Jakarta | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penanganan sungai yang terdampak sedimentasi perlu dipercepat untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan di wilayah Sumatera. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera. Percepatan penanganan sungai menjadi salah satu perhatian dalam upaya pemulihan pascabencana yang masih berlanjut, terutama karena potensi banjir susulan perlu diantisipasi.
Tito menyampaikan hal itu saat membuka rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Rapat berlangsung di ruang rapat Posko Nasional Satgas PRR, kantor pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026. Dalam forum tersebut, penanganan sungai yang mengalami sedimentasi disoroti sebagai pekerjaan yang perlu mendapat percepatan. Arahan itu menempatkan kewaspadaan terhadap banjir susulan sebagai alasan penting untuk mendorong proses penanganan berjalan lebih cepat.
Pesan tersebut menegaskan bahwa agenda rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berkaitan dengan pemulihan setelah bencana, tetapi juga mencakup perhatian terhadap risiko yang dapat muncul kembali. Karena itu, percepatan penanganan sungai terdampak sedimentasi menjadi bagian dari pembahasan dalam koordinasi Satgas PRR. Tito meminta agar persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut, mengingat banjir susulan merupakan ancaman yang perlu diantisipasi. Penekanan pada percepatan ini disampaikan dalam konteks koordinasi pemulihan pascabencana, tanpa merinci kondisi sungai tertentu maupun metode teknis yang akan diterapkan.
Rapat koordinasi yang dibuka Tito menjadi forum bagi Satgas PRR untuk membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Dalam pembukaan itu, perhatian terhadap sungai terdampak sedimentasi disampaikan secara jelas sebagai bagian dari kebutuhan penanganan yang mendesak. Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya merespons potensi banjir susulan ketika proses pemulihan masih berlangsung. Dengan demikian, percepatan penanganan sungai masuk dalam perhatian pemerintah melalui Satgas PRR, sejalan dengan agenda rehabilitasi dan rekonstruksi yang terus berjalan setelah bencana di Sumatera.
Banjir dan longsor yang terjadi pada November 2025 menimbulkan dampak luas di tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana tersebut mengganggu kehidupan masyarakat, merusak permukiman dan infrastruktur, serta memaksa warga meninggalkan tempat tinggal untuk mencari perlindungan. Luasnya wilayah terdampak menjadikan pemulihan sebagai upaya lintas daerah yang memerlukan pendataan dan penanganan berkelanjutan. Kondisi di setiap kabupaten/kota dan desa/kelurahan berbeda, sehingga kebutuhan warga serta proses pemulihan pun tidak seragam.
Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) per 26 Oktober 2026, bencana tersebut menjangkau 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, serta 4.533 desa/kelurahan. Angka-angka ini menggambarkan cakupan geografis dampak yang besar, dari wilayah administrasi kabupaten dan kota hingga permukiman di tingkat desa dan kelurahan. Sebaran tersebut menjadi konteks penting untuk memahami skala pekerjaan pemulihan yang berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dampak bencana juga terlihat dari banyaknya warga yang sebelumnya harus mengungsi. Jumlah pengungsi pernah mencapai lebih dari dua juta jiwa, mencerminkan besarnya kebutuhan tempat perlindungan sementara setelah banjir dan longsor. Kini, menurut data yang sama, warga yang sebelumnya mengungsi telah kembali ke rumah atau menempati tempat tinggal lainnya. Perkembangan ini menandai perubahan penting dalam kondisi pengungsian, meskipun kebutuhan pemulihan di wilayah terdampak tetap perlu diperhatikan.
Satgas PRR mencatat bahwa tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda. Dengan demikian, kondisi pengungsian telah beralih dari penampungan darurat berbasis tenda menuju kepulangan atau tempat tinggal lainnya bagi warga terdampak. Informasi mengenai cakupan wilayah serta keadaan pengungsi memberikan gambaran mengenai kemajuan pemulihan pascabencana hingga 26 Oktober 2026. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pemulihan berlangsung dalam skala luas, mencakup puluhan kabupaten/kota dan ribuan desa atau kelurahan di tiga provinsi. Perkembangan ini penting dicatat bersama besarnya dampak awal, agar gambaran tentang situasi masyarakat tetap lengkap dan berimbang.
Pemulihan infrastruktur pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera terus berlangsung melalui kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya. Secara umum, jalan dan jembatan yang terdampak telah kembali fungsional sehingga akses masyarakat dan mobilitas untuk mendukung kegiatan pemulihan dapat berjalan lagi. Upaya penanganan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan di lapangan, termasuk pemulihan jalur yang menghubungkan permukiman dan layanan publik. Kembalinya fungsi akses tersebut menjadi bagian penting dari pemulihan, karena membantu masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari dan memungkinkan bantuan serta layanan menjangkau wilayah terdampak. Koordinasi lintas instansi juga diperlukan agar penanganan yang telah dilakukan dapat dilanjutkan pada titik-titik yang masih membutuhkan perhatian.
Meski sebagian besar akses telah berfungsi, pekerjaan belum sepenuhnya selesai. Beberapa jembatan daerah masih memerlukan penanganan lebih lanjut, dan sebagian infrastruktur kembali terdampak akibat bencana susulan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan perbaikan di lapangan dapat berubah, sehingga perkembangan setiap lokasi perlu terus dipantau dan ditindaklanjuti. Penanganan lanjutan ditujukan untuk memulihkan fungsi infrastruktur yang belum kembali memadai, tanpa mengabaikan akses yang sudah berhasil dibuka. Kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dan unsur terkait menjadi bagian dari upaya menjaga kelangsungan pekerjaan. Dengan demikian, pemulihan jalan dan jembatan dapat berjalan beriringan dengan respons terhadap dampak baru, sementara kebutuhan masyarakat di wilayah yang aksesnya masih terbatas tetap menjadi perhatian.
Pemulihan juga mencakup layanan dasar. Kegiatan pemerintahan di Aceh Tamiang yang sempat terganggu akibat timbunan lumpur kini telah berjalan kembali. Komunikasi seluler juga telah pulih, mendukung koordinasi dan pertukaran informasi bagi masyarakat maupun petugas. Sebagian besar layanan kesehatan telah beroperasi lagi, sehingga pelayanan kepada warga dapat kembali diberikan di banyak lokasi. Namun, enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih memerlukan penanganan. Informasi ini menunjukkan bahwa pemulihan layanan berlangsung bertahap dan belum seluruh fasilitas dapat kembali berfungsi seperti yang dibutuhkan. Penanganan infrastruktur dan layanan dasar terus dilanjutkan secara bersamaan, dengan tetap mencermati kondisi di tiap wilayah serta kebutuhan yang masih tersisa. Langkah tersebut membantu menjaga keberlanjutan aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tengah proses pemulihan pascabencana.
Kerangka pemulihan pascabencana di Sumatera disusun melalui tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlangsung selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028. Tito menyampaikan bahwa pelaksanaan bertahap tersebut mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Rentang waktu itu menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengatur kegiatan pemulihan setelah bencana, dengan tahapan yang direncanakan berlanjut dari satu tahun ke tahun berikutnya.
Dalam kerangka tersebut, rehabilitasi dan rekonstruksi ditempatkan sebagai rangkaian kerja yang direncanakan bersama. Pelaksanaannya melibatkan 33 kementerian dan lembaga, sehingga berbagai unsur pemerintah pusat terkait masuk dalam rencana pemulihan. Pelibatan itu menjadi bagian dari penataan kegiatan yang perlu dijalankan sepanjang periode tiga tahun, sesuai arahan yang disampaikan Tito mengenai pemulihan di wilayah terdampak.
Rencana induk pemulihan memuat 11.520 kegiatan. Jumlah tersebut menunjukkan cakupan pekerjaan yang telah dihimpun dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan-kegiatan itu menjadi bagian dari kerangka yang disiapkan untuk periode 2026 sampai 2028, dengan pelaksanaan secara bertahap. Rencana induk tersebut juga menjadi rujukan bagi 33 kementerian dan lembaga yang dilibatkan dalam upaya pemulihan pascabencana di Sumatera.
Dengan demikian, penanganan pascabencana dirancang sebagai proses lintas tahun, bukan kegiatan yang selesai dalam satu tahap. Arahan Presiden menjadi dasar bagi kerangka waktu tersebut, sementara rencana induk merangkum ribuan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait.
Baca juga: Pemulihan Pascabencana Sumatra Berlanjut, Sedimentasi Sungai Jadi Perhatian | Pemulihan Pascabencana Sumatra Berlanjut, Sedimentasi Sungai Jadi Perhatian | Dukungan Rp200 Miliar untuk Penanganan Karhutla Sumatera Selatan
