Bogor | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Bogor. KPK menyatakan keterangan Nusron masih diperlukan dalam rangkaian penanganan perkara tersebut.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik akan mengatur ulang jadwal pemeriksaan secepatnya. Dengan demikian, pemanggilan terhadap Nusron belum terlaksana sesuai rencana sebelumnya dan akan dijadwalkan kembali. KPK tidak menyebutkan tanggal baru untuk pemeriksaan itu, sehingga waktu pemanggilan berikutnya masih menunggu pengaturan dari penyidik.
Dalam proses penyidikan, pemeriksaan saksi merupakan salah satu langkah untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan melengkapi berkas perkara. Keterangan dari saksi dapat membantu penyidik memahami peristiwa yang sedang ditelusuri, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan atau pengelolaan HGB yang menjadi objek penyidikan. KPK membutuhkan keterangan Nusron untuk melengkapi proses hukum, tetapi pemanggilan sebagai saksi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Penjadwalan ulang dilakukan agar penyidik tetap dapat meminta keterangan yang diperlukan dalam proses penyidikan dugaan korupsi tersebut. Setelah jadwal ditetapkan, KPK dapat menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai waktu pemeriksaan melalui keterangan resminya. Hingga ada pengumuman lanjutan, belum terdapat tanggal pasti yang dapat dijadikan acuan untuk pemanggilan Nusron. KPK juga belum memerinci materi pertanyaan yang akan diajukan saat pemeriksaan mendatang. Perkembangan perkara akan bergantung pada kebutuhan penyidikan serta keterangan dan bukti yang dihimpun oleh penyidik. Karena itu, informasi mengenai jadwal baru sebaiknya merujuk pada keterangan resmi KPK, bukan pada perkiraan waktu. Langkah ini memberi ruang bagi penyidik untuk menyesuaikan agenda pemeriksaan sekaligus melanjutkan pengumpulan bahan yang diperlukan dalam penanganan perkara HGB Summarecon di Bogor.
Nusron Wahid tercatat belum memenuhi dua panggilan pemeriksaan yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan perkara hak guna bangunan (HGB) Summarecon. Panggilan pertama dijadwalkan pada Rabu, 7 Oktober 2026. Namun, Nusron tidak hadir dengan alasan terdapat agenda internal di kementerian. Ketidakhadiran tersebut menjadi bagian dari informasi yang diperhatikan penyidik dalam menentukan kelanjutan pemeriksaan terhadap dirinya.
KPK kembali menjadwalkan pemanggilan pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pada panggilan kedua itu, Nusron juga tidak memenuhi pemeriksaan karena sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Dengan demikian, terdapat dua agenda pemeriksaan yang belum terlaksana. Kedua alasan ketidakhadiran tersebut disampaikan sebagai konfirmasi kepada KPK, dan kini menjadi bahan yang didalami serta dianalisis oleh penyidik sebelum memutuskan langkah selanjutnya.
Penilaian atas konfirmasi itu tidak serta-merta menentukan keputusan tanpa mempertimbangkan konteks dan kebutuhan penyidikan. KPK menyatakan akan menelaah keterangan mengenai agenda kementerian pada panggilan pertama serta perjalanan dinas pada panggilan kedua. Proses tersebut diperlukan untuk memastikan langkah yang diambil sesuai dengan perkembangan perkara dan kebutuhan memperoleh keterangan dari pihak terkait. Pemeriksaan terhadap saksi atau pihak yang dipanggil merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang harus dijalankan secara terukur.
Dalam menentukan tindak lanjut, KPK tetap berpedoman pada tahapan penyidikan, strategi yang telah disusun, dan ketentuan hukum acara yang berlaku. Artinya, keputusan mengenai pemanggilan berikutnya akan mempertimbangkan hasil analisis atas alasan ketidakhadiran, jadwal pemeriksaan, serta kepentingan penyidik dalam mengungkap perkara HGB Summarecon. Sampai penilaian itu dilakukan, KPK belum menyampaikan langkah lanjutan secara pasti. Fokus lembaga tersebut adalah menelaah konfirmasi yang diterima dan memastikan setiap tindakan dalam proses pemeriksaan berjalan menurut prosedur hukum.
Penyidik KPK memerlukan keterangan Nusron Wahid untuk mengonfirmasi temuan yang diperoleh di lapangan sekaligus memperjelas konstruksi perkara penerbitan HGB Summarecon. Keterangan tersebut dinilai penting untuk mencocokkan informasi yang sudah dikumpulkan penyidik dengan pengetahuan Nusron mengenai proses, pihak-pihak yang terlibat, serta keputusan atau komunikasi yang berkaitan dengan perkara. Pemeriksaan ulang juga dapat membantu penyidik menelusuri dugaan praktik suap atau penerimaan lain yang muncul dalam penyidikan.
Salah satu hal yang hendak diperjelas ialah pihak yang diduga menjadi tujuan aliran uang dan bagaimana dana tersebut bergerak. KPK masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, dugaan adanya alur perintah, serta hubungan aliran dana dan proses yang sedang disidik. Budi menyampaikan bahwa penyidik menemukan aliran dana yang disebut menjadi setoran rutin ke internal Kementerian ATR/BPN. Temuan itu menjadi bagian dari materi penyidikan, tetapi belum memastikan siapa penerima akhir dana tersebut. Karena itu, keterangan berbagai pihak diperlukan untuk menguji asal, tujuan, dan pola penyerahan uang.
Budi juga menjelaskan bahwa sejumlah orang di lingkaran Nusron telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk orang kepercayaan dan seorang direktur jenderal. Beberapa pihak di lingkungan tersebut turut menjadi sasaran penggeledahan. Informasi itu menjadi konteks bagi penyidik untuk mengembangkan pemeriksaan, bukan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan Nusron ataupun menentukan penerima dana tanpa bukti yang cukup. Penyidik masih perlu mencocokkan keterangan, dokumen, dan hasil penelusuran keuangan guna mengetahui peran setiap orang secara terukur. Dengan pemanggilan ulang, KPK dapat meminta penjelasan atas temuan tertentu, mengklarifikasi hubungan antar pihak, serta menguji dugaan mengenai perintah dan distribusi dana. Hingga proses tersebut menghasilkan kepastian, dugaan suap, penerimaan lain, dan setoran rutin tetap harus diperlakukan sebagai materi penyidikan yang masih didalami. KPK belum menyampaikan kepastian mengenai pihak yang menerima dana pada tahap akhir, sehingga kesimpulan mengenai tujuan aliran uang masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut.Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan pimpinan dan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dewan Pengawas KPK. Laporan tersebut berkaitan dengan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret nama Nusron Wahid dalam penyidikan terkait hak guna bangunan (HGB) Summarecon. MAKI menilai lembaga antirasuah belum menunjukkan langkah yang cukup tegas dalam memproses perkara tersebut, terutama setelah Nusron dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.
Menurut MAKI, ketidakhadiran berulang itu semestinya ditindaklanjuti melalui prosedur yang tersedia. Organisasi tersebut menyoroti belum diterbitkannya surat perintah membawa, yang dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk menjemput paksa seseorang guna menjalani pemeriksaan. Atas kondisi itu, MAKI menganggap penanganan perkara berjalan lamban dan meminta Dewan Pengawas menilai tindakan pimpinan serta jajaran KPK. Penilaian tersebut merupakan pandangan pelapor dan belum tentu mencerminkan kesimpulan pengawas mengenai ada atau tidaknya pelanggaran.
Juru bicara KPK, Budi, menyatakan pihaknya menghargai masukan dan dorongan yang disampaikan masyarakat. Ia memandang perhatian publik terhadap penanganan perkara sebagai bentuk dukungan terhadap kerja pemberantasan korupsi, bukan sebagai intervensi terhadap proses penyidikan. Masukan tersebut, menurut KPK, dapat menjadi bagian dari pengawasan publik atas kinerja lembaga. Namun, dorongan agar penyidik segera mengambil tindakan tertentu tidak dengan sendirinya menggantikan pertimbangan hukum yang harus digunakan dalam setiap tahapan penyidikan.
Budi menegaskan bahwa KPK tetap perlu menjalankan proses sesuai ketentuan hukum acara. Penyidik harus mengumpulkan alat bukti dan materi perkara secara cermat, termasuk menilai langkah yang tepat setelah seorang saksi tidak hadir memenuhi panggilan. Tahapan itu penting agar penanganan perkara tidak hanya berlangsung cepat, tetapi juga memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh tindakan penyidikan nantinya dapat diuji dalam persidangan, sehingga prosedur, kecukupan bukti, dan alasan di balik keputusan penyidik perlu dijaga. Dengan demikian, KPK menyatakan tetap menindaklanjuti perkara dalam koridor hukum, sembari menerima kritik dan perhatian masyarakat.
Baca juga: DPR Siapkan Konsultasi dengan 120 Kelompok untuk Revisi UU Pemilu | Penyidikan Emas Selundupan Diperluas hingga Menelusuri Tambang Ilegal | DKI Siapkan Kompensasi Rp362 Miliar untuk Bekasi dalam Kerja Sama Bantargebang
