Jakarta | Dalam agenda pembuktian gugatan hak asuh anak, pihak Sarwendah menyerahkan 102 bukti kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 28 Oktober 2026. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari proses persidangan yang memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan bahan pendukung atas dalil masing-masing. Jumlah keseluruhan bukti yang diserahkan mencakup tiga jenis, yaitu bukti surat, foto, dan video. Rincian tersebut disampaikan oleh pihak Sarwendah dalam kaitannya dengan agenda pembuktian yang berlangsung di pengadilan. Dengan demikian, berkas yang diajukan tidak hanya berupa dokumen tertulis, tetapi juga mencakup materi visual dalam bentuk foto dan rekaman video.
Komposisi 102 bukti itu terdiri atas 70 bukti surat, 23 foto, dan 9 video. Bukti surat menjadi bagian terbesar dari keseluruhan materi yang diajukan, sementara foto dan video melengkapi kumpulan bukti tersebut. Rincian jumlah ini menunjukkan bentuk materi yang diserahkan, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan isi setiap dokumen, foto, atau rekaman. Informasi mengenai materi spesifik dalam masing-masing bukti perlu merujuk pada keterangan pihak terkait atau dokumen persidangan yang tersedia. Dalam konteks pemberitaan mengenai perkara ini, angka dan kategori bukti tersebut dapat dicatat sebagai keterangan mengenai langkah pihak Sarwendah pada tahap pembuktian, tanpa menarik kesimpulan mengenai bobotnya di hadapan majelis hakim.
Kuasa hukum Sarwendah menyampaikan bahwa bukti-bukti itu diajukan untuk memperkuat dalil yang disampaikan kliennya dalam gugatan. Pihaknya juga berharap materi tersebut dapat meyakinkan majelis hakim bahwa Sarwendah layak mempertahankan hak asuh anak-anaknya. Pernyataan tersebut menggambarkan tujuan pengajuan bukti dari sudut pandang pihak penggugat, bukan penilaian atas hasil pemeriksaan oleh pengadilan. Setelah bukti diserahkan, majelis hakim tetap perlu menilai materi yang diajukan dalam keseluruhan proses persidangan, termasuk mempertimbangkan keterangan dan bukti dari para pihak sesuai prosedur yang berlaku. Pada tahap ini belum ada informasi mengenai keputusan hakim ataupun arah putusan perkara. Karena itu, penyerahan 102 bukti sebaiknya dipahami sebagai bagian dari proses pembuktian, bukan sebagai tanda bahwa hasil gugatan telah ditentukan.
Dalam persidangan terkait hak asuh anak, pihak Sarwendah menyertakan sejumlah materi sebagai bagian dari berkas bukti. Di materi yang disebutkan terdapat rekaman panggilan video Ruben Onsu dan seorang pria berinisial Y. Rekaman itu sebelumnya pernah diunggah Sarwendah melalui akun Instagram miliknya. Kehadirannya dalam berkas persidangan membuat rekaman tersebut kembali menjadi perhatian, kali ini dalam konteks pembahasan bukti yang diajukan di hadapan pengadilan.
Keberadaan rekaman video call itu turut disorot oleh Minola Sebayang, kuasa hukum Ruben Onsu. Sorotan tersebut menempatkan rekaman sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses persidangan, bersama materi lain yang disertakan oleh pihak Sarwendah. Namun, penyebutan rekaman sebagai bagian dari berkas bukti tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana majelis hakim akan menilai atau menggunakan materi tersebut. Penilaian atas bukti tetap berada dalam ranah proses hukum dan perlu merujuk pada keterangan resmi yang disampaikan dalam persidangan.
Informasi yang tersedia hanya mengidentifikasi rekaman itu sebagai panggilan video Ruben dengan pria berinisial Y serta menyebut bahwa rekaman tersebut pernah tampil di Instagram Sarwendah. Karena itu, pembahasan mengenai bagian ini tidak mencakup isi percakapan, latar belakang panggilan, ataupun maksud pengunggahannya. Rincian semacam itu tidak dapat dipastikan dari informasi yang ada dan sebaiknya tidak ditarik sebagai kesimpulan. Fokusnya terbatas pada status rekaman sebagai salah satu materi yang diajukan pihak Sarwendah dan perhatian kuasa hukum Ruben terhadap keberadaannya. Dengan batas informasi tersebut, pembaca dapat membedakan fakta mengenai pengajuan bukti dari tafsir yang belum dikonfirmasi. Perkembangan lebih lanjut mengenai relevansi maupun penilaian atas rekaman hanya dapat dijelaskan berdasarkan keterangan yang disampaikan secara resmi dalam proses persidangan. Penyajian secara hati-hati penting agar sorotan terhadap satu materi tidak dianggap sebagai bukti bahwa isi atau maknanya telah ditetapkan oleh pengadilan.
Dalam persidangan hak asuh Sarwendah, persoalan rekaman video call menjadi salah satu hal yang dipersoalkan oleh pihak Ruben. Kuasa hukumnya, Minola Sebayang, menyampaikan keberatan mengenai cara rekaman tersebut diperoleh. Menurut Minola, proses pengambilan rekaman itu dilakukan dengan cara yang dianggap melawan hukum oleh pihaknya. Pernyataan tersebut merupakan posisi dan penilaian tim hukum Ruben, bukan keterangan yang telah ditetapkan sebagai fakta oleh pengadilan.
Minola juga mengaitkan persoalan tersebut dengan laporan yang telah disampaikan ke Polda Metro Jaya. Laporan itu, sebagaimana diterangkan pihaknya, masih berada dalam tahap penyelidikan. Tahap ini berarti aparat masih menangani dan menelaah laporan, sehingga belum ada kesimpulan hukum yang dapat diperlakukan sebagai putusan atas dugaan yang dilaporkan. Karena itu, keberadaan laporan tersebut perlu dibedakan dari penetapan bahwa suatu pihak telah melakukan pelanggaran.
Menurut Minola, cara suatu bukti diperoleh dapat berpengaruh terhadap keabsahan dan bobotnya ketika diajukan di persidangan. Ia berpandangan bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan bukan hanya isi rekaman, melainkan juga proses yang mendahului pengumpulan dan penyerahannya. Dalam pandangan tersebut, metode perolehan bukti dapat menjadi bagian dari penilaian apakah materi itu layak dipertimbangkan serta seberapa kuat nilainya untuk mendukung dalil pihak yang mengajukan.
Meski demikian, penilaian akhir mengenai penerimaan dan kekuatan suatu bukti berada pada majelis hakim yang memeriksa perkara. Keberatan dari kuasa hukum merupakan argumen yang dapat disampaikan dalam proses persidangan, sementara pihak lain juga dapat mengajukan tanggapan atau penjelasan. Sampai ada penilaian pengadilan, klaim bahwa rekaman diperoleh secara melawan hukum tetap harus disebut sebagai pendapat pihak Ruben. Begitu pula, laporan yang masih diselidiki tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa rekaman tidak sah. Majelis hakim akan menilai bukti dan argumentasi para pihak sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
Dalam persidangan hak asuh tersebut, kuasa hukum Sarwendah, Minola, menyampaikan bahwa sebagian dari 102 bukti yang diajukan berkaitan dengan kondisi kesehatan Ruben Onsu. Keterangan itu menjelaskan salah satu kelompok materi yang diserahkan dalam proses persidangan, tetapi tidak dengan sendirinya menerangkan isi setiap dokumen atau bagaimana majelis hakim akan menilainya. Rincian mengenai bukti kesehatan tersebut perlu dipahami sesuai penjelasan pihak yang mengajukannya, tanpa menganggapnya sebagai kesimpulan medis maupun penetapan tentang persoalan hak asuh.
Selain materi yang berkaitan dengan kesehatan Ruben, pihak Sarwendah juga menyerahkan hasil pemeriksaan psikolog forensik. Menurut kuasa hukumnya, pemeriksaan tersebut berhubungan dengan dugaan kekerasan terhadap anak. Penyebutan hasil pemeriksaan itu merupakan keterangan mengenai bukti yang diajukan, bukan pembuktian bahwa dugaan tersebut telah terbukti. Penilaian atas isi dan relevansinya berada dalam proses persidangan, sementara informasi yang tersedia tidak menjabarkan hasil pemeriksaan secara terperinci. Karena itu, perlu dibedakan adanya dokumen pemeriksaan dan kesimpulan mengenai peristiwa yang dipersoalkan.
Penjelasan tersebut juga perlu dipisahkan dari pembahasan rekaman video call yang menjadi perhatian dalam perkara. Rekaman itu disebut dalam konteks bukti yang dibicarakan, tetapi status pertimbangannya oleh majelis hakim belum dapat dipastikan berdasarkan keterangan yang tersedia. Minola menyatakan belum dapat memastikan pertimbangan majelis hakim atas rekaman tersebut. Dengan demikian, belum ada dasar dari pernyataan itu untuk menyimpulkan apakah rekaman akan dipertimbangkan, bagaimana bobotnya, atau apa pengaruhnya terhadap putusan. Keterangan mengenai bukti kesehatan, hasil pemeriksaan psikolog forensik, dan rekaman video call tetap merupakan bagian dari informasi tentang proses yang berjalan.
Baca juga: Polemik Bukti dalam Gugatan Hak Asuh Ruben Onsu dan Sarwendah
