Kabupaten Majalengka | Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 26 Oktober 2026. Seusai pertemuan, Maruarar menyampaikan laporan mengenai sejumlah program perumahan yang dibahas bersama Presiden. Salah satu poin utama yang ia sampaikan adalah peningkatan skala program bedah rumah pada 2026. Menurut Maruarar, jumlah rumah yang menjadi sasaran program tersebut ditingkatkan hingga 400 ribu unit, jauh lebih besar dibandingkan capaian atau target 45 ribu rumah pada tahun sebelumnya.
Perubahan angka itu menunjukkan bahwa program bedah rumah memperoleh porsi lebih besar dalam agenda perumahan pemerintah tahun ini. Maruarar membandingkan jumlah 400 ribu unit pada 2026 dengan 45 ribu rumah pada tahun sebelumnya saat memberikan keterangan kepada wartawan setelah bertemu Prabowo. Dengan demikian, laporan tersebut menegaskan adanya kenaikan sasaran sebanyak 355 ribu rumah, atau hampir sembilan kali lipat dari angka sebelumnya. Angka yang disampaikan menteri itu menjadi gambaran skala perluasan program, meskipun rincian pelaksanaan, penerima manfaat, serta pembagian target di setiap daerah tidak dipaparkan dalam keterangan tersebut.
Pertemuan di Istana menjadi kesempatan bagi Maruarar untuk melaporkan perkembangan dan rencana sektor perumahan kepada Presiden. Dalam keterangannya, ia secara khusus menyoroti lonjakan sasaran bedah rumah sebagai bagian dari sejumlah program yang disampaikan. Program bedah rumah berfokus pada perbaikan hunian, sehingga peningkatan jumlah sasaran dapat memperluas jangkauan bantuan bagi rumah yang memerlukan perbaikan. Namun, keterangan seusai pertemuan yang menjadi dasar laporan ini hanya menyebut perbandingan jumlah rumah, yakni 45 ribu pada tahun sebelumnya dan 400 ribu unit pada 2026. Maruarar mengaitkan angka tersebut dengan laporan yang ia sampaikan kepada Prabowo, sementara rincian teknis lebih lanjut belum disertakan.
Selain memperbaiki rumah yang membutuhkan penanganan, pemerintah juga melanjutkan upaya memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan hunian. Salah satu jalur yang ditempuh ialah program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kehadiran program ini melengkapi agenda perumahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kondisi rumah, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki tempat tinggal. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mendorong agar program rumah subsidi tersebut dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Arah kebijakan ini menempatkan akses terhadap hunian sebagai bagian penting dari upaya memperluas kesejahteraan, berdampingan dengan program perbaikan rumah yang turut dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
Melalui skema FLPP, pemerintah berupaya menyediakan jalur pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah. Dorongan terhadap pelaksanaan program menjadi penting agar kesempatan memperoleh hunian tidak terbatas pada kelompok yang telah memiliki akses pembiayaan lebih luas. Dengan memperluas pelaksanaan rumah subsidi, pemerintah ingin memastikan bahwa upaya penyediaan hunian turut menyentuh kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pilihan pembiayaan lebih terjangkau. Program ini menjadi bagian dari rangkaian kebijakan perumahan yang terus berjalan, selain dukungan untuk memperbaiki rumah yang kondisinya memerlukan peningkatan. Fokusnya adalah membuka akses kepemilikan rumah sekaligus menjaga agar skema yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak orang.
Pelaksanaan program rumah subsidi melalui FLPP juga menunjukkan bahwa agenda perumahan mencakup beberapa kebutuhan yang berbeda. Perbaikan rumah membantu meningkatkan kualitas hunian yang sudah ditempati, sedangkan dukungan pembiayaan melalui FLPP diarahkan untuk memperluas akses kepemilikan rumah. Pemerintah mendorong kedua upaya tersebut berjalan sebagai bagian dari perhatian terhadap kebutuhan hunian masyarakat. Dalam konteks pelaporan program perumahan kepada Prabowo, FLPP menjadi salah satu jalur yang diteruskan untuk mendorong masyarakat memperoleh rumah dengan pembiayaan terjangkau. Perluasan pelaksanaan program diharapkan membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk memiliki hunian, tanpa mengabaikan pentingnya peningkatan kualitas rumah yang telah ada. Dengan demikian, kebijakan perumahan mencakup upaya memperbaiki hunian sekaligus memperluas jalan menuju kepemilikan rumah.
Dalam laporan mengenai program perumahan kepada Presiden Prabowo, Maruarar Sirait turut memaparkan pengembangan industri genteng tanah liat berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Inisiatif ini menempatkan pelaku usaha lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat rantai pasok bahan bangunan, sekaligus membuka ruang agar potensi produksi daerah dapat mendukung kebutuhan pembangunan perumahan.
Pendampingan bagi UMKM diarahkan untuk membantu mereka meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi persyaratan mutu. Salah satu langkah yang disiapkan adalah sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), yang menjadi acuan kualitas produk. Dengan proses pendampingan dan pemenuhan standar tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat memperbaiki konsistensi produksi serta memperkuat kepercayaan terhadap genteng tanah liat buatan lokal.
Menurut informasi yang disampaikan, sebanyak 34 UMKM telah lolos kriteria keandalan dan menyiapkan 2,4 juta genteng tanah liat. Kesiapan ini menunjukkan adanya kapasitas produksi yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan pasokan bahan bangunan. Namun, jumlah genteng yang disiapkan tidak berarti seluruhnya telah digunakan dalam program perumahan. Pemanfaatannya tetap bergantung pada kebutuhan, kecocokan spesifikasi, serta proses pengadaan dan distribusi.
Program tersebut sejalan dengan dorongan pemerintah untuk memanfaatkan produk lokal berdasarkan potensi masing-masing daerah. Majalengka memiliki pelaku UMKM yang mengembangkan genteng berbahan tanah liat, sehingga pendampingan dan sertifikasi dapat membantu menghubungkan kemampuan produksi dengan kebutuhan pembangunan. Penguatan kapasitas usaha juga berpotensi memberi manfaat lebih luas, seperti menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi setempat dan mendorong produk daerah memiliki standar yang lebih jelas. Melalui pendekatan ini, program perumahan tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian, tetapi juga dapat membuka kesempatan bagi usaha lokal untuk berpartisipasi secara terukur. Laporan Maruarar menyoroti kesiapan tersebut sebagai bagian dari pengembangan industri bahan bangunan, dengan tetap memperhatikan kualitas serta kesesuaian produk yang akan dipasok.
Maruarar menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap persiapan program ASRI, sebuah inisiatif yang mengedepankan lingkungan Indonesia yang nyaman, indah, dan sehat. Perhatian tersebut menunjukkan bahwa agenda perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan atau perbaikan bangunan, tetapi juga dengan mutu ruang tempat masyarakat tinggal dan beraktivitas. Lingkungan permukiman yang tertata dan sehat menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas hidup warga.
Program ASRI saat ini sedang dipersiapkan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Dalam kerangka tersebut, kenyamanan dan keindahan lingkungan berjalan beriringan dengan kesehatan serta kelayakan ruang bersama. Persiapan program juga memberi perhatian pada keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal. Dengan membuka ruang partisipasi bagi UMKM, upaya memperbaiki lingkungan dapat sekaligus mendorong kegiatan ekonomi yang tumbuh di sekitar permukiman.
Pemberdayaan UMKM menjadi salah satu unsur yang relevan dalam agenda ini karena pelaku usaha lokal dapat menyediakan barang maupun jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program perumahan. Keterlibatan mereka berpotensi memperluas manfaat pembangunan, sehingga dampaknya tidak berhenti pada perubahan fisik lingkungan, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi setempat. Pendekatan tersebut menempatkan warga dan usaha lokal sebagai bagian dari ekosistem perumahan, bukan sekadar penerima manfaat.
Maruarar juga mengaitkan penguatan UMKM lokal dengan pelaksanaan program perumahan nasional. Salah satu gagasan yang disampaikan ialah agar produk dari suatu daerah dapat digunakan di daerahnya sendiri. Prinsip ini menekankan pemanfaatan potensi dan hasil produksi setempat, sekaligus membuka peluang bagi usaha daerah untuk terlibat dalam kebutuhan program. Dengan demikian, persiapan ASRI dan agenda perumahan dapat berjalan searah: meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta memberi ruang bagi ekonomi lokal.
Baca juga: Pentingnya Pengawasan Berlapis dalam Program MBG | Program POLIRAN, Aiptu Rukmono Sambangi Warga Budimulya Perkuat Kamtibmas | Program POLIRAN, Brigadir Ibnu Dermawan Dorong Warga Bunder Tingkatkan Keterampilan dan Cari Peluang Kerja
