Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti kebutuhan air bersih untuk mendukung operasional pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI). Menurut AHY, pembahasan mengenai infrastruktur digital tidak dapat hanya berfokus pada kapasitas komputasi dan konektivitas. Ketersediaan sumber daya air juga perlu menjadi bagian penting dalam perencanaan, karena fasilitas pusat data memerlukan sistem pendingin agar perangkat dapat beroperasi secara stabil.
Pusat data AI dikenal membutuhkan listrik dalam jumlah besar untuk menjalankan perangkat komputasi, menyimpan data, serta memproses berbagai layanan digital. Namun, kebutuhan tersebut berjalan bersamaan dengan penggunaan air bersih, terutama pada fasilitas yang mengandalkan teknologi pendinginan berbasis air. Apabila tidak direncanakan secara cermat, peningkatan pembangunan pusat data berpotensi menambah tekanan terhadap pasokan air di wilayah sekitarnya.
AHY menyampaikan perhatian tersebut saat menghadiri Digital Infrastructure Summit 2026 yang diselenggarakan Biru Muda Project di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Senin, 12 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa pengembangan pusat data harus mempertimbangkan keterkaitan kebutuhan energi, air, tata ruang, dan keberlanjutan lingkungan. Perencanaan sejak tahap awal dinilai penting untuk memastikan fasilitas digital dapat tumbuh tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat terhadap air bersih.
Penekanan ini menunjukkan bahwa ekspansi ekosistem AI memerlukan pendekatan lintas sektor. Pemerintah, pengembang, dan penyedia teknologi perlu memperhitungkan kapasitas infrastruktur dasar sebelum membangun fasilitas baru. Kajian mengenai sumber air, efisiensi penggunaan, teknologi pendinginan, serta dampak terhadap lingkungan dapat membantu menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi digital dan perlindungan sumber daya alam.
AHY menekankan bahwa perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), perlu diiringi pemerataan infrastruktur di seluruh Indonesia. Pembangunan pusat data, jaringan telekomunikasi, konektivitas internet, serta fasilitas pendukung lainnya tidak semestinya terkonsentrasi di wilayah tertentu saja. Infrastruktur yang memadai menjadi fondasi agar transformasi digital dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah, baik di kawasan perkotaan, perdesaan, kepulauan, maupun wilayah perbatasan.
Akses yang merata penting untuk menciptakan peluang yang setara dalam ekonomi digital. Dengan koneksi internet yang baik dan dukungan teknologi yang tersedia, pelaku usaha kecil dapat memperluas pasar, siswa dapat memperoleh sumber pembelajaran yang lebih beragam, dan masyarakat dapat mengakses layanan publik secara lebih mudah. Pemerataan tersebut juga membuka kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan potensi lokal melalui perdagangan elektronik, layanan digital, industri kreatif, serta pemanfaatan AI secara produktif dan bertanggung jawab.
Sebaliknya, ketimpangan infrastruktur berisiko memperlebar jarak antardaerah dan antarkelompok masyarakat. Pihak yang memiliki akses lebih cepat terhadap teknologi dan menguasai pemanfaatannya cenderung memperoleh peluang ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan yang lebih besar. Jika kondisi ini tidak ditangani, masyarakat di wilayah dengan konektivitas terbatas dapat semakin tertinggal dalam mengikuti perubahan ekonomi dan kebutuhan kompetensi baru.
Karena itu, AHY memandang ekosistem digital perlu dipersiapkan dan dikembangkan secara bersamaan di berbagai wilayah Indonesia. Pengembangan tersebut mencakup jaringan, pusat data, sumber daya manusia, keamanan siber, serta kebijakan yang mendukung inovasi. Pendekatan yang terkoordinasi akan membantu memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya menguntungkan kelompok atau daerah tertentu, melainkan menjadi sarana untuk memperkuat inklusi, meningkatkan daya saing nasional, dan memperluas manfaat pembangunan secara berkelanjutan.
Perkembangan ekonomi digital dan perdagangan elektronik mendorong perubahan besar dalam cara masyarakat beraktivitas, bertransaksi, serta mengakses berbagai layanan. Peningkatan penggunaan platform digital menghasilkan kebutuhan terhadap infrastruktur yang mampu menyimpan, mengolah, dan mendistribusikan data secara cepat dan andal. Dalam konteks tersebut, pembangunan pusat data di berbagai daerah menjadi bagian dari upaya menyediakan fasilitas pendukung bagi pertumbuhan aktivitas digital. Kehadiran fasilitas ini dapat membantu memenuhi kebutuhan kapasitas data yang terus meningkat, sekaligus mendukung keberlangsungan layanan digital yang digunakan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai sektor ekonomi.
Namun, pembangunan pusat data tidak dapat hanya dipandang dari sisi kapasitas teknologi dan manfaat ekonominya. Setiap proyek perlu dilaksanakan dengan memenuhi standar serta persyaratan yang berlaku, baik pada tahap perencanaan, pembangunan, maupun operasional. Pemenuhan ketentuan tersebut penting agar fasilitas yang dibangun dapat berfungsi secara baik, aman, dan bertanggung jawab. Pertumbuhan kebutuhan tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan proses pemeriksaan, termasuk berbagai aspek yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya dan kondisi lingkungan di sekitar lokasi proyek.
AHY menegaskan bahwa dampak lingkungan perlu turut diperiksa dalam pembahasan maupun penilaian pembangunan pusat data. Perhatian tersebut menjadi semakin relevan karena fasilitas digital berskala besar dapat memerlukan dukungan sumber daya yang signifikan selama beroperasi. Meski demikian, penilaian mengenai kepatuhan setiap proyek harus diserahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan. Dengan demikian, perkembangan ekonomi digital tetap dapat berjalan seiring dengan penerapan standar dan persyaratan yang berlaku, sementara setiap rencana pembangunan dinilai secara objektif berdasarkan ketentuan serta kondisi proyek masing-masing.
AHY menyampaikan bahwa Indonesia memiliki sejumlah bendungan dan reservoir yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan air, baik untuk rumah tangga maupun kegiatan industri. Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air secara lebih teratur, termasuk bagi industri ekonomi digital yang membutuhkan sumber daya air untuk mendukung operasional pusat data. Seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, kebutuhan tersebut perlu direncanakan dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya air di setiap wilayah.
Pemanfaatan bendungan dan reservoir tidak boleh mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh air yang memadai, aman, dan berkelanjutan. Kebutuhan rumah tangga harus tetap menjadi prioritas, sementara penggunaan untuk pusat data maupun sektor industri perlu mengikuti tata kelola yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Pengelola juga perlu memperhitungkan dampak pengambilan air terhadap daerah aliran sungai, kualitas sumber air, serta kemampuan lingkungan untuk memulihkan diri.
Air tidak hanya diperlukan untuk konsumsi manusia dan kegiatan industri. Sektor pertanian dan peternakan bergantung pada ketersediaan air untuk menjaga produktivitas pangan, sedangkan sungai, rawa, dan danau membutuhkan debit yang cukup untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Karena itu, pencemaran, kebocoran, pemborosan, serta penggunaan air yang tidak efisien perlu dicegah melalui pengawasan, teknologi penghematan, dan standar lingkungan yang tegas. Pusat data juga perlu didorong untuk menggunakan sistem pendinginan yang lebih hemat air serta mengolah kembali air yang memungkinkan untuk digunakan ulang.
Ketahanan air bersih perlu menjadi perhatian bersama, sejalan dengan penguatan ketahanan pangan dan energi. Perencanaan pembangunan harus menghubungkan ketiga aspek tersebut agar pertumbuhan ekonomi digital tidak menimbulkan tekanan baru bagi masyarakat dan lingkungan. AHY mengingatkan bahwa persoalan air berpotensi menjadi sumber konflik antarnegara pada masa depan. Peringatan itu menegaskan pentingnya kerja sama, konservasi, dan pengelolaan sumber daya air yang adil sejak sekarang.
Baca juga: Peduli Keamanan dan Lingkungan, Babinsa Ajak Warga Tingkatkan Kewaspadaan
