Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mendorong perubahan fokus penanganan kemiskinan, dari penyaluran bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut dia, upaya mengatasi kemiskinan perlu memberi ruang lebih besar bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan potensi ekonominya. Bantuan sosial tetap menjadi bagian dari dukungan bagi warga yang membutuhkan, tetapi penanganan kemiskinan tidak seharusnya berhenti pada pemberian bantuan. Pendekatan yang lebih berorientasi pada pemberdayaan diharapkan membantu masyarakat memperoleh kesempatan untuk membangun sumber penghidupan secara mandiri.
Muhaimin menekankan bahwa masyarakat miskin perlu ditempatkan sebagai pelaku ekonomi, bukan semata-mata sebagai penerima bantuan. Dengan kesempatan, dukungan, dan akses yang sesuai, warga dapat berperan dalam kegiatan ekonomi serta meningkatkan kemandirian. Arah kebijakan tersebut bertujuan mendorong perubahan yang berkelanjutan, sehingga kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Pemberdayaan juga membuka peluang agar warga dapat mengembangkan usaha atau keterampilan yang relevan dengan kondisi dan potensi di lingkungan masing-masing. Dengan begitu, penanganan kemiskinan diharapkan tidak hanya merespons kebutuhan saat ini, tetapi turut memperkuat peluang ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
Muhaimin menyampaikan bahwa ketika masyarakat miskin berdaya sebagai subjek ekonomi, jumlah penerima bantuan sosial dapat berkurang. Pernyataan tersebut menegaskan hubungan kemandirian ekonomi dan tujuan perlindungan sosial: semakin banyak warga yang mampu menopang kehidupannya, semakin kecil ketergantungan mereka pada bantuan. Keterangan itu disampaikan Muhaimin dalam keterangan Kemenko PM di Jakarta pada Senin. Perubahan fokus ini menempatkan pemberdayaan sebagai unsur penting dalam strategi pengentasan kemiskinan, dengan harapan masyarakat memiliki peran lebih besar dalam memperbaiki kondisi ekonominya. Pemerintah, melalui arah tersebut, mendorong terciptanya peluang agar warga dapat tumbuh sebagai pelaku ekonomi yang mandiri dan berdaya.
Muhaimin menekankan bahwa upaya mengentaskan kemiskinan tidak seharusnya berhenti pada penyaluran bantuan. Bantuan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dalam kondisi sulit, tetapi dampaknya perlu dihubungkan dengan jalan menuju kemandirian ekonomi. Tanpa akses terhadap pekerjaan dan peluang untuk mengembangkan usaha, penerima bantuan berisiko tetap menghadapi keterbatasan yang sama. Karena itu, penanganan kemiskinan perlu memadukan dukungan yang meringankan beban saat ini dengan kesempatan agar masyarakat memperoleh penghasilan secara berkelanjutan.
Akses kerja menjadi salah satu penghubung penting dalam rangkaian tersebut. Masyarakat perlu memiliki peluang untuk menggunakan kemampuan mereka dan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kondisi serta potensi di wilayahnya. Bagi mereka yang memilih mengembangkan usaha, dukungan juga perlu mencakup pengembangan usaha dan akses pembiayaan. Ketersediaan pembiayaan dapat membantu membuka ruang bagi usaha untuk tumbuh, sementara pengembangan usaha memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola peluang ekonomi. Pendekatan ini menempatkan warga bukan hanya sebagai penerima bantuan, melainkan juga sebagai pelaku kegiatan ekonomi.
Agar hasilnya saling menunjang, akses pekerjaan, pengembangan usaha, pembiayaan, dan bantuan perlu dirangkai secara selaras. Peluang yang ditawarkan hendaknya mempertimbangkan potensi masyarakat serta karakteristik wilayah, sehingga dukungan lebih relevan dengan kebutuhan setempat. Rangkaian intervensi tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri apabila tujuan akhirnya adalah memperluas kemandirian ekonomi. Muhaimin menyoroti perlunya dukungan lintas kementerian dan lembaga untuk menyambungkan berbagai upaya tersebut. Koordinasi diperlukan agar bantuan dapat terhubung dengan peluang kerja dan usaha, serta dukungan yang tersedia tidak berjalan terpisah. Dengan keterhubungan itu, pengentasan kemiskinan dapat bergerak melampaui bantuan sesaat menuju kesempatan ekonomi yang lebih kokoh bagi masyarakat.
Keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh jumlah program yang dijalankan, tetapi juga oleh ketepatan pemerintah dalam menjangkau keluarga dan kelompok yang paling membutuhkan. Karena itu, data yang akurat dan digunakan bersama menjadi dasar penting untuk menentukan siapa yang menerima dukungan, bentuk intervensi yang sesuai, serta wilayah yang perlu diprioritaskan. Muhaimin menekankan perlunya menjadikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan agar sasaran berbagai program pemberdayaan lebih selaras. Dengan acuan yang sama, pemerintah dapat mengurangi tumpang tindih bantuan sekaligus mengidentifikasi masyarakat yang belum terlayani.
Penyelarasan tersebut perlu dilanjutkan dengan menghubungkan program lintas sektor, sehingga dukungan pemerintah menghasilkan perubahan ekonomi yang nyata. DTSEN dapat membantu kementerian dan lembaga memahami kebutuhan penerima manfaat, lalu merancang intervensi yang saling melengkapi. Bantuan sosial, misalnya, dapat disandingkan dengan pelatihan, akses modal, infrastruktur, maupun dukungan pemasaran sesuai kondisi masyarakat. Pendekatan ini penting agar warga tidak hanya menerima bantuan untuk kebutuhan sesaat, tetapi juga memperoleh kesempatan membangun sumber penghidupan yang lebih berkelanjutan. Pelaksanaan yang terkoordinasi juga memberi ruang bagi pemerintah untuk menilai apakah program benar-benar menjangkau kelompok sasaran dan membuka peluang peningkatan pendapatan.
Contoh inisiatif yang membutuhkan keterpaduan meliputi pengembangan kampung nelayan, ekosistem pangan, dan sektor pertanian. Di kampung nelayan, dukungan terhadap produksi perlu terhubung dengan pengolahan hasil, penyimpanan, dan akses pasar. Pengembangan ekosistem pangan dapat mengaitkan petani, distribusi, dan konsumen, sedangkan program pertanian perlu memperhatikan akses terhadap sarana produksi, pengetahuan, serta jalur pemasaran. Ketiganya bukan agenda yang berdiri sendiri; rancangan lintas sektor yang saling mendukung dapat memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan dan sumber pendapatan.
Muhaimin menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan telah turun dari sembilan persen menjadi delapan persen. Ia juga menyatakan pemerintah mendorong kemiskinan ekstrem mencapai nol persen tahun ini dan menargetkan tingkat kemiskinan maksimal lima persen pada 2029. Target tersebut, menurut arah kebijakan yang disampaikan, memerlukan program yang tepat sasaran, terhubung, dan berorientasi pada kemandirian ekonomi. Penggunaan DTSEN sebagai acuan bersama diharapkan membantu memastikan intervensi sampai kepada warga yang membutuhkan, sekaligus menghubungkan bantuan dengan peluang produktif. Dengan begitu, pengentasan kemiskinan dapat bergerak dari penanganan kebutuhan segera menuju penguatan kemampuan masyarakat untuk memperoleh penghidupan secara mandiri dan berkelanjutan.
Perluasan peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi bagian penting dari upaya pemberdayaan ekonomi. Pelaku usaha skala kecil membutuhkan ruang untuk mengembangkan kegiatan mereka, menjangkau konsumen yang lebih luas, dan meningkatkan nilai produk. Karena itu, dukungan terhadap UMKM tidak cukup berhenti pada pemberian pembiayaan. Modal memang dapat membantu usaha berjalan atau bertumbuh, tetapi manfaatnya akan lebih besar apabila disertai pendampingan dan akses terhadap berbagai sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi maupun pemasaran.
Peningkatan kapasitas pelaku usaha perlu berjalan seiring dengan pembiayaan. Dukungan dapat mencakup penguatan keterampilan mengelola usaha, perbaikan kualitas produk, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses kerja dan memperluas jangkauan pasar. Akses bahan baku yang memadai juga penting agar UMKM mampu menjaga kelancaran produksi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan dukungan yang saling melengkapi tersebut, pelaku usaha memiliki kesempatan lebih baik untuk meningkatkan mutu, mengelola usaha secara berkelanjutan, dan merespons perubahan kebutuhan konsumen.
Upaya itu membutuhkan kolaborasi lintas sektor, karena kebutuhan UMKM berkaitan dengan banyak bidang dan tidak dapat dipenuhi oleh satu pihak saja. Kementerian yang menangani UMKM dan ekonomi kreatif dapat berperan dalam menyusun dukungan sesuai kebutuhan pelaku usaha, sementara pemerintah desa dapat membantu menghubungkan program dengan potensi serta kondisi masyarakat setempat. Kerja sama yang terarah dapat memperkuat akses terhadap pembinaan, bahan baku, teknologi, dan peluang pasar. Tujuannya adalah agar UMKM mampu memperluas usaha, meningkatkan daya saing, serta menciptakan sumber pendapatan masyarakat yang lebih stabil. Ketika dukungan dirancang sebagai rangkaian yang berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sesaat, manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan komunitas.
Baca juga: Berikan Penyuluhan Pertanian, Satgas TMMD ke-130 Dorong Kemandirian Pangan Warga Yamboi | Satgas TMMD ke-130 Kodim 1808/Mansel Berikan Penyuluhan Pertanian, Dorong Kemandirian Pangan Warga Kampung Yamboi
