Kabupaten Bandung | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, M Akhiri Hailuki, menilai program Sekolah Rakyat berpotensi meningkatkan taraf ekonomi keluarga miskin. Menurutnya, manfaat program pendidikan ini dapat menjadi lebih luas apabila perhatian terhadap anak tidak dipisahkan dari kondisi kehidupan keluarganya. Anak memperoleh akses untuk belajar, sementara orang tua juga perlu mendapat dukungan agar memiliki peluang memperkuat kemandirian ekonomi. Hailuki menyampaikan pandangan tersebut di Bandung pada Rabu.
Gagasan utamanya adalah menghubungkan pendidikan anak dengan pemberdayaan ekonomi orang tua. Pendidikan membuka kesempatan bagi anak untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi upaya tersebut berlangsung di tengah situasi rumah tangga yang turut memengaruhi keseharian mereka. Karena itu, program yang ditujukan kepada keluarga miskin dinilai perlu melihat kebutuhan keluarga secara menyeluruh, bukan hanya menyediakan akses sekolah bagi anak. Penguatan ekonomi orang tua menjadi bagian penting dari pendekatan tersebut.
Jika kedua aspek berjalan beriringan, keluarga diharapkan memiliki dukungan yang lebih kuat untuk memperbaiki taraf hidup. Orang tua yang memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung proses belajar anak. Sebaliknya, pendidikan anak memberi landasan bagi generasi berikutnya untuk meraih peluang yang lebih baik. Hubungan pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga inilah yang, menurut Hailuki, dapat membantu memutus mata rantai kemiskinan.
Dengan demikian, Sekolah Rakyat dipandang bukan semata-mata sebagai program pendidikan, melainkan juga sebagai peluang untuk mendorong perubahan dalam keluarga. Pelaksanaannya perlu memastikan akses belajar bagi anak disertai perhatian terhadap pemberdayaan orang tua. Pandangan Hailuki menekankan bahwa peningkatan taraf ekonomi keluarga miskin membutuhkan pendekatan yang saling melengkapi: pendidikan untuk anak dan dukungan kemandirian bagi orang tua. Integrasi tersebut berpotensi membuat manfaat program terasa lebih menyeluruh dan berkelanjutan bagi keluarga di Kabupaten Bandung.
Hailuki berharap Sekolah Rakyat benar-benar menjangkau anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan. Karena itu, penetapan penerima manfaat perlu mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama rumah tangga yang berada pada desil 1 dan 2. Ketepatan sasaran penting agar fasilitas pendidikan dan dukungan yang disediakan dapat dirasakan oleh kelompok yang menghadapi kerentanan ekonomi paling berat. Proses verifikasi juga perlu dilakukan secara cermat, sehingga bantuan tidak hanya menjangkau keluarga yang mudah terdata, tetapi benar-benar sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi calon penerima.
Namun, upaya meningkatkan kesejahteraan tidak dapat berhenti pada pendidikan anak. Orang tua siswa juga perlu dijangkau melalui pelatihan keterampilan, pendampingan, atau program pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan keluarga. Pelatihan dapat membantu orang tua memperoleh kemampuan yang relevan untuk bekerja, mengembangkan usaha, atau meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi yang sudah dijalankan. Agar manfaatnya nyata, dukungan tersebut perlu disertai akses terhadap peluang kerja, permodalan, pasar, maupun informasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, keterampilan yang diperoleh dapat digunakan untuk membuka sumber pendapatan, bukan hanya menjadi pengetahuan yang tidak berlanjut dalam praktik.
Sasaran jangka panjangnya adalah membantu keluarga penerima manfaat keluar dari kemiskinan ekstrem paling lambat dalam lima tahun. Target tersebut memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan, termasuk pemantauan perkembangan keluarga serta penyesuaian bantuan sesuai hambatan yang mereka hadapi. Pendidikan anak dapat memperluas kesempatan dan membangun bekal untuk masa depan, tetapi hasilnya tidak serta-merta meningkatkan pendapatan rumah tangga dalam waktu dekat. Keterampilan dan akses ekonomi bagi orang tua diperlukan agar peluang memperoleh penghasilan lebih baik terbuka. Jika kedua jalur berjalan bersama, keluarga berpeluang memperkuat kemandirian ekonomi, sementara anak tetap memperoleh dukungan pendidikan. Pemberdayaan orang tua juga dapat membantu menjaga keberlanjutan manfaat program setelah anak menyelesaikan pendidikan.
Hailuki menilai pemberdayaan keluarga siswa Sekolah Rakyat dapat diperkuat dengan menyelaraskan program pemerintah daerah dan kebijakan pemerintah pusat. Di Kabupaten Bandung, sejumlah inisiatif yang telah disiapkan pemerintah daerah dinilai relevan untuk mendukung keluarga berpenghasilan rendah, terutama orang tua yang mencari nafkah di sektor informal. Penyelarasan ini penting agar dukungan pendidikan bagi anak berjalan beriringan dengan upaya memperkuat kemampuan ekonomi rumah tangga.
Salah satu program yang dapat dihubungkan dengan kebutuhan keluarga siswa adalah dana bergulir tanpa agunan dan tanpa bunga. Skema tersebut berpotensi memberi ruang bagi orang tua untuk memulai atau mengembangkan usaha tanpa menghadapi beban jaminan maupun biaya bunga. Dengan akses pembiayaan yang lebih terjangkau, keluarga dapat berupaya menjaga keberlangsungan usaha, menambah kapasitas produksi, atau membuka sumber penghasilan yang lebih stabil. Pelaksanaannya tentu perlu disesuaikan dengan kebutuhan penerima dan disertai pendampingan agar dana digunakan secara produktif.
Selain dukungan usaha, Hailuki juga menyoroti perlunya perlindungan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal. Orang tua siswa yang bekerja tanpa hubungan kerja formal sering kali memiliki perlindungan terbatas ketika menghadapi risiko kesehatan atau kehilangan kemampuan untuk bekerja. Karena itu, ia berharap kelompok tersebut dapat terakomodasi dalam program perlindungan yang dijalankan pemerintah daerah. Cakupan yang lebih baik dapat membantu keluarga menghadapi risiko dan menjaga agar kondisi ekonomi mereka tidak semakin rentan.
Menurut Hailuki, berbagai program daerah tersebut perlu dirancang selaras dengan program pemerintah pusat, sehingga dukungan yang diterima keluarga tidak berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi antarkebijakan dapat membantu memperjelas akses, sasaran penerima, serta bentuk layanan yang tersedia bagi orang tua siswa. Integrasi juga diharapkan mengurangi celah layanan dan membuat bantuan lebih mudah dijangkau oleh keluarga yang membutuhkan, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal.
Tujuan akhirnya bukan hanya memberikan bantuan sesaat, melainkan membuka akses untuk mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan kerja, dan memperbaiki kondisi ekonomi secara berkelanjutan. Jika pendidikan anak didukung oleh kesempatan ekonomi dan perlindungan sosial bagi orang tua, keluarga memiliki landasan yang lebih kuat untuk meningkatkan kemandirian. Dengan demikian, Sekolah Rakyat dapat menjadi bagian dari pendekatan yang menghubungkan pendidikan, pemberdayaan, dan kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Bandung.
Dukungan terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung juga mencakup kesiapan fasilitas dan lingkungan belajar. DPRD Kabupaten Bandung telah menyetujui penyediaan lahan seluas 7,6 hektare untuk mendukung program tersebut. Lokasi yang disiapkan berada di Kampung Barusampeu, Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey. Persetujuan ini menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan sarana pendidikan yang dapat dijangkau keluarga miskin, sekaligus memastikan proses pembangunan memiliki dasar dan dukungan daerah.
Selain penyediaan lahan, anggaran disiapkan untuk menunjang kebutuhan awal kawasan. Rencana pembiayaan mencakup penyiapan lahan, pembangunan akses jalan, serta pembangunan tembok penahan tanah. Infrastruktur tersebut diperlukan agar lokasi dapat diakses dan digunakan dengan lebih aman, terutama mengingat kondisi medan serta kebutuhan kegiatan pendidikan dalam jangka panjang. Kesiapan fasilitas tidak hanya berkaitan dengan bangunan sekolah, tetapi juga mendukung kelancaran mobilitas siswa, tenaga pendidik, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
Di sisi lain, ketepatan data kesejahteraan menjadi perhatian agar bantuan dan layanan pemerintah dapat menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan. Hailuki mengimbau warga untuk mengajukan sanggahan apabila pengelompokan kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Warga dapat menyampaikan keberatan melalui jalur yang tersedia dan, bila memerlukan pendampingan, meminta bantuan Komisi D DPRD Kabupaten Bandung. Pembenahan data penting karena informasi tersebut menjadi salah satu rujukan dalam penentuan sasaran program sosial.
Baca juga: Sekolah Rakyat Hubungkan Akses Belajar dengan Kemandirian Keluarga | Sekolah Rakyat Penajam Disiapkan untuk Membuka Akses Pendidikan bagi Anak Putus Sekolah | Fatwa DSN-MUI Dinilai Perkuat Kepercayaan pada Transaksi Emas Digital
