Jakarta | Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong perluasan akses jaringan internet rumah atau fixed broadband agar layanan digital dapat dijangkau lebih banyak masyarakat. Upaya ini diarahkan untuk memperluas cakupan koneksi tetap yang selama ini belum merata di berbagai wilayah. Pemerintah menilai ketersediaan jaringan berkecepatan memadai dan biaya terjangkau merupakan bagian penting dari pemerataan kesempatan dalam memanfaatkan internet. Dengan memperluas jangkauan layanan rumah, lebih banyak keluarga diharapkan dapat mengakses informasi, pendidikan, layanan publik, serta kegiatan ekonomi secara daring. Fokus perluasan ini bukan hanya menambah jumlah sambungan, tetapi juga memastikan konektivitas memberi manfaat bagi masyarakat yang belum memperoleh layanan memadai.
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyebut penetrasi fixed broadband di Indonesia saat ini berada di kisaran 22 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa akses internet berbasis jaringan tetap masih perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau lebih banyak rumah tangga. Pemerintah berharap cakupannya bisa naik hingga 50 persen. Target itu menggambarkan upaya memperluas layanan secara signifikan, sekaligus menjadi dorongan bagi pengembangan infrastruktur yang mendukung koneksi internet rumah. Nezar menyampaikan target tersebut setelah menghadiri Digital Infrastructure Summit 2026 di Jakarta, Senin (12/10/2026). Peningkatan penetrasi diharapkan berjalan seiring dengan tersedianya layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat diakses dengan biaya yang lebih ringan.
Dalam kesempatan itu, Nezar menyampaikan sasaran layanan internet rumah dengan kecepatan minimal 100 Mbps dan tarif Rp100.000. Kombinasi kecepatan dan harga tersebut ditujukan untuk membuat koneksi rumah yang memadai lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Biaya yang lebih rendah dapat membantu mengurangi hambatan bagi keluarga yang selama ini mempertimbangkan pengeluaran saat memilih layanan internet. Sementara itu, kecepatan minimal 100 Mbps diharapkan mampu menunjang beragam kebutuhan, mulai dari belajar dan bekerja jarak jauh hingga mengakses layanan digital sehari-hari. Perluasan jaringan dengan sasaran tersebut juga berkaitan dengan inklusivitas: kesempatan menggunakan internet tidak semestinya terbatas pada kelompok atau wilayah tertentu. Dengan cakupan lebih luas dan tarif yang terjangkau, pemerintah ingin semakin banyak masyarakat dapat terhubung dan berpartisipasi dalam kegiatan digital.
Nezar menilai biaya internet di Indonesia masih tergolong mahal jika dibandingkan dengan kemampuan ekonomi rumah tangga. Mengacu pada data International Telecommunication Union (ITU), beban pengeluaran untuk layanan internet dapat terasa besar bahkan pada tingkat produk domestik bruto (PDB) per kapita sekitar US$5.000. Dalam gambaran tersebut, satu keluarga bisa mengeluarkan hingga sekitar Rp300 ribu untuk mengakses internet. Angka ini menunjukkan bahwa keterjangkauan layanan bukan hanya ditentukan oleh ketersediaan jaringan, tetapi juga oleh kesesuaian tarif dengan pendapatan masyarakat.
Untuk tingkat pendapatan per kapita tersebut, biaya internet yang dinilai ideal bagi satu keluarga rata-rata seharusnya berada di bawah Rp200 ribu. Dengan demikian, pengeluaran sekitar Rp300 ribu berpotensi melampaui batas yang lebih terjangkau, terutama bagi rumah tangga dengan kebutuhan rutin lain. Selisih ini penting diperhatikan karena koneksi internet kini digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari belajar dan bekerja hingga mengakses layanan publik serta berkomunikasi. Ketika tarif terlalu tinggi, sebagian keluarga dapat membatasi pemakaian atau memilih paket dengan kapasitas yang tidak memadai.
Persoalan biaya tersebut berkaitan erat dengan upaya memperluas jaringan fixed broadband atau internet pita lebar tetap. Perluasan jaringan dapat memperbesar pilihan layanan dan mendukung penyediaan koneksi berkapasitas tinggi dengan tarif yang lebih kompetitif. Infrastruktur yang menjangkau lebih banyak wilayah juga berpotensi mengurangi ketergantungan rumah tangga pada pilihan akses yang lebih mahal atau terbatas. Namun, peningkatan cakupan perlu disertai kebijakan dan penawaran harga yang benar-benar sesuai dengan daya beli masyarakat. Dengan akses fixed broadband yang lebih luas dan terjangkau, pengeluaran keluarga untuk internet diharapkan dapat ditekan, sementara kualitas koneksi tetap mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, ukuran keberhasilan perlu mencakup bukan hanya jumlah jaringan yang dibangun, melainkan juga kemampuan masyarakat untuk berlangganan secara berkelanjutan.
Pemerataan aksesibilitas internet menjadi salah satu fokus yang ditekankan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dalam upaya mendorong layanan internet yang lebih terjangkau dan dapat dijangkau lebih luas, ketersediaan jaringan di berbagai wilayah dipandang sebagai bagian penting dari agenda tersebut. Karena itu, dorongan terhadap konektivitas tidak hanya berkaitan dengan kecepatan layanan, tetapi juga dengan perluasan jangkauan agar masyarakat memiliki kesempatan memperoleh akses yang lebih baik. Arah kebijakan ini disampaikan sebagai langkah untuk mengurangi kesenjangan akses.
Dalam penjelasan Nezar, salah satu upaya yang ditempuh adalah mengaitkan pemanfaatan spektrum dengan perluasan pembangunan jaringan. Pemenang lelang spektrum diwajibkan membangun koneksi, baik jaringan 4G maupun 5G, di berbagai wilayah. Ketentuan tersebut menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai tanggung jawab pihak yang memperoleh spektrum, sekaligus mendorong agar kapasitas jaringan tersedia lebih luas. Dengan demikian, proses lelang tidak hanya berhubungan dengan penggunaan spektrum, melainkan juga dengan komitmen untuk memperluas konektivitas. Ini merupakan langkah yang disebut Nezar dalam mendukung pemerataan akses.
Komdigi juga memberikan kesempatan kepada operator seluler untuk memperluas kapasitas akses mereka. Kesempatan ini melengkapi kewajiban pembangunan jaringan yang dikenakan kepada pemenang lelang spektrum. Dengan ruang untuk menambah kapasitas akses, operator dapat memperluas kemampuan layanan jaringan yang telah mereka sediakan. Dalam kerangka pemerataan, perluasan kapasitas tersebut menjadi bagian dari upaya agar akses internet tidak hanya tersedia, tetapi juga memiliki dukungan kapasitas yang lebih memadai. Nezar menyebut ruang bagi operator seluler ini sebagai salah satu langkah yang didorong pemerintah, dengan tetap menempatkan pemerataan konektivitas sebagai fokus.
Rangkaian langkah yang disampaikan mencakup kewajiban membangun jaringan 4G dan 5G bagi pemenang lelang spektrum serta kesempatan bagi operator seluler untuk memperluas kapasitas akses. Keduanya menunjukkan pendekatan Komdigi dalam mendorong jangkauan dan kemampuan jaringan secara bersamaan. Dalam penyampaiannya, Nezar menekankan langkah-langkah tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas akses internet di berbagai wilayah. Fokusnya adalah membuka dukungan bagi pembangunan konektivitas dan memberi ruang bagi operator untuk meningkatkan kapasitas akses, tanpa mengabaikan sasaran pemerataan yang menjadi perhatian Komdigi.
Penetrasi jaringan 5G di Indonesia saat ini masih berada di kisaran 5 persen, menurut Nezar. Angka tersebut menunjukkan bahwa penggunaan jaringan generasi kelima belum meluas. Pemerintah menginginkan tingkat penggunaan tersebut meningkat, sekaligus konektivitas diperkuat. Dalam pembahasan mengenai internet rumah berkecepatan 100 Mbps dengan tarif Rp100 ribu, kondisi penetrasi ini menjadi konteks bagi dorongan untuk meningkatkan pemanfaatan jaringan serta memperkuat layanan konektivitas. Nezar menyampaikan angka penetrasi itu sebagai gambaran tingkat penggunaan 5G saat ini, sementara peningkatan penggunaan dan penguatan konektivitas merupakan hal yang diinginkan pemerintah.
Penguatan konektivitas, menurut uraian Nezar, menjadi perhatian terutama di daerah berpopulasi padat. Di wilayah seperti itu, biaya untuk mengakses internet masih mahal. Kondisi biaya tersebut menjadi bagian dari persoalan akses yang ingin diperhatikan ketika pemerintah mendorong peningkatan pemanfaatan jaringan dan layanan internet. Karena itu, upaya memperkuat konektivitas tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya penggunaan 5G, tetapi juga dengan perhatian terhadap wilayah yang warganya masih menghadapi biaya akses tinggi. Keterangan tersebut menempatkan daerah berpenduduk padat sebagai salah satu fokus dalam pembahasan akses internet yang lebih terjangkau.
Dorongan untuk meningkatkan penetrasi 5G dan memperkuat konektivitas juga berkaitan dengan tujuan pemerataan akses.
Baca juga: Bantuan Ponsel Gratis Masih Dikaji, Pemerintah Prioritaskan Warga yang Belum Memiliki HP | Industri Baja Nasional Tertekan Impor dan Keterbatasan Gas, IISIA Minta Pemerintah Bertindak | Pemerintah Menargetkan CNG 3 Kilogram Mulai Digunakan Masyarakat pada 2027
