KOTA JAMBI, JAMBI — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 7 Oktober 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi membangun kerja sama dengan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gertakin) Provinsi Jambi dan Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (Pusbisindo) Cabang Jambi. Sinergi ini diarahkan untuk memperkuat pemenuhan sekaligus perlindungan hak teman tuli di wilayah Jambi, terutama dalam memperoleh layanan publik yang setara, mudah diakses, dan bebas dari perlakuan diskriminatif.
Kerja sama tersebut mengemuka dalam audiensi yang digelar di Kota Jambi pada Rabu. Pertemuan ini menjadi ruang dialog pemerintah dan organisasi yang bergerak dalam isu ketunarunguan untuk membahas kebutuhan, hambatan, serta langkah kolaboratif yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Keterlibatan Gertakin dan Pusbisindo dinilai penting karena kedua organisasi memiliki pengalaman serta pemahaman langsung mengenai kebutuhan komunikasi dan aksesibilitas teman tuli.
Melalui sinergi ini, Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi berupaya memastikan bahwa kebijakan dan pelayanan publik memperhatikan prinsip kesetaraan bagi seluruh masyarakat. Akses terhadap informasi, komunikasi, administrasi, pendidikan, kesehatan, serta layanan pemerintahan perlu disediakan dengan pendekatan yang inklusif, termasuk dukungan bahasa isyarat ketika dibutuhkan. Kolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas juga dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan di lapangan dan merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran.
Upaya tersebut mencerminkan komitmen untuk menempatkan teman tuli sebagai subjek yang memiliki hak, suara, dan kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka lembaga pemerintah dan organisasi tuli, perlindungan hak diharapkan tidak berhenti pada kebijakan, tetapi diwujudkan dalam praktik pelayanan publik di berbagai wilayah Jambi.
Kepala Kanwil Kemenham Jambi, Sukiman, menegaskan bahwa hak asasi manusia harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa pengecualian. Prinsip tersebut mencakup setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas dan teman tuli yang selama ini masih menghadapi hambatan dalam mengakses informasi, fasilitas, serta layanan pemerintahan. Kesetaraan tidak cukup dipahami sebagai perlakuan yang sama, melainkan juga sebagai penyediaan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu.
Komitmen menghadirkan pelayanan publik yang setara perlu diwujudkan melalui kebijakan, sarana, dan mekanisme layanan yang inklusif. Instansi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas sensorik dapat memperoleh informasi dan berkomunikasi secara efektif ketika mengurus berbagai keperluan. Penyediaan juru bahasa isyarat, materi informasi yang mudah diakses, petugas yang memahami kebutuhan disabilitas, serta prosedur pengaduan yang ramah merupakan bagian penting dari upaya tersebut.
Sukiman juga menekankan bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM harus diberikan secara adil kepada semua lapisan masyarakat. Kelima tanggung jawab itu tidak boleh berhenti pada kelompok yang mudah terlihat atau memiliki akses lebih besar terhadap lembaga negara. Penyandang disabilitas, termasuk komunitas tuli, perlu dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi layanan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab pengalaman serta kebutuhan mereka.
Kerja sama Kemenham Jambi dan organisasi tuli menjadi langkah penting untuk memperkuat pelaksanaan komitmen tersebut. Dialog yang terbuka dapat membantu mengidentifikasi bentuk diskriminasi, memperbaiki standar pelayanan, dan meningkatkan pemahaman aparatur mengenai hak penyandang disabilitas. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, pelayanan publik dapat berkembang menjadi ruang yang aman, mudah diakses, dan menghormati martabat setiap orang. Kesetaraan HAM pun tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi hadir dalam pengalaman masyarakat sehari-hari.
Audiensi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenham) Jambi dan organisasi Tuli menjadi ruang dialog untuk merumuskan kebutuhan teman tuli secara lebih terarah. Pertemuan ini tidak hanya membahas hambatan yang masih ditemui, tetapi juga membuka peluang penyusunan langkah pelayanan yang setara, inklusif, dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan.
Salah satu perhatian utama ialah akses informasi dan komunikasi. Teman tuli perlu memperoleh informasi publik melalui media visual yang jelas, teks yang mudah dipahami, serta dukungan juru bahasa isyarat dalam kegiatan atau layanan tertentu. Informasi mengenai administrasi, bantuan sosial, peraturan, dan hak warga negara harus disampaikan dengan cara yang dapat diakses, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan ataupun kesalahpahaman.
Dalam bidang pendidikan, pemenuhan hak teman tuli mencakup tersedianya lingkungan belajar yang ramah disabilitas, tenaga pendidik yang memahami kebutuhan komunikasi, dan materi pembelajaran yang dapat diakses. Dukungan tersebut penting sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi agar peserta didik Tuli memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan melanjutkan cita-cita.
Akses terhadap layanan kesehatan juga perlu diperkuat. Fasilitas kesehatan diharapkan mampu menyediakan komunikasi yang efektif, termasuk informasi diagnosis, prosedur pemeriksaan, pilihan pengobatan, dan edukasi kesehatan. Petugas yang memiliki pemahaman mengenai kebutuhan teman tuli dapat membantu menciptakan layanan yang aman, nyaman, serta menghormati kerahasiaan pasien.
Aspek ketenagakerjaan turut menjadi pembahasan penting, terutama berkaitan dengan kesempatan memperoleh pekerjaan, proses rekrutmen yang nondiskriminatif, penyesuaian komunikasi di tempat kerja, dan pengembangan kompetensi. Dukungan kebijakan perlu diarahkan agar teman tuli dapat berpartisipasi secara penuh, bukan sekadar menjadi penerima manfaat.
Penguatan penggunaan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) menjadi bagian penting dalam upaya tersebut. Bisindo perlu dipahami sebagai sarana komunikasi yang mendukung tata kelola pelayanan publik dan interaksi sosial. Penggunaan Bisindo secara konsisten, disertai peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, dapat membantu membangun layanan yang lebih responsif sekaligus memperkuat pengakuan terhadap identitas serta hak komunitas Tuli.
Kesepakatan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Jambi, Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), dan Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (Pusbisindo) menjadi pijakan penting untuk membangun pelayanan publik yang setara. Ketiga pihak berkomitmen meningkatkan aksesibilitas komunikasi melalui penyediaan informasi dalam format yang mudah dipahami, penguatan kapasitas petugas, serta pemanfaatan juru bahasa isyarat ketika dibutuhkan. Langkah ini diharapkan mengurangi hambatan yang selama ini dihadapi masyarakat tuli saat berinteraksi dengan lembaga pemerintah.
Kerja sama tersebut juga mendorong terpenuhinya kesetaraan hak dalam pelayanan pemerintahan. Pemanfaatan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) akan diperluas, baik dalam kegiatan pelayanan, sosialisasi kebijakan, penyampaian informasi hukum, maupun forum konsultasi publik. Penggunaan Bisindo secara konsisten dapat membantu memastikan bahwa teman tuli memperoleh informasi yang lengkap dan memiliki kesempatan yang sama untuk memahami prosedur, menyampaikan kebutuhan, serta mengambil keputusan terkait hak-haknya. Upaya ini perlu disertai evaluasi berkala agar aksesibilitas tidak berhenti pada komitmen, tetapi diterapkan dalam praktik.
Kanwil Kemenham Jambi berupaya menjadi ruang yang aman, terbuka, dan responsif bagi teman tuli untuk menyampaikan aspirasi. Ruang tersebut mencakup kesempatan memperoleh pendampingan hukum, mengadukan dugaan pelanggaran hak, serta mengakses informasi secara transparan tanpa perlakuan diskriminatif. Dengan membangun komunikasi yang inklusif, lembaga dapat memahami persoalan secara lebih utuh sekaligus merumuskan tindak lanjut yang relevan.
Sinergi Kemenham Jambi, Gerkatin, dan Pusbisindo diarahkan untuk mempercepat terwujudnya Provinsi Jambi yang inklusif, nondiskriminatif, dan ramah HAM. Teman tuli tidak hanya ditempatkan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai mitra yang berperan aktif dalam pembangunan daerah, perumusan kebijakan publik, dan pengawasan pemenuhan hak disabilitas. Partisipasi tersebut akan memperkuat kualitas kebijakan serta memastikan pelayanan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan seluruh warga.
