Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi wacana bahwa calon wakil presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka harus berasal dari partai politik pengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurut Yusril, tidak terdapat ketentuan tegas yang mengharuskan sosok pengganti tersebut berasal dari partai-partai dalam koalisi pengusung Prabowo. Karena itu, gagasan mengenai asal partai calon pengganti perlu dibedakan dari aturan yang benar-benar tertulis dalam peraturan perundang-undangan.
Yusril menyampaikan pandangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 12 November. Ia menjelaskan bahwa ketentuan yang ada tidak secara eksplisit membatasi pilihan calon pengganti hanya kepada partai politik yang mendukung Prabowo dalam pemilihan presiden sebelumnya. Dengan demikian, menurutnya, anggapan bahwa calon tersebut wajib berasal dari partai koalisi tidak dapat diperlakukan sebagai kewajiban hukum apabila tidak memiliki dasar larangan atau perintah yang jelas.
Pernyataan itu menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka penafsiran aturan, bukan semata-mata pertimbangan politik di partai-partai. Dukungan koalisi pada Pilpres 2024 dapat menjadi konteks bagi pembahasan, tetapi Yusril menekankan bahwa konteks itu tidak otomatis membentuk syarat hukum mengenai siapa yang dapat dipilih sebagai pengganti. Ia juga tidak menyatakan bahwa partai pengusung sama sekali tidak dapat mengajukan atau mendukung nama tertentu; pokok penjelasannya adalah tidak ada larangan tegas yang menetapkan calon harus berasal dari partai-partai tersebut.
Dengan penjelasan itu, wacana mengenai calon wakil presiden pengganti Gibran tetap terbuka untuk dibicarakan, sementara penentuannya harus merujuk pada ketentuan yang berlaku. Pandangan Yusril memberi batas preferensi politik koalisi dan kewajiban yang ditetapkan hukum. Selama aturan tidak menyebutkan syarat asal partai secara eksplisit, klaim bahwa calon pengganti wajib berasal dari partai pengusung Prabowo perlu dipahami sebagai pendapat atau usulan politik, bukan ketentuan yang dinyatakan secara tegas. Penjelasan tersebut menjadi salah satu tanggapan pemerintah terhadap perdebatan mengenai mekanisme dan kriteria penggantian, tanpa menetapkan sosok tertentu sebagai calon pengganti.
Yusril menjelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah memiliki landasan hukum. Ketentuan tersebut tercantum dalam undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dikenal sebagai UU MD3. Karena prosedurnya telah diatur, pembahasan mengenai pengganti tidak semata-mata bergantung pada wacana atau pertimbangan politik, tetapi perlu merujuk pada ketentuan yang berlaku. Aturan itu menjadi kerangka bagi proses ketika jabatan wakil presiden tidak dapat dijalankan atau mengalami kekosongan, termasuk tahapan pengajuan calon kepada MPR.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa penentuan sosok yang akan diajukan sebagai pengganti tetap menjadi kewenangan Presiden Prabowo. Ia menyerahkan pilihan tersebut kepada presiden, bukan menetapkan nama tertentu ataupun menyampaikan bahwa dirinya berhak menentukan calon. Dalam mekanisme yang dimaksud, presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih sesuai prosedur. Dengan demikian, peran presiden berada pada tahap menentukan dan mengusulkan calon, sedangkan proses selanjutnya mengikuti aturan kelembagaan yang berlaku.
Yusril juga menerangkan bahwa presiden memiliki ruang untuk berkonsultasi sebelum mengambil keputusan. Presiden dapat meminta pandangan dari siapa pun yang dinilai relevan, termasuk berkonsultasi dengan pihak yang memiliki pemahaman hukum. Konsultasi tersebut dapat membantu mempertimbangkan aspek konstitusional, prosedural, maupun berbagai masukan lain sebelum nama calon disampaikan kepada MPR. Namun, adanya konsultasi tidak mengalihkan kewenangan penentuan kepada pihak yang dimintai pendapat. Pandangan hukum berfungsi sebagai bahan pertimbangan, sementara keputusan tentang dua nama yang akan diajukan tetap berada di tangan presiden. Penjelasan ini menempatkan proses pengisian jabatan dalam dua kerangka sekaligus: kepatuhan pada UU MD3 dan tanggung jawab presiden dalam memilih calon. Karena itu, publik dapat membedakan masukan yang mungkin dihimpun dalam proses konsultasi dan keputusan formal yang menjadi kewenangan kepala negara. Yusril tidak menyebut konsultasi sebagai kewajiban untuk meminta persetujuan pihak tertentu; yang ditekankan ialah kebebasan presiden untuk mencari pandangan sebelum menentukan usulan sesuai mekanisme hukum.
Yusril menjelaskan bahwa kosongnya jabatan wakil presiden tidak dengan sendirinya mengubah tata cara penyelenggaraan pemerintahan ketika presiden sedang berada di luar negeri. Menurutnya, keadaan tersebut tidak otomatis membuat kewenangan presiden berpindah kepada triumvirat, yakni menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan. Ketiga pejabat itu memang disebut dalam aturan untuk menjalankan tugas kepresidenan apabila presiden dan wakil presiden berhalangan secara bersamaan. Namun, situasi tersebut berbeda dari keadaan ketika presiden tetap mampu melaksanakan tugasnya, meskipun tidak berada di wilayah Indonesia.
Dalam pandangan Yusril, presiden dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan dari mana pun. Keberadaan presiden di luar negeri tidak serta-merta berarti bahwa ia tidak dapat mengambil keputusan atau menjalankan fungsi konstitusionalnya. Karena itu, penilaian mengenai siapa yang berwenang menjalankan pemerintahan harus melihat apakah presiden benar-benar berhalangan, bukan semata-mata mempertimbangkan lokasi presiden atau ada tidaknya wakil presiden. Selama presiden tetap menjalankan tugas, kekuasaan pemerintahan tetap berada pada presiden. Kekosongan jabatan wakil presiden, dengan demikian, tidak menjadi dasar otomatis untuk mengalihkan fungsi tersebut kepada para menteri.
Yusril juga menerangkan bahwa wakil presiden tidak mempunyai kewenangan mandiri untuk menetapkan keputusan pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan yang dijelaskannya, keputusan yang ditandatangani wakil presiden tetap berstatus sebagai keputusan presiden. Penandatanganan oleh wakil presiden tidak menjadikan keputusan itu sebagai tindakan pemerintahan yang berdiri sendiri di luar kewenangan presiden. Penjelasan ini berkaitan dengan posisi wakil presiden dalam menjalankan tugas yang diberikan atau didelegasikan oleh presiden, bukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan terpisah. Oleh sebab itu, pembahasan tentang pengganti wakil presiden perlu dibedakan dari persoalan siapa yang memegang kewenangan pemerintahan ketika presiden bepergian. Menurut Yusril, keberadaan presiden dan kemampuannya menjalankan tugas tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah ketentuan mengenai triumvirat berlaku.
Yusril menjelaskan bahwa keberadaan presiden di luar negeri tidak serta-merta berarti wakil presiden mengambil alih kewenangan presiden untuk menetapkan atau memutuskan suatu urusan. Apabila dalam keadaan tersebut terdapat keputusan yang perlu ditandatangani, wakil presiden dapat membubuhkan tanda tangan atas nama presiden. Dengan demikian, tindakan penandatanganan itu dilakukan sebagai representasi presiden, bukan sebagai keputusan yang dibuat berdasarkan kewenangan wakil presiden sendiri. Penjelasan ini membedakan pelaksanaan tindakan administratif berupa tanda tangan dari sumber kewenangan yang mendasari keputusan yang bersangkutan. Menurut Yusril, hal tersebut perlu dipahami sesuai dengan posisi wakil presiden dalam situasi ketika presiden sedang berada di luar negeri.
Dalam penjelasannya, Yusril juga menyoroti perkembangan teknologi komunikasi yang memungkinkan presiden tetap berhubungan dengan jajaran pemerintahan meskipun sedang berada di negara lain. Presiden, menurut keterangan tersebut, dapat memberikan perintah dan instruksi secara langsung dari luar negeri. Karena komunikasi dapat berlangsung tanpa kehadiran fisik presiden di dalam negeri, arahan terkait keputusan yang perlu ditindaklanjuti tetap dapat disampaikan. Dalam konteks itu, wakil presiden dapat menandatangani dokumen atas nama presiden apabila diperlukan, sementara perintah atau instruksi tetap berasal langsung dari presiden. Yusril menyampaikan hal ini sebagai bagian dari penjelasan mengenai bagaimana urusan pemerintahan dapat berjalan ketika presiden melakukan perjalanan ke luar negeri.
Penekanan Yusril terletak pada perbedaan menandatangani atas nama presiden dan menggunakan kewenangan sendiri sebagai wakil presiden.
Baca juga: Aksi KNPRI di Depan DPR Desak Pemakzulan Wakil Presiden Gibran | Andi Arief Nilai Pansus DPR Dapat Menjadi Ruang Klarifikasi bagi Gibran | RWA dan Tokenisasi Aset Menjadi Perhatian Investor Indonesia pada 2026
10 kunjungan
