Jakarta | Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menekankan bahwa besarnya nilai investasi tidak dengan sendirinya menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurutnya, kualitas penanaman modal juga perlu dinilai dari dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja, terutama penciptaan pekerjaan formal. Ukuran tersebut penting agar pertumbuhan investasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, bukan hanya tercermin dalam angka realisasi modal yang terus meningkat.
Anindya menyampaikan pandangan itu dalam konferensi pers Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di kantornya, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Ia menyoroti adanya kesenjangan nilai investasi yang telah menembus Rp1.500 triliun dan perkembangan lapangan kerja formal. Di tengah besarnya realisasi tersebut, jumlah pekerja di sektor formal justru mengalami penurunan, sementara kesempatan kerja formal yang tersedia masih terbatas.
Kondisi ini menjadi alasan mengapa angka investasi perlu dibaca bersama indikator ketenagakerjaan. Arus modal dapat mendukung ekspansi usaha dan aktivitas ekonomi, tetapi dampaknya terhadap pekerja bergantung pada jenis kegiatan yang dibiayai serta kebutuhan tenaga kerja yang muncul. Karena itu, capaian investasi yang tinggi belum otomatis berarti lebih banyak orang memperoleh pekerjaan formal atau mendapat akses yang lebih baik terhadap kesempatan kerja.
Penekanan tersebut menggarisbawahi tantangan dalam memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perluasan pekerjaan. Ketika lowongan formal masih minim, peningkatan investasi perlu disertai perhatian pada seberapa jauh kegiatan usaha menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Penilaian semacam ini dapat membantu memberi gambaran yang lebih utuh mengenai manfaat penanaman modal, melengkapi ukuran berupa total nilai investasi yang telah terealisasi.
Dengan demikian, pesan Anindya berpusat pada keseimbangan besaran modal dan hasil bagi masyarakat. Realisasi investasi Rp1.500 triliun merupakan capaian dari sisi nilai, tetapi tren jumlah pekerja formal dan ketersediaan lowongan menunjukkan bahwa penciptaan kerja tetap perlu menjadi perhatian. Fokus pada dampak ketenagakerjaan dapat memperjelas apakah investasi turut memperluas kesempatan kerja formal, selain mendorong kegiatan ekonomi secara umum.
Anindya Bakrie menekankan bahwa investasi tidak memiliki karakter yang seragam. Besarnya nilai modal yang masuk, misalnya, tidak otomatis menunjukkan berapa banyak pekerjaan yang akan tercipta. Setiap sektor memiliki kebutuhan berbeda terkait teknologi, fasilitas, keterampilan, dan jumlah pekerja. Karena itu, dampak investasi perlu dinilai bukan hanya dari nilai proyek atau kapasitas produksinya, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesempatan kerja. Pembedaan ini penting ketika pemerintah dan pelaku usaha menentukan sektor yang perlu didorong.
Pusat data, smelter, dan berbagai kegiatan hilirisasi merupakan contoh investasi padat modal. Proyek seperti ini membutuhkan pembiayaan besar serta teknologi dan infrastruktur yang kompleks. Namun, pengoperasiannya kerap mengandalkan sistem otomatis dan tenaga kerja dengan keahlian khusus, sehingga jumlah pekerja yang diperlukan dapat relatif terbatas dibandingkan nilai investasinya. Sektor-sektor tersebut tetap berpotensi memberi manfaat, lain melalui peningkatan kapasitas industri dan nilai tambah. Akan tetapi, manfaat ekonomi itu tidak serta-merta berarti penyerapan tenaga kerja dalam skala besar.
Sebaliknya, sektor padat karya umumnya membutuhkan lebih banyak pekerja dalam kegiatan produksi maupun pengolahan. Anindya menyebut pertanian, perkebunan, perikanan, garmen, sepatu, dan furnitur sebagai bidang yang perlu mendapat perhatian. Pengembangan sektor-sektor ini dapat membuka peluang kerja secara lebih luas, termasuk bagi masyarakat di daerah, apabila didukung investasi, akses pasar, keterampilan, dan produktivitas yang memadai. Peningkatan teknologi tetap dapat diterapkan, tetapi perlu disesuaikan dengan tujuan menjaga daya saing sekaligus memperluas kesempatan kerja.
Perbandingan investasi padat modal dan padat karya menjadi dasar untuk melihat arah penanaman modal secara lebih seimbang. Bukan berarti proyek berbasis teknologi harus dihindari, melainkan keputusan investasi perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap tenaga kerja bersama manfaat lain seperti produktivitas dan nilai tambah. Dengan menilai kebutuhan pekerja sejak perencanaan, pemerintah dan dunia usaha dapat mengarahkan dukungan kepada sektor yang berpotensi menciptakan pekerjaan, tanpa mengabaikan investasi strategis. Pendekatan tersebut membantu memastikan bahwa pertumbuhan investasi turut memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dalam membicarakan arah investasi Indonesia, Anindya Bakrie menekankan bahwa besarnya modal yang masuk perlu diimbangi perhatian terhadap penciptaan kerja. Karena itu, penguatan industri padat karya patut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan sektor yang dikembangkan dan didukung. Industri semacam ini dapat membuka kesempatan kerja bagi banyak orang, sekaligus memberi ruang bagi usaha lokal untuk tumbuh. Investasi tidak hanya dinilai dari nilai modal atau kapasitas produksi, tetapi juga dari manfaatnya bagi tenaga kerja dan kemampuan ekonomi nasional membangun kegiatan usaha yang berkelanjutan.
Pertimbangan tersebut berkaitan erat dengan upaya memperkuat ekspor. Produk dalam negeri perlu terus ditingkatkan kualitas, konsistensi, dan daya saingnya agar mampu memenuhi kebutuhan pasar internasional. Dengan demikian, perusahaan Indonesia dapat bersaing lebih baik dan memperluas jangkauan pasarnya, sementara kegiatan produksi berpotensi menopang kesempatan kerja di dalam negeri. Anindya juga menyoroti pentingnya ekspor yang bertumpu pada sektor padat karya. Jika perhatian dan sumber daya tidak dapat diarahkan kepada seluruh sektor secara bersamaan, peningkatan ekspor tetap perlu menjadi agenda penting, termasuk dengan mendorong produk dari industri yang menyerap banyak tenaga kerja.
Di samping industri formal, besarnya jumlah pelaku usaha dan pekerja di sektor informal menjadi perhatian tersendiri. Banyak orang menggantungkan penghidupan pada kegiatan usaha yang belum memiliki dukungan, tata kelola, atau akses pasar sekuat perusahaan formal. Anindya menyampaikan bahwa Kadin ingin berperan melalui pembinaan dan pendampingan bagi para pelaku tersebut. Dukungan ini diharapkan membantu usaha informal meningkatkan kapasitas, memahami pengelolaan usaha, dan memperkuat daya saing. Dalam jangka panjang, pendampingan dapat membuka jalan bagi usaha untuk beralih ke sektor formal, sehingga memiliki peluang lebih besar mengakses pembiayaan, jaringan, serta pasar yang lebih luas. Pendekatan itu menghubungkan agenda ekspor dan penciptaan kerja dengan kebutuhan nyata pelaku usaha: memperbaiki kemampuan produksi dan memperluas kesempatan untuk berkembang. Dengan penguatan industri padat karya, peningkatan daya saing produk lokal, dan dukungan transisi menuju usaha formal, pertumbuhan investasi dapat memberi manfaat yang lebih merata bagi pekerja dan dunia usaha Indonesia.
Bagi Anindya Bakrie, besarnya investasi perlu berjalan seiring dengan penguatan daya saing dan penciptaan kerja. Investasi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi manfaatnya perlu menjangkau lebih luas dunia usaha dan tenaga kerja. Karena itu, perhatian tidak cukup hanya tertuju pada jumlah modal yang masuk. Produktivitas, kemampuan perusahaan untuk bersaing, serta kapasitas menyerap pekerja juga menjadi bagian penting dalam mendorong agar kegiatan investasi memberi dampak yang lebih merata.
Penguatan produktivitas menjadi salah satu unsur yang menghubungkan investasi dengan daya saing. Perusahaan memerlukan lingkungan usaha yang mendukung agar dapat mengembangkan kegiatan dan berkompetisi, sementara pekerja membutuhkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan serta hasil kerjanya. Dalam pandangan tersebut, pertumbuhan investasi dan penguatan dunia usaha dapat saling melengkapi. Perusahaan yang mampu menjaga daya saing memiliki ruang untuk menjalankan kegiatan secara berkelanjutan, dan penciptaan kerja menjadi bagian dari manfaat yang perlu diperhatikan dalam perkembangan ekonomi.
Pandangan itu juga berkaitan dengan kebijakan upah minimum. Anindya menilai kenaikan upah minimum sebaiknya dibarengi peningkatan produktivitas pekerja. Keseimbangan tersebut penting agar perbaikan upah berjalan bersama kemampuan menghasilkan nilai dan menjaga perusahaan tetap kompetitif. Dengan demikian, pembahasan mengenai upah tidak berdiri sendiri, melainkan perlu mempertimbangkan produktivitas serta kondisi daya saing dunia usaha.
Baca juga: Investasi Rp72,54 Triliun di Jawa Tengah Dorong Penyerapan Tenaga Kerja | IPAL Losari: Kapasitas Besar, Sambungan Warga Masih Perlu Diperluas | Jawa Barat Memimpin Capaian Investasi Nasional pada Juli–September 2026
