Jakarta | Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menilai polemik mengenai ijazah dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak berdiri sebagai persoalan administratif semata. Ia memandang isu yang menyasar keduanya sebagai bagian dari gerakan politik yang bertujuan menyudutkan keluarganya. Pernyataan tersebut menempatkan tudingan terhadap Jokowi dan Gibran dalam satu konteks, yakni tekanan publik yang menurutnya memiliki arah politik. Namun, penilaian itu merupakan pandangan Jokowi terhadap polemik yang berkembang, bukan bukti bahwa tudingan mengenai dokumen pendidikan keduanya telah terbukti benar ataupun salah. Persoalan tersebut tetap perlu dipahami berdasarkan informasi yang tersedia, tanpa menarik kesimpulan di luar keterangan yang disampaikan.
Isu mengenai ijazah Jokowi sebelumnya telah menjadi polemik dan memuat tudingan bahwa ijazahnya palsu. Persoalan itu belum tuntas, sehingga terus menjadi bahan perbincangan dan sorotan. Dalam menghadapi isu tersebut, Jokowi kini mengaitkannya dengan tudingan serupa yang belakangan muncul terhadap Gibran. Hubungan yang ia sampaikan bukan dengan menyatakan adanya pembuktian atas tudingan, melainkan dengan menilai bahwa kedua isu sama-sama diarahkan kepada anggota keluarganya. Dengan demikian, pernyataan Jokowi mencerminkan cara ia membaca rangkaian polemik yang muncul, sementara status tudingan yang beredar tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan penilaian politik tersebut.
Gibran, yang menjabat sebagai Wakil Presiden, belakangan diterpa persoalan serupa terkait ijazah SMA. Kemunculan isu itu memperluas perhatian dari polemik yang sebelumnya berpusat pada Jokowi, sekaligus membuat keduanya dibicarakan dalam isu pendidikan yang sama. Jokowi menilai situasi tersebut sebagai upaya politik untuk menyudutkan keluarganya. Meski demikian, informasi yang menjadi dasar bagian ini terbatas pada penilaian Jokowi dan adanya tudingan terkait ijazah SMA Gibran; tidak ada dasar untuk menyatakan tudingan itu telah terbukti. Karena itu, penting membedakan pandangan Jokowi mengenai motif di balik polemik dan fakta mengenai keaslian dokumen pendidikan, yang tidak ditetapkan melalui pernyataan tersebut.
Dalam keterangannya di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (16/10), Joko Widodo menilai polemik mengenai ijazah dirinya dan Gibran Rakabuming Raka telah berkembang melampaui pertanyaan administratif. Ia menyebut isu tersebut sebagai bagian dari “operasi politik” yang, menurut pandangannya, sengaja dimunculkan untuk memengaruhi persepsi publik. Jokowi mengatakan ada pihak yang memanfaatkan persoalan itu sehingga pembahasannya semakin ramai dan melebar ke ruang politik.
Ia juga menggunakan istilah “penumpang gelap” untuk menggambarkan pihak-pihak yang, menurutnya, menunggangi isu ijazah. Istilah itu merujuk pada mereka yang dianggap ikut mengambil keuntungan dari polemik, meskipun bukan semata-mata pihak yang mengajukan pertanyaan mengenai keaslian dokumen. Dengan menyampaikan penilaian tersebut, Jokowi mengisyaratkan bahwa keramaian isu tidak hanya berlangsung secara spontan, melainkan turut didorong oleh kepentingan tertentu. Namun, pernyataan itu merupakan pandangan Jokowi dalam menanggapi polemik yang berkembang.
Ketika ditanya mengenai tanggapannya terhadap isu tersebut, Jokowi menyatakan dirinya biasa saja. Ia mengatakan polemik itu tidak membuatnya merasa terganggu, meski menilai isu ijazah sengaja diangkat untuk menurunkan reputasi politik seseorang. Menurut Jokowi, persoalan dokumen pendidikan dapat dipakai sebagai alat untuk membangun keraguan di tengah masyarakat dan mengalihkan perhatian ke perdebatan yang berulang. Ia tidak merinci siapa pihak yang dimaksud sebagai penggerak operasi politik tersebut dalam keterangannya itu.
Jokowi juga ditanya apakah serangan melalui isu ijazah tersebut diarahkan kepadanya atau kepada Gibran. Ia menjawab bahwa sasaran serangan itu mungkin keduanya. Jawaban tersebut menunjukkan bahwa ia melihat polemik ini berpotensi menyentuh lebih dari satu figur dalam keluarganya sekaligus. Meski demikian, Jokowi menyampaikan tanggapannya dengan menyebut dirinya tetap biasa saja menghadapi pembahasan tersebut. Pernyataan mengenai operasi politik dan penumpang gelap itu menjadi bagian dari cara Jokowi menjelaskan mengapa isu ijazah dirinya dan Gibran kembali menjadi perhatian publik, sekaligus memperlihatkan bagaimana ia menafsirkan motif di balik polemik yang sedang berlangsung.
Dalam menanggapi sikap sejumlah partai politik, Jokowi menempatkan keputusan mengenai pencalonan Gibran pada ranah masing-masing organisasi. Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golkar diketahui telah menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk melanjutkan kepemimpinan selama dua periode. Namun, berdasarkan keterangan yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini, ketiganya belum secara tegas menyampaikan dukungan agar Gibran Rakabuming Raka kembali mendampingi Prabowo sebagai wakil presiden pada Pemilu 2029. Perbedaan dukungan kepada calon presiden dan sikap terhadap calon wakil presiden menjadi penting dicatat. Dukungan untuk Prabowo tidak serta-merta berarti persetujuan atas komposisi pasangan yang sama pada kontestasi berikutnya. Setiap partai masih dapat mempertimbangkan dinamika politik, proses internal, serta pilihan calon yang dinilai sesuai dengan kepentingannya.
Jokowi menilai pilihan untuk menentukan dukungan politik merupakan hak konstitusional setiap partai. Karena itu, PAN, PKB, dan Golkar memiliki kewenangan untuk merumuskan sikapnya sendiri, termasuk mengenai kemungkinan pencalonan Gibran pada pemilihan mendatang. Keputusan tersebut, menurut pandangan Jokowi, tidak semestinya ditentukan oleh pihak di luar organisasi. Partai dapat membahasnya melalui mekanisme masing-masing, dengan mempertimbangkan aspirasi kader, hasil komunikasi politik, dan perkembangan situasi menjelang pemilu. Sikap yang belum dinyatakan secara terbuka juga tidak otomatis menunjukkan penolakan. Hal itu dapat mencerminkan bahwa pembahasan masih berjalan atau keputusan belum menjadi prioritas untuk diumumkan. Dengan demikian, posisi ketiga partai perlu dibaca sesuai pernyataan resmi yang tersedia, bukan diasumsikan telah mendukung maupun menolak Gibran.
Dalam konteks tersebut, Jokowi menyatakan tidak ingin mencampuri urusan internal partai. Ia memandang bahwa penentuan calon wakil presiden merupakan bagian dari proses politik yang harus dijalankan oleh partai dan koalisi secara mandiri. Sikap itu juga sejalan dengan penegasannya bahwa setiap organisasi berhak menetapkan pilihan tanpa tekanan darinya. Pernyataan Jokowi tidak mengubah fakta bahwa dukungan kepada Prabowo untuk dua periode telah disampaikan, sementara dukungan khusus bagi Gibran belum tegas. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada keputusan partai, komunikasi antarkekuatan politik, dan tahapan pencalonan yang berlaku. Sampai ada pernyataan yang lebih jelas, sikap PAN, PKB, dan Golkar mengenai Gibran pada 2029 tetap perlu dipahami sebagai belum final, bukan sebagai dukungan yang sudah dipastikan oleh Jokowi.
Selain menanggapi isu mengenai ijazah, Jokowi juga mendapat pertanyaan tentang arah dukungannya dalam Pemilu 2029. Pertanyaan tersebut menyinggung posisi yang mungkin akan diambilnya menjelang kontestasi politik mendatang. Namun, informasi yang tersedia tidak memuat jawaban lengkap Jokowi mengenai siapa atau pihak mana yang akan didukungnya. Karena itu, belum ada dasar untuk menyatakan bahwa ia telah menentukan pilihan, menyampaikan dukungan kepada calon tertentu, atau mengambil sikap resmi terhadap peserta Pemilu 2029.
Hal yang dapat dicatat adalah adanya perbedaan pernyataan Jokowi pada September 2025 dan pernyataannya sekarang terkait arah dukungan tersebut. Meski demikian, rincian isi pernyataan pada September 2025 tidak tersedia dalam bahan yang menjadi dasar pemberitaan ini. Begitu pula, keterangan mengenai jawaban terbarunya tidak cukup lengkap untuk menjelaskan secara pasti apa yang berubah atau bagaimana sikapnya saat ini. Perbedaan itu hanya dapat disebut sebagai perbedaan pernyataan, tanpa menambahkan penafsiran mengenai alasan maupun dampaknya.
Dengan demikian, pertanyaan tentang dukungan Jokowi pada Pemilu 2029 masih perlu dipahami secara terbatas berdasarkan informasi yang ada. Tidak tepat menyimpulkan nama calon yang akan didukungnya ataupun mengaitkan perubahan pernyataan tersebut dengan keputusan politik tertentu tanpa keterangan yang memadai.
Baca juga: PDIP Membantah Klaim Jokowi soal Operasi Politik di Isu Ijazah Gibran | Paus Leo XIV Pulang Usai Operasi, Pemulihan Berlanjut di Vatikan | Operasi Antinarkoba Kembali Sasar Kawasan Jalan Kunti Surabaya
