Surabaya | Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD Abujapi) Jawa Timur memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan para pelaku usaha jasa pengamanan. Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan silaturahim Dirbinmas dan rapat koordinasi BPD Abujapi Jawa Timur tahun 2026, yang berlangsung pada Selasa (27/10) di Hotel Shouthern, Surabaya. Forum ini menjadi ruang komunikasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa pengamanan, sekaligus mendukung pembinaan satuan pengamanan agar berjalan secara terarah dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Jawa Timur, pengurus Abujapi, perwakilan asosiasi terkait, serta pimpinan badan usaha jasa pengamanan (BUJP). Kehadiran unsur kepolisian dan pelaku industri memungkinkan peserta bertukar pandangan mengenai kebutuhan pembinaan di lapangan serta tantangan dalam menjalankan usaha secara tertib. Pertemuan ini juga memperkuat hubungan kerja organisasi usaha dan kepolisian, sehingga komunikasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dapat berlangsung lebih terbuka.
Agenda rapat mencakup penyamaan pemahaman mengenai tata kelola usaha jasa pengamanan, proses perizinan, administrasi keanggotaan, dan pembinaan satuan pengamanan (satpam). Pembahasan tata kelola dan perizinan diarahkan untuk mendorong badan usaha memahami kewajiban serta prosedur yang perlu dipenuhi dalam kegiatan operasional. Sementara itu, administrasi keanggotaan menjadi perhatian agar data dan pengelolaan organisasi tersusun lebih tertib. Pada aspek pembinaan, peserta membahas pentingnya koordinasi dalam mendukung kesiapan satpam menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui rapat koordinasi ini, BPD Abujapi Jawa Timur berupaya menyelaraskan langkah bersama Ditbinmas Polda Jawa Timur dan para pemangku kepentingan lainnya. Kesamaan pemahaman dinilai penting untuk mengurangi perbedaan penafsiran dalam pengelolaan BUJP, sekaligus memperjelas komunikasi ketika muncul persoalan terkait administrasi atau pembinaan. Forum tersebut juga memberi kesempatan bagi asosiasi dan pimpinan perusahaan untuk menyampaikan masukan berdasarkan pengalaman operasional. Dengan koordinasi yang konsisten, pengawasan usaha pengamanan dapat didukung oleh proses administrasi yang lebih rapi, kepatuhan terhadap perizinan, serta pembinaan satpam yang terhubung dengan kebutuhan industri dan arahan kepolisian. Hasil pembahasan diharapkan menjadi landasan bagi komunikasi lanjutan Abujapi, kepolisian, dan badan usaha, tanpa mengesampingkan ketentuan yang berlaku maupun tanggung jawab masing-masing pihak.Dirbinmas Polda Jawa Timur Kombes Darman menempatkan fungsi pembinaan masyarakat (Binmas) sebagai salah satu bagian penting dalam membangun hubungan kemitraan Polri dan masyarakat. Pembinaan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan keamanan, tetapi juga membuka ruang bagi komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan. Melalui hubungan yang terjalin dengan baik, kepolisian dan warga dapat saling memahami peran serta tanggung jawab masing-masing dalam menjaga lingkungan.
Semangat polisi bersama masyarakat menjadi landasan kolaborasi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Upaya menjaga situasi yang aman dan tertib membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, sehingga kepolisian tidak bekerja sendiri. Partisipasi masyarakat, termasuk melalui komunikasi dan kepedulian terhadap keadaan di sekitarnya, dapat mendukung langkah pencegahan serta membantu menciptakan lingkungan yang kondusif. Dalam kerangka tersebut, Binmas berperan menguatkan kedekatan dan mendorong kemitraan yang saling mendukung.
Pandangan itu selaras dengan upaya memperkuat pembinaan dan tata kelola satuan pengamanan. Satpam memiliki peran dalam mendukung keamanan di lingkungan tempat bertugas, sementara koordinasi dengan kepolisian dan pemahaman terhadap fungsi masing-masing menjadi bagian dari kerja sama yang tertib. Kemitraan tidak dimaksudkan untuk mengaburkan batas kewenangan, melainkan membangun keterhubungan yang mendukung tujuan bersama. Pendekatan ini menegaskan pentingnya pembinaan sebagai proses yang berkesinambungan, bukan sekadar kegiatan sesaat.
Kombes Darman juga menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan yang menjadi ruang untuk memperkuat pembinaan serta hubungan antarpihak. Apresiasi tersebut mencerminkan nilai kegiatan dalam mendukung komunikasi dan pemahaman bersama mengenai kontribusi setiap unsur terhadap Harkamtibmas. Dengan semangat kebersamaan, kemitraan Polri, masyarakat, dan unsur pengamanan dapat terus dikembangkan secara terarah. Kerja sama yang dibangun melalui pembinaan diharapkan memperkokoh kepercayaan, kepedulian, dan kesiapan bersama dalam menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing.
Darman berharap seluruh Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di Jawa Timur terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Jawa Timur. Hubungan yang terbuka dan teratur dinilai penting agar kebijakan, pembinaan, serta kebutuhan di lapangan dapat dipahami bersama. Dengan komunikasi yang baik, BUJP dapat berkonsultasi mengenai penyelenggaraan pengamanan, menyampaikan perkembangan operasional, dan menindaklanjuti arahan kepolisian secara tepat. Koordinasi juga membantu mengurangi kesenjangan informasi perusahaan, personel satpam, dan pihak yang berwenang, sehingga pelaksanaan tugas berlangsung lebih tertib dan sesuai ketentuan.
Ia mengingatkan bahwa profesionalisme perlu menjadi prinsip dalam setiap aspek kerja satpam. Sikap disiplin, tanggung jawab, kemampuan berkomunikasi, serta pemahaman terhadap prosedur pengamanan harus terus dipelihara melalui pembinaan dan evaluasi. BUJP diharapkan memastikan personel memperoleh arahan yang jelas dan menjalankan tugas sesuai kompetensi serta aturan yang berlaku. Profesionalisme bukan hanya terlihat dari penampilan atau kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga dari kemampuan bertindak tenang, proporsional, dan menghormati masyarakat ketika menghadapi situasi yang beragam. Standar kerja yang konsisten akan membantu membangun kepercayaan pengguna jasa sekaligus memperkuat kualitas layanan pengamanan.
Kesiapan operasional dan kesehatan personel juga menjadi perhatian. Satpam perlu memiliki perlengkapan yang memadai, mengetahui tugas dan jalur koordinasi, serta siap merespons potensi gangguan dengan mengutamakan keselamatan. Pada saat yang sama, kondisi fisik dan mental harus dijaga melalui pola kerja yang memperhatikan kebugaran, istirahat, dan kebutuhan kesehatan. Personel yang sehat dan siap bertugas dapat menjalankan tanggung jawab dengan lebih cermat, terutama ketika menghadapi tekanan atau perubahan situasi. Sebagai bagian dari pengamanan swakarsa, satpam mendukung terciptanya lingkungan kerja dan kehidupan masyarakat yang aman serta kondusif. Peran tersebut melengkapi upaya kepolisian, bukan menggantikannya. Karena itu, pembinaan berkelanjutan dan koordinasi yang kuat BUJP, Ditbinmas, pengguna jasa, dan personel menjadi landasan penting bagi pengamanan yang tertib, profesional, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
Ketua BPD Abujapi Jawa Timur, Musfiroh Agus Sumitro, menyampaikan tiga fokus utama organisasi dalam memperkuat pembinaan dan tata kelola satuan pengamanan. Prioritas pertama adalah memperkuat organisasi dan keanggotaan. Fokus ini menempatkan soliditas kelembagaan serta pengelolaan anggota sebagai bagian penting dari peran Abujapi. Organisasi yang tertata dapat menjadi ruang koordinasi bagi para pemangku kepentingan, sekaligus membantu menyelaraskan pemahaman mengenai kebutuhan dan tanggung jawab di bidang usaha jasa pengamanan. Dalam konteks tersebut, administrasi keanggotaan menjadi salah satu hal yang perlu dibahas secara terarah, agar pengelolaan organisasi dapat dipahami dengan baik oleh pihak-pihak terkait.
Prioritas kedua ialah meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Ketaatan pada ketentuan yang berlaku berkaitan erat dengan tata kelola usaha dan perizinan, sehingga pemahaman yang selaras dibutuhkan oleh unsur-unsur yang terlibat. Rakor menjadi agenda untuk mempertemukan para pemangku kepentingan dalam membahas aspek-aspek tersebut. Pembicaraan mengenai regulasi tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan administrasi dan pelaksanaan kegiatan usaha. Dengan demikian, penguatan kepatuhan merupakan salah satu fokus organisasi yang dibahas bersama, tanpa memisahkannya dari kebutuhan untuk memahami tata kelola secara menyeluruh.
Prioritas ketiga adalah membina dan meningkatkan kompetensi satpam. Pembinaan ini menegaskan bahwa perhatian organisasi tidak hanya tertuju pada kelembagaan dan kepatuhan usaha, tetapi juga pada kualitas personel pengamanan. Agenda rakor menghubungkan prioritas tersebut dengan upaya menyamakan pemahaman mengenai pembinaan satpam di para pemangku kepentingan.
Baca juga: Flyover Sitinjau Lauik Diproyeksikan Perkuat Jalur Padang–Solok | Sambang Warga, Aipda Reza Fajar Sosialisasikan Layanan 110 dan Perkuat Sinergi Kamtibmas di Desa Bojong | Komdigi dan Polri Perkuat Penanganan Kejahatan di Ruang Digital
