Jakarta | Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan sanggahan apabila data penerima bantuan sosial dinilai tidak sesuai. Hak tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki akurasi data perlindungan sosial, sehingga bantuan dapat diberikan kepada rumah tangga yang benar-benar memenuhi kriteria. Masyarakat tidak perlu menerima begitu saja informasi yang dianggap keliru, baik karena belum tercatat maupun karena terdapat kesalahan dalam data yang sudah tersedia.
Akses untuk menyampaikan koreksi kini disediakan melalui sistem perlindungan sosial yang baru. Mekanisme ini ditujukan kepada dua kelompok utama. Pertama, warga yang merasa layak menerima bantuan, tetapi belum masuk dalam daftar penerima. Mereka dapat mengajukan usulan agar kondisi sosial ekonominya diperiksa dan dipertimbangkan dalam pemutakhiran data. Kedua, warga yang ingin menyampaikan keberatan terhadap data sosial ekonomi yang telah terdaftar, termasuk apabila informasi mengenai dirinya atau keluarganya tidak lagi sesuai dengan keadaan terkini.
Pengajuan sanggahan dapat dilakukan secara daring melalui situs perlinsos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos. Kedua kanal tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, mengoreksi data, dan mengikuti proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan tersedianya akses langsung, pemerintah berharap partisipasi publik dalam pemutakhiran data meningkat. Keterlibatan warga juga diperlukan karena masyarakat merupakan pihak yang paling mengetahui perubahan kondisi keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya.
Gus Ipul menyampaikan penjelasan tersebut saat ditemui di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rabu, 14 Oktober 2026. Pernyataan itu menegaskan bahwa pembaruan data bantuan sosial tidak hanya bergantung pada pendataan pemerintah, tetapi juga membuka ruang bagi laporan dan keberatan dari masyarakat. Setiap pengajuan selanjutnya dapat diproses melalui mekanisme yang telah disiapkan, dengan pemeriksaan untuk memastikan informasi yang disampaikan sesuai kondisi nyata.
Masyarakat yang mengajukan keberatan terkait data bantuan sosial perlu menyertakan informasi pendukung mengenai kondisi keluarga. Keterangan tersebut diperlukan agar keadaan sosial ekonomi dapat dinilai secara lebih tepat, bukan hanya berdasarkan data yang telah tercatat sebelumnya. Dalam proses ini, pemohon dapat menyampaikan gambaran mengenai kondisi rumah serta aset yang dimiliki. Informasi tersebut menjadi bahan untuk melihat apakah keadaan keluarga sudah sesuai dengan data penerima atau terdapat perubahan yang perlu diperbaiki.
Penyampaian data pendukung memiliki peran penting karena keberatan tidak berhenti pada pernyataan bahwa data yang tercantum dianggap tidak sesuai. Kondisi sosial ekonomi keluarga perlu dijelaskan melalui informasi yang relevan dengan keadaan sebenarnya. Dengan demikian, sistem dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap ketika melakukan pemeriksaan awal. Data mengenai rumah dan aset, sebagaimana disebutkan, membantu memperlihatkan situasi keluarga secara lebih nyata sehingga pengajuan sanggahan dapat diproses berdasarkan informasi yang dimasukkan oleh masyarakat.
Gus Ipul menyatakan bahwa proses pengajuan dapat diselesaikan dalam sekitar 11–12 menit selama informasi yang diperlukan telah disertakan. Kecepatan tersebut berkaitan dengan mekanisme baru yang dirancang untuk memberikan respons secara otomatis setelah data dimasukkan. Penilaian awal tidak lagi dilakukan secara manual oleh petugas, melainkan diproses oleh mesin melalui sistem yang telah disiapkan. Karena itu, kelengkapan informasi pendukung menjadi bagian penting dalam menentukan kelancaran pengajuan. Ketika data mengenai kondisi rumah dan aset tersedia, sistem dapat segera melakukan penilaian awal dan memberikan tanggapan sesuai informasi yang diterima. Mekanisme ini diharapkan membuat proses koreksi data lebih praktis, sekaligus membantu memastikan bahwa kondisi sosial ekonomi keluarga menjadi pertimbangan dalam penanganan keberatan.
Mekanisme sanggahan dalam penyaluran bantuan sosial diposisikan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat menyampaikan koreksi apabila terdapat data penerima yang tidak sesuai, baik karena perubahan kondisi ekonomi, kesalahan administrasi, maupun adanya keluarga yang belum tercatat. Setiap masukan tersebut menjadi bahan verifikasi sebelum data digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan.
Pemerintah menargetkan tersedianya data sosial dan ekonomi yang lebih akurat, mutakhir, serta dapat digunakan bersama oleh kementerian dan lembaga terkait. Ketersediaan satu acuan diharapkan mengurangi perbedaan data antarinstansi dan membantu memastikan program perlindungan sosial menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan. Pembaruan data juga penting karena kondisi rumah tangga dapat berubah dari waktu ke waktu, termasuk akibat kehilangan pekerjaan, perubahan pendapatan, atau perpindahan domisili.
Upaya pembenahan tersebut dilakukan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Prosesnya melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, Badan Pusat Statistik (BPS), serta tim digitalisasi bantuan sosial yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan. Keterlibatan berbagai pihak diarahkan untuk menyatukan sumber data, memperkuat proses pencocokan dan pemutakhiran, serta meningkatkan pengawasan terhadap hasil pendataan. Dengan demikian, keputusan mengenai penerima bantuan tidak hanya bergantung pada satu sumber informasi.
Gus Ipul menyampaikan bahwa proses pembenahan data telah berlangsung selama dua tahun terakhir. Rentang waktu tersebut digunakan untuk melakukan penataan, pemeriksaan, dan koreksi terhadap data penerima maupun calon penerima manfaat. Dari proses itu, hasil koreksi disebut telah menemukan hampir empat juta keluarga penerima manfaat baru. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemutakhiran data dapat membuka akses bantuan bagi keluarga yang sebelumnya belum masuk dalam daftar, sekaligus memperbaiki ketepatan penyaluran kepada kelompok yang membutuhkan.
Ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial tidak selalu bersumber dari kesalahan penulisan nama atau alamat penerima. Data yang tercatat dapat saja masih menunjukkan seseorang sebagai penerima, sementara kondisi di lapangan telah berubah. Perubahan tersebut bisa berkaitan dengan susunan keluarga, perpindahan tempat tinggal, perubahan status ekonomi, atau keadaan lain yang belum tercermin dalam pembaruan data. Karena itu, pemeriksaan terhadap penerima perlu melihat situasi keluarga secara menyeluruh, bukan hanya mencocokkan identitas administratif.
Dalam sejumlah kasus, bantuan yang sampai di lapangan justru diterima oleh anggota keluarga lain. Anak atau cucu dari penerima yang tercatat, misalnya, dapat mengambil atau menggunakan bantuan tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa nama penerima dalam dokumen belum tentu menggambarkan orang yang secara nyata menerima manfaat. Persoalan tersebut juga dapat muncul ketika penerima yang terdaftar sudah tidak tinggal di alamat lama, sementara anggota keluarga masih berada di lokasi tersebut. Dengan demikian, ketepatan penyaluran berkaitan pula dengan hubungan keluarga dan kondisi sosial ekonomi yang terus berubah.
Menteri Sosial Gus Ipul menyebut dugaan lebih dari 40 persen penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako dari Kementerian Sosial pada 2024 tidak tepat sasaran. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa persoalan penyaluran mencakup lebih dari sekadar kekeliruan nama atau alamat. Ketidaksesuaian data dan keadaan penerima menjadi salah satu hal yang perlu ditangani melalui pemutakhiran informasi.
Pemerintah berupaya membangun data sosial ekonomi yang lebih mutakhir agar bantuan diberikan sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Pemutakhiran tersebut diharapkan membantu menggambarkan perubahan dalam keluarga dan lingkungan penerima secara lebih akurat, sehingga penyaluran dapat dilakukan berdasarkan keadaan yang tercatat dan ditemukan di lapangan.
Baca juga: Pemerintah Perbarui Data Penerima Bansos dan Perkuat Pemberdayaan Keluarga Miskin
