yahudi | FWD Bahas Tantangan dan Peluang Ekonomi Indonesia Menjelang 2027 | Sekolah Rakyat Dinilai Bisa Dorong Kemandirian Ekonomi Keluarga Miskin di Kabupaten Bandung
