Kabupaten Pidie Jaya | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau tanggul sungai yang terdampak banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Kunjungan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera. Peninjauan lapangan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat kondisi terkini, memahami hambatan pemulihan, serta memetakan penanganan yang perlu dilakukan setelah bencana kembali melanda.
Banjir susulan menambah tantangan bagi proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki, termasuk jembatan dan jalan, kembali terkena dampak banjir. Kondisi ini dapat menghambat akses warga dan memperlambat distribusi bantuan maupun kegiatan pemulihan. Di kawasan permukiman, upaya pembersihan yang telah dilakukan juga belum sepenuhnya bertahan: rumah dan lingkungan yang sebelumnya dibersihkan kembali tertutup lumpur akibat banjir berikutnya.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan tidak hanya bergantung pada perbaikan kerusakan yang sudah terjadi, tetapi juga perlu mempertimbangkan risiko bencana susulan. Pemerintah perlu menilai kembali kondisi tanggul dan infrastruktur, menentukan kebutuhan penanganan, serta menyusun langkah yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Peninjauan Tito di Pidie Jaya memberikan gambaran langsung mengenai dampak berulang yang dihadapi masyarakat dan aset publik. Pemetaan yang cermat diperlukan agar pekerjaan pemulihan dapat diarahkan pada kebutuhan paling mendesak, sembari memperhatikan kemungkinan hujan dan kenaikan debit air.
Tito menyampaikan bahwa curah hujan di sejumlah wilayah masih tinggi. Kondisi itu terjadi di Aceh, wilayah barat dan timur Sumatera Utara, serta Sumatera Barat, bahkan ketika kawasan tersebut memasuki musim kemarau. Dengan demikian, pergantian musim belum sepenuhnya menghilangkan ancaman hujan lebat dan banjir. Keterangan tersebut menjadi pertimbangan penting dalam merencanakan perbaikan, karena pekerjaan yang dilakukan tanpa memperhitungkan cuaca berisiko kembali rusak. Pemerintah dan pihak terkait perlu terus memantau kondisi sungai serta infrastruktur, sekaligus menyesuaikan tahapan pemulihan dengan perkembangan cuaca dan kebutuhan warga terdampak.
Peninjauan kondisi pascabanjir di Kabupaten Pidie Jaya berlangsung pada Selasa (3/11). Dalam agenda tersebut, Tito melihat langsung sejumlah titik yang terdampak, termasuk kawasan Desa Alue Keutapang. Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kerusakan serta kebutuhan penanganan yang perlu diprioritaskan. Pemerintah juga memetakan kondisi infrastruktur dan lahan pertanian agar langkah pemulihan dapat disusun berdasarkan situasi di lokasi, bukan hanya laporan administratif. Dengan meninjau beberapa titik sekaligus, rombongan dapat membandingkan dampak banjir pada tanggul sungai dan area persawahan warga.
Salah satu lokasi yang diperiksa adalah tanggul Sungai Krueng Meureudu di Desa Dayah Usen. Tito menyusuri bagian tanggul bersama rombongan untuk mengamati kondisi fisik dan area yang terdampak. Dalam kegiatan itu, ia berdialog dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Asyari, mengenai keadaan tanggul serta kebutuhan yang perlu ditangani. Dialog tersebut menjadi bagian dari pengumpulan informasi lapangan, termasuk untuk memahami titik kerusakan dan kondisi sungai di sekitarnya. Pemeriksaan langsung diharapkan membantu pemerintah menentukan penanganan sesuai tingkat kerusakan dan risiko di masing-masing lokasi.
Rombongan juga meninjau tanggul Sungai Alue Keutapang. Lokasi ini turut terdampak banjir susulan, sehingga kondisinya menjadi perhatian dalam pemetaan kebutuhan penanganan. Peninjauan mencakup pengamatan terhadap tanggul dan lingkungan di sekitarnya, sekaligus melihat dampak aliran air setelah banjir kembali terjadi. Informasi dari lokasi tersebut diperlukan untuk menggambarkan persoalan yang dihadapi warga dan infrastruktur setempat secara lebih lengkap. Dengan begitu, kebutuhan tindak lanjut pada tanggul Alue Keutapang dapat dicatat bersama temuan dari titik-titik lain di Pidie Jaya.
Selain tanggul, Tito melihat lahan sawah di Desa Beuringen yang mengalami kerusakan berat akibat banjir. Lahan tersebut kini ditanami jagung. Perubahan tanaman itu memperlihatkan kondisi pertanian setelah sawah terdampak, sekaligus menjadi bagian dari gambaran pemulihan yang berlangsung di tingkat warga. Pemerintah mencatat keadaan lahan untuk melengkapi pemetaan dampak banjir, yang tidak hanya menyangkut infrastruktur sungai, tetapi juga sumber penghidupan masyarakat. Kunjungan ke Dayah Usen, Alue Keutapang, dan Beuringen memberi kesempatan bagi rombongan untuk menyaksikan langsung beragam persoalan serta menghimpun informasi sebagai dasar pembahasan penanganan selanjutnya.
Hasil peninjauan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) menunjukkan bahwa pembangunan tanggul dibutuhkan di sejumlah titik sungai di Pidie Jaya. Tanggul tersebut berfungsi menahan luapan agar banjir tidak merambah permukiman yang berada di sekitar aliran sungai. Penanganan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah merespons kerusakan dan risiko yang muncul setelah bencana. Kondisi lapangan ditinjau untuk memetakan kebutuhan penanganan, termasuk lokasi yang memerlukan perlindungan melalui pembangunan tanggul. Dengan demikian, langkah yang disiapkan dapat disesuaikan dengan keadaan sungai dan kawasan permukiman di sekitarnya.
Selain tanggul, pengerukan sungai juga dinilai perlu karena sedimentasi terjadi setelah bencana Sumatera pada November 2025. Material yang mengendap di sejumlah aliran sungai menjadi persoalan yang perlu ditangani melalui pengerukan. Catatan Satgas PRR menyebut sedimentasi ditemukan pada 137 sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Panjang sungai yang terdampak beragam, sehingga kebutuhan penanganannya tidak sama di setiap lokasi. Data tersebut menjadi bagian dari pemetaan pemerintah untuk menentukan penanganan berdasarkan kondisi masing-masing sungai. Peninjauan dan pemetaan itu diperlukan agar kebutuhan pengerukan dapat dikenali, tanpa mengabaikan lokasi lain yang juga terdampak sedimentasi.
Tito menyampaikan bahwa pengerukan tidak hanya melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI. Pekerjaan tersebut juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Pilihan pelaksanaan ini menjadi bagian dari upaya menangani sedimentasi pada sungai-sungai terdampak. Pemerintah berupaya menangani dampak bencana, termasuk mengantisipasi bencana susulan, melalui penanganan yang diperlukan di lapangan. Pembangunan tanggul dan pengerukan sungai merupakan kebutuhan yang teridentifikasi dalam peninjauan Satgas PRR. Kedua langkah itu diarahkan pada persoalan yang berbeda: tanggul untuk mencegah banjir meluas ke permukiman, sedangkan pengerukan untuk menangani endapan pascabencana. Pemerintah terus memetakan penanganan sesuai kondisi sungai dan wilayah terdampak.
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung penanganan dampak banjir di wilayah terdampak. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) memberikan satu kendaraan water supply multifungsi. Kendaraan ini menjadi bagian dari dukungan operasional bagi upaya penanganan di lapangan. Selain itu, sebanyak sembilan unit pompa air disalurkan untuk Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Aceh Utara. Peralatan tersebut diharapkan membantu mempercepat penyedotan air ketika genangan muncul, sekaligus memperkuat kesiapan pemerintah daerah menghadapi kemungkinan banjir susulan.
Bantuan tunai juga diberikan kepada dua desa di Pidie Jaya, yakni masing-masing Rp200 juta untuk Desa Dayah Usen dan Desa Alue Keutapang. Kementerian Sosial turut menyalurkan paket sembako serta logistik darurat untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang terdampak. Tito menjelaskan bahwa penyerahan bantuan dilakukan bersamaan dengan upaya mencari solusi agar banjir serupa tidak kembali terjadi. Karena itu, penanganan tidak hanya diarahkan pada kebutuhan mendesak masyarakat, tetapi juga pada langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana. Pemerintah, menurutnya, perlu mempercepat pembangunan bendungan dan tanggul sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir. Pemetaan penanganan serta koordinasi dengan pihak terkait diperlukan agar langkah yang diambil sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan perhatian yang diberikan. Ia menilai kehadiran Tito di tengah warga merupakan wujud kehadiran negara dalam merespons kesulitan masyarakat.
Baca juga: Tito Tinjau Tanggul dan Dampak Banjir Susulan di Pidie Jaya | TKD Rp8,48 Triliun untuk Bali, Komitmen Pemerintah Pusat Memperkuat Pendidikan dan Pembangunan Daerah | Persalinan Mendadak di Toko Parfum Malang: Kronologi dan Penanganan Ibu serta Bayi
20 kunjungan
