MANADO, SULAWESI UTARA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyalurkan bantuan beras sebanyak 5 kilogram kepada masyarakat di Manado, Sulawesi Utara, pada Kamis, 8 Oktober 2026. Penyaluran tersebut menjadi bentuk dukungan langsung pemerintah melalui Kemenko Pangan bagi warga setempat, terutama masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.
Kegiatan di Manado juga menjadi momentum untuk menyampaikan dimulainya program bantuan pangan Presiden untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Program tersebut dirancang menjangkau masyarakat penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan serta membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga.
Meski sama-sama berupa bantuan beras, beras sebanyak 5 kilogram yang diserahkan di Manado perlu dibedakan dari paket bantuan pangan Presiden. Bantuan yang diberikan pada Kamis itu merupakan bantuan dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk warga setempat. Penyaluran tersebut tidak termasuk dalam paket bantuan pangan Presiden yang akan didistribusikan kepada penerima manfaat secara nasional.
Perbedaan ini penting agar masyarakat memperoleh informasi yang tepat mengenai bentuk dan cakupan masing-masing program. Bantuan Kemenko Pangan di Manado diberikan sebagai dukungan langsung dalam kegiatan penyaluran, sedangkan program Presiden untuk Oktober–Desember 2026 memiliki sasaran penerima dan mekanisme distribusi tersendiri. Program nasional tersebut selanjutnya akan menyasar 33,2 juta penerima di seluruh Indonesia.
Dengan demikian, penyaluran beras di Manado memiliki dua makna. Selain membantu warga yang menerima manfaat secara langsung, kegiatan itu menandai dimulainya periode penyaluran bantuan pangan berikutnya. Pemerintah diharapkan terus memastikan koordinasi kementerian, pemerintah daerah, dan pelaksana distribusi agar bantuan nasional dapat diterima oleh sasaran secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa bantuan pangan periode kedua tahun 2026 disiapkan untuk 33,2 juta penerima manfaat. Sasaran program ini mencakup masyarakat yang berada dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Penetapan sasaran tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan beras untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan penerima pada penghujung tahun.
Setiap penerima manfaat akan memperoleh bantuan berupa 10 kilogram beras per bulan. Bantuan tersebut diberikan untuk tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Dengan demikian, setiap penerima akan mendapatkan total alokasi sebanyak 30 kilogram beras selama periode tersebut. Penyaluran untuk tiga bulan itu dilakukan sekaligus atau dirapel, sehingga bantuan Oktober, November, dan Desember diserahkan dalam satu rangkaian penyaluran.
Zulkifli menyampaikan bahwa proses penyaluran bantuan pangan periode kedua tersebut sedang berjalan. Penyaluran diharapkan mulai dilakukan sekitar satu sampai dua minggu setelah pernyataannya pada Jumat, 9 Oktober. Program ini melanjutkan bantuan pangan periode Juli–September 2026 yang telah selesai disalurkan. Dengan adanya penyaluran untuk periode Oktober–Desember, bantuan beras kembali diarahkan kepada kelompok penerima yang termasuk dalam desil 1 hingga desil 4 sesuai sasaran yang telah ditetapkan.
Evaluasi penyaluran bantuan pangan di Sulawesi Utara hingga 30 September 2026 menunjukkan bahwa program tersebut telah menjangkau 281.794 penerima bantuan pangan. Berdasarkan alokasi yang ditetapkan, jumlah beras yang disalurkan mencapai 8.453.820 kilogram. Seluruh beras itu telah diterima oleh transporter, sehingga tahapan distribusi dari gudang menuju wilayah penerima dapat berlangsung sesuai rencana.
Dari total alokasi tersebut, sebanyak 8.300.730 kilogram atau 98,19 persen telah diterima langsung oleh penerima bantuan pangan. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar bantuan sudah sampai kepada keluarga yang menjadi sasaran program. Meski demikian, pemantauan tetap diperlukan agar sisa penyaluran dapat segera dituntaskan dan tidak menimbulkan keterlambatan bagi penerima yang belum memperoleh haknya.
Zulkifli menyampaikan bahwa penyaluran untuk periode sebelumnya telah selesai dilaksanakan. Pemerintah kini menyiapkan pelaksanaan periode berikutnya dengan memperhatikan kesiapan data, ketersediaan beras, transportasi, serta mekanisme distribusi di lapangan. Persiapan tersebut dilakukan agar bantuan dapat segera diterima oleh keluarga yang membutuhkan, terutama kelompok masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi dan memerlukan dukungan pangan secara berkelanjutan.
Kelancaran program tidak hanya bergantung pada ketersediaan komoditas, tetapi juga pada koordinasi lintas lembaga. Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan mengoordinasikan pemerintah pusat dan daerah, Perum Bulog, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi ini diarahkan untuk memastikan setiap tahapan berjalan baik, mulai dari penetapan penerima, pengangkutan, penyaluran, hingga pemantauan beras yang telah diterima masyarakat. Dengan pengawasan yang konsisten, kendala distribusi dapat segera diidentifikasi dan ditangani, sehingga bantuan pangan pada periode berikutnya dapat tersalurkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan merata.
Selain menyalurkan bantuan beras secara langsung kepada masyarakat, pemerintah menjalankan langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan beras di pasar sekaligus memberikan pilihan yang lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama ketika harga beras mengalami kenaikan. Sebanyak 1 juta ton beras SPHP disiapkan untuk disalurkan melalui pasar tradisional dengan harga Rp12.500 per kilogram.
Penyaluran tersebut diharapkan dapat membantu menahan tekanan harga pada tingkat konsumen. Pemerintah memastikan koordinasi antarlembaga dan dengan para pelaku distribusi terus dilakukan agar pasokan tetap tersedia secara merata, termasuk di wilayah yang menghadapi tantangan distribusi. Dengan demikian, bantuan langsung dan intervensi pasar dapat berjalan bersamaan untuk melindungi daya beli masyarakat serta menjaga kelancaran perdagangan pangan.
Persiapan juga dilakukan terhadap komoditas lain yang berkaitan dengan kebutuhan industri dan peternakan. Pemerintah menyiapkan 150 ribu ton jagung untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pakan ternak. Ketersediaan bahan baku ini penting untuk mendukung keberlanjutan produksi pakan dan membantu mengurangi risiko gangguan pasokan yang dapat berdampak pada harga produk peternakan.
Selain itu, sebanyak 380 ribu ton beras yang telah berusia sekitar satu tahun akan diolah menjadi tepung. Pemanfaatan beras tersebut menjadi bahan baku industri pangan olahan diharapkan dapat menjaga kesinambungan pasokan sekaligus meningkatkan penggunaan stok yang tersedia. Langkah ini menjadi bagian dari pengelolaan cadangan pangan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar.
Zulkifli menyatakan bahwa stok beras nasional masih berada di atas empat juta ton. Ia juga menilai ketersediaan telur dan ikan mencukupi, sehingga kondisi pangan disebut aman hingga tahun depan. Pemerintah tetap menekankan pentingnya koordinasi dan pemantauan berkala agar cadangan, distribusi, serta harga pangan dapat dikendalikan dengan baik dan masyarakat memperoleh bahan pangan pada harga yang terjangkau.
