Jakarta | Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secepat mungkin. Arahan tersebut menegaskan perhatian besar Presiden terhadap persoalan karhutla yang memerlukan penanganan segera dan terarah. Pemerintah diminta menjadikan percepatan penanganan sebagai hal penting dalam merespons kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.
Informasi mengenai arahan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman setelah mengikuti rapat pembahasan karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto. Rapat tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, persoalan karhutla menjadi pembahasan yang mendapat perhatian dari Presiden dan jajaran terkait.
Menurut penyampaian tersebut, Presiden memberikan perhatian besar terhadap persoalan karhutla. Karena itu, penanganannya diarahkan untuk dipercepat, sehingga pembahasan dan langkah yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan dapat segera dilakukan. Arahan Presiden menjadi penekanan utama dalam rapat tersebut, dengan fokus pada kebutuhan untuk menangani karhutla secara cepat.
Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan itu menyampaikan inti arahan Presiden setelah rapat di Istana Kepresidenan. Fokus pembahasan berada pada penanganan karhutla dan kebutuhan untuk mempercepat prosesnya. Dengan demikian, perhatian Presiden terhadap persoalan ini tercermin melalui arahan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak ditunda serta segera menjadi perhatian dalam langkah pemerintah.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dipusatkan pada enam provinsi. Penetapan konsentrasi tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar upaya pencegahan dan penanganan karhutla dipercepat. Pemerintah memantau perkembangan di setiap wilayah secara berkelanjutan, sekaligus menyiapkan langkah yang diperlukan untuk mengendalikan titik api, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat yang berada di sekitar kawasan terdampak.
Dari enam provinsi yang menjadi konsentrasi penanganan, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan mendapat perhatian khusus. Kedua wilayah tersebut dipandang memerlukan pengawasan serta respons yang lebih intensif karena memiliki kawasan rawan karhutla. Penanganan tidak hanya diarahkan pada pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi juga pada penguatan kesiapsiagaan, pemantauan kondisi lapangan, dan koordinasi antarlembaga. Langkah tersebut penting agar potensi kebakaran dapat segera dikenali dan ditangani sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.
Selain Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, wilayah Tanjung Puting atau kawasan di sekitar taman nasional di Kalimantan Tengah juga menjadi prioritas. Kawasan ini harus dilindungi karena memiliki fungsi penting bagi lingkungan serta menjadi habitat berbagai satwa. Perlindungan terhadap wilayah tersebut tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga ekosistem dan keberlangsungan kehidupan satwa yang berada di dalamnya. Karena itu, penanganan karhutla di sekitar Tanjung Puting perlu dilakukan secara hati-hati, cepat, dan terkoordinasi, dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat, kelestarian kawasan, serta perlindungan terhadap satwa. Penetapan prioritas ini menunjukkan bahwa respons pemerintah mencakup pengendalian api sekaligus penjagaan kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis tinggi.
Operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah serta Sumatera Selatan tetap memanfaatkan dukungan helikopter. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kegiatan operasional helikopter masih berjalan untuk membantu upaya pemadaman di wilayah terdampak. Keberadaan dukungan udara tersebut menjadi bagian dari strategi terpadu, terutama ketika kondisi lapangan membutuhkan pemantauan dan tindakan dari atas.
Namun, pelaksanaan penanganan saat ini lebih dominan mengandalkan operasi darat. Asap yang terlalu tebal membuat jarak pandang terbatas dan menyulitkan pemantauan titik api dari udara. Dalam kondisi seperti itu, informasi mengenai lokasi kebakaran, arah penyebaran, serta keadaan medan tidak selalu dapat diperoleh secara optimal melalui penerbangan. Keterbatasan visibilitas juga memengaruhi pertimbangan keselamatan dan ketepatan saat helikopter menjalankan tugasnya.
Karena itu, personel di lapangan diarahkan untuk memperkuat pemadaman secara langsung. Tim darat dapat bergerak berdasarkan kondisi aktual di lokasi, menelusuri sumber api, serta menyesuaikan langkah dengan karakteristik lahan dan tingkat kepulan asap. Pendekatan ini memungkinkan penanganan dilakukan lebih dekat dengan titik kebakaran, meskipun tetap membutuhkan koordinasi, kewaspadaan, dan dukungan informasi yang memadai.
Pengutamaan operasi darat bukan berarti peran helikopter dihentikan. Dukungan udara tetap berlangsung sesuai kebutuhan dan situasi yang memungkinkan. Pilihan metode pemadaman dapat berubah mengikuti perkembangan cuaca, ketebalan asap, akses menuju lokasi, dan tingkat keamanan penerbangan. Dengan demikian, strategi penanganan menggabungkan operasi udara dan darat secara fleksibel, dengan penekanan sementara pada pengerahan tim di lapangan ketika asap menghambat efektivitas pemadaman dari udara.
Arahan Presiden menempatkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagai pekerjaan yang perlu dilakukan secara presisi sejak tingkat daerah. Penanganan tidak semestinya hanya bergerak setelah api muncul, melainkan dimulai dengan mengenali potensi risiko, memperkuat kesiapsiagaan, dan memastikan setiap wilayah memiliki langkah antisipasi yang jelas. Pendekatan tersebut membutuhkan perhatian terhadap kondisi setempat agar upaya pencegahan dapat disusun sesuai karakter wilayah, potensi ancaman, serta kemampuan unsur yang berada paling dekat dengan masyarakat.
Koordinasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan arahan itu. Pemerintah daerah perlu menghubungkan perangkat dan sumber daya yang tersedia dengan masyarakat peduli api, bhabinkamtibmas, babinsa, serta karang taruna. Setiap unsur memiliki peran dalam mengamati lingkungan, menyampaikan informasi, membangun kesadaran warga, dan mendukung langkah awal apabila ditemukan tanda-tanda yang berpotensi memicu kebakaran. Komunikasi yang teratur juga diperlukan agar informasi dari lapangan dapat diteruskan secara cepat kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan.
Integrasi antarpihak diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya api lebih awal. Pemerintah daerah tidak hanya berperan dalam menyusun kebijakan, tetapi juga memastikan pembagian tugas, jalur pelaporan, dan koordinasi lapangan dipahami oleh seluruh unsur terkait. Masyarakat peduli api, bhabinkamtibmas, babinsa, dan karang taruna perlu ditempatkan sebagai bagian dari kesiapsiagaan bersama, bukan sebagai unsur yang bekerja secara terpisah. Dengan pencegahan yang dimulai dari daerah dan dukungan koordinasi lintas unsur, arahan Presiden dapat diterjemahkan ke dalam langkah antisipatif yang terukur tanpa menunggu terjadinya kebakaran.
Baca juga: Penanganan Karhutla Enam Provinsi Jadi Perhatian Presiden Prabowo | Prabowo Bahas Penanganan Karhutla dan Dampak Asap dalam Rapat Terbatas | Prabowo Bahas Penanganan Karhutla dan Opsi Bantuan dari Negara Tetangga
