Jakarta | Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pembatasan biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat tidak mengurangi ataupun mengubah pembayaran gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ketentuan mengenai batas biaya operasional tersebut berlaku untuk komponen operasional yang dibatasi, bukan untuk hak gaji kedua jenis pengawas. Dengan demikian, nominal maksimal per penerima manfaat itu tidak menjadi dasar untuk memangkas pembayaran gaji mereka. BGN menyampaikan kepastian ini agar batas biaya operasional tidak disalahartikan sebagai batas bagi seluruh pengeluaran atau pembayaran yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan pemenuhan gizi.
Gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan tetap dibayarkan sebagai hak para pengawas. Pembayaran tersebut tidak dimasukkan ke dalam komponen biaya operasional yang dibatasi hingga Rp3.000 per penerima manfaat. Artinya, penghitungan batas operasional dan pembayaran gaji pengawas merupakan hal yang berbeda dalam penegasan BGN. Ketentuan batas itu tidak menghapus kewajiban membayar gaji, serta tidak mengubah status gaji sebagai hak pengawas yang bertugas di SPPG. Penegasan ini secara khusus menjelaskan bahwa pengawas gizi maupun pengawas keuangan tidak perlu menanggung pengurangan gaji karena adanya ketentuan batas biaya operasional tersebut.
Dalam memahami kebijakan ini, penting untuk membedakan batas biaya operasional per penerima manfaat dan pembayaran gaji pengawas. BGN memastikan bahwa gaji kedua kelompok pengawas tetap dibayarkan dan berada di luar komponen yang dibatasi. Karena itu, angka maksimal Rp3.000 merujuk pada batas biaya operasional, bukan pada besaran atau ketersediaan gaji pengawas. Penjelasan tersebut memberikan kepastian mengenai perlakuan terhadap gaji dalam kebijakan yang disebutkan: hak pengawas gizi dan pengawas keuangan tetap dipenuhi, sementara pembatasan hanya berkaitan dengan komponen biaya operasional. Tidak ada dasar dalam penegasan ini untuk menganggap pembayaran gaji sebagai bagian dari batas tersebut.
Juru bicara Badan Gizi Nasional (BGN), Tysa Novenny, menegaskan bahwa mitra dan tenaga pengawas tidak perlu merasa khawatir mengenai keberlanjutan pembayaran gaji. Penjelasan tersebut disampaikan di Jakarta pada Jumat, 6/11, untuk memperjelas posisi biaya gaji dalam pengelolaan program. BGN menyatakan bahwa pembayaran kepada tenaga yang menjalankan tugas pengawasan tetap menjadi perhatian, dan tidak semestinya dipahami sebagai biaya yang harus diambil dari batas operasional per penerima manfaat.
Menurut penjelasan Tysa, gaji pengawas berada di luar batas biaya operasional maksimal sebesar Rp3.000 per penerima manfaat. Dengan demikian, angka tersebut merujuk pada batas untuk komponen operasional, bukan batas yang mencakup pembayaran gaji tenaga pengawas. Pemisahan ini penting agar mitra memahami bagaimana biaya program dikategorikan dan tidak menyamakan pagu operasional dengan seluruh kebutuhan pembiayaan pelaksanaan.
Penegasan itu juga ditujukan untuk mengurangi ketidakpastian yang mungkin muncul di kalangan mitra maupun petugas pengawas. Kejelasan mengenai sumber dan klasifikasi pembayaran dapat membantu pihak-pihak yang terlibat memahami bahwa gaji tidak dihitung sebagai bagian dari plafon operasional Rp3.000 tersebut. Bagi tenaga pengawas, kepastian informasi ini berkaitan langsung dengan pemahaman atas keberlanjutan kompensasi atas tugas yang mereka jalankan. Bagi mitra, penjelasan tersebut menjadi acuan dalam membaca ketentuan biaya tanpa mencampuradukkan alokasi operasional dan pembayaran tenaga kerja.
Meski demikian, pernyataan yang disampaikan berfokus pada penempatan gaji di luar batas operasional dan imbauan agar mitra serta pengawas tidak khawatir mengenai keberlanjutan pembayaran. Karena itu, inti penjelasan BGN adalah bahwa plafon maksimal Rp3.000 per penerima manfaat tidak menjadi batas bagi gaji pengawas. Informasi ini memberikan kejelasan atas kategori biaya yang dimaksud, sekaligus menegaskan bahwa pembayaran gaji memiliki posisi tersendiri dalam pembiayaan program. Mitra dan pengawas dapat merujuk pada penjelasan juru bicara tersebut saat memahami ketentuan terkait operasional serta kompensasi tenaga pengawas.
Gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan disalurkan melalui mekanisme top up virtual account (VA) kepada masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penyaluran dilakukan setiap 10 hari sekali, sehingga dana diterima secara berkala sesuai siklus pengisian saldo tersebut. Skema ini menjadi jalur pembayaran yang digunakan untuk mendukung kebutuhan SPPG, sekaligus memastikan gaji kedua kelompok pengawas masuk dalam alokasi dana yang dikirimkan kepada setiap satuan.
Setiap kali top up dilakukan, dana yang ditambahkan ke VA mencakup sejumlah komponen kebutuhan SPPG. Komponen tersebut meliputi bahan baku, operasional, insentif pelayanan dan jaminan mutu, serta gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan. Dengan demikian, pengisian saldo tidak hanya ditujukan untuk satu jenis pengeluaran. Dana dalam satu siklus top up dialokasikan untuk memenuhi keseluruhan komponen yang telah disebutkan, termasuk pembayaran gaji kedua kelompok pengawas.
Frekuensi pengisian setiap 10 hari perlu dipahami sebagai mekanisme penyaluran dana kepada masing-masing SPPG, bukan sebagai rincian nominal gaji atau besaran setiap komponen. Informasi yang tersedia menjelaskan jenis kebutuhan yang tercakup dalam top up, tetapi tidak mencantumkan angka untuk masing-masing pos. Karena itu, rincian nominal tidak dapat disimpulkan hanya dari jadwal penyaluran tersebut. Dalam mekanisme ini, gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan tetap menjadi bagian dari dana yang disalurkan melalui VA, bersama bahan baku, operasional, insentif pelayanan dan jaminan mutu. Penjelasan mengenai alur tersebut membantu membedakan kanal pembayaran dan komponen dana: saldo diberikan kepada SPPG melalui top up berkala, sedangkan penggunaannya mencakup kebutuhan yang telah ditetapkan. Pembayaran gaji dengan jalur ini tidak mengubah daftar komponen yang disebutkan maupun menyediakan dasar untuk menetapkan angka tertentu. SPPG menerima top up sesuai siklus, dengan alokasi yang memuat seluruh komponen tersebut, termasuk gaji pengawas gizi dan keuangan.
Pemisahan alokasi anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari mekanisme pembiayaan yang ditetapkan agar setiap kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibayar sesuai peruntukannya. Dengan pengelompokan tersebut, biaya untuk kegiatan operasional tidak dicampur dengan komponen anggaran lain yang memiliki fungsi berbeda. Pengaturan ini membantu memperjelas penggunaan dana, sekaligus menjadi acuan bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan layanan. Karena itu, batas biaya operasional perlu dipahami sebagai salah satu pos dalam struktur pembiayaan, bukan sebagai keseluruhan anggaran yang tersedia untuk memenuhi semua kebutuhan SPPG. Pemisahan pos memungkinkan setiap kewajiban program dicatat dan dikelola secara terarah.
Dalam ketentuan yang dijelaskan Badan Gizi Nasional (BGN), biaya operasional memiliki batas maksimal Rp3.000 per penerima manfaat. Batas tersebut tidak menjadi sumber pembayaran gaji pengawas gizi maupun pengawas keuangan. Kedua gaji itu tetap dianggarkan melalui alokasi yang sesuai, sehingga tidak mengurangi dana operasional yang dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat. Dengan demikian, ketentuan mengenai batas biaya operasional tidak berarti bahwa pengawas tidak memperoleh gaji, ataupun bahwa mitra harus mengambil pembayaran mereka dari pos tersebut. Penjelasan ini penting untuk mencegah kekeliruan dalam membaca rincian anggaran dan membedakan biaya layanan harian dengan kebutuhan tenaga pengawas.
SPPG dan mitra pelaksana perlu merujuk pada pembagian alokasi yang telah ditetapkan ketika merencanakan serta melaporkan penggunaan dana. Pengawas gizi dan pengawas keuangan juga perlu memahami bahwa keberadaan gaji mereka telah diperhitungkan dalam mekanisme pembiayaan, tetapi posnya terpisah dari batas operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat. Pemisahan ini dimaksudkan agar setiap kebutuhan dipenuhi sesuai tujuan anggarannya, bukan untuk menghapus atau mengurangi hak pembayaran pengawas.
Baca juga: Harga bahan baku dan biaya operasional mengalami peningkatan | Syafif Goes to Aceh Hadirkan 24 Pelaku Jasa Keuangan di Masjid Raya Baiturrahman | Rumah Dinas TNI AD Disebut Dipakai untuk Operasional Judi Daring
581 kunjungan
