Jakarta | PT Pertamina (Persero) menjadi tuan rumah 51st ASCOPE Council Meeting di Bali pada 26–28 Oktober 2026. Pertemuan Dewan ASCOPE ke-51 ini mengangkat tema “Strengthening Resilience Through Collaboration” atau memperkuat ketahanan melalui kolaborasi. Forum tersebut mempertemukan para pemimpin dan perwakilan perusahaan energi nasional dari negara-negara ASEAN untuk membahas tantangan bersama serta memperluas kerja sama lintas negara. Penyelenggaraan di Bali menempatkan Indonesia sebagai ruang dialog regional mengenai arah dan kesiapan sektor energi di tengah perubahan kondisi dunia.
Kolaborasi menjadi penting karena dinamika global semakin berpengaruh terhadap ketersediaan dan kelancaran pasokan energi. Sejak awal tahun, ketegangan geopolitik dan volatilitas pasar energi dunia telah memengaruhi rantai pasok global, termasuk pergerakan komoditas, biaya, dan kepastian distribusi. Perubahan situasi dapat berdampak melampaui batas negara, sehingga respons yang hanya berfokus pada kebijakan domestik berpotensi kurang memadai. Melalui pertemuan ini, perusahaan energi nasional di ASEAN dapat bertukar pandangan mengenai risiko, pengalaman, serta pendekatan yang relevan untuk menjaga kesinambungan pasokan dan kesiapan menghadapi gangguan.
Gagasan utama forum tersebut adalah bahwa ketahanan energi nasional tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan stabilitas kawasan. Ketika negara-negara di Asia Tenggara mampu bekerja sama, mereka memiliki ruang lebih besar untuk mengantisipasi tekanan, mengelola ketergantungan, serta memperkuat koordinasi dalam menghadapi perubahan pasar. Hubungan ini juga menegaskan pentingnya komunikasi yang teratur pelaku energi, agar tantangan pasokan dapat dipahami secara lebih menyeluruh dan peluang kolaborasi dapat diidentifikasi sejak dini. Kerja sama regional bukan berarti menghilangkan kepentingan nasional, tetapi membantu negara anggota menyelaraskan langkah saat menghadapi risiko yang berdampak lintas batas. Dengan mempertemukan pemangku kepentingan sektor energi, ASCOPE Council Meeting mendorong dialog yang dapat mendukung ketahanan jangka panjang. Pertukaran gagasan dan penguatan kemitraan diharapkan membantu negara-negara ASEAN menghadapi gejolak global dengan koordinasi yang lebih baik, sekaligus menjaga stabilitas energi yang menopang kegiatan ekonomi dan kebutuhan masyarakat di kawasan.
Dalam kerangka kerja ASCOPE, Pertamina mendorong negara-negara anggota ASEAN memperkuat kerja sama untuk menghadapi kemungkinan gangguan pasokan energi. Upaya ini berfokus pada mitigasi risiko krisis pasokan, termasuk mengenali sumber kerentanan, memperbaiki koordinasi antarpihak, dan menyiapkan langkah respons sebelum gangguan berkembang menjadi krisis yang lebih luas. Pertukaran informasi yang tepat waktu dapat membantu pemerintah dan pelaku industri memetakan kebutuhan serta menentukan prioritas distribusi secara lebih terukur. Dengan demikian, keputusan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga didukung perencanaan bersama dan pemahaman lebih baik atas dinamika pasokan di kawasan.
Fokus berikutnya adalah memperkuat ketahanan infrastruktur energi lintas batas. Jaringan, fasilitas, dan jalur distribusi yang saling terhubung dapat mendukung aliran energi ketika salah satu wilayah mengalami tekanan, selama koordinasi dan kesiapan operasional berjalan baik. Karena itu, kerja sama regional diperlukan untuk mengidentifikasi titik rawan, meningkatkan keandalan infrastruktur, dan menyepakati mekanisme penanganan gangguan. Pertamina juga mendorong optimalisasi cadangan energi, agar ketersediaan stok dapat menopang kebutuhan saat pasokan terganggu. Perencanaan cadangan yang terkoordinasi membantu kawasan mengantisipasi tekanan tanpa mengabaikan kebutuhan masing-masing negara. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk menjaga energi tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat, termasuk di Indonesia.
Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menilai tantangan energi regional terlalu kompleks untuk ditangani negara atau perusahaan secara sendiri-sendiri. Risiko dapat berasal dari perubahan kondisi global dan berdampak pada banyak pasar sekaligus, sehingga respons yang terpisah berpotensi kurang memadai. Menurut pandangan tersebut, tindakan kolektif dan kemitraan strategis menjadi penting untuk memperkuat kesiapan, berbagi pengetahuan, serta menyelaraskan upaya menghadapi ketidakpastian. Kerja sama melalui ASCOPE bukan berarti mengurangi tanggung jawab setiap negara atas kebutuhan energinya, melainkan memperkuat kemampuan bersama untuk merespons gangguan. Bagi Pertamina, perlindungan pasokan domestik tetap menjadi perhatian utama: kolaborasi regional mendukung upaya menjaga pasokan Indonesia dari dampak krisis global, sekaligus membantu mempertahankan keterjangkauan energi bagi masyarakat. Dengan koordinasi yang konsisten, kesiapan kawasan dan perlindungan kebutuhan dalam negeri dapat berjalan berdampingan, sehingga masyarakat tidak menanggung beban berlebihan ketika terjadi gejolak pasokan.
Managing Director Petroleum Authority of Brunei Darussalam, Shamir Salahudin, menekankan bahwa ketahanan energi merupakan kepentingan bersama seluruh negara ASEAN. Kebutuhan untuk menjaga pasokan yang aman dan berkelanjutan tidak hanya dirasakan oleh negara yang bergantung pada impor, tetapi juga oleh negara pengekspor minyak seperti Brunei Darussalam. Status sebagai produsen energi tidak dengan sendirinya menghilangkan tantangan dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat. Karena itu, setiap negara perlu melihat keamanan pasokan sebagai bagian dari agenda regional, bukan semata-mata urusan domestik.
Menurut Shamir, kolaborasi antarnegara dapat membantu memastikan masyarakat di kawasan memperoleh akses terhadap sumber energi yang andal. Kerja sama memungkinkan para pihak bertukar pandangan, menyelaraskan kepentingan, dan mencari pendekatan yang dapat mendukung kelangsungan pasokan. Dalam konteks ASEAN, hubungan yang erat pemerintah dan pelaku industri juga penting agar upaya menjaga ketahanan energi dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata. Dengan membangun pemahaman bersama, negara-negara anggota dapat mengantisipasi kebutuhan dan tantangan masing-masing, sekaligus memperkuat daya tahan kawasan saat menghadapi perubahan situasi.
Dinamika geopolitik yang terjadi tahun ini, lanjut Shamir, semakin menunjukkan pentingnya kerja sama lintas batas. Perkembangan global dapat memengaruhi kondisi energi dan menambah ketidakpastian bagi negara maupun perusahaan. Situasi tersebut membuat koordinasi antarnegara dan perusahaan energi nasional kian diperlukan, baik untuk membahas risiko maupun merumuskan respons yang sejalan. Forum ASCOPE menjadi salah satu ruang bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar perspektif dan membicarakan kesepakatan kerja sama. Pembahasan itu diarahkan pada upaya menjaga ketahanan energi kawasan, dengan mempertimbangkan kepentingan negara anggota dan kebutuhan masyarakat. Bagi Brunei, keterlibatan dalam dialog regional mencerminkan bahwa tanggung jawab menjaga pasokan tidak berhenti pada batas negara. Kolaborasi yang berkelanjutan dapat membantu memperkuat kesiapan ASEAN menghadapi perubahan, sekaligus mendukung akses energi yang lebih andal bagi seluruh masyarakat di kawasan.
VP Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menjelaskan bahwa Pertamina memimpin delegasi Indonesia sekaligus menjalankan peran sebagai ASCOPE Secretary in Charge (ASIC). Tanggung jawab tersebut menempatkan perusahaan dalam posisi strategis untuk mendorong agenda kerja sama energi di tingkat ASEAN. Namun, kepemimpinan regional tidak hanya dimaknai sebagai peran dalam forum. Bagi Pertamina, keterlibatan itu juga perlu menghasilkan manfaat nyata bagi Indonesia, terutama dengan memperkuat fondasi ketahanan energi nasional. Upaya tersebut mencakup pengembangan infrastruktur, kesinambungan pasokan, dan koordinasi kebijakan yang mampu menjawab perubahan kebutuhan energi.
Baron menyampaikan tiga pilar yang menjadi perhatian dalam kerja sama regional. Pilar pertama adalah membangun keandalan infrastruktur dan jaringan energi ASEAN. Konektivitas yang lebih kuat dapat membantu negara-negara anggota mengelola kebutuhan pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta merespons gangguan secara lebih terkoordinasi. Infrastruktur yang andal juga menjadi dasar bagi pertukaran energi lintas batas dan mendukung sistem yang lebih siap menghadapi perubahan permintaan maupun risiko eksternal.
Pilar kedua ialah menjaga keamanan pasokan sambil mendorong transisi energi secara terukur dan berkeadilan. Peralihan menuju energi yang lebih bersih perlu mempertimbangkan kesiapan teknologi, kondisi ekonomi, serta kebutuhan masyarakat di setiap negara. Dengan pendekatan yang bertahap, negara-negara ASEAN dapat mengembangkan sumber energi baru tanpa mengabaikan keterjangkauan dan keandalan pasokan. Pilar ketiga adalah menindaklanjuti komitmen melalui kerja sama konkret.
Baca juga: PLTN dan Masa Depan Ketahanan Energi Indonesia | Pembaruan SPSE V5 Jadi Bagian Kolaborasi Telkom dan LKPP untuk Pengadaan Nasional
