BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, BPJS Kesehatan menandatangani perjanjian kerja sama koordinasi antarpenyelenggara jaminan (KAPJ) bersama 31 mitra asuransi kesehatan tambahan (AKT) di Bogor, Jawa Barat, pada 6 Oktober 2026. Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK), sekaligus menandai penguatan hubungan kerja penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan industri asuransi kesehatan.
Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi manfaat bagi peserta JKN yang juga memiliki perlindungan melalui polis AKT. Melalui koordinasi tersebut, peserta diharapkan memperoleh kejelasan mengenai manfaat yang ditanggung, mekanisme pelayanan, serta pembagian tanggung jawab pembiayaan ketika membutuhkan layanan kesehatan. Pengaturan yang lebih terpadu juga dapat membantu fasilitas kesehatan dan penyelenggara jaminan dalam memproses pelayanan secara lebih efisien.
Implementasi KAPJ tersebut mengacu pada amanat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1117 Tahun 2025. Ketentuan itu menjadi dasar bagi penyelenggara jaminan untuk membangun mekanisme koordinasi yang selaras, transparan, dan berorientasi pada kepastian layanan bagi peserta. Dengan adanya perjanjian bersama, BPJS Kesehatan dan mitra AKT memiliki landasan yang lebih kuat untuk menyinergikan prosedur, pertukaran informasi, serta penyelesaian administrasi terkait manfaat kesehatan.
Keterlibatan 31 mitra menunjukkan upaya memperluas penerapan koordinasi program JKN dan asuransi tambahan. Langkah tersebut diharapkan mendukung pengalaman peserta yang lebih sederhana saat mengakses layanan, sekaligus mendorong keseragaman pelaksanaan di berbagai fasilitas kesehatan. Bagi pemegang polis AKT, kerja sama ini memperjelas posisi perlindungan tambahan dalam melengkapi manfaat JKN, tanpa mengubah peran masing-masing penyelenggara dalam memberikan jaminan kesehatan.
Perkembangan kerja sama BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan tambahan (AKT) menunjukkan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Kesehatan (KAPJ). Pada kesempatan tersebut, sebanyak 18 perusahaan asuransi kesehatan tambahan menandatangani perjanjian implementasi KAPJ. Penandatanganan ini menjadi langkah penting untuk memperluas keterlibatan perusahaan asuransi dalam membangun mekanisme kerja sama yang lebih terarah dengan BPJS Kesehatan.
Dengan bergabungnya 18 perusahaan tersebut, jumlah AKT yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan mencapai 31 perusahaan. Pertumbuhan jumlah mitra ini mencerminkan meningkatnya komitmen para penyelenggara jaminan kesehatan untuk mendukung koordinasi layanan, administrasi, dan pembiayaan secara lebih terintegrasi. Kemitraan tersebut diharapkan dapat menciptakan proses yang lebih jelas bagi peserta, perusahaan asuransi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.
Dalam agenda yang sama, turut dilakukan penandatanganan kerja sama AKT dan fasilitas kesehatan. Fasilitas tersebut mencakup rumah sakit maupun grup rumah sakit yang berperan sebagai penyedia layanan bagi peserta asuransi. Kerja sama ini memperkuat hubungan perusahaan asuransi dan fasilitas kesehatan, sekaligus mendukung penerapan mekanisme koordinasi yang telah disepakati dalam perjanjian implementasi KAPJ.
Penandatanganan perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut konkret dari pembahasan KAPJ yang sebelumnya dilakukan secara intensif melalui forum Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Melalui rangkaian pembahasan itu, berbagai pihak memiliki ruang untuk menyelaraskan pemahaman mengenai kebutuhan koordinasi dan bentuk implementasinya. Karena itu, bertambahnya mitra BPJS Kesehatan serta terjalinnya kerja sama dengan fasilitas kesehatan menjadi hasil nyata dari proses kolaborasi lintas penyelenggara jaminan kesehatan.
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba, menjelaskan bahwa kerja sama dengan 31 mitra penyelenggara asuransi kesehatan tambahan (AKT) ditujukan untuk memperkuat koordinasi manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan perlindungan tambahan yang dimiliki peserta. Koordinasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan manfaat dari kedua skema penjaminan dapat dipahami dan dijalankan secara lebih jelas oleh seluruh pihak yang terlibat.
Menurut Abdi, kolaborasi ini diarahkan untuk membangun ekosistem jaminan kesehatan yang lebih kuat dan kolaboratif. Penguatan hubungan BPJS Kesehatan, penyelenggara AKT, dan fasilitas kesehatan diharapkan dapat mendukung proses pelayanan yang terkoordinasi. Dengan mekanisme kerja sama yang lebih terintegrasi, setiap pihak dapat menjalankan peran sesuai ketentuan penjaminan yang berlaku, sementara peserta memperoleh informasi dan layanan yang lebih mudah dipahami.
Salah satu manfaat yang ditekankan dalam kerja sama tersebut adalah terciptanya kepastian pembiayaan. Koordinasi manfaat membantu memperjelas pembagian tanggung jawab pembiayaan program JKN dan AKT, terutama ketika peserta menggunakan layanan kesehatan yang melibatkan lebih dari satu penjamin. Kejelasan ini penting untuk mendukung proses administrasi dan pelayanan di fasilitas kesehatan.
Selain itu, kerja sama tersebut diharapkan meningkatkan transparansi proses penjaminan. Informasi mengenai alur koordinasi, cakupan manfaat, dan pihak yang bertanggung jawab dapat disampaikan secara lebih terbuka dan terstruktur. Peserta juga diharapkan memperoleh kemudahan layanan melalui koordinasi yang lebih terintegrasi BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan penyelenggara AKT. Dengan demikian, hubungan antarpihak dalam pelaksanaan manfaat kesehatan dapat berlangsung secara lebih selaras dan mendukung kebutuhan peserta.
Koordinasi Antarpemberi Jaminan (KAPJ) bukanlah konsep baru dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Mekanisme ini telah memiliki dasar regulasi yang mengatur kenaikan kelas rawat serta pembayaran selisih biaya pelayanan. Ketentuan tersebut tercantum, lain, dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 3 Tahun 2023, dan PMK Nomor 51 Tahun 2018. Dengan demikian, penerapan KAPJ merupakan penguatan terhadap kerangka yang telah tersedia, bukan pembentukan skema pembiayaan yang sepenuhnya baru.
Melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1117 Tahun 2025, pelaksanaan KAPJ dioptimalkan agar koordinasi BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan tambahan (AKT) berlangsung lebih jelas dan terukur. Pengaturannya mencakup verifikasi bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan AKT sama-sama aktif, penggunaan sistem tagihan satu pintu, serta pembagian proporsi pembiayaan BPJS Kesehatan dan AKT. Mekanisme ini juga dirancang untuk melindungi peserta dari potensi pembebanan biaya tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan penjamin.
Persiapan penerapan kebijakan tersebut sebelumnya dilakukan melalui task force yang melibatkan BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Otoritas Jasa Keuangan, dan asosiasi asuransi kesehatan tambahan. Kolaborasi ini diarahkan untuk menyiapkan aspek kebijakan, operasional, dan tata kelola, sehingga pelaksanaan KAPJ dapat berjalan konsisten di berbagai pihak yang terlibat.
Implementasinya mensyaratkan beberapa hal utama. BPJS Kesehatan dan AKT harus memiliki perjanjian kerja sama; kepesertaan JKN serta AKT harus sama-sama aktif; pelayanan harus diberikan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kedua penjamin; dan tagihan harus diproses melalui sistem satu pintu. Persyaratan ini menyederhanakan koordinasi pembiayaan, memperjelas tanggung jawab setiap penjamin, dan membantu peserta memperoleh layanan secara lebih terintegrasi.
