Denpasar | Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendorong Indonesia membangun kemandirian kriptografi sebagai fondasi perlindungan data masyarakat dan pemerintah. Pesan tersebut disampaikan Wakil Kepala BSSN Komisaris Jenderal Polisi Albertus Rachmad Wibowo saat menghadiri Bali Tech Week di Denpasar pada Selasa. Dorongan ini menegaskan bahwa kemampuan mengembangkan dan menguasai teknologi kriptografi di dalam negeri semakin penting seiring meluasnya penggunaan layanan digital. Kemandirian tersebut bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan bagian dari upaya menjaga keamanan informasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem digital nasional.
Ketergantungan pada sistem digital terus meningkat dalam berbagai kegiatan, mulai dari komunikasi dan pelayanan publik hingga penyimpanan serta pemrosesan data. Setiap pertukaran informasi membutuhkan perlindungan yang menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keamanan data. Kerahasiaan membatasi akses hanya kepada pihak yang berwenang, sementara keutuhan membantu memastikan informasi tidak diubah tanpa izin. Aspek keamanan juga mencakup perlindungan terhadap ancaman yang dapat mengganggu sistem maupun membocorkan informasi. Karena itu, penguasaan kriptografi menjadi salah satu unsur penting untuk mengurangi risiko dan mempertahankan keandalan layanan digital.
Kriptografi menyediakan metode untuk melindungi data dalam beragam aktivitas elektronik. Teknologi ini dapat mendukung pengamanan informasi ketika data disimpan maupun dikirim melalui jaringan. Penerapannya relevan bagi masyarakat yang menggunakan layanan digital, sekaligus bagi pemerintah yang mengelola informasi penting dalam skala besar. Salah satu kebutuhan yang menonjol ialah pertukaran informasi antarkementerian dan lembaga. Data yang berpindah di instansi perlu terlindungi agar hanya dapat diakses pihak yang berhak dan tetap terjaga keutuhannya. Dengan demikian, kemampuan kriptografi yang andal dapat mendukung koordinasi pemerintahan tanpa mengabaikan keamanan informasi.
Upaya membangun kemandirian kriptografi juga berkaitan dengan kemampuan Indonesia menentukan dan mengelola perlindungan sesuai kebutuhan nasional. Penguasaan tersebut dapat menjadi dasar untuk memperkuat perlindungan data masyarakat maupun pemerintah di tengah perkembangan teknologi dan meningkatnya risiko siber. Dorongan BSSN menempatkan kriptografi sebagai bagian penting dari kepercayaan digital: masyarakat dan lembaga perlu yakin bahwa informasi mereka diproses serta dipertukarkan secara aman. Dengan keamanan yang terjaga, pemanfaatan sistem digital dapat berlangsung lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Rachmad memandang data sebagai aset berharga yang membantu organisasi dan pemerintah mengambil keputusan secara lebih tepat. Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber dapat mendukung perencanaan, evaluasi kebijakan, dan penyediaan layanan. Namun, nilai tersebut juga menjadikan data sasaran yang perlu dijaga. Ketika data terintegrasi dan dipertukarkan lintas instansi, perhatian terhadap perlindungan tidak dapat dibatasi pada satu sistem atau satu tahap pengelolaan saja. Setiap pihak yang mengumpulkan, menyimpan, mengirimkan, maupun menggunakan informasi perlu memahami tanggung jawabnya dalam menjaga kerahasiaan dan keutuhan data.
Perlindungan yang menyeluruh perlu mencakup tiga keadaan utama. Pertama, data saat disimpan atau at-rest, misalnya dalam basis data, pusat data, maupun perangkat penyimpanan. Kedua, data saat dikirimkan atau in-transit melalui jaringan dan kanal komunikasi antarsistem. Ketiga, data saat diproses atau in-use, ketika informasi sedang diakses, dianalisis, atau digunakan oleh aplikasi dan pengguna yang berwenang. Pengamanan pada satu keadaan saja belum memadai apabila perlindungan pada keadaan lain masih lemah. Karena itu, kebijakan dan teknologi perlu dirancang agar keamanan tetap diperhatikan sepanjang siklus penggunaan data.
Rachmad juga menyampaikan bahwa masih terdapat data sensitif yang disimpan atau dipertukarkan tanpa enkripsi, sehingga terbaca dalam bentuk teks biasa atau plaintext. Kondisi ini dapat menambah paparan risiko apabila sistem penyimpanan, perangkat, atau jaringan mengalami gangguan maupun serangan siber. Pihak yang memperoleh akses tidak sah mungkin lebih mudah membaca informasi apabila data tidak dilindungi dengan memadai. Risiko tersebut tidak berarti setiap gangguan otomatis menyebabkan kebocoran, tetapi menunjukkan pentingnya mengurangi peluang dan dampak insiden. Penerapan enkripsi yang sesuai, pengaturan akses, serta pemantauan keamanan dapat menjadi bagian dari upaya perlindungan. Dengan cakupan pengamanan yang konsisten pada data tersimpan, data yang bergerak, dan data yang sedang diproses, integrasi lintas instansi dapat berlangsung dengan tata kelola yang lebih bertanggung jawab dan kepercayaan digital yang lebih terjaga.
Menurut Rachmad, kriptografi menjalankan empat fungsi penting dalam menjaga keamanan informasi. Pertama, kriptografi melindungi kerahasiaan data dengan mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca pihak tanpa kewenangan. Fungsi ini relevan ketika data pribadi disimpan atau dipertukarkan melalui sistem digital, karena akses terhadap informasi sensitif perlu dibatasi. Kedua, kriptografi membantu memastikan integritas informasi. Mekanisme pemeriksaan dapat menunjukkan apakah data berubah, rusak, atau dimanipulasi selama penyimpanan maupun pengiriman, sehingga penerima memiliki dasar untuk menilai keasliannya.
Fungsi ketiga berkaitan dengan verifikasi identitas dan kewenangan pengguna. Melalui mekanisme autentikasi, sistem dapat memeriksa apakah seseorang atau suatu layanan benar-benar memiliki hak untuk mengakses data atau menjalankan tindakan tertentu. Hal ini mendukung pengendalian akses dan mengurangi peluang penyalahgunaan akun. Keempat, kriptografi mendukung akuntabilitas melalui bukti digital, seperti tanda tangan elektronik, yang membantu mengaitkan suatu tindakan dengan pihak yang melakukannya. Dengan demikian, tindakan atau persetujuan tidak mudah disangkal setelah terjadi. Keempat fungsi tersebut saling melengkapi, bukan berdiri sendiri, dalam membangun perlindungan yang dapat diandalkan.
Peran itu menjadi penting dalam perlindungan data pribadi dan penyelenggaraan layanan publik. BSSN mengembangkan layanan kriptografi untuk mendukung pertukaran data yang aman, termasuk pemanfaatannya di sejumlah kementerian yang menangani program perlindungan sosial. Ketika lembaga perlu berbagi informasi agar layanan tepat sasaran, perlindungan komunikasi dan kepastian integritas data membantu menjaga kepercayaan sekaligus mengurangi risiko kebocoran atau perubahan yang tidak sah. Penerapan teknologi tersebut tetap perlu disertai tata kelola, prosedur yang jelas, dan pengawasan agar pengamanan berjalan konsisten.
Penguatan kapasitas nasional juga membutuhkan tenaga ahli yang mampu mengembangkan, menerapkan, dan mengelola teknologi persandian. Politeknik Siber dan Sandi Negara berperan dalam menyiapkan sumber daya manusia dengan kompetensi di bidang keamanan siber dan kriptografi. Ketersediaan talenta nasional memungkinkan kebutuhan keamanan dirancang sesuai konteks Indonesia, sekaligus mendukung pengelolaan teknologi secara berkelanjutan. Investasi pada pendidikan, keterampilan praktis, dan pembaruan pengetahuan menjadi bagian penting dari upaya membangun kemandirian kriptografi serta memperkuat perlindungan data dan kepercayaan terhadap layanan digital.
Rachmad menyebut kemandirian kriptografi perlu dibangun melalui sejumlah area strategis yang saling berkaitan. Langkah awalnya adalah menetapkan kebijakan nasional sebagai arah bersama dalam melindungi data dan mengembangkan kemampuan kriptografi di dalam negeri. Kebijakan tersebut perlu didukung penguatan penelitian dan pengembangan, sehingga kebutuhan keamanan digital dapat dijawab melalui kajian, keahlian, dan teknologi yang sesuai dengan konteks Indonesia. Selain riset, inovasi juga diperlukan agar hasil pengembangan dapat terus menyesuaikan diri dengan perubahan ancaman dan kebutuhan ekosistem digital.
Area berikutnya mencakup penerapan kebijakan kepada para pemangku kepentingan serta pembangunan dan pengembangan teknologi kriptografi nasional. Dengan penerapan yang konsisten, perlindungan data tidak hanya menjadi ketentuan di tingkat pusat, tetapi juga menjadi bagian dari praktik organisasi dan layanan digital. Rachmad merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 11 Tahun 2024 dan Peraturan BSSN Nomor 39 Tahun 2026 tentang algoritma kriptografi sebagai regulasi dan pedoman pendukung. Rujukan tersebut menegaskan pentingnya memiliki landasan yang dapat membantu berbagai pihak menerapkan algoritma kriptografi secara terarah, sekaligus mendukung pengembangan kemampuan nasional.
Upaya ini membutuhkan pembagian peran yang kolaboratif. Pemerintah memastikan kebijakan perlindungan data diterapkan, sedangkan akademisi dan peneliti berkontribusi dalam pengembangan teknologi melalui riset dan keahlian.
Baca juga: Syahganda Nilai Kepercayaan terhadap Prabowo Tetap Kuat di Tengah Perbedaan Hasil Survei
