Jakarta | Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan laporan kepada Presiden dalam rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama pejabat ekonomi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menilai kondisi ekonomi makro dan transaksi Indonesia tetap resilien di tengah situasi global yang tidak stabil. Penilaian itu menjadi gambaran mengenai keadaan ekonomi dan aktivitas transaksi nasional sebagaimana dibahas dalam koordinasi para pejabat. Pemerintah juga menegaskan bahwa perhatian terhadap stabilitas perlu berjalan seiring dengan upaya mendorong pertumbuhan. Dengan demikian, kedua sasaran tersebut menjadi fokus yang disampaikan Suahasil dalam laporan kepada Presiden, bukan hanya respons terhadap perkembangan global yang berubah-ubah.
Penilaian mengenai ketahanan ekonomi dan transaksi menjadi bagian penting dalam pembahasan KSSK. Situasi global yang tidak stabil disebut sebagai konteks bagi kondisi yang sedang dihadapi, sementara ekonomi makro dan transaksi Indonesia dinilai masih mampu menunjukkan daya tahan. Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan pemerintah pada saat rapat berlangsung. Laporan Suahasil memberikan informasi kepada Presiden mengenai kondisi itu, sekaligus menempatkan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian sebagai perhatian bersama para pejabat yang hadir. Dalam penyampaian tersebut, tidak dirinci indikator tertentu atau faktor khusus yang menjelaskan penilaian resilien. Karena itu, inti laporan terletak pada kesimpulan umum pemerintah bahwa keadaan ekonomi makro dan transaksi tetap tangguh, meskipun lingkungan global belum stabil.
Suahasil menyampaikan tujuan pemerintah untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan. Dua tujuan tersebut menjadi arah kebijakan yang disebutkan dalam rapat koordinasi, dengan stabilitas dipertahankan dan pertumbuhan tetap didorong. Penekanan pada keduanya menunjukkan bahwa pemerintah memandang pengelolaan kondisi ekonomi memerlukan perhatian terhadap kestabilan sekaligus perkembangan kegiatan ekonomi. Rapat bersama Presiden, KSSK, dan pejabat ekonomi menjadi forum untuk menyampaikan penilaian serta membahas fokus tersebut. Bagi publik dan pelaku usaha, pesan utama dari laporan ini adalah bahwa pemerintah menilai ekonomi dan transaksi Indonesia masih resilien, dan tetap menempatkan upaya menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan sebagai sasaran. Penilaian itu disampaikan di tengah ketidakstabilan global, tanpa menyebutkan penyebab khusus ketahanan yang dilaporkan.
Pada sisa tahun berjalan, pemerintah berupaya mendorong belanja negara agar pertumbuhannya lebih tinggi dan penyalurannya tepat sasaran. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga momentum ekonomi, ketika konsumsi masyarakat dan aktivitas usaha perlu terus ditopang. Pelaksanaan belanja akan diarahkan pada program dan kegiatan yang dapat berjalan efektif, dengan perhatian pada ketepatan waktu serta penerima manfaat. Dengan demikian, belanja pemerintah tidak hanya tercermin dalam realisasi anggaran, tetapi juga tersalurkan kepada masyarakat dan sektor yang membutuhkan dukungan. Pemerintah menekankan pentingnya koordinasi agar rencana tersebut terlaksana dengan baik hingga akhir tahun.
Belanja negara diharapkan menggerakkan kegiatan ekonomi sekaligus mendukung konsumsi masyarakat. Penyaluran melalui layanan publik dan perlindungan sosial merupakan bagian dari upaya tersebut, bersama bantuan pangan yang telah bergulir pada kuartal IV. Berbagai bentuk dukungan ini diharapkan menjangkau masyarakat sesuai sasaran dan membantu menjaga daya beli. Dorongan belanja pada sisa tahun berjalan juga dimaksudkan agar kegiatan yang direncanakan dapat memberi manfaat secara lebih merata. Karena itu, percepatan realisasi perlu berjalan seiring dengan pengawasan penyaluran, sehingga anggaran dapat digunakan sesuai tujuan. Pemerintah berupaya menjaga agar pelaksanaan program tetap terarah, sementara masyarakat memperoleh manfaat dari layanan dan bantuan yang disalurkan.
Di sisi lain, pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit APBN di sekitar 2,85% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut menjadi outlook sekaligus bagian dari agenda kerja hingga akhir tahun, seiring dengan rencana mendorong belanja yang lebih tinggi dan tepat sasaran. Pengelolaan belanja dan defisit akan terus diperhatikan agar upaya mendukung aktivitas ekonomi berjalan dalam kerangka fiskal yang dijaga. Komitmen ini menunjukkan bahwa penyaluran dukungan kepada masyarakat dan pemeliharaan stabilitas anggaran menjadi perhatian bersama. Hingga penutupan tahun, pemerintah akan melanjutkan upaya merealisasikan belanja negara serta menjaga outlook defisit APBN pada kisaran yang telah disampaikan.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menilai kondisi perekonomian Indonesia masih stabil. Salah satu indikator yang mencerminkan keadaan tersebut adalah inflasi inti yang tercatat sebesar 2,8 persen pada September. Inflasi inti menggambarkan tekanan harga yang lebih mendasar, sehingga pergerakannya dapat memberi gambaran mengenai kestabilan permintaan dan harga secara umum. Angka ini menjadi bagian dari penilaian BI bahwa daya tahan ekonomi tetap terjaga di tengah dinamika yang berlangsung.
Namun, tekanan harga pangan perlu dicermati secara terpisah. Inflasi pangan atau volatile food telah mencapai 5 persen, lebih tinggi daripada inflasi inti, dan dinilai memerlukan perhatian khusus. Kenaikan harga bahan pangan dapat langsung terasa pada pengeluaran rumah tangga, terutama bagi kelompok yang porsi belanja pangannya besar. Jika tekanan berlanjut, kondisi tersebut berpotensi menggerus daya beli masyarakat. Karena itu, pemantauan terhadap pasokan dan perkembangan harga komoditas pangan menjadi penting untuk mencegah kenaikan semakin meluas.
Destry menyampaikan bahwa BI berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menangani inflasi pangan. Koordinasi antarlembaga ini diarahkan untuk mendukung langkah pengendalian harga, termasuk dengan memperhatikan kondisi pasokan. Di sisi lain, BI juga menjaga stabilitas rupiah saat pasar keuangan mengalami gejolak selama dua hari terakhir. Upaya yang dilakukan mencakup intervensi di pasar spot, transaksi non-deliverable forward (NDF), serta domestic non-deliverable forward (DNDF). BI turut memberikan insentif biaya lindung nilai atau hedging guna mendukung pengelolaan risiko nilai tukar. Langkah-langkah tersebut mencerminkan penggunaan instrumen yang beragam untuk meredam tekanan pasar, menjaga pergerakan rupiah tetap terkendali, dan mempertahankan kepercayaan pelaku pasar. Dengan demikian, perhatian terhadap inflasi pangan berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa reformasi pasar modal Indonesia akan terus dilanjutkan. Arah pembenahan tersebut mencakup peningkatan transparansi dan likuiditas, agar mekanisme perdagangan serta informasi yang tersedia bagi pelaku pasar semakin mendukung pengambilan keputusan yang wajar. Pernyataan ini menempatkan reformasi sebagai proses berkelanjutan, bukan perubahan yang dapat dinilai selesai dalam waktu singkat. OJK memandang upaya menjaga kualitas pasar perlu berjalan seiring dengan penguatan pengawasan dan penerapan aturan secara konsisten.
Dalam agenda tersebut, penegakan aturan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran menjadi perhatian penting. Friderica juga menyampaikan pesan khusus mengenai praktik coordinated trading, yang perlu ditangani apabila terbukti melanggar ketentuan. Penanganan dugaan pelanggaran harus dilakukan melalui proses pengawasan dan penegakan yang sesuai dengan aturan, sehingga pelaku pasar memahami bahwa tindakan yang merusak kewajaran perdagangan dapat membawa konsekuensi. Ketegasan ini bukan hanya ditujukan untuk merespons kasus tertentu, tetapi juga untuk memastikan standar perilaku berlaku bagi seluruh pihak yang beraktivitas di pasar modal.
OJK berharap penguatan enforcement dapat membantu meningkatkan kredibilitas dan integritas pasar sekaligus menimbulkan efek jera. Dengan penerapan ketentuan yang konsisten, investor diharapkan memperoleh lingkungan perdagangan yang lebih tertib, sementara kepercayaan terhadap mekanisme pasar dapat terus dibangun. Harapan tersebut berkaitan dengan tujuan jangka panjang reformasi: menjadikan pasar modal Indonesia semakin transparan dan likuid, serta menjadi tempat investasi yang baik bagi investor domestik maupun asing. Namun, tujuan itu tetap memerlukan kerja berkelanjutan, termasuk pengawasan yang efektif, keterbukaan informasi, dan penindakan atas pelanggaran.
Baca juga: Dari Dapur ke Tabungan: Cara Kembangs Mengubah Sampah Rumah Tangga Menjadi Nilai Ekonomi | BEI Siapkan Perubahan IHSG, Saham dalam Daftar HSC Akan Dikeluarkan | Golkar Siapkan HUT ke-62 Sederhana, Puncak Acara di Bandung
