Jakarta | Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyoroti kontras tingginya realisasi investasi dan perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Nilai investasi disebut telah menembus Rp1.500 triliun, tetapi pada saat yang sama jumlah pekerja formal menurun, sementara pekerjaan di sektor informal meningkat. Perbedaan arah tersebut, menurut Anindya, menjadi hal penting untuk dicermati ketika menilai manfaat investasi bagi perekonomian.
Anindya menyampaikan pandangannya dalam konferensi pers Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di kantor Kadin, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Ia mengajak publik dan kalangan usaha melihat lebih jauh karakter investasi yang masuk, bukan hanya besaran nilai yang tercatat. Angka investasi yang tinggi menggambarkan besarnya aktivitas penanaman modal, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan jenis pekerjaan yang tercipta, tingkat formalitasnya, ataupun seberapa luas kesempatan kerja yang dapat dijangkau masyarakat.
Ia tidak menyatakan bahwa kenaikan investasi secara langsung menyebabkan penurunan pekerja formal atau pertumbuhan pekerjaan informal. Keduanya merupakan perkembangan yang berlangsung bersamaan dan perlu dibaca dengan mempertimbangkan beragam faktor serta komposisi investasi. Setiap proyek dapat memiliki kebutuhan tenaga kerja, pola operasional, dan dampak terhadap rantai pasok yang berbeda. Karena itu, hubungan investasi dan ketenagakerjaan tidak tepat disederhanakan menjadi satu hubungan sebab-akibat tanpa melihat konteksnya.
Perhatian terhadap mutu dan dampak investasi menjadi relevan karena nilai modal bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dinilai pula dari kemampuannya menciptakan pekerjaan yang stabil, memberi ruang bagi peningkatan keterampilan, dan membuka peluang bagi tenaga kerja lokal. Dengan menelaah sektor, skala, dan model usaha yang berkembang, pemerintah serta dunia usaha dapat memperoleh gambaran lebih utuh mengenai manfaatnya. Pesan Anindya menempatkan perbedaan angka investasi dan tren pekerjaan sebagai dasar untuk berdiskusi tentang arah penanaman modal, termasuk bagaimana mendorong kegiatan usaha yang lebih banyak menyerap tenaga kerja formal tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan setiap sektor.Anindya Bakrie menyoroti bahwa besarnya nilai investasi tidak selalu sejalan dengan jumlah lapangan kerja yang tercipta. Menurut pandangannya, investasi yang membutuhkan modal besar dan ditopang teknologi canggih cenderung menyerap tenaga kerja lebih sedikit dibandingkan sektor yang mengandalkan banyak pekerja. Perbedaan ini berkaitan dengan cara kegiatan usaha dijalankan: kebutuhan terhadap infrastruktur, mesin, dan sistem otomatis dapat menjadi sangat besar, sementara jumlah orang yang diperlukan untuk mengoperasikan fasilitasnya relatif terbatas.
Pusat data menjadi salah satu contoh investasi yang ia sebutkan. Pembangunan fasilitas semacam ini memerlukan modal dan infrastruktur yang besar, tetapi operasionalnya mengandalkan teknologi serta sistem yang berjalan secara terintegrasi. Smelter juga masuk dalam contoh tersebut. Fasilitas pengolahan mineral ini dapat membutuhkan investasi besar untuk pembangunan dan peralatannya, sementara tingkat penyerapan tenaga kerjanya tidak otomatis setinggi nilai modal yang ditanamkan. Hal serupa, dalam pandangan Anindya, terlihat pada kegiatan hilirisasi yang memanfaatkan fasilitas pengolahan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas.
Perbandingan itu bukan berarti investasi padat modal tidak berguna atau tidak memberi dampak ekonomi. Proyek-proyek tersebut dapat mendukung pengembangan industri, memperkuat kapasitas pengolahan, dan mendorong kegiatan usaha terkait. Pokok yang ditekankan Anindya adalah bahwa manfaat investasi perlu dibedakan dari jumlah pekerjaan langsung yang tersedia. Besarnya proyek atau nilai penanaman modal saja tidak cukup untuk menggambarkan seberapa luas kesempatan kerja yang dihasilkan.
Berbeda dari proyek yang lebih banyak mengandalkan modal dan teknologi, industri padat karya membutuhkan keterlibatan pekerja dalam jumlah lebih besar pada proses produksinya. Karena itu, sektor tersebut berpotensi menyediakan lebih banyak pekerjaan langsung, meskipun karakter dan skala investasinya tidak selalu sama dengan pembangunan fasilitas besar. Pandangan ini menempatkan penyerapan tenaga kerja sebagai salah satu aspek untuk menilai dampak investasi. Dengan membandingkan kebutuhan pekerja di tiap jenis kegiatan, perbedaan proyek padat modal dan industri padat karya dapat dipahami tanpa mengabaikan kontribusi masing-masing terhadap perekonomian.Penguatan investasi, menurut Anindya Bakrie, perlu diarahkan tidak hanya pada besarnya modal yang masuk, tetapi juga pada kemampuannya menciptakan kesempatan kerja. Pendekatan ini penting agar pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Indonesia dapat memperbesar dukungan bagi sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, sekaligus memperkuat kegiatan produksi dan rantai pasok di dalam negeri. Dengan begitu, investasi berpeluang mendorong peningkatan kapasitas industri serta membuka pekerjaan di berbagai daerah.
Sejumlah sektor yang disebut Anindya memiliki potensi tersebut meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, garmen, sepatu, dan furnitur. Bidang-bidang ini melibatkan beragam aktivitas, mulai dari pengolahan bahan baku hingga produksi barang jadi. Pengembangannya dapat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja dengan keterampilan yang beragam dan mendukung keterhubungan pelaku usaha kecil, pemasok, dan industri pengolahan. Investasi yang masuk ke sektor tersebut juga dapat membantu meningkatkan produktivitas, mutu produk, serta kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Di samping memperkuat produksi, Anindya mendorong peningkatan ekspor sebagai salah satu cara membangun daya saing dan memperbesar skala industri nasional. Akses ke pasar luar negeri dapat memberi peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan, memperluas kapasitas produksi, dan mempertahankan kegiatan usaha. Namun, strategi ekspor perlu disusun dengan mempertimbangkan posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global dan kemampuan industri dalam negeri menghasilkan produk yang kompetitif. Kesiapan tenaga kerja, kualitas, serta konsistensi pasokan turut menentukan keberhasilan upaya tersebut.
Ada dua arah ekspor yang ia tekankan. Pertama, Indonesia dapat memasok produk yang melengkapi ekspor negara lain, sehingga berperan sebagai bagian dari rantai pasok dan memanfaatkan kebutuhan pasar yang sudah terbentuk. Kedua, ekspor dapat bertumpu pada produk dari industri padat karya, yang sekaligus mendukung penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Kedua pendekatan ini dapat berjalan beriringan apabila didukung investasi, peningkatan keterampilan, dan kebijakan yang memperkuat kemampuan produsen lokal. Dengan menghubungkan orientasi ekspor dan penciptaan lapangan kerja, penguatan industri dapat memberi manfaat ekonomi sekaligus mendorong daya saing Indonesia secara berkelanjutan.
Anindya Bakrie menilai pekerja dan pelaku usaha informal perlu memperoleh pembinaan dan pendampingan yang terarah agar memiliki kesempatan beralih ke sektor formal. Proses ini dapat mencakup penguatan keterampilan, pemahaman pengelolaan usaha, akses terhadap informasi, serta bantuan untuk memenuhi persyaratan administratif. Dengan dukungan tersebut, usaha informal berpeluang meningkatkan kualitas produk dan layanan, memperluas pasar, serta membangun tata kelola yang lebih tertib. Peralihan ke sektor formal tidak semata-mata menyangkut perubahan status, tetapi juga upaya memperkuat kemampuan pelaku usaha untuk bertahan dan berkembang dalam persaingan.
Pendampingan yang berkelanjutan juga penting agar pekerja mampu menyesuaikan keterampilan dengan kebutuhan dunia usaha. Pelaku usaha dapat memperoleh arahan untuk mengelola biaya, meningkatkan produktivitas, dan memahami akses pembiayaan maupun peluang kemitraan. Langkah-langkah tersebut berpotensi membantu usaha kecil tumbuh, menciptakan pekerjaan yang lebih stabil, dan memperluas kontribusi mereka terhadap kegiatan ekonomi. Namun, dukungan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing sektor dan daerah. Kebijakan yang mudah diakses, disertai koordinasi pemerintah dan dunia usaha, dapat membantu mengurangi hambatan yang selama ini menyulitkan usaha informal berkembang.
Anindya juga mengaitkan kesehatan dunia usaha dengan penerimaan negara. Ketika perusahaan dan usaha menghadapi tekanan, kegiatan ekonomi dapat melemah dan kemampuan membayar pajak berpotensi menurun. Berkurangnya penerimaan negara selanjutnya dapat membatasi pendanaan untuk berbagai kebutuhan, termasuk program dan dukungan yang menunjang pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Anindya Bakrie: Investasi Besar Perlu Diimbangi Penciptaan Kerja | Investasi Rp72,54 Triliun di Jawa Tengah Dorong Penyerapan Tenaga Kerja | Kapolda Papua Barat Daya Canangkan Program Polisi Peduli Pengangguran, Dorong Pendataan Warga dan Sinergi Pembukaan Peluang Kerja
