Jakarta | Hasil survei nasional Voxpol Center menunjukkan sektor sosial dan budaya menjadi bidang kinerja pemerintah yang paling banyak mendapat apresiasi. Tingkat kepuasan responden terhadap kinerja di sektor ini tercatat sebesar 75,4 persen. Angka tersebut menempatkan sosial budaya di posisi teratas dibandingkan sektor lain yang dinilai dalam survei. Temuan ini menggambarkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap upaya pemerintah pada bidang yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat. Meski demikian, hasil survei tersebut merupakan potret persepsi responden pada periode pengumpulan data, bukan penilaian yang mencakup seluruh aspek kebijakan secara terperinci.
Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi, memaparkan hasil dan angka-angka tersebut melalui kanal YouTube Voxpol Center pada Kamis, 22 Oktober 2026. Ia menyampaikan bahwa survei dilaksanakan pada 3–12 Oktober 2026. Selain sosial budaya, dua bidang lain juga memperoleh tingkat kepuasan yang tinggi. Kinerja pemerintah pada sektor pertahanan dan keamanan mendapat penilaian positif sebesar 71,8 persen, sementara sektor kesehatan mencatat 70,7 persen. Dengan demikian, ketiga bidang tersebut sama-sama meraih apresiasi dari lebih dari tujuh dari setiap sepuluh responden, berdasarkan angka yang dipaparkan Voxpol Center.
Posisi sosial budaya di urutan teratas menjadi salah satu temuan utama dalam rangkaian penilaian kinerja pemerintah. Selisihnya dengan pertahanan dan keamanan mencapai 3,6 poin persentase, sedangkan jarak dengan sektor kesehatan sebesar 4,7 poin persentase. Perbedaan angka itu menunjukkan variasi tingkat kepuasan antarsektor, meskipun ketiganya tetap berada pada rentang penilaian positif yang relatif tinggi. Hasil survei dapat memberi gambaran tentang bidang yang paling diapresiasi publik pada saat pengumpulan data. Untuk membaca temuan secara menyeluruh, angka-angka tersebut perlu ditempatkan dalam konteks waktu pelaksanaan survei dan keseluruhan sektor yang dinilai, tanpa mengabaikan bahwa persepsi publik dapat berubah seiring perkembangan kebijakan serta kondisi masyarakat.
Hasil evaluasi terhadap sektor-sektor prioritas menunjukkan variasi tingkat kepuasan publik. Pada bidang pendidikan, sebanyak 68,4 persen responden menyatakan puas. Angka tersebut merupakan tingkat kepuasan untuk sektor pendidikan, bukan ukuran yang dapat langsung dibandingkan sebagai pasangan dengan persentase ketidakpuasan di bidang lain. Infrastruktur dan layanan dasar memperoleh tingkat kepuasan 59,6 persen. Sementara itu, kepuasan terhadap politik dan stabilitas nasional tercatat 56,6 persen, disusul tata kelola pemerintahan sebesar 55,8 persen. Keempat angka ini menggambarkan penilaian positif responden pada bidang masing-masing, dengan pendidikan mencatat tingkat kepuasan tertinggi di sektor-sektor tersebut. Perbedaan nilainya juga memperlihatkan bahwa penilaian publik tidak seragam pada setiap ranah kebijakan.
Gambaran yang berbeda terlihat pada ekonomi dan kesejahteraan. Pada sektor ini, tingkat kepuasan tercatat 47,7 persen, sedangkan tingkat ketidakpuasan mencapai 51,6 persen. Kedua angka tersebut perlu dibaca sesuai kategori penilaiannya masing-masing; keduanya tidak boleh dianggap sebagai dua bagian yang harus saling melengkapi hingga seratus persen. Survei dapat memuat kategori jawaban lain, sehingga persentase kepuasan dan ketidakpuasan tidak otomatis mencakup seluruh respons. Meski demikian, angka yang tersedia menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan lebih tinggi daripada kepuasan. Temuan ini menjadikan sektor tersebut salah satu area yang patut dicermati dalam membaca persepsi responden atas kinerja pemerintah dan kondisi yang dirasakan masyarakat.
Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga menjadi bidang yang mendapat catatan tersendiri. Sebanyak 46,3 persen responden menyatakan tidak puas terhadap sektor tersebut. Angka ini adalah persentase ketidakpuasan, sehingga tidak dapat disejajarkan begitu saja dengan persentase kepuasan pada pendidikan, infrastruktur, stabilitas nasional, atau tata kelola pemerintahan. Secara keseluruhan, hasil pada sektor-sektor prioritas memperlihatkan adanya variasi persepsi: beberapa bidang mencatat kepuasan di atas separuh responden, sementara ekonomi dan kesejahteraan menunjukkan ketidakpuasan lebih tinggi daripada kepuasannya. Karena kategori dan sektor yang diukur berbeda, pembacaan yang cermat perlu mempertahankan konteks masing-masing angka. Dengan demikian, data memberikan gambaran berlapis mengenai penilaian publik, bukan satu skala tunggal yang menyatukan semua indikator.
Dalam rincian penilaian terhadap kinerja pemerintah, sejumlah aspek ekonomi dan kesejahteraan mencatat tingkat ketidakpuasan responden yang cukup tinggi. Persoalan stabilitas nilai tukar rupiah menjadi aspek dengan angka ketidakpuasan tertinggi, yakni 56,4 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden yang tercatat dalam survei menyatakan tidak puas terhadap kinerja pada aspek tersebut. Temuan ini menempatkan stabilitas rupiah di urutan pertama di bidang ekonomi yang disebutkan.
Di urutan berikutnya, 55 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kondisi ekonomi nasional. Penilaian terhadap pengendalian harga kebutuhan pokok juga mencatat ketidakpuasan sebesar 54,4 persen. Sementara itu, sebanyak 54,2 persen responden tidak puas terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Ketiga aspek tersebut berada pada kisaran angka yang berdekatan, dengan selisih kurang dari satu poin persentase di masing-masing hasil yang berurutan. Data ini merangkum pandangan responden atas keadaan ekonomi dan upaya kesejahteraan yang menjadi bagian dari penilaian kinerja pemerintah.
Aspek penciptaan dan penyediaan lapangan kerja baru juga masuk dalam daftar bidang yang banyak dikritik. Sebanyak 54,1 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah pada aspek tersebut. Persentasenya terpaut tipis dari penilaian mengenai pengentasan kemiskinan dan pengendalian harga kebutuhan pokok. Selain itu, kinerja pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) mendapat pernyataan tidak puas dari 49,1 persen responden. Dengan demikian, angka-angka yang tercantum mencakup beberapa isu utama: nilai tukar rupiah, kondisi ekonomi nasional, harga kebutuhan pokok, kemiskinan, lapangan kerja, serta harga BBM. Seluruh persentase tersebut menggambarkan tingkat ketidakpuasan yang dilaporkan dalam survei, tanpa menguraikan alasan di balik penilaian responden. Di rincian yang tersedia, stabilitas nilai tukar rupiah berada pada persentase tertinggi, sedangkan stabilitas harga BBM mencatat angka paling rendah dari aspek-aspek yang disebutkan di sini.
Untuk memahami hasil survei Voxpol mengenai penilaian publik terhadap kinerja sosial budaya dan ekonomi, penting untuk melihat cakupan responden serta cara data dikumpulkan. Survei ini melibatkan 1.200 responden yang berasal dari populasi warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih atau telah menikah pada saat survei dilaksanakan. Dengan demikian, hasilnya menggambarkan jawaban dari kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria tersebut, bukan seluruh penduduk tanpa batasan. Pembacaan temuan sebaiknya tetap mempertimbangkan ruang lingkup populasi dan rancangan pengambilan sampel yang digunakan.
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling, yakni pemilihan responden melalui beberapa tahapan secara acak. Sebaran sampel ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk di 38 provinsi, sehingga setiap wilayah memperoleh porsi yang disesuaikan dengan ukuran populasinya. Komposisi responden juga dibuat seimbang: 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan. Rancangan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang menjangkau beragam wilayah dan kelompok gender, sekaligus mengurangi kemungkinan suatu kelompok mendominasi data. Survei mencantumkan margin of error sebesar ±2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Angka tersebut menjelaskan tingkat ketidakpastian statistik dalam estimasi, dengan asumsi prosedur dan rancangan survei diterapkan sebagaimana mestinya; angka ini bukan jaminan bahwa setiap temuan bebas dari kesalahan.
Wawancara dilakukan secara tatap muka, dengan jawaban dicatat melalui aplikasi berbasis Android. Penggunaan perangkat digital membantu pencatatan data secara terstruktur selama proses lapangan.
Baca juga: Prabowo Apresiasi Kinerja Kabinet Merah Putih di Dua Tahun Pemerintahan, Ajak Terus Bekerja untuk Rakyat | Pendidikan, Budaya, dan Peluang: Sejumlah Penjelasan atas Capaian Ekonomi Orang Yahudi | Prabowo Soroti Pemerataan Manfaat di Tengah Peringkat Ekonomi Indonesia
