Jakarta | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan operasi pasar secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Upaya tersebut diperlukan agar kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi di tengah potensi kenaikan permintaan pada masa libur akhir tahun. Tito menyampaikan hal itu dalam konferensi pers setelah mengikuti rapat koordinasi terbatas pangan tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (26/10). Ia mendorong langkah antisipasi dilakukan sejak dini, bukan hanya ketika harga mulai meningkat, sehingga tekanan terhadap daya beli masyarakat dapat dikendalikan.
Permintaan makanan dan minuman diperkirakan meningkat menjelang dan selama perayaan Natal serta Tahun Baru. Pada saat bersamaan, mobilitas masyarakat biasanya bertambah seiring perjalanan mudik, kunjungan keluarga, dan kegiatan wisata. Perubahan kebutuhan dan arus perjalanan itu dapat meningkatkan tekanan pada harga sejumlah komoditas pangan, terutama apabila pasokan di daerah tidak bergerak seimbang dengan permintaan. Karena itu, koordinasi pemerintah pusat dan daerah menjadi penting untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan barang. Antisipasi yang konsisten diharapkan membantu mencegah lonjakan harga yang berlebihan selama periode tersebut.
Bantuan sosial dapat membantu rumah tangga penerima menghadapi kebutuhan yang meningkat, sedangkan operasi pasar menjadi salah satu cara untuk memperluas akses terhadap bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Agar kedua langkah itu efektif, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah serta didukung pemantauan pasokan dan harga secara berkala. Pemerintah juga perlu memastikan informasi mengenai jadwal dan lokasi kegiatan tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat. Dengan dukungan koordinasi lintas instansi, intervensi dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan. Tito menegaskan bahwa upaya berkelanjutan tersebut merupakan bagian dari persiapan menghadapi Nataru, ketika kebutuhan konsumsi dan mobilitas diperkirakan meningkat.
Menjelang Natal dan Tahun Baru, peningkatan kebutuhan masyarakat berpotensi mendorong permintaan terhadap berbagai barang. Dalam situasi tersebut, bantuan sosial dipandang penting untuk membantu menjaga daya beli, terutama ketika keluarga perlu memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah potensi perubahan harga. Tito menekankan bahwa bansos bukan hanya bentuk dukungan bagi masyarakat, tetapi juga dapat membantu mempertahankan kemampuan mereka untuk berbelanja secara wajar. Dengan daya beli yang lebih terjaga, masyarakat diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan tanpa tekanan yang semakin berat saat permintaan meningkat.
Peran bantuan sosial dalam menjaga daya beli juga berkaitan dengan upaya meredam dampak tekanan ekonomi terhadap rumah tangga. Ketika kebutuhan meningkat, dukungan yang diterima masyarakat dapat membantu mereka mempertahankan konsumsi untuk keperluan penting. Karena itu, bansos menjadi salah satu instrumen yang dapat berjalan bersama langkah pengendalian harga, seperti operasi pasar. Kedua upaya tersebut memiliki peran yang saling melengkapi: operasi pasar ditujukan untuk membantu menjaga ketersediaan dan keterjangkauan barang, sedangkan bantuan sosial menopang kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan. Tito mendorong agar dukungan tersebut diperhatikan dalam menghadapi periode akhir tahun.
Penyaluran bantuan sosial tidak hanya menjadi ruang kerja pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga dapat berperan, sebab pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memberikan bansos kepada masyarakat. Keterlibatan pemda memungkinkan upaya menjaga daya beli dilakukan melalui dukungan dari berbagai tingkat pemerintahan, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pandangan ini menegaskan bahwa tanggung jawab membantu masyarakat tidak semata-mata bertumpu pada pemerintah pusat. Pusat dan daerah dapat sama-sama mengambil peran dalam memberikan perlindungan sosial, terutama ketika kebutuhan berpotensi meningkat menjelang perayaan akhir tahun. Dengan demikian, bansos dapat menjadi bagian dari respons pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan permintaan, tanpa mengabaikan langkah lain yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga.Tito meminta Badan Pangan Nasional bersama Perum Bulog terus menjalankan operasi pasar sebagai salah satu langkah untuk mengendalikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru. Pelaksanaan kegiatan itu perlu memperhatikan kondisi di masing-masing daerah, sehingga intervensi tidak dilakukan secara seragam tanpa melihat kebutuhan. Dengan demikian, operasi pasar dapat diarahkan ke wilayah yang menghadapi tekanan harga dan memerlukan dukungan untuk menjaga keterjangkauan pangan. Permintaan tersebut menempatkan koordinasi antarlembaga dan pemanfaatan informasi yang tersedia sebagai bagian penting dalam menentukan langkah di lapangan. Tujuannya adalah memastikan upaya stabilisasi berjalan lebih tepat sasaran, bukan sekadar memperluas kegiatan tanpa dasar kebutuhan yang jelas.
Penentuan lokasi operasi pasar, menurut arahan tersebut, perlu merujuk pada data yang tersedia. Informasi mengenai perkembangan harga dapat menjadi dasar untuk melihat kabupaten mana yang mengalami tekanan dan membutuhkan intervensi. Data itu juga membantu penyelenggara memahami konteks setempat sebelum memutuskan bentuk pelaksanaan kegiatan. Dengan pendekatan berbasis bukti, keputusan diharapkan lebih terarah dan dapat disesuaikan dengan keadaan di tiap wilayah. Karena kondisi harga tidak selalu sama, pemetaan kebutuhan menjadi penting agar sumber daya dan upaya yang tersedia difokuskan pada daerah yang paling memerlukan. Arahan ini tidak menetapkan daftar kabupaten tertentu, melainkan menekankan penggunaan data sebagai landasan pemilihan lokasi.
Selain wilayah, komoditas yang menjadi sasaran juga perlu ditentukan berdasarkan informasi yang ada. Operasi pasar diharapkan menyasar barang pangan yang mengalami tekanan harga, bukan menetapkan komoditas secara umum tanpa mempertimbangkan situasi aktual. Dengan menghubungkan data harga, kabupaten, dan komoditas, Badan Pangan Nasional serta Bulog dapat mengarahkan intervensi secara lebih cermat. Pendekatan tersebut memungkinkan pelaksanaan operasi pasar mengikuti kebutuhan yang teridentifikasi, sekaligus memberi ruang untuk menyesuaikan langkah ketika kondisi berubah. Tito menekankan pentingnya kesinambungan kegiatan dan ketepatan sasaran, agar intervensi mendukung pengendalian harga pada periode hari besar. Rincian daerah maupun barang yang akan ditangani tetap perlu ditetapkan dengan mengacu pada data, bukan asumsi atau daftar yang tidak disebutkan.
Selain mendorong penyaluran bantuan sosial dan operasi pasar, Tito meminta pemerintah mempertimbangkan sejumlah subsidi untuk meredam tekanan inflasi pada Desember. Periode menjelang Natal dan Tahun Baru biasanya diwarnai peningkatan kebutuhan rumah tangga sekaligus aktivitas perjalanan. Kondisi tersebut dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa, sehingga langkah pengendalian perlu memperhatikan beban yang ditanggung masyarakat. Subsidi dipandang sebagai salah satu instrumen untuk menahan biaya agar kenaikannya tidak semakin membebani daya beli.
Usulan yang disampaikan mencakup subsidi listrik, penambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, serta subsidi angkutan udara. Dukungan pada sektor energi dapat membantu menekan pengeluaran masyarakat dan biaya operasional yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Sementara itu, ketersediaan BBM bersubsidi perlu dijaga agar kebutuhan yang meningkat tidak memicu kelangkaan maupun mendorong konsumen beralih ke pilihan yang lebih mahal. Untuk angkutan udara, subsidi dapat dipertimbangkan guna mengurangi tekanan tarif ketika jumlah penumpang bertambah pada masa libur.
Mobilitas masyarakat yang tinggi berpotensi menaikkan biaya transportasi, baik untuk perjalanan antardaerah maupun distribusi barang. Jika ongkos perjalanan dan logistik meningkat, dampaknya dapat merambat pada harga berbagai kebutuhan. Karena itu, pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan pasokan, tetapi juga pada upaya menjaga agar tarif layanan transportasi tetap terjangkau. Pemerintah perlu memperhitungkan pola perjalanan selama periode liburan dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi permintaan serta kemampuan masyarakat.
Tito juga mengimbau Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk menjaga tarif pada tingkat yang wajar saat permintaan perjalanan meningkat. Ia meminta maskapai tidak menetapkan harga pada batas tertinggi dan tidak mengambil keuntungan maksimal dari lonjakan penumpang.
Baca juga: Bareskrim Bongkar Laboratorium Sabu di Pidie, 11 Orang Diamankan dalam Operasi di Aceh | Operasi Patuh Progo Digelar di Bantul, 150 Personel Diterjunkan | Tito Karnavian Uraikan Pemicu Kenaikan Cabai dan Perkembangan Harga Ayam-Telur
