Makassar | Asian Development Bank (ADB) tengah merancang pendanaan sebesar US8 juta, atau sekitar Rp3,93 triliun dengan asumsi kurs Rp18.049 per dolar AS. Rencana tersebut disiapkan melalui Bolstering Product Oversight and Market Surveillance for Food and Drug Project, yang dikenal sebagai BPOM Project. Pendanaan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas pengawasan pangan dan obat-obatan di Indonesia, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
Penguatan kapasitas pengawasan menjadi penting karena perlindungan konsumen bergantung pada kemampuan lembaga pengawas menilai mutu dan keamanan produk secara konsisten. Dalam program ini, salah satu sasaran perbaikan adalah 27 laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Peningkatan pada laboratorium tersebut diharapkan mendukung fungsi pengujian dan pengawasan, sehingga BPOM dapat menjalankan tugasnya dengan dukungan kapasitas yang lebih kuat. Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pengawasan terhadap produk yang beredar di pasar.
Direktur ADB untuk Indonesia, Bobur Alimov, menyebut program tersebut sebagai prioritas pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa pembiayaan yang dirancang merupakan kemitraan ADB dan pemerintah Indonesia. Dengan demikian, rencana pendanaan ini mencerminkan kerja sama untuk mendukung penguatan pengawasan produk, bukan semata-mata penyediaan dana oleh satu pihak. Informasi mengenai program dan kemitraan tersebut disampaikan Alimov di kawasan Balai Besar BPOM Makassar pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Melalui BPOM Project, ADB dan pemerintah Indonesia menargetkan dukungan bagi kapasitas pengawasan yang lebih baik serta akses masyarakat yang lebih luas terhadap makanan dan obat-obatan yang memenuhi standar keamanan dan kualitas. Rencana pembiayaan sebesar Rp3,93 triliun tersebut masih berada dalam tahap perancangan. Sasaran perbaikan 27 laboratorium BPOM menjadi salah satu komponen yang disebutkan dalam program, sementara tujuan besarnya berfokus pada perlindungan masyarakat melalui pengawasan pangan dan obat yang lebih kuat.
Proyek yang diusulkan dengan dukungan pembiayaan ADB diarahkan untuk mendukung grand design BPOM dalam memperkuat laboratorium obat dan makanan sebagai fondasi pengawasan yang andal menuju Indonesia Emas 2045. Penguatan ini penting karena mutu pengawasan bergantung pada kemampuan menguji produk secara akurat, konsisten, dan tepat waktu. Karena itu, cakupan proyek tidak hanya mencakup pembangunan laboratorium, tetapi juga penyediaan peralatan laboratorium serta fasilitas kantor yang dibutuhkan untuk menunjang operasional dan koordinasi. Pengembangan sarana tersebut diharapkan memperluas kapasitas pengujian di tingkat lokal, sehingga pengawasan tidak terlalu bergantung pada fasilitas rujukan yang lebih jauh.
Dengan kapasitas setempat yang lebih kuat, lebih banyak sampel dapat diuji di wilayah asal atau di laboratorium terdekat yang memenuhi persyaratan. Langkah ini dapat mengurangi kebutuhan untuk merujuk sampel ke fasilitas lain dan memangkas waktu yang diperlukan dalam proses pengujian. Hasil yang lebih cepat membantu BPOM menindaklanjuti temuan, mengenali potensi risiko, dan memberikan dasar ilmiah bagi keputusan pengawasan. Pembangunan fasilitas juga direncanakan dengan prinsip laboratorium ramah lingkungan (green) dan tangguh (resilient). Prinsip green mendorong penggunaan sumber daya secara lebih efisien dan pengelolaan dampak lingkungan, sedangkan pendekatan resilient menekankan kesiapan fasilitas untuk tetap beroperasi menghadapi gangguan maupun perubahan kebutuhan.
Di samping infrastruktur fisik, proyek ini mencakup penguatan sistem informasi digital untuk memudahkan pertukaran data dan integrasi antarsistem. Data hasil pengujian dan informasi pengawasan yang lebih terhubung dapat mendukung analisis big data, sehingga pola risiko dapat dikenali dan prioritas pemeriksaan ditetapkan secara lebih terarah. Pengembangan tersebut berkaitan langsung dengan pengawasan pasar berbasis risiko, termasuk pengawasan produk yang dipasarkan melalui lokapasar daring. Pemanfaatan informasi digital dapat membantu BPOM memantau perkembangan pasar dan menyusun respons sesuai tingkat risiko, tanpa mengabaikan kebutuhan verifikasi dan pengujian. Agar investasi sarana dan sistem memberi hasil berkelanjutan, proyek juga diarahkan pada peningkatan kemampuan teknis dan manajerial staf BPOM. Penguatan keterampilan tersebut mendukung pengoperasian peralatan, pengelolaan laboratorium, analisis data, serta pelaksanaan fungsi regulasi secara efektif.
Pembangunan green lab di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar menjadi salah satu proyek yang direncanakan memperoleh dukungan pendanaan melalui program ADB. Fasilitas ini disiapkan untuk memperkuat kapasitas pengujian dan pengawasan pangan serta obat di kawasan timur Indonesia. Kehadiran laboratorium dan gudang yang dirancang khusus diharapkan mendukung pelaksanaan tugas pengawasan BPOM, sekaligus menyediakan sarana kerja yang lebih memadai bagi kegiatan laboratorium.
Rencana pembangunan tersebut mencakup lahan seluas sekitar 3.300 meter persegi. Di atasnya akan dibangun gedung laboratorium dengan luas 2.160 meter persegi serta gudang seluas 600 meter persegi. Kepala BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menyampaikan bahwa nilai keseluruhan proyek mencapai Rp50 miliar. Menurut keterangannya, seluruh biaya proyek itu akan didanai melalui BPOM Project ADB, sehingga dukungan tersebut menjadi dasar penting bagi realisasi pembangunan.
Yosef menjelaskan bahwa proyek green lab telah direncanakan sejak 2024. Namun, pelaksanaannya tertunda karena tantangan efisiensi anggaran dan kebijakan automatic adjustment. Akibatnya, pembangunan belum dapat terlaksana pada 2025 maupun 2026. Penundaan ini menunjukkan bahwa kesiapan rencana tidak serta-merta menjamin proyek dapat segera berjalan, terutama ketika ruang fiskal dan alokasi anggaran harus disesuaikan dengan prioritas pemerintah.
Dukungan ADB kemudian membuka peluang agar rencana yang tertunda tersebut dapat dilanjutkan. Pendanaan melalui program ini memungkinkan pembangunan fasilitas dengan skala dan kebutuhan ruang yang telah ditetapkan, tanpa mengandalkan sumber dana lain untuk keseluruhan nilai proyek. Bagi BBPOM Makassar, pembangunan laboratorium dan gudang merupakan investasi pada infrastruktur pengawasan. Apabila terlaksana sesuai rencana, green lab akan menambah sarana yang tersedia untuk mendukung pemeriksaan produk dan kegiatan pengawasan di wilayah kerja balai. Proyek ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat fasilitas BPOM di daerah, dengan pendanaan ADB diarahkan pada kebutuhan pembangunan yang telah disiapkan sejak beberapa tahun sebelumnya.
Yosef menyampaikan bahwa pembangunan laboratorium baru direncanakan mulai berjalan pada kuartal III-2027 dan ditargetkan rampung pada 2028. Jadwal tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan pangan dan obat melalui peningkatan sarana pengujian. Setelah beroperasi, fasilitas ini diharapkan mendukung kebutuhan pemeriksaan dengan kapasitas dan kapabilitas yang lebih baik. Laboratorium akan dilengkapi fasilitas, instrumen, serta infrastruktur yang memadai dan terintegrasi, sehingga proses pengujian dapat berlangsung secara lebih efektif. Integrasi berbagai unsur tersebut juga diharapkan membantu efisiensi biaya operasional, sekaligus memastikan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tugas pengawasan.
Selain penguatan teknis, proyek ini diarahkan untuk menerapkan konsep green laboratory secara sistematis, terstandar, dan berkelanjutan. Penerapan prinsip tersebut mencakup pengelolaan kegiatan laboratorium dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan, penggunaan sarana secara bertanggung jawab, serta praktik kerja yang konsisten. Yosef juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja hijau yang mendukung kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Dengan lingkungan kerja yang dirancang dan dikelola secara baik, personel diharapkan dapat menjalankan kegiatan pengujian dengan lebih nyaman dan aman. Pendekatan tersebut sekaligus mendorong kebiasaan operasional yang selaras dengan prinsip keberlanjutan, bukan hanya mengandalkan ketersediaan teknologi dan peralatan baru.
Pengelolaan limbah menjadi sasaran penting lainnya dalam rancangan laboratorium tersebut. Prosesnya diharapkan dilakukan secara efisien dan sesuai dengan prinsip green laboratory, sehingga limbah laboratorium dapat ditangani secara bertanggung jawab. Perencanaan yang terstandar juga diperlukan agar pengelolaan lingkungan terhubung dengan kegiatan operasional sehari-hari.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Rp31,8 Triliun untuk Bantuan dan Insentif Nataru 2026 | DKI Siapkan Kartu Transportasi Gratis bagi Pencari Kerja Mulai 2027 | Prabowo Ungkap Lima IUP Bernilai Cadangan hingga Rp5.400 Triliun
