Jakarta | Basuki Tjahaja Purnama, yang dikenal sebagai Ahok, menekankan bahwa seorang pemimpin perlu terus mendengar dan berdialog dengan masyarakat. Menurutnya, kepemimpinan tidak cukup dijalankan dengan mengambil keputusan dari balik meja; pemimpin juga harus memahami keadaan yang dialami warga serta membuka ruang bagi mereka untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan. Pesan tersebut menempatkan komunikasi dengan masyarakat sebagai bagian penting dari tanggung jawab seorang pemimpin.
Ahok menyampaikan pandangan itu dalam acara peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda PDI-P pada Rabu (28/10). Dalam acara tersebut hadir ekonom senior Thomas Trikasih Lembong. Keterangan mengenai kegiatan itu mengidentifikasi Ahok sebagai Ketua DPP PDI-P sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta. Kehadiran tokoh-tokoh tersebut menjadi bagian dari kegiatan peringatan yang mengangkat semangat Sumpah Pemuda dalam lingkungan partai.
Penekanan pada dialog warga juga mengingatkan bahwa hubungan pemimpin dan masyarakat perlu berlangsung secara berkelanjutan, bukan hanya pada saat kampanye atau ketika persoalan tertentu mencuat. Dengan mendengarkan langsung, pemimpin dapat memperoleh gambaran lebih jelas tentang dampak kebijakan dan kebutuhan yang belum tertangani. Warga, pada saat yang sama, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan serta ikut terlibat dalam pembicaraan mengenai kepentingan bersama.
Pesan itu relevan dengan tantangan kepemimpinan di berbagai tingkat pemerintahan dan organisasi. Keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat memerlukan perhatian terhadap kondisi nyata di lapangan, termasuk pengalaman kelompok yang berbeda-beda. Dialog dapat membantu memperjelas persoalan, mengurangi jarak pembuat kebijakan dan warga, serta menjadi landasan untuk merumuskan langkah yang lebih responsif. Dalam konteks peringatan Sumpah Pemuda, ajakan untuk mendengar masyarakat turut menegaskan arti kebersamaan dan partisipasi dalam kehidupan publik. Sikap terbuka terhadap masukan juga memberi ruang bagi evaluasi, sehingga pemimpin dapat menimbang kembali kebijakan ketika pelaksanaannya tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Dengan demikian, mendengar bukan sekadar bentuk komunikasi, melainkan bagian dari upaya menjalankan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Pengalaman memimpin Jakarta membuat Ahok memahami bahwa kebijakan publik tidak cukup dinilai dari tujuan yang ingin dicapai. Niat memperbaiki kondisi hidup warga dapat berujung pada kesulitan baru apabila pemerintah tidak lebih dahulu mengkaji dampaknya dan mendengarkan kebutuhan orang-orang yang akan terkena kebijakan tersebut. Dialog, menurut pelajaran yang ia peroleh, perlu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, bukan sekadar dilakukan setelah perubahan diterapkan.
Relokasi warga ke rumah susun menjadi contoh penting. Kebijakan itu dimaksudkan untuk memberikan tempat tinggal yang lebih layak, tetapi perpindahan juga mengubah lingkungan dan rutinitas yang selama ini menopang kehidupan warga. Sebagian warga mencari nafkah melalui usaha kecil yang dijalankan di gang-gang sempit. Ketika mereka dipindahkan, pelanggan dan akses ke kegiatan berdagang yang sudah terbentuk dapat hilang. Dengan demikian, manfaat berupa hunian yang lebih baik tidak otomatis menjamin keberlanjutan mata pencaharian.
Ahok mengakui pelajaran tersebut melalui pernyataan, “Kami memindahkan warga ke rumah susun, tetapi kebijakan itu bisa mematikan usaha kecil mereka yang sebelumnya berdagang di gang-gang sempit.” Pernyataan ini menekankan adanya konsekuensi yang perlu diperhitungkan, bukan semata-mata menolak relokasi. Kebijakan yang dirancang untuk membantu warga tetap dapat merugikan apabila kebutuhan ekonomi mereka luput dari kajian. Karena itu, pemerintah perlu memahami bagaimana warga bekerja, berinteraksi, dan memperoleh penghasilan sebelum menentukan bentuk penataan.
Pelajaran tersebut juga menunjukkan pentingnya merancang dukungan bersama warga. Mendengar pengalaman mereka dapat membantu pemerintah mengenali risiko yang tidak terlihat dalam perencanaan administratif, termasuk dampak perpindahan terhadap usaha kecil. Dialog memberi ruang bagi warga untuk menjelaskan kebutuhan dan mengusulkan pilihan, sementara kajian membantu menilai akibat kebijakan secara lebih menyeluruh. Dengan memadukan keduanya, pemimpin dapat mengurangi kemungkinan solusi yang tampak baik di atas kertas justru melemahkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Bagi Ahok, pengalaman itu menjadi pengingat bahwa keadilan sosial menuntut pemerintah melihat warga sebagai pihak yang memiliki pengetahuan tentang hidupnya sendiri, bukan sekadar penerima kebijakan.
Dalam pandangan Ahok, keterbukaan anggaran merupakan bagian penting dari kepemimpinan yang bertanggung jawab. Informasi mengenai penggunaan dana publik, menurut sorotan yang ia sampaikan, seharusnya dapat diketahui warga. Transparansi memberi masyarakat kesempatan untuk melihat bagaimana anggaran digunakan, sekaligus membuat pembahasan mengenai belanja pemerintah lebih terbuka.
Ia juga menekankan bahwa teknologi semestinya dimanfaatkan untuk membantu mencegah kebocoran anggaran, bukan membiarkan kebocoran terjadi. Dengan demikian, teknologi tidak cukup dipahami sebagai sarana untuk memindahkan informasi ke ruang digital. Perannya perlu sejalan dengan tujuan pengawasan dan keterbukaan, sehingga data yang berkaitan dengan belanja publik dapat diakses dan diperiksa oleh warga.
Ahok mengaku menerapkan keterbukaan saat bertugas di DKI Jakarta. Sebagai contoh, ia menyebut informasi tentang pembelian air minum kemasan dapat dibaca melalui situs pemerintah. Contoh tersebut menggambarkan jenis informasi belanja yang, menurutnya, dapat dibuka kepada publik. Warga tidak hanya mendengar bahwa suatu pengeluaran dilakukan, tetapi juga dapat mencari keterangan terkait melalui kanal yang disebutkan itu.
Penyampaian tersebut menempatkan akses informasi sebagai unsur penting dalam hubungan pemerintah dan masyarakat. Ketika rincian belanja dapat dibaca, warga memiliki dasar untuk memahami penggunaan anggaran dan mengajukan pertanyaan. Keterbukaan juga membuat percakapan tentang pengelolaan dana publik tidak hanya berlangsung di dalam pemerintahan, tetapi dapat melibatkan masyarakat.
Sorotan Ahok menghubungkan penggunaan teknologi dengan tanggung jawab dalam mengelola anggaran. Teknologi, dalam kerangka itu, semestinya mendukung pencegahan kebocoran dan membantu membuka informasi, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan pengawasan. Pengalamannya di DKI Jakarta, sebagaimana ia ceritakan melalui contoh pembelian air minum kemasan, menunjukkan penekanan pada akses warga terhadap keterangan belanja pemerintah. Fokusnya adalah keterbukaan informasi dan peran teknologi dalam mendukungnya, tanpa mengabaikan tujuan utama: agar penggunaan dana publik dapat diketahui masyarakat.
Ahok memandang pembagian hasil sumber daya alam sebagai bagian penting dari pembahasan mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah. Daerah yang menjadi tempat sumber daya tersebut berasal, menurut pandangannya, semestinya memperoleh bagian yang lebih besar dari hasil pengelolaannya. Gagasan ini menempatkan manfaat kekayaan alam sebagai sesuatu yang perlu dirasakan secara lebih langsung oleh masyarakat di wilayah penghasil, bukan hanya tercatat sebagai penerimaan di tingkat pemerintahan.
Perhatian terhadap pembagian itu berkaitan dengan cara Ahok menjelaskan makna kepemimpinan. Baginya, jabatan publik bukanlah soal memiliki kekuasaan atau kedudukan untuk memerintah. Jabatan tersebut membawa tanggung jawab untuk mengelola kepentingan masyarakat dan memastikan kebijakan dijalankan dengan memperhatikan keadilan sosial. Karena itu, pembicaraan mengenai sumber daya alam tidak berhenti pada besarnya penerimaan, tetapi juga menyangkut siapa yang mendapatkan manfaat dan bagaimana manfaat tersebut dikelola.
Dalam pandangan tersebut, keadilan sosial menjadi arah yang harus dipertimbangkan ketika pemerintah menentukan pembagian pendapatan dan penggunaan anggaran. Bagian yang lebih besar bagi daerah penghasil dapat dipahami sebagai salah satu pokok yang perlu diperhatikan dalam mengelola hasil sumber daya alam. Namun, pembagian itu tetap berhubungan dengan tanggung jawab pejabat untuk mengatur sumber daya secara tertib dan mengarahkan kebijakan pada kepentingan masyarakat. Penekanannya bukan semata-mata pada kewenangan daerah, melainkan pada pengelolaan yang memperhitungkan kebutuhan warga.
Ahok menyatakan bahwa pejabat seharusnya menjadi administrator untuk mewujudkan keadilan sosial. Pernyataan itu menggambarkan jabatan sebagai amanah pengelolaan, bukan sarana untuk mengutamakan kekuasaan pribadi.
Baca juga: Mahfud MD Tekankan Hak Demonstrasi dan Tugas Polisi Menjaga Ketertiban | Aksi Mahasiswa Trisakti di Patung Kuda: Lagu Perjuangan dan Tiga Sumpah Keadilan
