Kota Padang | Pemerintah melanjutkan pemulihan pascabanjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi kemungkinan banjir susulan. Perkembangan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat membuka rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026. Agenda ini menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan dampak bencana berjalan berkelanjutan, tidak hanya pada tahap tanggap darurat, tetapi juga dalam pemulihan kehidupan masyarakat dan wilayah terdampak.
Bencana banjir dan longsor yang melanda ketiga provinsi pada November 2025 memiliki cakupan dampak yang luas. Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) per 26 Oktober 2026, bencana tersebut berdampak pada 53 kabupaten dan kota, 498 kecamatan, serta 4.533 desa dan kelurahan. Angka itu menggambarkan besarnya kebutuhan koordinasi antarpemerintah dan lintas sektor untuk menangani berbagai persoalan yang masih muncul di lapangan. Pemulihan perlu memperhatikan kondisi setiap daerah, karena skala dan bentuk kerusakan dapat berbeda satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Salah satu perkembangan penting dalam penanganan dampak kemanusiaan adalah kembalinya lebih dari dua juta orang yang sebelumnya mengungsi. Mereka kini telah kembali ke rumah masing-masing atau menempati tempat tinggal lain. Pemerintah juga menyatakan tidak ada lagi pengungsi yang menetap di tenda. Perubahan ini menandai kemajuan dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara maupun pemulihan pascabencana, meskipun kepulangan warga tidak serta-merta berarti seluruh kebutuhan mereka telah terpenuhi. Kondisi hunian dan akses terhadap layanan dasar tetap perlu menjadi perhatian dalam proses rehabilitasi.
Di tengah kemajuan tersebut, ancaman banjir susulan masih memerlukan kewaspadaan. Karena itu, pemerintah melanjutkan koordinasi pemulihan sambil memperkuat langkah antisipasi di wilayah terdampak. Pendataan kondisi terbaru, komunikasi pemerintah pusat dan daerah, serta perhatian terhadap kebutuhan warga menjadi bagian penting agar penanganan dapat menyesuaikan perkembangan di lapangan. Dengan dampak yang tersebar di ribuan desa dan kelurahan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih membutuhkan kerja terencana serta pemantauan berkelanjutan.
Tito menyampaikan bahwa pemulihan pascabencana di Sumatra menunjukkan kemajuan, terutama pada infrastruktur penghubung dan layanan dasar masyarakat. Jalan dan jembatan menjadi salah satu fokus utama karena akses yang kembali terbuka diperlukan untuk mendukung mobilitas warga, distribusi bantuan, serta kegiatan pemerintahan dan perekonomian. Secara umum, jalan dan jembatan yang terdampak telah kembali fungsional melalui kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya.
Meski demikian, capaian tersebut belum berarti seluruh pekerjaan selesai. Sejumlah jembatan daerah masih membutuhkan penanganan lanjutan, baik untuk memastikan keamanan dan ketahanan konstruksi maupun untuk memulihkan akses secara lebih permanen. Beberapa di antaranya kembali terdampak bencana susulan, sehingga perbaikan yang sebelumnya dilakukan perlu ditinjau dan disesuaikan dengan kondisi terbaru. Penanganan infrastruktur terus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan serta kebutuhan warga di setiap wilayah.
Di Aceh Tamiang, layanan pemerintahan yang sempat terganggu akibat timbunan lumpur kini telah berjalan kembali. Berfungsinya kantor dan layanan pemerintahan membantu warga mengurus kebutuhan administrasi, sekaligus memperkuat koordinasi penanganan di tingkat lokal. Layanan komunikasi seluler juga telah pulih, sehingga masyarakat dapat kembali berkomunikasi dan memperoleh informasi, sementara petugas lebih mudah berkoordinasi dalam mendukung proses pemulihan.
Pada sektor kesehatan, sebagian besar fasilitas kesehatan telah kembali beroperasi untuk melayani warga. Pemulihan ini penting karena kebutuhan layanan medis tetap tinggi setelah bencana, termasuk bagi masyarakat yang terdampak langsung maupun yang masih berada di lokasi pengungsian. Namun, kondisi fasilitas belum sepenuhnya seragam. Enam puskesmas pembantu di Sumatra Utara masih memerlukan penanganan lanjutan sebelum dapat memberikan layanan secara optimal. Perbaikan dan pemulihan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan akses kesehatan menjangkau masyarakat di wilayah terdampak. Dengan demikian, pemulihan tidak hanya dinilai dari terbukanya akses jalan, tetapi juga dari pulihnya layanan publik yang dibutuhkan sehari-hari. Koordinasi lintas instansi tetap diperlukan untuk menangani titik-titik yang belum tuntas dan mengantisipasi gangguan akibat bencana susulan.
Meski sejumlah pekerjaan pemulihan pascabencana di Sumatra terus berjalan, curah hujan tinggi di wilayah utara dan barat pulau itu masih menjadi kendala. Hujan lebat tidak hanya memperlambat penanganan di lapangan, tetapi juga memicu banjir susulan yang kembali mengganggu kehidupan warga dan merusak infrastruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan harus berlangsung bersamaan dengan upaya mengurangi risiko bencana berikutnya.
Banjir susulan dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, lain Padang, Solok, Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang. Di beberapa lokasi, luapan air kembali merusak ruas jalan dan jembatan yang menjadi jalur penting bagi mobilitas masyarakat maupun distribusi bantuan. Kerusakan berulang dapat memperpanjang waktu pemulihan, terutama ketika akses menuju permukiman dan layanan dasar kembali terputus. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya memperbaiki bagian infrastruktur yang rusak; penyebab banjir dan kondisi aliran sungai juga perlu ditangani.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa sedimentasi mengurangi kapasitas tampung sungai sekaligus menghambat kelancaran alirannya. Ketika hujan berintensitas tinggi turun, sungai yang dangkal dan tersumbat lebih mudah meluap ke wilayah sekitarnya. Luapan tersebut berpotensi memperbesar genangan dan mengancam jalan, jembatan, serta kawasan permukiman. Dengan demikian, sedimentasi menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhitungkan dalam upaya menekan risiko banjir susulan, selain pemantauan cuaca dan kesiapsiagaan warga.
Program normalisasi saat ini menyasar 137 sungai di tiga provinsi. Tito meminta Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan sungai yang terdampak sedimentasi agar kapasitas dan alirannya dapat kembali berfungsi lebih baik. Percepatan ini diharapkan membantu mengurangi kemungkinan luapan saat hujan deras sekaligus mencegah kerusakan infrastruktur terjadi berulang kali. Pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kondisi setiap sungai dan tingkat ancaman di wilayah sekitarnya. Dengan penanganan yang terarah, normalisasi dapat mendukung pemulihan sekaligus memperkuat perlindungan bagi daerah yang masih menghadapi hujan tinggi dan banjir susulan.
Pemerintah menyampaikan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra akan dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028. Kerangka waktu tersebut mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi acuan bagi pelaksanaan program pemulihan. Dengan rentang waktu yang telah ditetapkan, pemulihan dirancang sebagai proses berkelanjutan, bukan kegiatan yang berlangsung sekaligus dalam satu tahap. Pendekatan bertahap memberi kerangka bagi pemerintah untuk mengatur pelaksanaan program sesuai rencana yang disusun, sekaligus mengawal kebutuhan masyarakat terdampak sepanjang proses berjalan. Pemerintah belum menyatakan bahwa seluruh kegiatan akan selesai pada waktu yang sama; pelaksanaannya berada dalam periode tiga tahun tersebut.
Pelaksanaan program melibatkan 33 kementerian dan lembaga. Keterlibatan lintas instansi ini berpijak pada rencana induk yang memuat 11.520 kegiatan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Rencana induk tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan pemulihan, sehingga berbagai pihak memiliki acuan bersama ketika melaksanakan tugas masing-masing. Jumlah kegiatan yang tercantum menggambarkan luasnya cakupan program yang perlu dikelola selama periode 2026–2028. Dalam kerangka ini, koordinasi diperlukan agar pelaksanaan oleh kementerian dan lembaga tetap merujuk pada arah serta susunan kegiatan dalam rencana induk. Rincian waktu, tanggung jawab, dan pelaksanaan setiap kegiatan mengikuti pengaturan program yang disusun pemerintah; informasi yang disampaikan menegaskan periode, jumlah pelaksana, dan jumlah kegiatan sebagai kerangka utama pemulihan.
Satgas PRR berperan.
Baca juga: Kasus Kim Soo Hyun Berlanjut: Sejumlah Pihak di Keluarga Kim Sae Ron Dilaporkan | Kasus Virus Shamonda pada Manusia: Temuan di Prancis dan Penyelidikan yang Berlanjut | Eksepsi Febrie Adriansyah Ditunda hingga Putusan Akhir, Perkara Berlanjut ke Pembuktian
