Jakarta | Operasi gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri digelar pada Sabtu malam, 17 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menyasar empat tempat hiburan malam yang berada di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Dalam operasi itu, petugas melakukan pemeriksaan urine terhadap pengunjung untuk mengetahui indikasi penggunaan narkotika.
Secara keseluruhan, 328 pengunjung menjalani tes urine di lokasi yang menjadi sasaran pemeriksaan. Dari jumlah tersebut, hasil tes menunjukkan 13 orang positif atau terindikasi menggunakan zat yang diperiksa. Temuan itu mencakup tiga jenis zat, dengan etomidate menjadi zat yang paling banyak terdeteksi di hasil positif yang diumumkan.
Rinciannya, delapan orang terindikasi menggunakan etomidate. Empat orang lainnya memperoleh hasil positif methamphetamine, sedangkan satu orang dinyatakan positif THC. Dengan demikian, seluruh 13 hasil positif tersebut terbagi menjadi delapan kasus terkait etomidate, empat terkait methamphetamine, dan satu terkait THC. Angka-angka itu merupakan hasil pemeriksaan urine dalam operasi gabungan pada malam tersebut.
Pengujian terhadap ratusan pengunjung ini memberikan gambaran hasil pemeriksaan di empat tempat hiburan malam yang didatangi tim, bukan ukuran prevalensi penggunaan narkotika di seluruh Jakarta. Hasil tes positif juga perlu dibedakan dari kesimpulan hukum mengenai seseorang. Penanganan lebih lanjut terhadap individu yang hasil urinenya positif bergantung pada proses dan ketentuan yang berlaku, sementara rincian tindak lanjut tidak dijabarkan dalam informasi yang tersedia.
Operasi tersebut memperlihatkan koordinasi BNN dan Bareskrim Polri dalam pemeriksaan di lokasi hiburan malam. Data yang disampaikan mencatat jumlah pengunjung yang dites serta hasil berdasarkan jenis zat yang terdeteksi. Dari 328 orang yang diperiksa, 13 memperoleh hasil positif, sementara 315 lainnya tidak termasuk dalam kelompok positif yang dilaporkan. Rincian ini merangkum temuan tes urine dalam kegiatan pada 17 Oktober 2026.
Operasi gabungan di sejumlah ruang publik Jakarta dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan narkotika. Pemeriksaan di lokasi-lokasi tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi kemungkinan penggunaan zat terlarang sekaligus menjaga agar ruang publik tidak dimanfaatkan untuk kegiatan yang membahayakan masyarakat. Dalam pelaksanaan razia, petugas memberikan perhatian pada berbagai bentuk penyalahgunaan, termasuk penggunaan zat yang dapat disamarkan melalui perangkat yang kerap digunakan sehari-hari.
Salah satu zat yang menjadi perhatian adalah etomidate, yang disebut marak disalahgunakan melalui rokok elektrik atau vape. Cara penggunaan tersebut menjadi perhatian karena vape dapat membuat penyalahgunaan zat tidak selalu mudah dikenali oleh orang di sekitar. Pengawasan diperlukan untuk membantu mendeteksi potensi penggunaan etomidate di ruang publik dan menindaklanjuti temuan sesuai prosedur. Informasi mengenai modus melalui vape juga penting disampaikan agar masyarakat memahami bahwa perangkat tersebut dapat disalahgunakan, meskipun tidak setiap penggunaan vape berkaitan dengan narkotika.
Etomidate memiliki risiko bagi kesehatan apabila disalahgunakan. Karena itu, kewaspadaan terhadap peredaran dan penggunaan zat ini perlu menjadi bagian dari upaya pencegahan. Razia di ruang publik tidak hanya berfungsi menemukan dugaan penyalahgunaan, tetapi juga mendukung perlindungan masyarakat melalui pengawasan. Namun, penjelasan mengenai risiko harus tetap merujuk pada keterangan yang tersedia dan tidak dilebih-lebihkan dengan rincian medis yang belum disampaikan oleh sumber. Masyarakat dapat membantu dengan melaporkan indikasi penyalahgunaan kepada pihak berwenang, tanpa mengambil tindakan sendiri atau menyimpulkan seseorang bersalah hanya berdasarkan penggunaan perangkat vape. Temuan dalam operasi tetap perlu diproses melalui pemeriksaan dan prosedur yang berlaku. Dengan pengawasan yang terarah, perhatian terhadap etomidate dan modus penggunaannya dapat mendukung upaya menekan penyalahgunaan narkotika di tempat umum, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kesehatan yang terkait dengan penggunaan zat tersebut.
Seluruh 13 orang yang terjaring dalam razia gabungan di Jakarta langsung menjalani asesmen oleh Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN). Pemeriksaan ini menjadi tahap awal untuk memahami kondisi setiap orang dan menentukan layanan yang paling sesuai, bukan menyamaratakan kebutuhan penanganan. Dengan melihat hasil asesmen, petugas dapat menetapkan apakah seseorang cukup memperoleh intervensi singkat, memerlukan rehabilitasi rawat jalan, atau perlu diperiksa lebih lanjut sebelum keputusan layanan dibuat. Pendekatan tersebut menempatkan kondisi individu sebagai pertimbangan utama dalam tindak lanjut kasus, sekaligus memberi arah yang lebih jelas bagi proses pemulihan mereka.
Pelaksana Tugas Deputi Pemberantasan BNN RI, Brigjen Pol. Adri Irniadi, menyampaikan bahwa hasil asesmen menempatkan seluruh orang yang diperiksa dalam kategori penggunaan ringan. Meski berada dalam kategori yang sama, rekomendasi penanganannya tidak sepenuhnya seragam. Perbedaan rekomendasi menunjukkan bahwa asesmen digunakan untuk menilai kebutuhan masing-masing orang secara lebih spesifik. Karena itu, hasil pemeriksaan menjadi dasar dalam memilih bentuk layanan yang tepat, dengan tetap memperhatikan kondisi setiap individu. BNN membagi tindak lanjut ke dalam beberapa bentuk layanan sesuai hasil penilaian, agar dukungan yang diberikan memiliki sasaran dan tingkat intensitas yang relevan.
Dari total 13 orang tersebut, lima orang direkomendasikan mengikuti intervensi singkat. Tujuh orang lainnya diarahkan menjalani rehabilitasi rawat jalan, sedangkan satu orang memerlukan asesmen lanjutan. Pembagian ini mencakup seluruh orang yang terjaring dan sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan, tanpa ada jumlah yang tersisa di luar kategori tersebut. Intervensi singkat, rawat jalan, dan pemeriksaan lanjutan merupakan tindak lanjut yang berbeda, sehingga rekomendasi bagi setiap orang ditetapkan berdasarkan hasil asesmen. Langkah ini memastikan bahwa penanganan tidak hanya berfokus pada temuan saat razia, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dukungan berikutnya. Rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan layanan rehabilitasi sesuai kondisi masing-masing, sementara asesmen tambahan bagi satu orang akan membantu menentukan tindak lanjut yang diperlukan secara lebih tepat.
Pelaksana Tugas Deputi Rehabilitasi BNN RI, dr. Amrita Devi, menegaskan bahwa penanganan terhadap orang yang terindikasi menggunakan narkotika perlu berpijak pada hasil asesmen. Asesmen menjadi dasar untuk memahami kondisi, kebutuhan, serta tingkat risiko setiap individu, sehingga langkah berikutnya tidak diberikan secara seragam. Dengan mengenali kebutuhan secara lebih menyeluruh, petugas dapat menentukan bentuk intervensi yang relevan dan mempertimbangkan apakah seseorang memerlukan layanan rehabilitasi. Pendekatan ini menempatkan penilaian profesional sebagai bagian penting dari proses penanganan, bukan sekadar tindak lanjut administratif setelah razia.
Menurut Amrita, intervensi yang sesuai kebutuhan diharapkan dapat mencegah risiko penggunaan narkotika berlanjut sekaligus mendukung proses pemulihan. Penanganan yang tepat juga membantu mengarahkan individu pada layanan yang dibutuhkan berdasarkan hasil asesmen, sehingga rehabilitasi dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Upaya tersebut berjalan berdampingan dengan penegakan hukum, terutama ketika operasi menemukan dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkotika. Dengan demikian, hasil razia dapat menjadi pintu masuk untuk menentukan tindak lanjut secara proporsional, termasuk mempertimbangkan dukungan pemulihan bagi mereka yang membutuhkan. Tujuannya bukan hanya merespons temuan di lapangan, tetapi juga mengurangi risiko berulang melalui bantuan yang sesuai.
Operasi gabungan BNN dan kepolisian di Jakarta bukan kegiatan pertama dalam rangkaian upaya tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, BNN provinsi juga menggelar razia bersama Polda di sejumlah kawasan yang dinilai rawan narkoba di berbagai wilayah Indonesia. Pola kerja bersama ini mempertemukan upaya pemeriksaan dan penindakan dengan kemungkinan tindak lanjut berdasarkan asesmen. Sinergi antarlembaga diharapkan memperkuat penindakan terhadap persoalan narkotika sekaligus mendukung penyelamatan dan pemulihan individu yang terdampak. Harapan tersebut menekankan pentingnya koordinasi yang berkelanjutan, tanpa mengabaikan kebutuhan penanganan yang berbeda-beda.
Baca juga: Sembilan Orang Positif Narkotika dalam Razia Gabungan di Kelab Malam Jakarta | Razia Gabungan di Saritem Temukan Tiga Orang Positif Sabu | Rakorda LDII Jakarta Utara: Satukan Persepsi, Selaraskan Aksi, Perkuat Kontribusi Menuju 5 Abad Jakarta
