Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari pembahasan pemerintah mengenai perkembangan ekonomi nasional, terutama ketika kondisi dalam negeri turut dipengaruhi perubahan dan ketidakpastian di perekonomian global. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai situasi terbaru serta dapat menyelaraskan langkah kebijakan.
Dinamika global dapat memengaruhi berbagai aspek ekonomi, termasuk pergerakan nilai tukar, arus perdagangan, dan biaya barang yang dibutuhkan masyarakat. Dalam konteks itu, stabilitas rupiah menjadi salah satu perhatian penting. Perubahan nilai tukar berpotensi berdampak pada biaya impor dan pembentukan harga sejumlah produk, meskipun pengaruhnya dapat berbeda menurut jenis barang dan kondisi pasar. Karena itu, pemantauan terhadap indikator ekonomi dan koordinasi kebijakan menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Selain nilai tukar, pengendalian inflasi pangan turut menjadi pokok perhatian dalam rapat. Harga pangan berhubungan langsung dengan daya beli rumah tangga, sehingga perubahan harga bahan pokok dapat dirasakan masyarakat dalam waktu relatif cepat. Pemerintah perlu memperhatikan perkembangan pasokan, distribusi, dan harga di berbagai daerah untuk mengidentifikasi potensi tekanan. Pemantauan yang terkoordinasi membantu merumuskan respons sesuai kondisi di lapangan, sekaligus menjaga agar ketersediaan pangan tetap terpelihara.
Pembahasan di Istana menempatkan stabilitas ekonomi dan perlindungan daya beli sebagai bagian dari agenda yang saling berkaitan. Rupiah yang terjaga dan inflasi pangan yang terkendali dapat mendukung kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Rapat tersebut juga mencerminkan pentingnya kerja bersama antarlembaga dalam merespons perkembangan ekonomi yang berubah. Dengan mengikuti situasi domestik dan global secara berkala, pemerintah dapat menilai kebutuhan penyesuaian kebijakan serta menentukan prioritas penanganan berdasarkan perkembangan terbaru.
Dalam laporan yang disampaikan pada rapat di Istana, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan bahwa stabilitas harga dan nilai tukar rupiah masih menjadi fokus utama kebijakan bank sentral. Penjelasan tersebut menempatkan perkembangan harga pangan dan pergerakan rupiah sebagai perhatian penting dalam pembahasan. Kedua hal itu disebut beriringan, tanpa mengubah pokok keterangan bahwa stabilitas tetap menjadi sasaran utama yang dicermati BI.
Destry menyampaikan poin tersebut sebagai bagian dari laporan kepada peserta rapat. Dengan demikian, keterangan yang disampaikan berfokus pada prioritas kebijakan, bukan pada uraian mengenai tindakan tertentu. Stabilitas harga menunjukkan perhatian BI terhadap perkembangan harga, termasuk harga pangan yang menjadi salah satu topik dalam pembahasan. Sementara itu, nilai tukar rupiah tetap dipantau sebagai bagian dari perhatian bank sentral terhadap kondisi ekonomi. Keduanya disebut sebagai fokus, tanpa penjelasan tambahan mengenai bentuk kebijakan atau langkah operasional yang ditempuh.
Pernyataan itu juga memperjelas bahwa harga pangan dan rupiah tetap relevan dalam agenda pembahasan di Istana. Namun, laporan Destry sebagaimana dirangkum di sini tidak memerinci arah perubahan harga, tingkat pergerakan kurs, ataupun tindakan yang akan dilakukan BI. Karena itu, pokok informasi yang dapat disampaikan adalah penegasan atas fokus kebijakan tersebut. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bentuk intervensi tertentu dari keterangan yang tersedia.
Dengan menekankan stabilitas harga dan rupiah, Destry menggambarkan dua perhatian utama yang tetap berada dalam cakupan kebijakan bank sentral. Penyampaian itu menjadi bagian dari laporan dalam rapat, sekaligus menghubungkan isu harga pangan dengan perhatian terhadap nilai tukar. Keterangan tersebut perlu dipahami sesuai batas informasi yang disampaikan: BI masih menaruh perhatian pada stabilitas kedua aspek itu. Rincian mengenai langkah lanjutan atau instrumen kebijakan tidak termasuk dalam penjelasan yang tersedia, sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari laporan tersebut.
Data inflasi September 2026 yang disampaikan Destry menunjukkan perbedaan perkembangan inflasi inti dan inflasi pangan bergejolak. Inflasi inti tercatat sebesar 2,8 persen, sedangkan inflasi pangan bergejolak atau volatile food mencapai 5 persen. Angka tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai perkembangan harga dan kondisi ekonomi, karena kedua kelompok inflasi itu memperlihatkan tekanan yang tidak sama.
Destry menilai inflasi inti masih cukup terkendali. Penilaian ini menunjukkan bahwa perkembangan pada kelompok inti belum dipandang sebagai sumber kekhawatiran utama dalam paparan tersebut. Meski demikian, capaian itu tetap perlu dicermati bersama indikator harga lainnya agar gambaran inflasi dapat dinilai secara utuh. Angka 2,8 persen memberi konteks tentang kondisi inflasi inti pada September, tanpa menghapus pentingnya perhatian terhadap pergerakan kelompok harga yang lain.
Perhatian lebih besar, menurut penilaian Destry, perlu diberikan kepada inflasi pangan bergejolak yang berada di angka 5 persen. Dibandingkan inflasi inti, tingkat tersebut membuat kelompok pangan menjadi hal yang patut diawasi dalam pembahasan inflasi. Penyebutan angka ini tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab pergerakan harga, tetapi menegaskan bahwa pangan bergejolak memiliki posisi penting dalam pemantauan perkembangan harga pada periode tersebut.
Perbedaan kedua angka itu membantu menjelaskan fokus yang disampaikan Destry: inflasi inti dinilai masih cukup terkendali, sementara inflasi pangan bergejolak memerlukan perhatian. Karena itu, perkembangan kedua komponen perlu dibaca secara berdampingan, bukan hanya dengan melihat angka inflasi secara keseluruhan. Pemantauan atas inflasi pangan juga penting untuk memahami bagaimana perubahan harga pada kelompok tersebut tercermin dalam data berikutnya. Dengan demikian, data September memberikan gambaran yang jelas mengenai komponen mana yang dinilai relatif terkendali dan komponen mana yang menjadi perhatian. Paparan tersebut tetap terbatas pada angka dan penilaian yang disampaikan, tanpa menyimpulkan faktor penyebab kenaikan inflasi pangan atau membuat perkiraan di luar data yang tersedia. Angka 5 persen menjadi penanda utama dalam perhatian terhadap pangan, sedangkan 2,8 persen menunjukkan keadaan inflasi inti yang dinilai masih cukup terkendali.
Pengendalian harga pangan memerlukan koordinasi yang konsisten antarlembaga pemerintah, terutama ketika perubahan pasokan dan distribusi dapat memengaruhi inflasi dalam waktu singkat. Karena itu, pembahasan mengenai rupiah dan harga pangan di Istana juga menyoroti pentingnya menyelaraskan kebijakan, data, serta langkah tindak lanjut pemerintah dan Bank Indonesia. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada pemantauan harga, tetapi juga pada penyebab kenaikan, seperti produksi, kelancaran distribusi, dan ketersediaan komoditas di berbagai daerah.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa koordinasi dengan Kementerian Pertanian menjadi bagian dari upaya menjaga inflasi pangan bergejolak atau volatile food. Komunikasi antarlembaga diperlukan agar perkembangan produksi dan pasokan dapat dibaca bersama, lalu direspons melalui kebijakan yang sesuai. Dengan informasi yang lebih terhubung, pemerintah dapat mengidentifikasi tekanan pada komoditas tertentu dan mempertimbangkan langkah untuk memperkuat pasokan maupun memperlancar penyalurannya. Kerja bersama ini juga penting agar respons di tingkat pusat dapat diselaraskan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus atau minus 1 persen. Sasaran tersebut menjadi acuan dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan, bukan pernyataan bahwa tingkat inflasi saat ini telah berada di dalam rentang yang dituju. Oleh sebab itu, pengendalian volatile food tetap membutuhkan perhatian, evaluasi berkala, dan koordinasi yang berkelanjutan. Pemerintah dapat menyesuaikan langkah dengan dinamika pangan, sementara komunikasi yang terbuka membantu setiap pihak memahami risiko serta pembagian peran. Koordinasi yang kuat diharapkan mendukung stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk memastikan ketersediaan pangan bagi konsumen maupun keberlangsungan kegiatan para produsen.
Baca juga: Prabowo Jadwalkan Pembahasan Lanjutan Penanganan Karhutla di Istana | Cabai Rawit Merah Sentuh Rp100.800 per Kilogram dalam Catatan Harga Pangan Nasional
