Kota Padang | Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menilai pembangunan jalan layang Sitinjau Lauik berpotensi memperkuat konektivitas di Sumatera Barat. Infrastruktur ini diproyeksikan membantu menghubungkan Padang dan Solok dengan lebih baik, sekaligus menangani salah satu titik yang selama ini menjadi perhatian dalam jaringan transportasi daerah. Penilaian tersebut disampaikan Kepala BP BUMN Dony Oskaria di Padang pada Selasa, ketika ia mengikuti kunjungan lapangan bersama Komisi VI DPR ke lokasi pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Dony memaparkan bahwa konektivitas di Sumatera Barat selama bertahun-tahun kerap terputus. Gangguan hubungan antardaerah terutama menjadi persoalan di kawasan Sitinjau Lauik dan Silaing Lembah Anai. Kedua lokasi tersebut merupakan jalur penting, sehingga kondisi yang menghambat kelancaran perjalanan dapat berdampak pada hubungan transportasi di wilayah sekitarnya. Penjelasan itu menempatkan pembangunan jalan layang Sitinjau Lauik dalam konteks kebutuhan yang lebih luas, yakni memperbaiki keterhubungan di Sumbar, bukan sekadar membangun satu ruas jalan.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, menurut Dony, menjadikan Sitinjau Lauik dan Silaing Lembah Anai sebagai fokus penanganan. Perhatian terhadap kedua titik itu menunjukkan bahwa persoalan konektivitas yang berlangsung lama perlu dijawab melalui pembangunan infrastruktur. Jalan layang Sitinjau Lauik menjadi salah satu upaya untuk mengatasi kendala pada jalur Padang–Solok, sementara penanganan Silaing Lembah Anai juga menjadi bagian dari fokus pemerintah di Sumatera Barat. Kunjungan bersama Komisi VI DPR memberi kesempatan untuk melihat langsung lokasi proyek dan membahas perannya dalam mendukung konektivitas daerah.
Dengan demikian, manfaat yang diharapkan dari proyek ini berkaitan dengan kelancaran hubungan antarwilayah serta penguatan jalur transportasi di Sumbar. Penilaian BP BUMN menegaskan pentingnya melihat pembangunan Sitinjau Lauik bersama kondisi titik-titik lain yang kerap mengalami keterputusan. Keberhasilan penanganan kawasan tersebut akan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menjawab persoalan konektivitas yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam kerangka itu, jalan layang diproyeksikan mendukung perjalanan di koridor Padang–Solok dan memperkuat keterhubungan Sumatera Barat secara lebih luas.Jalan layang Sitinjau Lauik dibangun di jalur Padang–Solok, tepatnya di kawasan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Pembangunan ini menyasar salah satu ruas penting yang menghubungkan pusat kegiatan di Padang dengan wilayah Solok. Sitinjau Lauik dikenal sebagai rute terdekat kedua kota tersebut, dengan jarak sekitar 53 kilometer. Posisi strategisnya membuat kondisi jalan berpengaruh langsung terhadap kelancaran perjalanan warga, angkutan barang, dan pengguna jalan lainnya.
Ruas Sitinjau Lauik juga merupakan bagian dari jalan nasional dan jalur lintas Sumatra. Dari Padang, lintasan ini mengarah ke Solok dan berlanjut menuju Dharmasraya serta Jambi, lalu terhubung dengan perjalanan ke Pulau Jawa. Karena fungsi tersebut, jalur ini tidak hanya melayani perjalanan antarkota di Sumatra Barat, tetapi juga mendukung pergerakan regional. Kehadiran jalan layang diproyeksikan membantu meningkatkan konektivitas pada rute yang ramai sekaligus memperkuat akses transportasi di koridor tersebut.
Tantangan utama perjalanan muncul dari kondisi geografisnya. Jalan melintasi kawasan hutan lindung dengan kemiringan yang dapat mencapai 45 derajat, disertai tanjakan dan turunan curam, tikungan tajam, tebing, serta jurang. Saat gerimis, permukaan jalan dapat menjadi lebih sulit dilalui, sedangkan kabut tebal dapat membatasi jarak pandang pengemudi. Kombinasi medan dan cuaca ini menuntut kewaspadaan tinggi, terutama bagi kendaraan berat dan pengendara yang belum mengenal rute. Sitinjau Lauik juga dikenal rawan kecelakaan dan longsor, yang dapat mengakibatkan kerugian materiil maupun korban jiwa. Gangguan pada jalur berisiko menghambat perjalanan serta distribusi barang. Dalam konteks itu, jalan layang dirancang untuk menyediakan lintasan yang lebih aman dan andal pada bagian rute yang menghadapi hambatan medan. Infrastruktur ini diharapkan mengurangi paparan pengguna terhadap titik-titik berbahaya, mendukung kelancaran arus kendaraan, dan menjaga hubungan transportasi Padang–Solok tetap berfungsi. Pembangunannya menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan keselamatan di koridor strategis ini.Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik dirancang melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Skema ini menempatkan proyek sebagai kerja sama jangka panjang pemerintah dan pihak swasta untuk mendukung penyediaan infrastruktur. Dalam proyek tersebut, Hutama Karya ditetapkan sebagai kontraktor, dengan nilai investasi yang diproyeksikan mencapai Rp2,79 triliun. Pengaturan pembiayaan dan pelaksanaan ini menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan alternatif penanganan pada jalur Padang–Solok yang memiliki kondisi medan menantang.
Fokus teknis proyek adalah memperbaiki geometri jalan pada kawasan Sitinjau Lauik. Rencana tersebut mencakup penurunan gradien atau kemiringan maksimal dari 26 persen menjadi 8 persen. Perubahan ini ditujukan untuk membentuk jalur dengan tanjakan yang lebih terkendali dibandingkan kondisi yang menjadi dasar perencanaan. Gradien merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan kendaraan melintasi ruas, terutama pada bagian jalan dengan elevasi dan kontur yang berubah tajam.
Rencana berikutnya menyasar radius tikungan. Ukuran radius yang semula kurang dari 15 meter direncanakan menjadi kurang dari 95 meter. Dalam perencanaan jalan, radius tikungan yang lebih besar dapat menyediakan lintasan yang lebih lebar dan lengkung yang tidak terlalu tajam. Proyek ini juga mencakup peningkatan jarak pandang, sehingga pengguna jalan diharapkan memperoleh ruang visual yang lebih baik ketika mendekati tikungan maupun perubahan kondisi jalur. Seluruh sasaran tersebut merupakan target teknis, bukan gambaran bahwa perubahan telah selesai diwujudkan.
Perbaikan gradien, radius tikungan, dan jarak pandang saling berkaitan dalam pembenahan geometri jalan. Dengan merancang perubahan pada unsur-unsur tersebut, flyover diproyeksikan membantu meningkatkan kelayakan jalur Padang–Solok dan mendukung pergerakan kendaraan di kawasan Sitinjau Lauik. Namun, dampak akhirnya bergantung pada pelaksanaan konstruksi dan kesesuaian hasil pekerjaan dengan rencana teknis. Karena itu, nilai investasi dan penggunaan skema KPBU perlu dipahami bersama sasaran desainnya: mengatasi karakteristik ruas yang menantang melalui penataan lintasan yang lebih terukur, bukan sekadar menambah bangunan baru pada koridor tersebut.
Dony berpandangan bahwa penyelesaian persoalan konektivitas melalui pembangunan jalan layang dapat memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Konektivitas yang lebih baik dinilai penting karena mendukung pergerakan masyarakat serta hubungan antardaerah. Dalam konteks tersebut, Flyover Sitinjau Lauik diproyeksikan menjadi bagian dari upaya memperbaiki akses pada jalur Padang–Solok. Ia menekankan bahwa pembenahan infrastruktur perlu diarahkan untuk menjawab kendala mendasar yang selama ini dirasakan masyarakat, bukan sekadar menghadirkan pembangunan fisik tanpa kaitan dengan kebutuhan mereka.
Selain jalan layang di Sitinjau Lauik, kelanjutan pembangunan tol Padang–Bukittinggi juga menjadi perhatian. Pembangunan tol tersebut disebut akan dilanjutkan mulai Januari 2027. Kelanjutan ini diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan konektivitas di kawasan Lembah Anai. Keterangan mengenai rencana waktu tersebut memberi gambaran bahwa pembenahan akses antardaerah mencakup beberapa jalur dan proyek. Namun, harapan terhadap manfaatnya tetap perlu dipahami sesuai tujuan yang dinyatakan, yakni membantu menjawab persoalan konektivitas. Tidak ada dasar untuk menarik kesimpulan lebih jauh mengenai status, tahapan, atau hasil proyek di luar informasi tersebut.
Dony berharap warga Sumatera Barat memberikan dukungan terhadap pembangunan Flyover Sitinjau Lauik dan kelanjutan tol Padang–Bukittinggi. Dukungan masyarakat, menurut harapan itu, penting bagi upaya pemerintah dalam memperbaiki persoalan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Ia menyampaikan bahwa program pemerintah berorientasi pada perbaikan persoalan fundamental yang dihadapi masyarakat.
Baca juga: Sambang Warga, Aipda Reza Fajar Sosialisasikan Layanan 110 dan Perkuat Sinergi Kamtibmas di Desa Bojong | Komdigi dan Polri Perkuat Penanganan Kejahatan di Ruang Digital | Bantul Terima 100 Ribu Benih Lele untuk Perkuat Budidaya dan Usaha Warga
