Jakarta | Indonesia memasuki tahap penting dalam perjalanan ekonomi digital. Persoalan yang dihadapi tidak lagi terutama berkaitan dengan ada atau tidaknya inovasi, melainkan kemampuan mengubah inovasi tersebut menjadi nilai yang benar-benar dirasakan masyarakat. Berbagai gagasan, aplikasi, platform, dan model bisnis digital telah berkembang di banyak sektor. Namun, keberadaan teknologi belum otomatis menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, lapangan kerja berkualitas, atau pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Pokok persoalan ini disampaikan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dalam Digital Infrastructure Summit 2026 di Jakarta pada Senin, 12 Oktober 2026. Ia menekankan bahwa tantangan berikutnya bukan sekadar menciptakan gagasan baru, tetapi memastikan teknologi yang sudah dikembangkan dapat dimanfaatkan secara efektif. Dengan kata lain, perhatian perlu bergeser dari perlombaan menghasilkan inovasi menuju upaya memperluas penerapan, meningkatkan dampak, dan menghubungkan solusi digital dengan kebutuhan nyata.
Pergeseran fokus tersebut penting karena inovasi hanya akan memiliki arti ekonomi apabila mampu menyelesaikan persoalan dan memperbaiki cara kerja. Bagi pelaku usaha, pemanfaatan teknologi dapat membantu menekan biaya, mempercepat proses produksi, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kualitas layanan. Bagi masyarakat, digitalisasi diharapkan mempermudah akses terhadap pendidikan, kesehatan, pembiayaan, informasi, dan berbagai layanan publik. Manfaat itu menjadi ukuran yang lebih konkret dibandingkan sekadar jumlah perusahaan rintisan atau banyaknya produk digital yang berhasil diluncurkan.
Potensi inovasi digital Indonesia sebenarnya sangat besar, didukung oleh jumlah penduduk, pertumbuhan pengguna internet, dan perkembangan ekosistem kreatif. Tantangannya adalah memastikan potensi tersebut diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini memerlukan infrastruktur yang andal, keterampilan digital yang memadai, regulasi yang adaptif, serta kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Tanpa pemanfaatan yang luas dan berkelanjutan, inovasi berisiko berhenti sebagai gagasan menarik tanpa dampak yang sepadan. Karena itu, agenda digitalisasi ekonomi perlu menempatkan penciptaan nilai nyata sebagai tujuan utama.
Penerapan inovasi digital di lapangan masih menghadapi hambatan yang bersifat mendasar. Salah satunya adalah data yang belum terintegrasi secara baik, sehingga informasi tersebar dalam sistem yang berbeda dan belum dapat dimanfaatkan secara konsisten. Ketika data tidak terhubung, proses pertukaran informasi menjadi lebih lambat, pengambilan keputusan kurang efisien, dan hasil inovasi sulit diterapkan secara menyeluruh. Persoalan ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketersediaan teknologi, melainkan juga dengan kemampuan berbagai komponen untuk menggunakan data dalam kerangka yang sama.
Tantangan lain muncul dari standar yang belum seragam. Perbedaan cara pengelolaan, format, serta mekanisme pertukaran data dapat menciptakan batas antar sistem dan mengurangi kesesuaian hasil pengembangan. Akibatnya, suatu solusi yang telah dirancang belum tentu dapat digunakan atau dihubungkan dengan sistem lain tanpa penyesuaian tambahan. Kondisi tersebut berisiko membuat inovasi berkembang lebih cepat daripada implementasinya. Teknologi dapat terus menghasilkan gagasan dan prototipe baru, tetapi penerapannya tertahan karena fondasi, aturan kerja, dan tata kelola belum bergerak pada kecepatan yang sama.
Fragmentasi tersebut juga menunjukkan bahwa kolaborasi antarelemen dalam ekosistem digital belum optimal. Setiap pihak dapat menjalankan perannya masing-masing, tetapi tanpa keterhubungan yang kuat, manfaat inovasi tidak akan berkembang menjadi nilai yang nyata. Riefky menekankan bahwa setiap komponen dalam ekosistem digital harus saling terhubung agar teknologi tidak berhenti pada tahap pengembangan. Keterhubungan ini mencakup keselarasan data, standar, proses, dan komunikasi antar pihak. Dengan ekosistem yang lebih terpadu, inovasi memiliki jalur yang lebih jelas untuk diuji, diterapkan, dan dikembangkan secara berkelanjutan. Tanpa hal tersebut, digitalisasi berisiko menghasilkan berbagai solusi yang berdiri sendiri, sementara kebutuhan untuk menciptakan dampak yang terukur belum sepenuhnya terpenuhi.
Perhatian Riefky terhadap kualitas sumber daya manusia menempatkan talenta digital sebagai fondasi penting bagi perkembangan ekonomi digital Indonesia. Infrastruktur jaringan, pusat data, komputasi awan, dan berbagai platform digital memang menjadi prasyarat untuk memperluas akses serta meningkatkan efisiensi. Namun, keberadaan infrastruktur tersebut belum otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Nilai nyata baru tercipta ketika manusia mampu memahami teknologi, menggunakannya secara tepat, dan menghubungkannya dengan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha.
Infrastruktur digital akan terus berkembang, sementara teknologi juga mengalami perubahan dengan cepat. Kecerdasan artifisial, analisis data, otomatisasi, dan berbagai solusi digital lainnya akan menghadirkan peluang baru sekaligus tuntutan kompetensi yang berbeda. Karena itu, pengembangan talenta tidak dapat dipandang sebagai program pendukung yang dilakukan setelah pembangunan infrastruktur selesai. Keduanya perlu dirancang dan dilaksanakan secara sejajar agar investasi teknologi memiliki dampak yang berkelanjutan.
Kemampuan talenta mencakup lebih dari sekadar keterampilan teknis. Tenaga kerja perlu memiliki literasi digital, pemahaman terhadap data, kecakapan memecahkan masalah, kreativitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Di tingkat perusahaan, keterampilan tersebut memungkinkan teknologi diterapkan untuk memperbaiki proses produksi, menciptakan layanan baru, menjangkau pasar yang lebih luas, dan meningkatkan daya saing. Di tingkat publik, kompetensi digital membantu masyarakat memanfaatkan layanan serta peluang ekonomi secara aman dan produktif.
Pengembangan talenta juga perlu dihubungkan dengan integrasi data. Data yang tersedia dalam jumlah besar tidak akan memberikan manfaat optimal tanpa tenaga yang mampu mengelola, menafsirkan, dan mengubahnya menjadi dasar pengambilan keputusan. Kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, industri, dan komunitas diperlukan untuk menyelaraskan kurikulum, pelatihan, serta kebutuhan lapangan. Dengan pendekatan tersebut, manusia menjadi faktor penentu yang mengubah potensi teknologi menjadi nilai tambah ekonomi, bukan sekadar pengguna pasif dari inovasi yang tersedia.
Pemerintah Presiden Prabowo Subianto menempatkan transformasi digital sebagai salah satu fondasi penting untuk meningkatkan produktivitas nasional dan memperkuat daya saing Indonesia. Arah ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi tidak hanya berkaitan dengan perubahan cara kerja, tetapi juga dengan upaya membangun nilai ekonomi yang lebih besar. Digitalisasi diharapkan dapat membantu berbagai sektor menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk sektor ekonomi kreatif yang memiliki peran penting dalam menciptakan gagasan, karya, serta peluang usaha baru.
Penguatan ekonomi kreatif menjadi bagian dari upaya tersebut melalui Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi pengembangan sektor ekonomi kreatif agar mampu merespons perubahan lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan teknologi. Dengan adanya arah yang lebih terstruktur, pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan secara berkelanjutan serta tetap relevan terhadap dinamika zaman. Rindekraf juga menjadi rujukan untuk menjaga agar berbagai potensi kreativitas dapat diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing Indonesia.
Menurut Riefky, strategi yang tercantum dalam Rindekraf mencakup beberapa bidang utama, yaitu pendidikan, pendanaan, pengembangan infrastruktur, dan pemasaran. Pendidikan diperlukan untuk memperkuat kapasitas serta keterampilan pelaku ekonomi kreatif. Pendanaan mendukung keberlanjutan dan pengembangan kegiatan usaha, sedangkan infrastruktur menyediakan lingkungan yang menunjang proses penciptaan dan pertumbuhan. Pada saat yang sama, pemasaran membantu karya serta produk ekonomi kreatif menjangkau pasar yang sesuai. Kebijakan Rindekraf diperkuat setiap tiga tahun agar tetap dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Peninjauan berkala ini menjaga agar pedoman pengembangan ekonomi kreatif tidak terlepas dari perubahan yang berlangsung di tingkat nasional maupun dalam ekosistem digital.
Baca juga: Mandalika 2026 Diarahkan Menjadi Penggerak Ekonomi NTB dan Investasi Sport Tourism | Robert Hall dan Michael Woodford Raih Nobel Ekonomi untuk Fondasi Kebijakan Stabilitas | Panas Bumi Gunung Ungaran: Peluang Ekonomi, Perlindungan Cagar Budaya, dan Sorotan Surplus Listrik
