Jakarta | Politikus Partai Demokrat Andi Arief menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan pihak yang membutuhkan ruang klarifikasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Andi, pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR tidak semata-mata dipahami sebagai langkah politik untuk menelusuri persoalan yang muncul, tetapi juga dapat menjadi forum resmi bagi Gibran untuk menyampaikan penjelasan secara langsung dan terbuka.
Pandangan tersebut berkaitan dengan pembahasan mengenai dokumen pendidikan yang disebut dalam putusan MK. Isu itu menimbulkan perhatian publik karena menyangkut rangkaian proses hukum dan informasi yang berkaitan dengan pencalonan maupun kedudukan Gibran. Dalam situasi semacam ini, forum klarifikasi dinilai penting agar berbagai pertanyaan dapat dijawab berdasarkan dokumen, keterangan, serta konteks yang utuh, bukan hanya melalui pernyataan yang beredar di ruang publik.
Andi Arief menyampaikan pandangan itu dalam keterangannya pada Selasa, 13 Oktober 2026. Ia menempatkan Gibran sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung untuk menjelaskan perkara tersebut. “Gibran adalah pihak yang paling berkepentingan memperoleh ruang klarifikasi,” demikian pokok pandangan Andi. Karena itu, pansus DPR dipandang dapat menyediakan mekanisme untuk menghadirkan keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk Gibran, secara terstruktur.
Menurut kerangka tersebut, keberadaan pansus tidak harus dipahami sebagai upaya untuk terlebih dahulu menetapkan kesalahan seseorang. Forum itu dapat digunakan untuk memeriksa fakta, menguji informasi, dan memberikan kesempatan kepada pihak yang namanya dibahas untuk menjawab persoalan secara proporsional. Penjelasan langsung dari Gibran juga berpotensi membantu DPR dan masyarakat memahami substansi putusan MK serta isu dokumen pendidikan yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut.
Andi Arief menggunakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Century sebagai contoh untuk menjelaskan bahwa pansus dapat berfungsi sebagai ruang klarifikasi bagi pihak-pihak yang menjadi perhatian publik. Pansus tersebut dibentuk pada 2010, ketika pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, masih berlangsung. Menurut Andi, proses pembentukan dan kerja pansus pada masa itu menunjukkan bahwa mekanisme tersebut dapat digunakan untuk mengurai persoalan melalui forum resmi, terbuka, dan melibatkan penjelasan dari pihak terkait.
Dalam pandangan Andi, Pansus Century menjadi sarana untuk mengklarifikasi berbagai tuduhan yang berkembang. Keberadaannya tidak dilarang oleh Presiden SBY, meskipun pemerintahan ketika itu turut menjadi sorotan dalam pembahasan tersebut. Rujukan ini dipakai untuk menggambarkan bahwa pembentukan pansus tidak semata-mata harus dipahami sebagai ancaman politik atau upaya menghakimi seseorang. Pansus juga dapat menjadi instrumen kelembagaan untuk memeriksa informasi, mendengarkan keterangan, serta mempertemukan perbedaan pandangan secara langsung.
Namun, contoh Pansus Century tidak berarti Andi menyamakan substansi perkara tersebut dengan persoalan yang kini dikaitkan dengan Gibran. Kedua isu itu memiliki latar belakang, konteks, dan materi pembahasan yang berbeda. Perbandingan tersebut lebih diarahkan pada fungsi pansus sebagai forum klarifikasi, bukan pada persamaan isi perkaranya. Karena itu, Andi menilai keberadaan pansus justru dapat memberikan keuntungan bagi Gibran. Melalui forum tersebut, Gibran memiliki kesempatan untuk menyampaikan penjelasan secara langsung, merespons tuduhan atau pertanyaan yang muncul, dan menyampaikan perspektifnya di hadapan lembaga yang memiliki kewenangan. Dengan demikian, proses klarifikasi dapat berlangsung dalam kerangka politik dan kelembagaan yang lebih terarah, sekaligus memberi ruang bagi publik untuk menilai keterangan dari pihak yang bersangkutan.
Perkara ini berawal dari gugatan perselisihan hasil pemilihan umum yang turut mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan tersebut. Namun, pertimbangan yang dibacakan dalam perkara itu juga memuat uraian mengenai dokumen yang digunakan untuk menunjukkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran.
Dalam pertimbangan tersebut, MK menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah sekolah menengah atas atau dokumen yang setara dari pendidikan di luar negeri. Pernyataan ini menjadi bagian dari penilaian hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara. Karena itu, uraian mengenai dokumen pendidikan tersebut perlu ditempatkan sesuai isi pertimbangan putusan, tanpa menarik kesimpulan tambahan di luar hal-hal yang dinyatakan oleh MK.
Hakim MK Arsul Sani menjelaskan bahwa certificate of attendance dan dokumen lain yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 hanya menunjukkan kehadiran dalam perkuliahan. Menurut keterangan tersebut, dokumen-dokumen itu bukan bukti bahwa seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Pembedaan bukti kehadiran dan bukti kelulusan menjadi bagian penting dalam membaca pertimbangan MK mengenai persyaratan pendidikan.
Keterangan Arsul Sani itu disampaikan dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober. Dengan demikian, rangkaian perkara sebagaimana tercermin dalam putusan mencakup penolakan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, sekaligus penjelasan mengenai keterbatasan makna dokumen yang dipersoalkan. Putusan tersebut mencatat bahwa dokumen kehadiran dan surat keterangan terkait tidak dapat dipahami sebagai bukti telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Uraian ini menjadi dasar untuk memahami konteks persoalan dokumen pendidikan Gibran secara berurutan, tanpa memperluasnya kepada perkara, institusi, atau proses lain yang tidak tercantum dalam sumber.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa tidak ditemukan ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan Gibran di luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan pendidikan. Temuan tersebut menjadi bagian dari fakta yang dipertimbangkan dalam perkara yang diajukan ke MK. Namun, fakta itu tidak serta-merta membuat MK dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.
Hakim MK Adies Kadir menjelaskan bahwa lembaganya tidak berwenang menilai terpenuhi atau tidaknya syarat calon presiden dan calon wakil presiden dalam perkara tersebut. Kewenangan MK dibatasi oleh jenis perkara dan ruang lingkup pemeriksaan yang diatur dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Karena itu, putusan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai keputusan yang secara langsung menyatakan Gibran tidak memenuhi persyaratan pencalonan.
Menurut MK, penilaian mengenai keabsahan dan pemenuhan syarat pencalonan merupakan ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembagian kewenangan itu penting agar setiap persoalan mengenai administrasi, verifikasi, dan legalitas pencalonan diperiksa melalui mekanisme yang tepat, bukan semata-mata melalui perkara yang berada di luar kewenangan MK.
Andi Arief berpandangan bahwa putusan MK yang bersifat final tidak perlu terus diperdebatkan. Meski demikian, pihak yang merasa dirugikan—dalam pandangannya, Gibran—seharusnya mencari saluran yang tersedia untuk melakukan klarifikasi. Dalam konteks ini, panitia khusus (pansus) DPR dapat menjadi ruang untuk menjelaskan fakta, menguji informasi, serta mempertemukan pihak-pihak terkait secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Tantangan Digitalisasi Ekonomi Indonesia: Mengubah Inovasi Menjadi Nilai Nyata | Syahganda Sebut Gibran Tak Dapat Dimakzulkan Usai Putusan MK | Pasokan Menjadi Pemicu Utama Inflasi Indonesia, Pemerintah Siapkan Penguatan Rantai Distribusi
