Jakarta | Partai Hanura berencana memperkuat persiapan menuju Pemilu 2029 dengan pendekatan politik modern yang mengandalkan ilmu pengetahuan, survei, serta dukungan konsultan. Cara ini diarahkan untuk membantu partai memahami perubahan kondisi politik dan menyusun langkah berdasarkan informasi yang dapat diuji. Dengan demikian, pengelolaan organisasi maupun strategi elektoral tidak hanya bertumpu pada pengalaman atau pandangan umum, tetapi juga mempertimbangkan data yang relevan. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya mematangkan mesin politik agar keputusan dapat disusun lebih terarah.
Ketua Tim Task Force DPP Hanura, Patrice Rio Capella, menyampaikan bahwa pengelolaan organisasi dan penyusunan strategi menghadapi pemilu perlu dilakukan secara terukur. Menurut arah yang disampaikan, keputusan partai tidak lagi semata-mata didasarkan pada perkiraan, melainkan pada perhitungan yang ditopang kajian dan informasi lapangan. Peran konsultan serta hasil survei diharapkan memberi masukan dalam membaca situasi, menetapkan prioritas, dan menilai langkah yang perlu diambil. Penggunaan data tidak dengan sendirinya menjamin hasil elektoral, tetapi dapat menjadi dasar yang lebih sistematis dalam proses perencanaan.
Salah satu rencana yang disiapkan adalah melaksanakan survei di sejumlah daerah pemilihan, termasuk di Sulawesi Barat. Pemetaan tersebut dimaksudkan untuk melihat kondisi politik setempat, mengukur potensi suara, dan mengenali faktor yang perlu diperhatikan oleh partai di setiap dapil. Informasi yang terkumpul dapat membantu Hanura membedakan kebutuhan serta tantangan antarwilayah, sehingga strategi tidak diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Hasil survei juga dapat menjadi bahan untuk menentukan langkah lanjutan, baik dalam penguatan organisasi maupun dalam penyusunan kerja elektoral. Dengan memadukan temuan lapangan, analisis, dan pertimbangan konsultan, Hanura ingin membangun proses pengambilan keputusan yang lebih terukur. Rencana ini menempatkan pemetaan sebagai salah satu pijakan persiapan menuju 2029, sekaligus memberi ruang bagi partai untuk menyesuaikan strategi berdasarkan keadaan tiap daerah pemilihan.Rio menyampaikan keterangan tersebut setelah mengikuti konsolidasi bersama pengurus DPD, DPC, serta anggota DPRD Partai Hanura se-Sulawesi Barat di Mamuju. Pertemuan itu menjadi ruang untuk mengevaluasi kesiapan organisasi sekaligus menyamakan langkah menghadapi agenda politik mendatang. Konsolidasi tidak hanya membahas kondisi kepengurusan, tetapi juga memastikan setiap tingkat organisasi memahami target kerja dan jadwal penguatan struktur. Dengan demikian, persiapan menuju Pemilu 2029 dapat dijalankan secara terarah, berjenjang, dan melibatkan unsur partai di daerah.
Dalam pemaparannya, Rio menjelaskan bahwa tim task force DPP terus bergerak untuk memperkuat organisasi dan menyiapkan mesin politik hingga tingkat daerah. Tim tersebut melakukan kunjungan serta koordinasi dengan jajaran partai di berbagai wilayah guna memantau perkembangan kepengurusan, mengidentifikasi kebutuhan, dan mendorong penyelesaian pekerjaan organisasi. Hingga saat ini, kunjungan telah dilakukan ke 26 provinsi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesiapan yang lebih merata, sehingga penguatan partai tidak hanya berlangsung di tingkat pusat atau provinsi, tetapi juga menjangkau struktur di bawahnya.
Untuk Sulawesi Barat, pembentukan kepengurusan tingkat kecamatan disebut telah mencapai sekitar 98 persen. Dari 68 kecamatan yang menjadi sasaran, persyaratan administrasi untuk dua kecamatan masih belum diunggah melalui aplikasi partai. Karena itu, capaian tersebut dinilai sudah mendekati target, namun prosesnya belum dapat dianggap tuntas sebelum data dan dokumen yang diperlukan tercatat dengan lengkap. Penyelesaian unggahan menjadi langkah penting agar status kepengurusan dapat diverifikasi dan tercermin secara resmi dalam sistem organisasi.
Partai menargetkan seluruh struktur kecamatan di Sulawesi Barat selesai dibentuk pada akhir November 2026. Target itu menjadi tenggat bagi jajaran terkait untuk melengkapi persyaratan, memperbarui data, dan memastikan koordinasi berjalan hingga tingkat lokal. Setelah struktur kecamatan rampung, konsolidasi direncanakan berlanjut ke tingkat desa atau ranting. Perluasan tersebut dimaksudkan agar jaringan partai semakin dekat dengan masyarakat dan memiliki jalur koordinasi yang lebih kuat. Dengan struktur yang terbentuk secara berjenjang, Hanura berharap dapat memperkuat kesiapan organisasi serta menggerakkan mesin politik secara konsisten di seluruh wilayah Sulawesi Barat menjelang Pemilu 2029.
Penguatan organisasi Hanura tidak hanya diarahkan pada penyusunan kepengurusan, tetapi juga pada pembentukan kader yang memiliki semangat, karakter, dan kesiapan untuk bekerja di tengah masyarakat. Menjelang Pemilu 2029, partai menilai struktur yang tertata perlu diikuti sumber daya manusia yang mampu menjalankan agenda politik secara nyata. Kader di setiap daerah pemilihan diharapkan memahami kebutuhan warga, membangun komunikasi, serta mengawal aspirasi secara konsisten. Dengan demikian, kesiapan menghadapi persaingan tidak berhenti pada administrasi organisasi, melainkan tercermin dalam kerja lapangan yang terencana dan berkelanjutan. Upaya ini juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan partai dan masyarakat, sekaligus menyiapkan calon serta tim yang memahami tanggung jawab politiknya.
Menurut Rio, penggunaan logo baru bergambar singa membawa pesan mengenai karakter yang ingin ditumbuhkan di kalangan kader. Singa dipandang sebagai lambang kekuatan, kecepatan, keteguhan, dan keberanian dalam menghadapi persaingan politik. Nilai-nilai tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi identitas visual, tetapi diterjemahkan menjadi sikap dan tindakan. Kekuatan berarti mampu bekerja bersama dan menjaga organisasi; kecepatan berkaitan dengan ketanggapan membaca kebutuhan masyarakat; sementara keteguhan menuntut konsistensi dalam menjalankan keputusan. Keberanian diperlukan agar kader siap menyampaikan gagasan dan menghadapi kompetisi secara terbuka. Melalui simbol tersebut, Hanura mendorong kader untuk memiliki kepercayaan diri sekaligus disiplin dalam menjalankan tugas, baik sebagai pengurus maupun sebagai wakil rakyat.
Komitmen menghadapi pemilu juga dinyatakan melalui penandatanganan Wall of Commitment and Victory. Penandatanganan itu melibatkan tim task force DPP, pengurus DPD dan DPC, serta anggota DPRD Hanura se-Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut menjadi pernyataan bersama untuk bekerja menuju kemenangan pada Pemilu 2029, bukan sekadar seremoni atau penegasan target. Komitmen itu perlu diteruskan melalui pembagian peran yang jelas, koordinasi antartingkat kepengurusan, dan pendampingan bagi kader di dapil masing-masing. Setiap kader diharapkan mengetahui sasaran kerja serta mampu menjaga kedekatan dengan pemilih. Dengan menghubungkan lambang baru, pembinaan karakter, dan kerja organisasi, Hanura berupaya menyiapkan kader yang siap bekerja sekaligus bertarung secara terukur di setiap daerah pemilihan.
Dukungan operasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura kepada pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) di Sulawesi Barat diarahkan untuk memperkuat kesiapan organisasi hingga tingkat lokal. Bantuan tersebut mencakup pemasangan papan nama partai serta pembukaan rekening partai bagi kepengurusan. Kedua kebutuhan ini menjadi bagian dari penataan administrasi dan identitas kelembagaan, sekaligus membantu pengurus menjalankan kegiatan secara lebih teratur. Papan nama diharapkan memperjelas keberadaan Hanura di wilayah masing-masing, sedangkan rekening partai mendukung pengelolaan keuangan organisasi yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dukungan ini, pengurus di berbagai tingkatan memiliki sarana dasar untuk menjaga aktivitas partai tetap berjalan dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Ketua DPD Hanura Sulawesi Barat, Andi Dody Hermawan, menyatakan bahwa jajaran daerah siap memaksimalkan konsolidasi dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap wilayah. Langkah tersebut dipandang penting dalam mempersiapkan partai menghadapi Pemilu 2029, termasuk memperkuat komunikasi antarpengurus dan menggerakkan struktur organisasi secara berkelanjutan. Konsolidasi, menurut arah yang disampaikan, tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan administratif. Pengurus juga perlu memahami kondisi dan aspirasi masyarakat setempat agar program serta kerja politik dapat disusun secara relevan. Potensi daerah diharapkan menjadi pijakan untuk memperluas jangkauan partai, membangun dukungan, dan meningkatkan perolehan suara.
Baca juga: Strategi Bisnis Kurir Menghadapi Gejolak pada 2026
