Kabupaten Pidie Jaya. Peninjauan | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau sejumlah titik terdampak banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi lapangan sekaligus memetakan kebutuhan penanganan yang diperlukan setelah banjir kembali terjadi. Pemeriksaan mencakup kondisi tanggul sungai serta dampak yang dirasakan masyarakat dan sektor pertanian di sekitar lokasi. Dengan meninjau langsung area terdampak, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai situasi terkini sebagai bahan koordinasi bagi langkah penanganan berikutnya.
Salah satu lokasi yang dikunjungi ialah tanggul Sungai Krueng Meureudu di Desa Dayah Usen. Tito menyusuri bagian tanggul bersama rombongan untuk mengamati kondisinya dari dekat. Dalam peninjauan itu, ia berdialog dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Asyari, mengenai keadaan tanggul dan kondisi di sekitarnya. Rombongan juga mendatangi tanggul Sungai Alue Keutapang. Kedua titik tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan lapangan untuk mengetahui dampak banjir susulan dan kebutuhan yang perlu diperhatikan dalam penanganan infrastruktur sungai. Pengamatan langsung di sejumlah lokasi memberi kesempatan bagi rombongan untuk memahami kondisi masing-masing tanggul, sementara dialog dengan pihak balai wilayah sungai membantu menghimpun informasi teknis yang relevan.
Selain memeriksa tanggul, Tito mengunjungi lahan sawah di Desa Beuringen yang mengalami kerusakan berat akibat bencana. Lahan tersebut kini ditanami jagung. Kondisi sawah itu menunjukkan dampak banjir terhadap kegiatan pertanian, termasuk perubahan pemanfaatan lahan setelah kerusakan terjadi. Kunjungan ke area persawahan melengkapi peninjauan infrastruktur dengan melihat kondisi mata pencaharian warga di wilayah terdampak. Rangkaian agenda di Pidie Jaya tersebut berfokus pada pemeriksaan lapangan dan pengumpulan gambaran kebutuhan pascabencana, baik terkait tanggul maupun lahan pertanian. Informasi dari lokasi diharapkan menjadi dasar untuk memetakan persoalan secara lebih jelas serta menyelaraskan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi dengan keadaan yang ditemukan di lapangan.
Banjir susulan menjadi salah satu kendala utama dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Tito menjelaskan bahwa upaya pemulihan yang telah berjalan dapat kembali terganggu ketika hujan memicu genangan dan aliran banjir baru. Akibatnya, pekerjaan yang sebelumnya rampung atau menunjukkan kemajuan harus ditangani kembali, sehingga proses pemulihan tidak berlangsung sesuai harapan. Situasi ini menambah tantangan bagi pemerintah dan masyarakat dalam memulihkan infrastruktur serta lingkungan permukiman terdampak.
Dampak berulang terlihat pada sejumlah fasilitas yang telah diperbaiki. Jembatan dan ruas jalan yang sebelumnya ditangani kembali terdampak banjir, sehingga akses dan hasil pekerjaan tersebut kembali memerlukan perhatian. Di kawasan permukiman, rumah dan lingkungan yang sudah dibersihkan dari material bencana kembali dipenuhi lumpur. Pembersihan yang telah dilakukan pun perlu diulang, sementara warga menghadapi kembali kondisi lingkungan yang menghambat aktivitas sehari-hari. Tito menekankan bahwa keadaan semacam ini membuat rehabilitasi tidak cukup hanya dilakukan sekali; upaya pemulihan perlu mempertimbangkan risiko banjir yang masih berlangsung.
Ia mengaitkan banjir berulang dengan curah hujan yang masih tinggi di sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara bagian barat dan timur, serta Sumatera Barat. Hujan yang tetap intens bahkan ketika memasuki musim kemarau dinilai turut membuat kondisi sulit diprediksi dan memperpanjang hambatan pemulihan. Dengan cuaca yang belum stabil, infrastruktur dan permukiman yang baru ditangani masih rentan terkena dampak banjir berikutnya. Hal itu menjadi perhatian dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, karena pekerjaan perbaikan perlu berjalan di tengah kemungkinan kerusakan berulang.
Penjelasan tersebut disampaikan Tito kepada awak media di Desa Alue Keutapang, Kabupaten Pidie Jaya, pada Selasa, 3 November 2026. Dalam konteks peninjauan tanggul dan dampak banjir susulan, ia menggambarkan bagaimana bencana yang kembali terjadi dapat menghapus sebagian hasil kerja pemulihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana di Sumatera menghadapi tantangan bukan hanya dalam memperbaiki kerusakan awal, tetapi juga dalam menjaga agar sarana yang telah diperbaiki dan lingkungan yang telah dibersihkan tidak kembali terdampak. Curah hujan tinggi dan kejadian banjir berulang karenanya menjadi faktor penting yang memengaruhi kecepatan proses tersebut.
Hasil peninjauan di Pidie Jaya menunjukkan bahwa pembangunan tanggul diperlukan untuk mengurangi risiko banjir susulan yang kembali berdampak pada permukiman di sekitar sungai. Tanggul dapat membantu menahan luapan air agar tidak langsung memasuki kawasan tempat tinggal warga, terutama ketika debit sungai meningkat setelah hujan deras. Kebutuhan ini menjadi perhatian karena banjir berulang bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur setempat. Penanganan perlu mempertimbangkan kondisi aliran serta kebutuhan warga di kawasan terdampak, sehingga upaya perlindungan dapat sesuai dengan keadaan lapangan.
Selain pembangunan tanggul, pengerukan sungai juga dinilai perlu dilakukan. Bencana yang melanda Sumatera pada November 2025 menyebabkan sedimentasi di sejumlah sungai, sehingga material endapan dapat menghambat aliran air. Jika kapasitas sungai berkurang, risiko luapan dapat meningkat, terutama saat curah hujan tinggi. Karena itu, pengerukan dipandang sebagai bagian dari upaya pemulihan dan pengurangan risiko banjir, bukan sekadar pekerjaan rutin. Pelaksanaannya perlu memperhatikan kondisi setiap sungai, termasuk tingkat sedimentasi dan panjang ruas yang membutuhkan penanganan, agar kegiatan dapat diarahkan secara terukur serta menjangkau lokasi yang paling membutuhkan.
Satgas mencatat 137 sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami sedimentasi dengan panjang ruas yang beragam. Data tersebut menggambarkan luasnya kebutuhan penanganan pascabencana di tiga provinsi tersebut. Tito menyampaikan bahwa pengerukan tidak hanya akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI. Pekerjaan itu juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, sehingga dukungan pelaksanaan dapat melibatkan lebih banyak unsur. Skema tersebut membuka ruang untuk mempercepat penanganan, dengan tetap memperhatikan koordinasi antarpihak dan kebutuhan di lapangan. Kombinasi pembangunan tanggul serta pengerukan diharapkan membantu menjaga aliran sungai dan melindungi permukiman dari dampak banjir berikutnya.
Pemerintah menegaskan bahwa penanganan banjir di Pidie Jaya tidak hanya berfokus pada bantuan darurat, tetapi juga pada upaya mengurangi risiko bencana berulang. Tito menyampaikan bahwa dampak banjir susulan perlu ditangani secara terkoordinasi, sementara langkah pencegahan harus berjalan seiring dengan pemulihan warga dan lingkungan terdampak. Salah satu upaya yang didorong ialah mempercepat pembangunan bendung dan tanggul. Infrastruktur tersebut diharapkan membantu mengendalikan aliran air serta melindungi kawasan permukiman yang berulang kali menghadapi ancaman banjir.
Dalam kunjungan itu, bantuan disalurkan dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) menyerahkan satu kendaraan water supply multifungsi untuk mendukung kebutuhan penanganan di lapangan. Selain itu, sembilan unit pompa air dialokasikan bagi Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Utara. Peralatan ini dapat digunakan untuk membantu mengurangi genangan dan mempercepat penyedotan air di lokasi terdampak, sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Dukungan tersebut melengkapi langkah pemerintah dalam merespons keadaan darurat sekaligus membantu proses pemulihan.
Bantuan tunai masing-masing sebesar Rp200 juta diberikan kepada Desa Dayah Usen dan Desa Alue Keutapang. Dana itu diharapkan dapat mendukung kebutuhan warga dan penanganan dampak di tingkat desa. Kementerian Sosial juga menyalurkan paket sembako serta logistik darurat bagi masyarakat terdampak. Bantuan kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat tersebut ditujukan untuk meringankan beban warga selama kondisi belum sepenuhnya pulih. Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kunjungan pemerintah.
Baca juga: Banjir, Longsor, dan Tanggul Jebol Berdampak pada 1.417 Rumah di Lumajang | Longsor dan Banjir di Lumajang: Status Darurat, Dampak, dan Imbauan Keselamatan | Satgas BBWS Brantas Mendata Dampak Banjir Lahar Semeru di Lumajang
412 kunjungan
