Jakarta | Lebih dari 146 pakar kesehatan iklim dari berbagai negara menyerukan agar perubahan iklim secara resmi dinyatakan sebagai darurat kesehatan global. Seruan tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa ancaman iklim bukan lagi persoalan lingkungan yang berdampak jauh di masa depan, melainkan krisis yang telah memengaruhi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Para ahli menilai, pengakuan resmi dapat memperkuat koordinasi lintas negara serta mendorong pemerintah menempatkan perlindungan kesehatan dalam kebijakan iklim. Langkah itu juga dapat membantu mengarahkan sumber daya untuk mengurangi risiko dan melindungi kelompok yang paling rentan.
Alasan utama seruan ini sejalan dengan temuan laporan tahunan The Lancet Countdown 2026. Laporan tersebut menggambarkan kesenjangan yang semakin serius: dampak perubahan iklim berkembang lebih cepat daripada upaya untuk mencegah dan menanganinya. Kenaikan suhu memperbesar paparan terhadap panas ekstrem, memperburuk sejumlah risiko kesehatan, dan menambah tekanan pada layanan kesehatan. Sementara itu, kebijakan serta kesiapan masyarakat belum bergerak dengan kecepatan yang sebanding. Ketimpangan ini membuat ancaman makin sulit dikendalikan, terutama bagi orang yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan, tempat tinggal aman, atau perlindungan dari cuaca ekstrem.
Laporan itu juga memperingatkan bahwa suhu bumi yang meningkat telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah rekor serta kerugian ekonomi yang besar. Dampak tersebut menunjukkan bahwa krisis iklim dapat merusak kesejahteraan manusia sekaligus mengganggu mata pencaharian, produktivitas, dan stabilitas ekonomi. Seruan para pakar karena itu merupakan peringatan global mengenai besarnya risiko yang sedang dihadapi, bukan laporan tentang satu kejadian tertentu di Indonesia. Dampak dan tingkat kerentanan berbeda di setiap negara, tetapi tren pemanasan dan konsekuensi kesehatannya melintasi batas wilayah. Menyatakan keadaan darurat kesehatan global diharapkan menegaskan urgensi tindakan bersama, mempercepat pengurangan emisi, serta memperkuat adaptasi dan kesiapsiagaan kesehatan sebelum kerugian lebih besar terjadi.
Panas ekstrem semakin menjadi ancaman kesehatan yang nyata seiring perubahan iklim memperkuat dan memperluas gelombang panas. Pada 2023, sekitar 710.000 orang meninggal akibat paparan panas ekstrem di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 507.000 kematian, atau 71,5 persen, dikaitkan dengan perubahan iklim. Angka ini menggambarkan besarnya peran pemanasan yang disebabkan aktivitas manusia dalam meningkatkan risiko kematian, meskipun tidak berarti bahwa setiap kasus dapat dipisahkan secara sederhana dari faktor kesehatan, lingkungan, dan sosial lainnya.
Perbandingan dengan periode sebelumnya menunjukkan perubahan yang tajam. Pada dekade 2006–2015, proporsi kematian akibat panas ekstrem yang dikaitkan dengan perubahan iklim masih sekitar 55 persen. Dua puluh tahun sebelumnya, porsinya bahkan belum mencapai separuh. Dengan demikian, bagian kematian yang dinilai terkait dengan perubahan iklim terus bertambah dari waktu ke waktu. Kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya intensitas dan frekuensi panas ekstrem di banyak kawasan, tetapi dampaknya tidak tersebar merata. Usia lanjut, penyakit yang sudah ada, pekerjaan di luar ruangan, kepadatan permukiman, serta keterbatasan akses terhadap pendinginan dan layanan kesehatan dapat meningkatkan kerentanan.
Laporan tersebut menyatakan bahwa hampir tiga perempat kematian akibat panas ekstrem saat ini tidak akan terjadi tanpa perubahan iklim yang disebabkan manusia. Pernyataan ini merupakan hasil atribusi ilmiah yang membandingkan risiko dalam iklim aktual dengan risiko pada kondisi hipotetis tanpa pengaruh pemanasan antropogenik; bukan klaim bahwa perubahan iklim merupakan satu-satunya penyebab setiap kematian. Angka 71,5 persen juga perlu dibaca sebagai estimasi untuk keseluruhan populasi dan periode yang dianalisis, bukan ukuran risiko yang identik bagi setiap individu atau negara. Meski demikian, temuan itu menegaskan bahwa tambahan panas akibat perubahan iklim berkontribusi besar terhadap beban kematian. Upaya mengurangi emisi dapat membatasi pemanasan lebih lanjut, sementara sistem peringatan dini, tempat sejuk, perlindungan pekerja, dan layanan kesehatan yang siap menghadapi panas dapat membantu mencegah korban sekarang. Memahami skala dan batas angka atribusi ini penting agar respons publik berbasis bukti, terarah, dan berpihak pada kelompok paling rentan.Panas ekstrem memang menjadi salah satu dampak perubahan iklim yang paling terlihat, tetapi ancamannya tidak berhenti pada kenaikan suhu. Krisis iklim memicu beragam tekanan yang dapat terjadi pada waktu bersamaan dan memengaruhi wilayah dengan cara berbeda. Ketika suatu kawasan menghadapi kekeringan, kawasan lain dapat dilanda banjir. Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan persoalan tunggal, melainkan rangkaian risiko yang saling berkaitan dan menjangkau kehidupan masyarakat, kesehatan, serta kegiatan ekonomi.
Dampak yang muncul bersamaan dapat memperberat keadaan. Kekeringan dapat membatasi ketersediaan air dan mengganggu kegiatan yang bergantung pada pasokan air, sementara banjir berpotensi merusak lingkungan dan menghambat aktivitas sehari-hari. Pada saat yang sama, suhu tinggi menambah tekanan terhadap tubuh manusia dan kemampuan untuk bekerja. Karena ancaman ini hadir dalam bentuk yang berbeda-beda, satu wilayah dapat menghadapi masalah utama yang tidak sama dengan wilayah lain. Namun, dampak lintas wilayah tersebut tetap menjadi bagian dari krisis iklim yang sama.
Marina Romanello, direktur eksekutif The Lancet Countdown, menekankan bahwa ancaman-ancaman iklim dapat saling menumpuk dan membentuk krisis yang lebih besar. Pandangan ini penting karena menunjukkan bahwa risiko tidak selalu datang secara terpisah. Ketika sejumlah tekanan berlangsung bersamaan, dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian dapat semakin berat. Kerugian ekonomi juga meningkat akibat turunnya produktivitas saat suhu panas membatasi kemampuan orang untuk bekerja. Secara global, kerugian produktivitas yang berkaitan dengan panas mencapai triliunan dolar, menggambarkan besarnya biaya yang harus ditanggung.
Beban tersebut tidak terbagi secara merata. Asia Tenggara dan Afrika termasuk kawasan yang menanggung dampak paling berat dari penurunan produktivitas akibat panas. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa krisis iklim dapat menekan perekonomian dengan cara yang berbeda, bergantung pada paparan terhadap suhu tinggi dan kemampuan menghadapi risikonya. Karena itu, perhatian terhadap panas ekstrem perlu ditempatkan dalam gambaran ancaman yang lebih luas: kekeringan, banjir, dan hilangnya produktivitas dapat bertumpuk, menambah tekanan pada kesehatan dan ekonomi di berbagai belahan dunia.
Sepuluh tahun setelah Perjanjian Paris disepakati, sejumlah kemajuan penting telah terlihat dalam upaya menghadapi krisis iklim. Kapasitas energi surya dan angin meningkat, biaya teknologi terbarukan turun, dan banyak negara mulai memperkuat kebijakan untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara. Investasi pada transportasi rendah emisi dan efisiensi energi juga berkembang. Di bidang kesehatan dan kesiapsiagaan bencana, sistem peringatan dini semakin luas digunakan untuk memberi masyarakat waktu menghadapi gelombang panas, banjir, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrem lainnya.
Namun, kemajuan tersebut belum sebanding dengan skala serta kecepatan kerusakan iklim. Dampak terhadap kesehatan, mata pencaharian, dan perekonomian terus meningkat, sementara tindakan untuk menekan emisi masih tertinggal. Kesenjangan itu terlihat jelas dalam rencana industri bahan bakar fosil: perusahaan minyak dan gas terbesar dunia berencana meningkatkan produksi hingga 150 persen di atas batas yang dinilai aman untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5°C. Jika rencana tersebut terlaksana, emisi yang dihasilkan akan semakin menyulitkan pencapaian sasaran iklim dan memperbesar risiko bagi generasi sekarang maupun mendatang.
Karena itu, para peneliti menyerukan agar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong tindakan yang lebih kuat, terkoordinasi, serta berorientasi pada perlindungan kesehatan. Kebijakan iklim perlu mempercepat peralihan dari bahan bakar fosil sekaligus memastikan kelompok rentan memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, dan informasi yang dibutuhkan.
Baca juga: Konser dan Agenda Kreatif Dorong Perputaran Ekonomi Jakarta | Asuransi dan Reasuransi Indonesia di Tengah Tekanan Ekonomi dan Risiko Bencana | Sekolah Lansia Fatmawati Padukan Pemeriksaan Kesehatan, Pembelajaran, dan Musik Angklung
