Jakarta | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat dukungan terhadap operasional penyuluh pertanian untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan. Menurutnya, keberhasilan program pangan nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam memastikan kebijakan tersebut berjalan secara konsisten di tingkat lapangan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan penyuluh di wilayah masing-masing.
Dukungan tersebut mencakup penyediaan dan peningkatan sarana serta prasarana penyuluhan, termasuk balai penyuluh pertanian (BPP). BPP memiliki fungsi penting sebagai pusat koordinasi, pembelajaran, dan pendampingan bagi penyuluh serta petani. Ketersediaan ruang kerja, peralatan pendukung, akses informasi, dan fasilitas komunikasi yang layak akan membantu penyuluh menjalankan tugas secara lebih efektif. Penguatan fasilitas juga perlu disertai dengan pemeliharaan dan pengelolaan yang berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Penyuluh pertanian berperan sebagai penghubung pemerintah dan masyarakat tani. Mereka menerjemahkan kebijakan, target produksi, serta berbagai program pemerintah pusat menjadi kegiatan yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis setempat. Dalam proses tersebut, penyuluh memberikan informasi mengenai teknologi budidaya, pengelolaan usaha tani, penggunaan sarana produksi, hingga langkah menghadapi perubahan cuaca dan risiko lainnya. Kedekatan mereka dengan petani membuat penyuluh dapat menyampaikan kebutuhan dan kendala di lapangan kepada pemangku kepentingan.
Dukungan pemerintah daerah diperlukan agar pendampingan kepada petani berlangsung secara optimal dan berkesinambungan. Pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi antarinstansi, mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan, serta memastikan ketersediaan tenaga penyuluh di sentra-sentra produksi. Sinergi tersebut akan membantu mempercepat penerapan program pangan, meningkatkan kapasitas petani, dan mendorong produktivitas pertanian. Dengan balai penyuluhan yang berfungsi baik serta dukungan operasional yang memadai, kebijakan swasembada pangan memiliki fondasi pelaksanaan yang lebih kuat di daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan arahan kepada pemerintah daerah agar memperkuat balai penyuluhan sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan. Arahan tersebut disampaikan setelah Tito menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) mengenai pengelolaan sarana, prasarana, dan tenaga penyuluhan pertanian. Kesepakatan ini diharapkan dapat memperjelas pembagian peran pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan layanan penyuluhan berjalan secara efektif hingga tingkat lapangan.
Penandatanganan SEB dilakukan bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Melalui kesepakatan tersebut, pengelolaan fasilitas penyuluhan diharapkan menjadi lebih terarah, termasuk dalam pemanfaatan balai penyuluhan, penyediaan perlengkapan kerja, serta dukungan terhadap tenaga yang mendampingi petani.
Tito menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian membutuhkan dukungan tenaga di lapangan untuk menerjemahkan kebijakan pangan menjadi kegiatan yang dapat langsung dirasakan petani. Kebutuhan itu mencakup penguatan kerja sama dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL), yang memiliki peran penting dalam menyampaikan pengetahuan, teknologi, dan informasi mengenai produksi pertanian. PPL juga menjadi penghubung pemerintah dan kelompok tani dalam mengidentifikasi kendala, menyusun langkah penyelesaian, serta mendorong peningkatan produktivitas.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memberikan perhatian terhadap keberadaan dan kapasitas balai penyuluhan di wilayah masing-masing. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui pemeliharaan sarana, pemenuhan kebutuhan operasional, dan koordinasi yang lebih erat dengan perangkat daerah terkait. Dengan pengelolaan yang terpadu, balai penyuluhan diharapkan mampu menjadi pusat layanan pertanian yang aktif sekaligus memperkuat pendampingan petani secara berkelanjutan. Langkah ini penting agar kebijakan swasembada pangan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata di tingkat desa dan sentra produksi.
Tito Karnavian meminta para kepala daerah memberikan dukungan nyata terhadap operasional Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di wilayah masing-masing. BPP menjadi tempat para penyuluh menjalankan tugasnya di tingkat kecamatan, mulai dari menyampaikan kebijakan dan teknologi pertanian kepada petani hingga mendampingi pelaksanaan program peningkatan produksi pangan. Karena itu, keberadaan BPP yang berfungsi baik dinilai penting untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak berhenti pada tingkat perencanaan, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan.
Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan pembiayaan yang memadai untuk kebutuhan operasional BPP. Sumber pendanaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Transfer ke Daerah (TKD), maupun mekanisme penganggaran lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah diharapkan menyesuaikan pengalokasian anggaran dengan kebutuhan setempat, termasuk pemeliharaan gedung, penyediaan sarana kerja, dukungan mobilitas penyuluh, serta fasilitas komunikasi dan informasi.
Selain penguatan pembiayaan, Kementerian Pertanian akan mengambil bagian dalam memperbaiki BPP yang mengalami kerusakan. Perbaikan fasilitas tersebut diperlukan agar para penyuluh memiliki ruang kerja yang layak dan dapat memberikan pelayanan secara lebih efektif kepada kelompok tani. Pembenahan BPP juga diharapkan meningkatkan koordinasi penyuluh, pemerintah kecamatan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain dalam mengawal agenda pembangunan pertanian.
Tito berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah dapat membuat kebijakan swasembada pangan terlaksana hingga tingkat lapangan. Menurutnya, keberhasilan program nasional sangat bergantung pada kerja bersama serta dukungan terhadap aparatur dan fasilitas yang berhubungan langsung dengan petani. Dalam pelaksanaan agenda tersebut, Tito menegaskan bahwa pihaknya mendukung Menteri Pertanian, termasuk melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi pemerintah daerah agar seluruh program pertanian berjalan secara konsisten.
Data Kementerian Pertanian per 9 Oktober 2026 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 37.237 penyuluh pertanian yang tersebar di berbagai wilayah. Para penyuluh tersebut didukung oleh 5.836 unit Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat kegiatan pendampingan, konsultasi, edukasi, serta koordinasi pembangunan pertanian di tingkat daerah. Keberadaan BPP dinilai penting untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan secara tepat sesuai kebutuhan petani dan karakteristik setiap wilayah.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki BPP yang mengalami kerusakan agar kembali dimanfaatkan secara optimal. Fasilitas tersebut diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai kantor penyuluh, tetapi juga menjadi ruang pelayanan yang mendukung peningkatan kapasitas petani, penyebaran inovasi, dan percepatan penerapan teknologi pertanian. Penguatan infrastruktur BPP menjadi bagian penting dalam membangun sistem penyuluhan yang lebih efektif untuk mendukung target swasembada pangan.
Untuk mempercepat pelaksanaan program, Kementerian Pertanian melakukan refocusing anggaran biaya tahun berjalan. Langkah ini diarahkan untuk membiayai perbaikan sarana dan prasarana BPP, terutama fasilitas yang mengalami kerusakan berat. Pemerintah menargetkan perbaikan fasilitas dengan kondisi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dua bulan. Sementara itu, seluruh proses perbaikan diharapkan telah rampung pada tahun berikutnya sehingga jaringan balai penyuluhan dapat berfungsi secara lebih merata dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menyampaikan apresiasi kepada Tito atas upaya menjaga stabilitas harga pangan di berbagai daerah. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga dan pemerintah daerah diperlukan agar ketersediaan pangan tetap terjaga sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan petani. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta sejumlah pihak terkait.
Baca juga: Satgas P2B2L Diminta Bongkar Pemodal dan Pengendali Penyelundupan Benih Lobster | Mengukur Jalan Indonesia Menuju Swasembada Susu | Asap Karhutla Berdampak pada 1.673 Penerbangan, Maskapai Diminta Penuhi Hak Penumpang
