Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menunjuk Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Penunjukan tersebut disampaikan pada 12 Oktober 2026 dan menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut serta mangrove di Indonesia.
Keputusan ini juga berkaitan erat dengan upaya meningkatkan pencegahan dan <a href="https://putraturatea.com/penanganan-karhutla-tetap-berjalan-pemerintah-belum-menetapkannya-sebagai-bencana-nasional/”>penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Lahan gambut yang mengalami kekeringan memiliki risiko tinggi terbakar dan dapat menghasilkan asap dalam jumlah besar. Karena itu, pengelolaan kawasan gambut secara terpadu, termasuk pemantauan kondisi lahan dan pengendalian tata air, dinilai penting untuk mengurangi potensi bencana tersebut.
Satyawan Pudyatmoko sebelumnya berkiprah di lingkungan Kementerian Kehutanan dan menjabat sebagai Dirjen KSDAE. Dalam posisi itu, ia memiliki pengalaman dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, termasuk perlindungan kawasan hutan serta keanekaragaman hayati. Latar belakang tersebut menjadi bekal dalam menjalankan tugas barunya di BPGMN.
Sebagai kepala badan, Satyawan akan memimpin lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pemulihan ekosistem gambut serta mangrove. Kedua ekosistem tersebut berfungsi penting bagi penyimpanan karbon, perlindungan pesisir, pengendalian banjir, dan keberlangsungan habitat berbagai jenis flora dan fauna. Penguatan koordinasi antarlembaga diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah agar pencegahan karhutla berjalan lebih efektif, sekaligus memastikan pemanfaatan kawasan dilakukan secara berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman memberikan penjelasan setelah mengikuti rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat tersebut membahas langkah penanganan karhutla serta kebutuhan penguatan pengelolaan kawasan gambut dan mangrove secara terkoordinasi.
Dalam keterangannya, Dudung menyebut Satyawan Pudyatmoko dipilih untuk memimpin Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Menurut dia, penunjukan tersebut berkaitan dengan keahlian Satyawan yang dinilai sesuai dengan bidang tugas lembaga itu, terutama dalam pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove. Keahlian tersebut dipandang penting karena kedua ekosistem memiliki peran dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus membutuhkan tata kelola yang terpadu.
Dudung menekankan bahwa pengelolaan gambut dan mangrove memerlukan pemahaman teknis serta pengalaman yang relevan. Karena itu, penetapan Satyawan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas BPGMN, termasuk memperkuat upaya perlindungan dan pengelolaan kawasan yang berkaitan dengan pencegahan risiko karhutla. Penjelasan tersebut disampaikan sebagai alasan utama di balik pemilihan Satyawan untuk posisi kepala badan.
Selain menyampaikan alasan penunjukan, Dudung mengatakan pelantikan Kepala BPGMN direncanakan berlangsung pada pekan berikutnya. Namun, ia belum menyampaikan rincian mengenai hari, tanggal, maupun waktu pelantikan. Dengan demikian, informasi yang tersedia baru mencakup rencana pelaksanaan pada pekan berikutnya, sehingga jadwal resminya masih menunggu pengumuman lebih lanjut dari pemerintah.
Penunjukan dan rencana pelantikan itu menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan BPGMN segera menjalankan mandatnya. Meski demikian, kepastian mengenai waktu pelantikan tetap bergantung pada keputusan resmi dan agenda pemerintah yang akan disampaikan kemudian.
Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah untuk memperkuat tata kelola ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia. Pembentukan badan ini mencerminkan kebutuhan akan lembaga yang memiliki perhatian khusus terhadap dua ekosistem penting tersebut, terutama karena keduanya berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan, menyimpan karbon, serta mendukung perlindungan wilayah pesisir dan daratan. BPGMN juga diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap berkaitan dengan pengelolaan gambut secara tidak berkelanjutan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa penguatan pencegahan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pembentukan BPGMN. Menurutnya, pencegahan karhutla dinilai lebih penting, efektif, dan efisien dibandingkan tindakan reaktif setelah kebakaran terjadi. Penanganan ketika api telah meluas membutuhkan sumber daya besar, menimbulkan kerusakan ekologis, serta dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan kegiatan ekonomi. Karena itu, strategi pencegahan perlu dilakukan secara terencana melalui pemantauan kondisi lahan, pengelolaan kawasan yang tepat, peningkatan kesiapsiagaan, dan koordinasi antarlembaga.
Keputusan pembentukan BPGMN disampaikan setelah rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 24 September 2026. Forum tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai penguatan kebijakan perlindungan lingkungan dan pengendalian risiko karhutla. Dengan mandat yang mencakup pengelolaan gambut dan mangrove sekaligus pencegahan kebakaran hutan dan lahan, BPGMN diharapkan mampu menyatukan pendekatan konservasi, pemulihan ekosistem, serta pengawasan lapangan. Kehadiran badan ini juga dapat mendorong kebijakan yang lebih terintegrasi, sehingga pencegahan tidak hanya dilakukan saat memasuki musim rawan kebakaran, tetapi menjadi bagian dari pengelolaan kawasan secara berkelanjutan sepanjang tahun.
Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) memiliki kedudukan yang berbeda dibandingkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang sebelumnya menjalankan mandat serupa. Menurut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, BPGMN akan berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto. Posisi tersebut membedakannya dari BRGM, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Kehutanan.
Kedudukan langsung di bawah Presiden memberikan ruang koordinasi yang lebih kuat dalam menangani persoalan gambut dan mangrove. Badan ini dirancang untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk melalui perencanaan serta pelaksanaan kebijakan yang lebih terarah. Dukungan anggaran yang memadai juga menjadi bagian penting agar tugas pencegahan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada penanganan ketika kebakaran telah terjadi.
Dalam menjalankan mandatnya, BPGMN akan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional yang memiliki keahlian di bidang gambut dan mangrove. Pelibatan tersebut diharapkan memastikan kebijakan serta langkah pengelolaan didasarkan pada pengetahuan, data, dan pengalaman teknis. Keahlian khusus dibutuhkan karena setiap kawasan memiliki karakteristik ekosistem, tingkat kerentanan, dan kebutuhan pemulihan yang berbeda.
Perhatian utama BPGMN akan diarahkan pada enam provinsi berbasis gambut, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Wilayah-wilayah tersebut menjadi prioritas dalam agenda pencegahan karhutla serta pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut. Penetapan provinsi prioritas juga memungkinkan dukungan kebijakan, tenaga ahli, dan anggaran diarahkan pada kawasan yang memiliki tantangan besar dalam pengelolaan gambut.
Raja Juli Antoni menyatakan bahwa pembentukan BPGMN mencerminkan keterbukaan Presiden Prabowo terhadap masukan, evaluasi, dan kritik dari kalangan ilmuwan. Sikap tersebut menjadi dasar bagi pelibatan pengetahuan ilmiah dan tenaga profesional dalam pengelolaan gambut serta mangrove.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk Tekan Karhutla | Pemerintah Belum Menetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional, Penanganan Terus Dikebut | Alexander Jeremejeff Menjawab Keraguan dan Memimpin Produktivitas Persija
