Jakarta | Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat diminati masyarakat di kawasan Indonesia Timur. Ia menyampaikan hal tersebut dalam Rembuk Nasional Pemuda ke-III yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu, 31 Oktober. Pernyataan itu menyoroti besarnya perhatian warga terhadap keberlanjutan program, terutama karena MBG berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan gizi anak. Menurut Saleh, permintaan masyarakat di wilayah timur menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam pembahasan mengenai pelaksanaan program.
Saleh menegaskan bahwa warga di sejumlah daerah tidak menginginkan MBG dihentikan. Aspirasi itu, katanya, terdengar kuat terutama di daerah asalnya, Ternate, Maluku Utara, serta wilayah Halmahera. Penyebutan kawasan tersebut menggambarkan bahwa dukungan terhadap program hadir di tengah kebutuhan masyarakat setempat, bukan semata-mata sebagai pembahasan kebijakan di tingkat pusat. Bagi warga, keberlanjutan program menjadi perhatian karena makanan bergizi dinilai memiliki kaitan dengan kondisi anak dan kebutuhan keluarga sehari-hari.
Permintaan agar program diteruskan juga menunjukkan adanya harapan terhadap manfaat yang dapat dirasakan secara langsung. Namun, tingginya minat masyarakat perlu dibaca bersama perhatian pada kualitas pelaksanaan dan kesesuaian layanan dengan kebutuhan anak di setiap daerah. Kondisi wilayah Indonesia Timur yang beragam membuat dialog dengan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat penting dilakukan. Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan dari Ternate dan Halmahera dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang pelaksanaan MBG yang responsif.
Pernyataan Wamentan dalam forum pemuda nasional itu menempatkan suara masyarakat daerah sebagai bagian dari pembicaraan mengenai masa depan MBG. Fokus pada Ternate, Maluku Utara, dan Halmahera menegaskan bahwa warga di kawasan tersebut mengharapkan program tetap berjalan, bukan dihentikan. Di saat yang sama, perhatian Saleh terhadap kondisi gizi anak mengingatkan bahwa dukungan publik perlu diikuti komitmen untuk memastikan program mencapai tujuan. Aspirasi tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menilai kebutuhan, menjaga keberlanjutan, serta memperkuat pelaksanaan program di wilayah timur.
Saleh menyampaikan bahwa data yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan adanya kerentanan pangan dan persoalan gizi yang perlu mendapat perhatian. Menurut angka yang ia paparkan, sekitar 7–16 persen warga rentan mengalami kelaparan. Rentang tersebut menggambarkan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi risiko kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Saleh juga menyebut angka stunting sebesar 21,5 persen. Kedua data itu menjadi bagian dari penjelasannya mengenai kondisi yang melatarbelakangi kuatnya kebutuhan terhadap program pemenuhan gizi.
Dalam menyampaikan angka tersebut, Saleh mengaitkan kerentanan terhadap kelaparan dengan tantangan pemenuhan kebutuhan dasar warga. Ia menempatkan persoalan pangan dan stunting sebagai isu yang saling berkaitan dengan kondisi gizi anak. Meski demikian, angka yang disampaikan tetap perlu dipahami sesuai konteks pernyataannya: 7–16 persen merujuk pada warga yang rentan mengalami kelaparan, sedangkan 21,5 persen merujuk pada stunting. Keduanya merupakan angka yang ia atribusikan kepada sumber dari Kementerian Dalam Negeri.
Pemaparan tersebut memberi gambaran mengenai besarnya perhatian yang diperlukan terhadap kecukupan pangan dan status gizi. Kerentanan pangan dapat menjadi perhatian dalam upaya memastikan kebutuhan makan masyarakat terpenuhi, sementara angka stunting menyoroti pentingnya persoalan gizi anak. Saleh menggunakan data itu untuk mendukung penekanan bahwa upaya pemenuhan gizi perlu dipandang sebagai kebutuhan nyata, bukan sekadar agenda tambahan. Pernyataannya juga menempatkan kondisi anak sebagai salah satu fokus dalam pembahasan mengenai intervensi pangan.
Angka-angka tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab, perubahan dari waktu ke waktu, ataupun keadaan di wilayah tertentu. Karena itu, penyebutan data sebaiknya tetap disertai atribusi kepada Saleh dan sumber yang ia sebut, yakni Kementerian Dalam Negeri. Dengan batas informasi yang tersedia, hal yang dapat ditegaskan ialah bahwa Saleh menyampaikan kerentanan kelaparan pada kisaran 7–16 persen dan stunting sebesar 21,5 persen. Pernyataan ini menjadi pijakan untuk memahami alasan perhatian terhadap kebutuhan gizi, terutama bagi anak-anak, mengemuka dalam pembahasan permintaan program MBG di Indonesia Timur.
Dalam pandangan Saleh, melihat persoalan stunting dari Jakarta tidak selalu memberi gambaran utuh tentang keadaan yang dialami anak-anak di daerah. Sudut pandang dari ibu kota dapat membuat persoalan itu terasa jauh atau hanya hadir sebagai isu dalam pembicaraan. Karena itu, ia membandingkan pengalaman tersebut dengan kondisi yang menurut pengamatannya dapat dijumpai secara langsung di sejumlah wilayah. Ia menekankan bahwa gambaran lapangan akan terlihat lebih nyata ketika seseorang menyaksikan sendiri keadaan anak-anak yang mengalami stunting dan kekurangan gizi. Perbandingan itu bukan dimaksudkan untuk mengabaikan pembahasan dari Jakarta, melainkan menunjukkan bahwa pengalaman langsung di daerah dapat memperlihatkan persoalan dengan cara yang berbeda.
Saleh menyebut Nusa Tenggara Timur dan Papua sebagai contoh wilayah yang dapat dikunjungi untuk melihat kondisi anak-anak yang mengalami stunting dan kekurangan gizi. Dengan menyebut kedua wilayah tersebut, ia mengajak orang melihat persoalan itu bukan semata-mata dari jarak jauh, tetapi melalui keadaan yang ia gambarkan dapat ditemui di daerah. Ia menyampaikan bahwa kondisi anak-anak tersebut memprihatinkan. Pernyataan itu menggambarkan keprihatinannya terhadap apa yang ia lihat atau saksikan, tanpa merinci angka maupun membuat klaim lain mengenai seluruh wilayah. Perbandingan Jakarta dan daerah, dalam penjelasannya, terletak pada pengalaman melihat langsung: persoalan stunting dapat dibicarakan dari ibu kota, tetapi keadaan anak-anak di Nusa Tenggara Timur dan Papua, menurut Saleh, memberi gambaran yang nyata mengenai masalah gizi yang ia soroti. Penyebutan dua wilayah itu menjadi contoh dalam pernyataannya, bukan generalisasi bahwa semua anak di sana berada dalam kondisi yang sama. Ia menempatkan pengalaman lapangan sebagai cara untuk memahami mengapa isu tersebut perlu mendapat perhatian, sekaligus menyampaikan bahwa keadaan yang dijumpainya terasa memprihatinkan.
Saleh, yang berasal dari Ternate, Maluku Utara, menyampaikan bahwa ia menerima banyak permintaan dari warga agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dihentikan. Dalam pengalamannya, permintaan itu datang dari masyarakat yang berharap layanan tersebut tetap berjalan. Ia menuturkan hal itu sebagai sesuatu yang ia dengar langsung dalam interaksi dengan warga, bukan sebagai hasil pengumpulan data formal. Bagi Saleh, suara warga tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan program menjadi perhatian mereka. Ia juga menyebut adanya permintaan dari warga di Ternate dan Halmahera, sehingga pengalamannya mencakup lebih dari satu wilayah di Maluku Utara. Namun, keterangannya tetap merupakan kesaksian pribadi mengenai permintaan yang sampai kepadanya.
Menurut Saleh, sejumlah warga menyampaikan harapan agar MBG terus dilaksanakan dan tidak dihentikan. Keterangan tersebut menggambarkan apa yang ia dengar, bukan hasil survei yang mengukur pandangan seluruh penduduk Ternate, Halmahera, atau Indonesia Timur. Karena itu, permintaan yang ia terima tidak dapat diperlakukan sebagai gambaran yang mewakili semua masyarakat di kawasan tersebut. Ia menyampaikan pengalaman itu dalam kapasitasnya sebagai seseorang yang menerima aspirasi warga. Penyebutan Ternate dan Halmahera merujuk pada asal dan wilayah warga yang dikaitkan dengan permintaan tersebut, bukan pada klaim bahwa semua penduduk di sana memiliki pendapat yang sama. Kesaksian itu memberikan konteks tentang suara yang sampai kepada Saleh, sekaligus menegaskan batas cakupan informasi yang ia sampaikan.
Dalam menyampaikan pandangannya, Saleh mengaitkan permintaan agar program tetap berjalan dengan perhatian warga terhadap kebutuhan anak. Ia tidak menyajikan angka, hasil penelitian, ataupun ukuran tingkat dukungan masyarakat.
Baca juga: Persija Menanti Rampungnya Renovasi SUGBK, Shin Tae Yong Soroti Kondisi Lapangan JIS
