Jakarta | Pemerintah mengerahkan sekitar 71.000 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Pengerahan ini menjadi bagian dari upaya terpadu untuk merespons kebakaran dan menekan dampak yang dapat ditimbulkannya. Dengan melibatkan personel dari berbagai unsur, penanganan diharapkan dapat dijalankan secara terkoordinasi, baik melalui tugas di darat maupun dukungan dari udara. Besarnya jumlah personel yang dikerahkan mencerminkan pentingnya kerja bersama dalam menghadapi kebakaran, yang penanganannya memerlukan koordinasi dan dukungan lintas unsur.
Menko PMK Sugiono menjelaskan bahwa penanganan dilakukan melalui satuan tugas di darat serta dukungan udara. Kedua bentuk dukungan tersebut merupakan bagian dari operasi pemadaman terpadu yang dikoordinasikan untuk menangani kebakaran. Keterangan itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis, 22 Oktober 2026. Dalam penjelasan tersebut, pengerahan personel dan dukungan operasi ditempatkan sebagai langkah bersama pemerintah untuk menangani situasi kebakaran hutan dan lahan. Informasi ini menegaskan pendekatan koordinatif, tanpa merinci wilayah operasi maupun capaian pemadaman.
Operasi pemadaman terpadu tersebut diarahkan untuk membantu mengendalikan kebakaran dan menekan dampaknya. Keterlibatan personel gabungan, satuan tugas di darat, dan dukungan udara menunjukkan bahwa penanganan melibatkan beberapa unsur yang bekerja dalam kerangka upaya bersama. Koordinasi menjadi bagian penting agar pengerahan sumber daya dapat mendukung operasi secara terpadu. Namun, keterangan yang disampaikan tidak memuat rincian lebih lanjut mengenai lokasi tertentu, perkembangan tiap operasi, ataupun hasil pemadaman. Karena itu, informasi yang tersedia berfokus pada skala pengerahan personel dan pola koordinasi, bukan pada klaim mengenai kondisi atau hasil di lapangan. Langkah ini menjadi bagian dari respons bersama terhadap kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, dengan tujuan menekan dampak kebakaran melalui penanganan yang terkoordinasi.
Pemerintah tengah menjajaki peluang kolaborasi dengan dunia akademik untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penjajakan ini mencerminkan upaya mencari ruang sinergi yang dapat mendukung keterlibatan lebih luas, termasuk dari lingkungan kampus. Namun, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum dapat disebut sebagai program yang dipastikan berjalan. Karena itu, bentuk kegiatan, pihak yang akan terlibat, serta mekanisme pelaksanaannya belum dapat dipastikan. Penyampaian yang cermat penting agar gagasan kolaborasi tidak disalahartikan sebagai kerja sama yang telah resmi dibentuk atau kegiatan yang sudah berlangsung di lapangan.
Dalam penanganan karhutla, Sugiono menekankan perlunya sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi juga melibatkan unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, masyarakat setempat, serta relawan. Penekanan pada kerja bersama ini menunjukkan bahwa upaya menghadapi karhutla memerlukan keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya satu lembaga. Masing-masing unsur hadir dalam kerangka penanganan yang terkoordinasi, dengan dukungan dan komunikasi yang diperlukan sesuai peran serta kewenangannya. Pandangan tersebut menjadi konteks penting ketika pemerintah menjajaki kemungkinan kontribusi dunia akademik: keterlibatan tambahan perlu dibicarakan dengan pihak terkait dan ditempatkan dalam koordinasi yang ada, tanpa mengasumsikan tugas khusus bagi kelompok tertentu.
Peluang keterlibatan kampus dapat dipahami sebagai bagian dari pembicaraan untuk memperluas partisipasi, bukan sebagai penetapan tanggung jawab baru. Sampai ada keterangan lebih lanjut mengenai hasil penjajakan, belum tepat menyimpulkan bahwa perguruan tinggi telah ditugaskan menjalankan kegiatan tertentu atau bahwa masyarakat dan relawan akan mengikuti skema khusus bersama kampus. Informasi yang tersedia hanya menunjukkan adanya penjajakan kolaborasi dan pentingnya sinergi lintas pihak. Dengan membedakan rencana dari pelaksanaan, publik dapat mengikuti perkembangan tanpa menganggap gagasan awal sebagai keputusan final. Kejelasan mengenai perkembangan berikutnya dapat disampaikan setelah pembahasan menghasilkan kesepakatan atau rancangan yang lebih konkret. Sementara itu, koordinasi pemerintah pusat dan daerah bersama BNPB, TNI, Polri, masyarakat setempat, dan relawan tetap menjadi unsur yang ditekankan dalam penanganan karhutla.
Pemerintah pusat menyalurkan bantuan tahap kedua senilai total Rp1,235 triliun untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah terdampak. Menurut Sugiono, dana tersebut telah ditransfer pada Kamis, 22 Oktober 2026. Penyaluran ini menjadi dukungan lanjutan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi kebakaran, sekaligus memperkuat upaya penanganan di lapangan. Besaran bantuan yang diumumkan mencakup keseluruhan alokasi tahap kedua, bukan nilai yang disebutkan untuk masing-masing provinsi penerima.
Tujuh provinsi tercatat sebagai penerima bantuan tahap kedua, yakni Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau. Daftar tersebut menunjukkan bahwa dukungan diarahkan ke wilayah-wilayah yang memerlukan penguatan dalam menghadapi karhutla. Informasi mengenai penyaluran dan cakupan penerima memberi gambaran tentang jangkauan bantuan pusat, tetapi tidak dengan sendirinya merinci pembagian dana, jenis belanja, atau kegiatan operasional yang dibiayai di setiap daerah. Karena itu, angka total dan nama provinsi perlu dibaca sesuai keterangan yang disampaikan, tanpa menambahkan rincian yang belum diumumkan.
Bantuan tahap kedua ini perlu dibedakan dari penyaluran sebelumnya. Pada 7 September 2026, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan tahap pertama kepada pemerintah provinsi serta 35 pemerintah kabupaten/kota. Cakupan penerima tahap pertama tersebut tidak sama dengan daftar tujuh provinsi untuk tahap kedua: keterangan tahap pertama menyebut tingkat pemerintahan penerima dan jumlah kabupaten/kota, sedangkan informasi tahap kedua menyebut provinsi penerima. Pembedaan ini penting agar kedua tahapan tidak tercampur ketika membahas jangkauan dukungan. Dengan pencatatan yang jelas mengenai tanggal, nilai, dan penerima masing-masing, perkembangan penanganan karhutla dapat dipahami secara lebih akurat. Bantuan pusat diharapkan mendukung respons daerah, sementara pelaksanaan dan kebutuhan lanjutan tetap bergantung pada kondisi serta koordinasi di wilayah terdampak.
Dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan diarahkan pada dua sasaran yang saling melengkapi: melindungi warga dari dampak asap serta memperkuat kemampuan petugas memadamkan api. Bagi masyarakat di wilayah terdampak, bantuan kesehatan menjadi bagian penting dari respons darurat. Pelayanan kesehatan dapat membantu warga memperoleh pemeriksaan dan penanganan ketika mengalami gangguan akibat paparan asap. Pembagian masker juga ditujukan untuk mengurangi paparan selama kualitas udara memburuk, terutama bagi kelompok yang perlu membatasi aktivitas di luar rumah.
Selain layanan tersebut, dukungan perlindungan warga mencakup penyediaan oksigen portabel dan pengoperasian rumah oksigen. Fasilitas ini diharapkan membantu masyarakat yang membutuhkan akses oksigen maupun layanan terkait kesehatan pernapasan. Ketersediaan bantuan tersebut menjadi penting ketika asap mengganggu kegiatan sehari-hari dan menambah kebutuhan layanan di daerah terdampak. Penyaluran bantuan perlu menyesuaikan kebutuhan setempat agar dukungan dapat dimanfaatkan oleh warga yang memerlukannya.
Sasaran kedua ialah memperkuat upaya pemadaman di lapangan. Petugas memerlukan alat pelindung diri untuk mendukung keselamatan saat bekerja di tengah kondisi kebakaran. Peralatan pemadaman yang disediakan meliputi pompa dan tangki air, selang pemadam, serta alat suntik air yang dapat digunakan untuk menangani kebakaran di lahan gambut. Pembangunan sumur bor turut menjadi bagian dari dukungan sumber air, sehingga kebutuhan pasokan untuk pemadaman dapat lebih terjangkau di lokasi yang memerlukannya. Ketersediaan perlengkapan tersebut diharapkan membantu personel menyesuaikan penanganan dengan kondisi medan dan titik api.
Dukungan tidak hanya berupa peralatan. Operasional dan logistik bagi personel yang bertugas juga diperlukan agar mereka dapat menjalankan tugas di lapangan. Kebutuhan ini mencakup kelancaran dukungan selama pengerahan dan pelaksanaan pemadaman, sehingga perhatian tidak terbatas pada sarana teknis semata. Dengan menggabungkan perlindungan masyarakat, perlengkapan pemadaman, serta dukungan bagi petugas, paket bantuan diarahkan untuk menjawab kebutuhan darurat dari berbagai sisi.
Baca juga: Agenda Kabinet, Capaian Pemerintahan, dan Penanganan Karhutla dalam Sorotan Politik | Dampak Bencana pada Usaha: Konstruksi Rentan, Karhutla Ganggu Properti | ASDP Siapkan Pengamanan Lokasi dan Penanganan Lanjutan KMP Batumandi
