Kabupaten Kotawaringin Barat | Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran menuai kritik setelah menyelipkan gurauan ketika ditanya mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayahnya. Pernyataan tersebut terekam dalam sebuah video yang beredar luas pada Selasa (13/10). Dalam rekaman itu, gubernur menyampaikan penjelasan mengenai penyebab karhutla sekaligus mengajak berbagai pihak untuk menangani persoalan tersebut secara bersama-sama.
Agustian Sabran menyebut sebagian besar karhutla di wilayahnya dipicu oleh ulah manusia. Ia menyatakan, berdasarkan angka yang disampaikannya, hampir 97 persen kebakaran hutan dan lahan terjadi akibat tindakan manusia. Pernyataan itu disampaikan saat ia merespons pertanyaan mengenai upaya pemerintah daerah dalam menghadapi karhutla yang masih menjadi persoalan di Kalimantan Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, gubernur juga mengajak masyarakat dan seluruh pihak terkait untuk membangun kebersamaan dalam penanganan karhutla. Ajakan itu kemudian ditutup dengan permainan kata, “bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi”. Bagian gurauan tersebut menjadi pemicu sorotan dan kritik dari anggota DPR. Potongan video yang memuat pernyataan itu pun beredar luas, sehingga perhatian publik tertuju pada cara gubernur menyampaikan pesan di tengah pembahasan mengenai kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, pernyataan mengenai faktor manusia dan pentingnya kebersamaan menjadi bagian lain dari keterangan yang disampaikan dalam rekaman tersebut.
Anggota Komisi IV DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, Daniel Johan, menilai pemimpin perlu menunjukkan empati ketika masyarakat sedang menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut dia, kabut asap tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, serta kehidupan sehari-hari warga. Dalam kondisi seperti itu, setiap pernyataan pejabat semestinya disampaikan dengan mempertimbangkan perasaan dan beban yang tengah ditanggung masyarakat.
Daniel mengingatkan bahwa pejabat publik tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan yang dapat memicu ketidaksukaan publik, terutama ketika penderitaan akibat kabut asap masih dirasakan di berbagai wilayah. Pernyataan yang bernada gurauan berpotensi dianggap mengabaikan kesulitan warga, meskipun tidak dimaksudkan untuk merendahkan atau menyakiti pihak tertentu. Karena itu, komunikasi dari seorang pemimpin perlu memperlihatkan kepekaan, tanggung jawab, dan kesungguhan dalam merespons keadaan darurat.
Ia tetap menilai candaan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut tidak pantas disampaikan dalam situasi bencana. Bagi Daniel, maksud untuk bercanda tidak dapat dipisahkan dari konteks ketika pernyataan itu disampaikan. Masyarakat sedang menghadapi musibah, sementara sebagian warga harus berhadapan dengan gangguan pernapasan, jarak pandang yang menurun, serta terbatasnya kegiatan akibat kualitas udara yang memburuk. Dalam keadaan demikian, gurauan mudah menimbulkan kesan bahwa penderitaan publik tidak dipahami secara serius.
Daniel berharap para pemimpin mengedepankan empati dalam setiap komunikasi mengenai karhutla. Sikap tersebut, menurut dia, perlu diwujudkan bukan hanya melalui pilihan kata, melainkan juga tindakan nyata untuk membantu mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan. Pemimpin diharapkan hadir memberikan perlindungan, memperkuat penanganan di lapangan, memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, dan menyampaikan informasi secara bertanggung jawab. Dengan demikian, perhatian publik dapat diarahkan pada upaya penanggulangan bencana, bukan pada kontroversi akibat pernyataan yang kurang tepat.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, mengingatkan bahwa setiap komunikasi pejabat publik perlu disampaikan dengan mempertimbangkan empati terhadap masyarakat. Pernyataan atau candaan yang disampaikan di ruang publik tidak dapat dilepaskan dari situasi yang sedang dihadapi warga, terutama ketika bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menimbulkan dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
Menurut Irawan, pejabat daerah perlu memahami kondisi emosional masyarakat sebelum menyampaikan pesan kepada publik. Warga yang terdampak karhutla mungkin harus menghadapi asap, gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, terganggunya aktivitas ekonomi, hingga kekhawatiran terhadap keselamatan keluarga. Dalam keadaan demikian, ucapan yang dianggap ringan oleh pejabat dapat dipersepsikan berbeda oleh masyarakat yang sedang mengalami tekanan dan membutuhkan perhatian pemerintah.
Irawan menilai kepala daerah semestinya hadir dengan membangun optimisme, bukan menambah keresahan. Optimisme tersebut dapat ditunjukkan melalui komunikasi yang meyakinkan warga bahwa pemerintah bekerja secara serius, terkoordinasi, dan terukur untuk menangani kebakaran hingga benar-benar padam. Penjelasan mengenai langkah pemadaman, perlindungan kesehatan, distribusi bantuan, serta perkembangan penanganan juga penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan merasa tidak ditinggalkan.
Dalam pandangan tersebut, komunikasi publik bukan sekadar persoalan memilih kata, melainkan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan. Kepala daerah perlu menunjukkan kepekaan, ketenangan, dan keberpihakan kepada warga yang terdampak. Sikap itu dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus membantu menjaga suasana tetap kondusif selama penanganan bencana berlangsung.
Irawan berharap polemik yang muncul akibat candaan Gubernur Kalimantan Tengah dapat menjadi pelajaran bagi kepala daerah lain. Setiap pejabat perlu lebih cermat membaca konteks, memahami perasaan warga, dan memastikan pesan yang disampaikan benar-benar memberi penguatan. Dengan komunikasi yang empatik dan berorientasi pada solusi, pemerintah dapat membangun optimisme bahwa karhutla mampu ditangani secara maksimal.
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, dilaporkan semakin tebal. Kondisi tersebut membuat langit tampak menguning dan memperlihatkan bahwa asap masih menyelimuti wilayah itu. Perubahan jarak pandang akibat kabut asap menjadi perhatian karena berlangsung ketika aktivitas masyarakat tetap berjalan di tengah kondisi udara yang memburuk.
Warga di Kabupaten Kotawaringin Barat mulai menyampaikan keluhan terkait gangguan pernapasan dan iritasi mata. Keluhan tersebut muncul seiring dengan semakin pekatnya kabut asap yang berasal dari karhutla. Asap yang menebal membuat kondisi di lapangan semakin terasa berat, terutama bagi warga yang mengalami gangguan pada saluran pernapasan dan mata.
Pemantauan BMKG Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa konsentrasi partikel halus PM2.5 berada pada kategori kualitas udara sangat berbahaya. Hasil pemantauan itu menggambarkan tingginya kandungan partikel di udara yang berkaitan dengan kondisi kabut asap. Data tersebut juga menjadi dasar untuk melihat tingkat pencemaran udara yang terjadi di tengah karhutla.
Petugas BMKG Kotawaringin Barat, Afif Rowina Khairim, mengatakan pada Selasa (13/10) bahwa data PM2.5 sejalan dengan kondisi asap karhutla yang semakin tebal. Keterangan tersebut menegaskan adanya kesesuaian hasil pemantauan kualitas udara dan keadaan yang terlihat di lapangan. Langit yang tampak menguning serta keluhan gangguan pernapasan dan iritasi mata warga menjadi gambaran dari kondisi asap yang semakin pekat di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Baca juga: Karhutla 2021–2026: Tujuh Provinsi Jadi Prioritas, Kalteng dan Sumsel Terbakar 343,55 Hektare | Pemadaman Karhutla Kalsel dan Kalteng Ditargetkan Tuntas dalam Beberapa Pekan | Pembayaran Tambahan Gianni Infantino dari Piala Dunia 2026 Picu Sorotan Transparansi FIFA
