JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tengah menelusuri dugaan suap atau kolusi dalam pemberian pembebasan bersyarat kepada Muhammad Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi dan Indra Kesuma alias Indra Kenz. Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat, 9 Oktober 2026, ketika pemerintah menjelaskan perkembangan pemeriksaan terhadap proses pembebasan bersyarat kedua narapidana tersebut.
Penelusuran itu dilakukan untuk memeriksa apakah keputusan yang telah diterbitkan berlangsung sesuai ketentuan atau dipengaruhi praktik penyimpangan tertentu. Pemerintah perlu mengkaji rangkaian proses secara menyeluruh, termasuk dasar administratif, kewenangan pejabat yang terlibat, serta kemungkinan adanya komunikasi atau transaksi yang tidak semestinya. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai prosedur yang ditempuh sebelum pembebasan bersyarat diberikan.
Yusril menekankan bahwa proses investigasi masih berjalan. Dengan demikian, dugaan suap maupun kolusi belum dapat dinyatakan terbukti dan setiap pihak yang disebut dalam perkara ini tetap harus ditempatkan berdasarkan asas praduga tak bersalah. Hasil penelusuran akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran, memperbaiki mekanisme pengawasan, atau meneruskan temuan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pidana.
Kasus ini mendapat perhatian karena menyangkut pemberian hak pembebasan bersyarat kepada dua nama yang sebelumnya dikenal luas oleh publik. Pemeriksaan internal diharapkan berlangsung transparan, berbasis dokumen, dan tidak berhenti pada klarifikasi administratif semata. Kemenko Kumham Imipas juga perlu memastikan bahwa seluruh keputusan serupa diambil melalui prosedur yang konsisten, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan dan penegakan hukum tetap terjaga.
Yusril menjelaskan bahwa pemberian pembebasan bersyarat memiliki dasar hukum dan prosedur administratif yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana. Salah satu persyaratan utamanya ialah narapidana telah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidana, dengan ketentuan waktu tersebut tidak kurang dari batas minimum yang ditetapkan peraturan. Selain itu, narapidana harus menunjukkan perilaku baik selama menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
Penilaian perilaku baik tidak semata-mata didasarkan pada pernyataan narapidana, melainkan tercermin dalam catatan pembinaan, kepatuhan terhadap tata tertib, serta pertimbangan dari pihak pemasyarakatan. Apabila seluruh dokumen dan rekomendasi yang diperlukan telah terpenuhi, seorang narapidana dapat dinyatakan memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Status tersebut tetap disertai kewajiban untuk mengikuti pembimbingan dan mematuhi ketentuan yang berlaku setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.
Dalam penjelasan yang dikaitkan dengan perkara Bechi dan Indra Kenz, keduanya secara formal disebut telah memenuhi ketentuan tersebut. Artinya, berdasarkan perhitungan masa pidana dan catatan perilaku selama menjalani pembinaan, terdapat dasar administratif yang memungkinkan pengajuan atau pemberian pembebasan bersyarat. Pernyataan ini menjelaskan posisi mereka dari sudut pandang pemenuhan aturan formal, bukan sekaligus membuktikan bahwa seluruh prosesnya bebas dari persoalan.
Yusril juga membedakan terpenuhinya syarat administratif dan dugaan pelanggaran dalam proses pemberian hak tersebut. Pemenuhan masa pidana serta catatan perilaku merupakan tahap normatif yang dapat diperiksa melalui dokumen resmi. Sementara itu, dugaan adanya suap, intervensi, atau penyimpangan kewenangan memerlukan pemeriksaan tersendiri oleh aparat yang berwenang. Karena itu, status formal seorang narapidana sebagai penerima pembebasan bersyarat tidak otomatis menutup kemungkinan investigasi terhadap proses, pihak-pihak yang terlibat, maupun penggunaan kewenangan di balik keputusan tersebut. Penyelidikan nantinya perlu menentukan apakah prosedur telah dijalankan secara sah dan transparan.
Hasil investigasi akan menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya terkait status pembebasan bersyarat Bechi dan Indra Kenz. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa proses tersebut perlu menunggu temuan yang diperoleh secara menyeluruh. Dengan demikian, status pembebasan bersyarat keduanya belum dapat dinilai secara final sebelum investigasi selesai dan hasilnya dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang.
Apabila investigasi menemukan adanya ketidakberesan atau pelanggaran yang berkaitan dengan pemberian pembebasan bersyarat, status tersebut dapat dicabut. Pencabutan itu merupakan kemungkinan yang bergantung sepenuhnya pada hasil pemeriksaan, bukan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian terhadap status Bechi dan Indra Kenz akan dilakukan berdasarkan temuan yang tersedia serta ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat.
Jika bukti yang ditemukan menunjukkan adanya dasar untuk mencabut pembebasan bersyarat, keduanya dapat dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani sisa masa pidana sesuai keputusan dan prosedur hukum yang berlaku. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat tetap dapat dievaluasi ketika terdapat dugaan pelanggaran yang terkonfirmasi melalui investigasi.
Namun, selama proses investigasi belum menghasilkan temuan yang menjadi dasar tindakan tersebut, belum ada kepastian bahwa pembebasan bersyarat akan dicabut. Pernyataan mengenai kemungkinan pengembalian ke lembaga pemasyarakatan harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme penegakan aturan. Keputusan akhirnya akan ditentukan setelah seluruh proses pemeriksaan selesai dan hasilnya menjadi dasar bagi langkah lanjutan.
Pembebasan bersyarat setelah narapidana menjalani dua pertiga masa hukuman tidak diberikan secara otomatis ataupun tanpa ketentuan tambahan. Yusril menjelaskan bahwa hak tersebut tetap bergantung pada terpenuhinya sejumlah persyaratan selama narapidana menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Salah satu pertimbangan penting ialah perilaku narapidana yang harus dinilai baik dan konsisten selama masa pembinaan, bukan hanya pada waktu menjelang pengajuan pembebasan.
Yusril memberikan gambaran mengenai penerapan ketentuan tersebut. Narapidana yang dijatuhi vonis sembilan tahun, misalnya, dapat mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani enam tahun atau dua pertiga dari masa hukumannya. Namun, pengajuan itu tetap harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam aturan pemasyarakatan. Dengan demikian, telah menjalani dua pertiga masa pidana tidak berarti narapidana langsung bebas tanpa kewajiban, pengawasan, dan batasan perilaku tertentu.
Ia juga menyoroti ketentuan bagi narapidana residivis. Menurut Yusril, mereka tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang terindikasi melakukan kejahatan karena pembebasan bersyarat disertai tanggung jawab untuk menjaga perilaku dan tidak mengulangi perbuatan pidana. Ia mencontohkan aktivitas pergi ke kafe atau bar pada malam hari sebagai perilaku yang dapat dipersoalkan dan berpotensi membuat pembebasan bersyarat berakhir apabila dinilai melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam perkara yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan Cibinong, Yusril mempersilakan aparat penegak hukum mengusut aspek pidana yang mungkin muncul sesuai kewenangannya.
