Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak asap yang ditimbulkannya. Rapat tersebut berlangsung di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan ini digelar secara hibrida, sehingga sebagian peserta mengikuti pembahasan secara langsung dan sebagian lainnya berpartisipasi melalui konferensi jarak jauh.
Rapat itu diikuti sejumlah pejabat terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Surharyano. Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai karhutla melibatkan unsur pemerintahan dan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menghadapi bencana.
Dalam kesempatan tersebut, Dudung menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan tinggi terhadap penanganan karhutla. Pernyataan itu menegaskan perhatian pemerintah terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan dampak luas, termasuk paparan asap bagi masyarakat. Rapat terbatas di Istana Negara menjadi forum bagi pimpinan dan pejabat terkait untuk membahas isu tersebut pada tingkat pemerintahan pusat. Keterangan mengenai pertemuan ini disampaikan tanpa merinci agenda lain di luar pembahasan karhutla dan dampak asap. Dengan format hibrida, rapat tetap dapat diikuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dari lokasi berbeda, sementara Presiden memimpin jalannya pembahasan secara langsung dari Kompleks Istana Kepresidenan. Fokus utama pertemuan adalah menunjukkan perhatian dan keseriusan pemerintah dalam menghadapi karhutla serta dampak asap yang menyertainya.
Dudung menyampaikan bahwa dirinya belum menjelaskan secara spesifik seluruh pokok bahasan yang akan dibicarakan dalam rapat terbatas tersebut. Meski demikian, ia menyiapkan laporan mengenai perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah dilakukan. Laporan itu akan menjadi bahan bagi Presiden Prabowo Subianto dan jajaran terkait untuk melihat kondisi terkini serta mengevaluasi langkah yang sudah berjalan.
Perkembangan penanganan yang akan dilaporkan mencakup sejumlah wilayah terdampak, lain Sumatra Selatan, Kalimantan, Riau, dan daerah lainnya. Dudung akan menyampaikan hal-hal yang telah ditangani di masing-masing wilayah, termasuk perkembangan pelaksanaan penanganan di lapangan. Selain itu, laporan tersebut memuat persentase pelaksanaan sebagai gambaran mengenai capaian upaya pengendalian karhutla hingga saat rapat berlangsung.
Informasi mengenai persentase pelaksanaan diperlukan agar pemerintah dapat menilai efektivitas langkah yang telah ditempuh. Berdasarkan penilaian tersebut, rapat dapat menentukan tindakan lanjutan secara lebih terarah. Langkah konkret yang akan dilakukan berikutnya juga menjadi bagian penting dari laporan Dudung, sehingga penanganan tidak berhenti pada pemadaman atau penanganan awal, tetapi berlanjut sesuai kebutuhan di wilayah terdampak.
Rapat terbatas itu juga akan membahas penentuan prioritas penanganan. Karhutla tidak lagi dipandang hanya sebagai persoalan di tingkat daerah, karena dampak asapnya dapat meluas hingga negara lain. Kondisi tersebut membuat koordinasi, kecepatan respons, dan penetapan wilayah yang harus didahulukan menjadi hal penting. Dengan laporan mengenai capaian, persentase pelaksanaan, serta rencana tindakan berikutnya, pemerintah dapat menyusun prioritas berdasarkan perkembangan situasi dan tingkat dampak yang ditimbulkan.
Dudung mengakui bahwa dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama asap yang ditimbulkannya, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di dalam negeri. Asap dari kebakaran tersebut juga telah dirasakan oleh negara-negara tetangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa karhutla memiliki dampak lintas wilayah dan dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara di kawasan, khususnya ketika kualitas udara memburuk akibat sebaran asap.
Persoalan tersebut menjadi perhatian serius Presiden. Berdasarkan keterangan Dudung, Presiden memandang penanganan karhutla sebagai masalah yang perlu dibahas secara khusus dan ditangani dengan sungguh-sungguh. Perhatian itu mencakup dampak kebakaran terhadap masyarakat, lingkungan, serta negara-negara di sekitar Indonesia yang turut merasakan akibat asap. Pemerintah menempatkan isu tersebut dalam pembahasan rapat terbatas agar persoalan yang ada dapat memperoleh perhatian pada tingkat pengambilan keputusan.
Salah satu tantangan utama dalam penanganan karhutla adalah keberadaan lahan gambut yang terbakar. Lahan jenis ini dikenal sulit dipadamkan karena api dapat menjalar dan bertahan di lapisan bawah permukaan, sehingga kondisi di permukaan tidak selalu mencerminkan keadaan sebenarnya. Kesulitan tersebut membuat penanganan kebakaran di lahan gambut memerlukan perhatian berkelanjutan dan pengawasan yang cermat agar api tidak kembali muncul atau meluas.
Dudung juga menyebut bahwa sejumlah upaya telah dilakukan untuk menangani persoalan karhutla dan dampak asapnya. Namun, ia tidak merinci bentuk maupun hasil dari upaya tersebut dalam keterangannya. Persoalan karhutla, termasuk kebakaran di lahan gambut dan dampak asap yang dirasakan negara tetangga, selanjutnya akan dibahas Presiden dalam rapat. Pembahasan itu diharapkan menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap penanganan masalah yang memiliki dampak luas tersebut.
Dudung menyampaikan bahwa pengerahan personel untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lapangan tidak menghadapi kendala dari sisi jumlah. Kebutuhan tenaga telah dipenuhi melalui pelibatan berbagai unsur, sehingga penanganan tidak hanya mengandalkan satu institusi. Personel yang diterjunkan berasal dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta satuan terkait yang memiliki tugas dan kemampuan dalam menghadapi kondisi kebakaran.
Menurut keterangan tersebut, koordinasi antarkomponen menjadi bagian penting dalam pelaksanaan penanganan di wilayah terdampak. Setiap unsur menjalankan peran sesuai kewenangan dan dukungan yang tersedia di lapangan. Dengan pengerahan dari TNI, Polri, dan satuan lainnya, persoalan utama bukan terletak pada kekurangan personel, melainkan pada karakteristik area yang harus ditangani.
Tantangan yang dihadapi terutama berkaitan dengan luasnya lahan yang terbakar atau berpotensi terdampak. Wilayah yang besar membutuhkan pemantauan, penanganan, dan pengaturan sumber daya secara berkelanjutan. Kondisi geografis serta sebaran titik yang harus diperiksa juga menjadi faktor yang membuat operasi lapangan memerlukan perhatian dan pengelolaan yang cermat. Karena itu, keberadaan personel dalam jumlah memadai tetap harus disertai pembagian tugas dan penempatan yang menyesuaikan kebutuhan wilayah.
Dudung juga berharap Presiden dapat memberikan arahan khusus untuk penanganan yang bersifat insidental. Arahan tersebut diharapkan menjadi acuan ketika muncul situasi tertentu yang memerlukan respons cepat dan pengaturan lintas satuan. Keterangan mengenai personel dan tantangan luas lahan itu disampaikan sebagai bagian dari pembahasan penanganan karhutla serta dampak asap yang menjadi perhatian dalam rapat terbatas.
Baca juga: Prabowo Bahas Penanganan Karhutla dan Opsi Bantuan dari Negara Tetangga | Kabut Asap Ganggu Penerbangan, Pemerintah Siapkan Langkah Penanganan Karhutla | Pemerintah Bahas Dampak Asap Karhutla terhadap Negara Tetangga
