Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran terkait segera menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat penanganan karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Presiden memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan situasi karena kebakaran berpotensi meluas, mengganggu kualitas udara, serta berdampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan pentingnya langkah penanganan yang cepat, terkoordinasi, dan terukur. Setiap lembaga diminta memperkuat kerja sama di lapangan, termasuk dalam upaya pemadaman, pencegahan perluasan titik api, serta perlindungan terhadap masyarakat di wilayah terdampak. Perintah itu menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan penanganan karhutla sebagai agenda yang membutuhkan respons segera dan keterlibatan lintas sektor.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa target Presiden adalah agar penanganan karhutla dilakukan secepat mungkin. Menurutnya, arahan tersebut menjadi dasar bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat tindakan sesuai kewenangan masing-masing. Percepatan diperlukan agar titik api dapat dikendalikan sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar bagi lingkungan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto juga melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden. Berdasarkan laporan tersebut, enam provinsi ditetapkan sebagai fokus penanganan. Penetapan ini menjadi acuan dalam memusatkan dukungan personel, peralatan, serta koordinasi antarlembaga di wilayah yang memerlukan perhatian lebih besar. Pemerintah selanjutnya akan memantau perkembangan secara berkala untuk memastikan langkah pemadaman dan pencegahan berjalan efektif.
Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan termasuk wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi yang menjadi fokus pemerintah. Penetapan wilayah prioritas tersebut mempertimbangkan luas area terdampak, potensi penyebaran api, serta risiko asap terhadap masyarakat dan lingkungan. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan, pemadaman, dan koordinasi lintas lembaga agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Di Kalimantan Tengah, perhatian khusus diarahkan ke Tanjung Puting dan kawasan di sekitar taman nasional. Wilayah ini memiliki nilai ekologis penting karena menjadi habitat berbagai satwa yang perlu dilindungi. Penanganan karhutla di area tersebut tidak hanya bertujuan menghentikan perluasan api, tetapi juga mencegah kerusakan ekosistem dan mengurangi ancaman terhadap satwa liar. Setiap operasi perlu dilaksanakan secara terukur agar upaya pemadaman tetap memperhatikan kondisi medan serta keberadaan kawasan konservasi.
Operasional helikopter sebelumnya telah dilakukan untuk mendukung pemadaman dari udara. Namun, kabut asap yang tebal membuat jangkauan dan efektivitas operasi udara menjadi terbatas. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dudung, menjelaskan bahwa kondisi asap menyebabkan helikopter tidak dapat menjangkau seluruh wilayah yang terdampak. Gangguan jarak pandang juga meningkatkan risiko keselamatan bagi awak dan membatasi ketepatan penentuan lokasi penyiraman.
Atas pertimbangan tersebut, BNPB kini lebih mengoptimalkan operasi darat, termasuk pengerahan personel dan peralatan menuju area yang masih dapat diakses. Strategi ini memungkinkan petugas mendekati sumber api secara langsung, membuat sekat, serta mencegah bara menyebar ke lahan lain. Operasi udara tetap menjadi bagian dari dukungan penanganan, tetapi pelaksanaannya harus menyesuaikan perkembangan asap, cuaca, dan kondisi keselamatan penerbangan. Pendekatan terpadu di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan diharapkan mempercepat pemadaman sekaligus melindungi kawasan penting serta masyarakat sekitar.
Penegasan mengenai istilah operasi darat disampaikan untuk meluruskan pemahaman publik dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dudung menjelaskan bahwa istilah tersebut tidak berarti operasi militer atau pengerahan pasukan untuk menjalankan misi tempur. Operasi darat merujuk pada strategi penanganan yang dilakukan langsung di permukaan tanah, terutama pada lokasi yang tidak dapat dijangkau secara efektif oleh helikopter.
Dalam pelaksanaannya, tim menggunakan berbagai kendaraan darat, mobil, alat berat, serta peralatan pendukung lainnya. Sarana tersebut diperlukan untuk membawa personel, air, perlengkapan pemadaman, dan logistik menuju titik api. Akses ke sejumlah kawasan terbakar juga harus dibuka atau diperbaiki agar petugas dapat bergerak lebih dekat dengan sumber api. Pendekatan ini melengkapi pemadaman dari udara dan memungkinkan penanganan berlangsung secara berkelanjutan.
Tantangan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan kondisi medan, cuaca, dan jarak. Laporan Pangdam di Kalimantan Tengah menyebutkan adanya satwa liar, termasuk buaya dan harimau, di sekitar kawasan yang harus ditangani. Keberadaan satwa tersebut meningkatkan risiko bagi petugas sehingga setiap pergerakan perlu direncanakan dengan cermat. Keselamatan personel tetap menjadi pertimbangan penting ketika operasi berlangsung di wilayah rawa, hutan, atau lahan yang sulit ditembus.
Pemerintah menyatakan telah mengerahkan upaya maksimal dengan melibatkan prajurit TNI, Polri, pemerintah daerah, petugas pemadam, serta unsur terkait lainnya. Berdasarkan capaian yang disebutkan sumber, area yang berhasil ditangani mencapai sekitar 692 hektare per hari. Selain pemadaman langsung, langkah mitigasi dilakukan untuk mencegah api meluas dan mengurangi potensi munculnya titik panas baru. Pengendalian cuaca juga diupayakan dengan melibatkan BMKG, melalui pemantauan kondisi atmosfer dan dukungan informasi yang diperlukan bagi penentuan langkah penanganan. Dengan koordinasi lintas lembaga, strategi darat dan udara diarahkan untuk mempercepat pengendalian karhutla di enam provinsi.
Presiden Prabowo menekankan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman setelah api membesar. Strategi yang lebih efektif harus dimulai melalui pencegahan yang presisi, terukur, dan berbasis kondisi masing-masing daerah. Setiap potensi titik panas perlu dipantau sejak dini, sementara laporan masyarakat harus segera ditindaklanjuti agar api dapat dikendalikan sebelum meluas dan menimbulkan dampak terhadap kesehatan, lingkungan, serta aktivitas ekonomi.
Pencegahan tersebut perlu dibangun dari tingkat desa dan kabupaten dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Pembentukan serta penguatan kelompok masyarakat peduli karhutla harus dilakukan secara konsisten, kemudian dikoordinasikan bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa, karang taruna, dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini dapat mencakup pemantauan kawasan rawan, penyampaian informasi cuaca dan risiko kebakaran, edukasi mengenai larangan pembakaran lahan, hingga pelaporan cepat apabila ditemukan asap atau api. Pendekatan berbasis komunitas akan memperpendek waktu respons sekaligus meningkatkan kesadaran warga untuk menjaga wilayahnya.
Presiden juga meminta agar kampanye pencegahan karhutla dilakukan secara masif, berkelanjutan, dan menggunakan pesan yang mudah dipahami masyarakat. Arahan tersebut ditujukan kepada para gubernur di enam provinsi yang menjadi perhatian, para pangdam, kapolda, BMKG, serta BNPB. Informasi mengenai prakiraan cuaca, potensi kekeringan, dan tata cara pelaporan perlu disebarkan melalui berbagai saluran, termasuk perangkat pemerintahan, media, sekolah, dan jaringan komunitas. Dengan koordinasi lintas lembaga, langkah antisipasi dapat disesuaikan dengan perkembangan ancaman di lapangan.
Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam pemadaman dan pengendalian karhutla. Penghargaan itu mencakup petugas gabungan, pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan, serta masyarakat yang bekerja dalam situasi sulit. Pada saat yang sama, Presiden menegaskan pengarahan langsung kepada BNPB untuk memperkuat penanganan di lapangan, memastikan kesiapan personel dan peralatan, serta mempercepat dukungan bagi daerah yang menghadapi risiko kebakaran.
Baca juga: Prabowo Bahas Penanganan Karhutla dan Dampak Asap dalam Rapat Terbatas | Prabowo Bahas Penanganan Karhutla dan Opsi Bantuan dari Negara Tetangga | Penanganan Karhutla Tetap Berjalan, Pemerintah Belum Menetapkannya sebagai Bencana Nasional
