Kabupaten Bandung | Sekolah Rakyat dirancang sebagai program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program ini menyasar mereka yang selama ini belum memperoleh akses pendidikan secara memadai, baik karena keterbatasan ekonomi maupun kondisi sosial yang membuat proses belajar sulit dijangkau. Dengan menghadirkan layanan pendidikan yang lebih dekat dan terarah, pemerintah berupaya memastikan latar belakang keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk belajar, berkembang, dan merencanakan masa depan. Sekolah Rakyat juga menempatkan pendidikan sebagai pintu masuk untuk memperkuat kesejahteraan keluarga secara lebih luas.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa pendekatan Sekolah Rakyat tidak berhenti pada kegiatan belajar mengajar. Program ini menggabungkan edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial untuk menangani hambatan yang dihadapi anak serta keluarganya. Pendidikan membantu membangun pengetahuan dan keterampilan, sementara rehabilitasi dan dukungan sosial diarahkan pada kebutuhan yang dapat mengganggu keberlangsungan belajar. Pemberdayaan keluarga menjadi bagian penting agar perubahan tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga dapat mendukung kondisi rumah tangga. Dengan demikian, intervensi pendidikan diharapkan berjalan seiring dengan upaya memperbaiki keadaan sosial yang memengaruhi akses dan partisipasi belajar.
Menurut Gus Ipul, lebih dari 44 ribu siswa telah mengikuti pendidikan di 182 titik penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Cakupan tersebut menunjukkan upaya menjangkau anak-anak di berbagai wilayah melalui layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan terpadu ini diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi: anak memperoleh kesempatan belajar, sementara keluarga mendapat dukungan untuk memperkuat kemandirian sosial dan ekonomi. Dampak jangka panjangnya bergantung pada konsistensi layanan, dukungan pendampingan, serta keterhubungan program dengan kebutuhan nyata di lingkungan peserta didik. Karena itu, Sekolah Rakyat diposisikan bukan semata sebagai sekolah, melainkan sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan sekaligus membangun peluang hidup yang lebih baik bagi keluarga prasejahtera.
Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak yang belum pernah memperoleh kesempatan bersekolah maupun mereka yang terpaksa berhenti sebelum menuntaskan pendidikan. Karena latar belakang dan pengalaman belajar calon siswa beragam, penerimaan tidak didasarkan pada tes akademik. Pendekatan ini memungkinkan anak dari keluarga rentan memperoleh akses pendidikan tanpa tersisih karena belum menguasai materi atau keterampilan tertentu. Setelah diterima, siswa mengikuti masa matrikulasi selama lebih dari tiga bulan. Pada tahap tersebut, pendidik mengenali kemampuan, kebutuhan, dan kesiapan belajar setiap anak, sekaligus membantu mereka menyesuaikan diri dengan kegiatan sekolah. Sebagian siswa juga memerlukan rehabilitasi terlebih dahulu agar kondisi mereka lebih siap dan dapat mendukung partisipasi optimal dalam pembelajaran.
Dukungan belajar turut bergantung pada ketersediaan sarana yang memadai. Dari 182 titik Sekolah Rakyat, sebanyak 93 telah menempati gedung permanen yang menyediakan jenjang SD, SMP, dan SMA. Fasilitasnya mencakup laboratorium, perpustakaan, serta lapangan olahraga, sehingga kegiatan pendidikan dapat berlangsung dengan lebih lengkap, baik di dalam maupun di luar kelas. Pembelajaran juga memanfaatkan Learning Management System (LMS) untuk mendukung penyampaian materi dan aktivitas belajar. Papan tulis digital menjadi salah satu perangkat yang membantu guru menyajikan pelajaran secara interaktif. Dengan kombinasi fasilitas fisik dan teknologi tersebut, siswa diharapkan memiliki lingkungan yang menunjang proses belajar sesuai jenjang dan kebutuhan mereka.
Perangkat laptop disediakan sebagai bagian dari dukungan pembelajaran digital. Lebih dari 15 ribu laptop telah dibagikan untuk kegiatan belajar pada tahun ajaran 2025. Pemerintah merencanakan pengadaan sekitar 30 ribu unit tambahan pada 2026, tetapi prosesnya masih berlangsung sehingga perangkat tersebut belum seluruhnya tersedia. Penggunaan laptop juga diatur secara khusus: perangkat dipakai untuk kegiatan belajar di kelas dan tidak dibawa ke asrama ataupun tempat lain. Aturan ini menempatkan teknologi sebagai sarana pendidikan yang terarah, sekaligus menjaga pengelolaan perangkat di lingkungan sekolah. Secara keseluruhan, penerimaan tanpa tes, masa penyesuaian, fasilitas, dan perangkat belajar membentuk dukungan yang disesuaikan dengan kondisi siswa, bukan sekadar menyediakan ruang kelas.
Kementerian Sosial mendorong orang tua siswa Sekolah Rakyat untuk mengikuti program pemberdayaan yang dirancang berdasarkan hasil asesmen kebutuhan keluarga. Pendekatan ini membantu memastikan dukungan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing penerima, bukan sekadar bantuan yang seragam. Asesmen dapat menjadi dasar untuk menentukan bentuk pendampingan yang relevan, mulai dari peningkatan keterampilan hingga dukungan bagi kegiatan ekonomi keluarga. Dengan demikian, pendidikan anak di Sekolah Rakyat diharapkan berjalan seiring dengan upaya memperkuat kesejahteraan keluarga di rumah.
Dukungan pemberdayaan mencakup penguatan kapasitas, bantuan modal usaha, serta penguatan aset yang dapat menunjang kemandirian ekonomi. Selain itu, sekitar 7.000 keluarga telah menerima bantuan perbaikan rumah agar dapat menempati hunian yang lebih layak. Perbaikan tempat tinggal merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sekaligus mendukung lingkungan yang lebih baik bagi anak untuk belajar dan tumbuh. Secara lebih luas, lebih dari 160 ribu keluarga telah diberdayakan melalui berbagai program Kemensos. Sebagian penerima program tersebut merupakan orang tua siswa Sekolah Rakyat, sehingga dukungan yang tersedia dapat menjangkau kebutuhan keluarga sekaligus mendampingi keberlanjutan pendidikan anak.
Ke depan, kesinambungan pemberdayaan direncanakan melalui kolaborasi dengan kementerian yang menangani usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi kreatif, serta perindustrian. Kerja sama lintas sektor diharapkan membuka akses pada pendampingan dan peluang usaha yang sesuai dengan kemampuan penerima. Dukungan tidak berhenti pada pemberian bantuan awal, tetapi perlu disertai penguatan kapasitas agar keluarga dapat mengelola sumber daya secara bertahap dan berkelanjutan. Harapannya, orang tua siswa semakin mandiri secara ekonomi ketika anak mereka lulus dari Sekolah Rakyat. Kemandirian tersebut dapat membantu keluarga mempertahankan hasil pemberdayaan, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mendukung rencana pendidikan maupun masa depan anak setelah menyelesaikan pendidikan.
Pemerintah menargetkan pembangunan 500 gedung permanen Sekolah Rakyat dalam kurun tiga hingga empat tahun ke depan. Rencana ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Setiap gedung dirancang berdiri di atas lahan seluas sekitar 7–8 hektare, dengan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar sekaligus kehidupan siswa di lingkungan sekolah. Kapasitas tiap lokasi diproyeksikan melebihi 2.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Jika seluruh rencana terwujud, daya tampung Sekolah Rakyat secara keseluruhan ditargetkan melampaui satu juta siswa. Skala pembangunan tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperluas kesempatan belajar hingga berbagai wilayah, dengan penyediaan sarana pendidikan permanen yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Perencanaan kapasitas itu berjalan seiring dengan perhatian terhadap masa depan lulusan. Pendidikan di Sekolah Rakyat diharapkan menjadi landasan bagi siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik melalui jalur pendidikan menengah lanjutan seperti Sekolah Garuda maupun dengan menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Pilihan setelah lulus tidak terbatas pada pendidikan akademik. Siswa juga dapat mengembangkan keterampilan yang relevan agar siap memasuki dunia kerja sebagai pekerja terampil. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menyediakan akses belajar, tetapi juga membuka beragam jalur untuk mengembangkan potensi dan membangun kemandirian. Pelaksanaan dukungan tersebut tetap memerlukan proses pembelajaran yang bermutu, pendampingan, serta sarana yang sesuai dengan kebutuhan setiap jenjang.
Dalam konteks daerah, SRT 4 Kabupaten Bandung saat ini berdiri di atas lahan milik Kementerian Sosial (Kemensos).
Baca juga: Kemandirian Kriptografi Jadi Kunci Perlindungan Data dan Kepercayaan Digital Indonesia | Studi DEN Catat Penerima MBG Lebih Jarang Absen di Sekolah | Kematian Bharatu Valdo Diselidiki, Keluarga Minta Proses Hukum Terbuka
