Jakarta | Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyoroti tantangan besar dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama ketika muncul kasus keracunan. Menurutnya, insiden semacam itu dapat menghambat berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan program. Dampaknya bukan hanya terkait penanganan kejadian, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat dan membuat perhatian kembali tertuju pada persoalan keselamatan pangan.
Sudaryono menggambarkan perjalanan program tersebut seperti permainan ular tangga. Berbagai kebijakan dan pembenahan operasional diibaratkan sebagai langkah-langkah yang membawa pelaksana program semakin dekat dengan garis akhir. Namun, ketika terjadi masalah keracunan, langkah yang sudah ditempuh seolah tidak lagi cukup untuk mempertahankan kemajuan. Seperti pemain yang menginjak kotak bergambar ular, program dapat kembali mundur setelah sebelumnya berusaha bergerak maju.
Analogi itu menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada perluasan pelaksanaan atau tercapainya sasaran program. Konsistensi dalam menjaga mutu makanan dan keamanan proses penyediaan juga menjadi bagian penting dari kemajuan. Jika insiden terjadi, evaluasi dan penanganan perlu berjalan beriringan dengan perbaikan yang telah dirancang. Dengan demikian, langkah positif yang sudah dibangun tidak mudah tergerus oleh persoalan yang seharusnya dapat dicegah melalui pengawasan yang memadai.
Sudaryono menyampaikan pandangan tersebut dalam paparan di Gedung Usmar Ismail Hall, Jakarta, pada Kamis, 29 Oktober 2026. Pernyataan itu menggambarkan betapa rapuhnya kemajuan program apabila aspek keselamatan pangan tidak ditangani secara konsisten. Kasus keracunan dapat menjadi kemunduran yang terasa luas, sekaligus mengingatkan bahwa keberlanjutan program membutuhkan perhatian pada setiap tahap pelaksanaan. Karena itu, tantangan yang dihadapi bukan sekadar menjaga program tetap berjalan, melainkan memastikan perbaikan operasional benar-benar mampu mencegah masalah serupa dan mempertahankan kepercayaan publik.
Sudaryono menyoroti bahwa tekanan terbesar yang dihadapi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah memastikan kebersihan dan keamanan makanan tetap terjaga. Perhatian tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan siswa sebagai penerima manfaat. Makanan yang disediakan perlu dikelola dengan kehati-hatian agar program dapat berjalan tanpa mengabaikan aspek keselamatan. Karena itu, kebersihan dan keamanan pangan bukan sekadar urusan teknis, melainkan bagian penting dari tanggung jawab pengelola MBG kepada para murid dan keluarga mereka.
Target yang dinyatakan Sudaryono ialah mencegah agar tidak ada murid yang mengalami keracunan. Sasaran ini menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya dinilai dari tersedianya makanan, tetapi juga dari upaya menjaga agar konsumsi makanan tersebut aman bagi siswa. BGN menghadapi tanggung jawab untuk memberi perhatian pada mutu penanganan makanan sepanjang pengelolaan program. Dengan menempatkan pencegahan sebagai tujuan, keselamatan penerima manfaat menjadi ukuran penting dalam pelaksanaan MBG.
Fokus pada kebersihan dan keamanan pangan merupakan bagian dari tantangan pengelolaan MBG. Program yang melibatkan penyediaan makanan bagi murid menuntut perhatian konsisten terhadap perlindungan mereka, sekaligus pengelolaan yang cermat. Pernyataan Sudaryono menunjukkan besarnya tekanan yang dirasakan BGN dalam menjaga aspek tersebut dan memenuhi target tanpa insiden keracunan pada siswa. Tantangan ini perlu dipahami sebagai bagian dari upaya menjalankan program secara bertanggung jawab. Dengan demikian, keamanan makanan tetap menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan MBG, sejalan dengan tujuan melindungi murid yang menerima manfaatnya.
Sudaryono menyoroti waktu dan suhu sebagai dua faktor utama yang perlu diperhatikan untuk mengurangi risiko keracunan makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, keamanan makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan dan proses pengolahan, tetapi juga oleh cara makanan disimpan dan lamanya makanan berada sebelum dikonsumsi. Pengaturan tersebut penting karena makanan yang telah dimasak tetap dapat mengalami perubahan kualitas apabila dibiarkan dalam kondisi yang tidak sesuai. Karena itu, pengawasan operasional perlu memastikan makanan ditangani secara tepat sejak selesai dimasak hingga disajikan kepada penerima manfaat.
Untuk menjaga makanan panas, suhu perlu dipertahankan di atas 60 derajat Celsius. Sementara itu, makanan dingin perlu disimpan di bawah 5 derajat Celsius. Kondisi tersebut membantu menjaga makanan agar tidak terlalu lama berada pada suhu yang memungkinkan kerusakan atau pertumbuhan mikroorganisme. Sebaliknya, makanan yang dibiarkan dalam rentang 5 hingga 60 derajat Celsius berisiko basi atau rusak, terutama jika berada di sana dalam waktu lama. Penjelasan ini menegaskan bahwa suhu penyimpanan dan penyajian perlu dipantau, bukan hanya diperkirakan berdasarkan keadaan makanan.
Aspek waktu juga berkaitan erat dengan suhu. Semakin lama makanan berada di luar kondisi penyimpanan yang sesuai, semakin besar perhatian yang perlu diberikan terhadap kelayakannya. Dalam operasional MBG, pengaturan jadwal memasak, penyimpanan, pengangkutan, dan penyajian dapat membantu membatasi waktu tunggu. Pengelola perlu memperhatikan jarak makanan selesai diolah dan saat makanan dibagikan, sekaligus memastikan kondisi suhu tetap terjaga selama tahapan tersebut. Dengan demikian, pengendalian waktu dan suhu menjadi bagian penting dari pengawasan rutin, bersama penerapan prosedur penanganan pangan yang konsisten. Pemantauan yang teratur dapat membantu petugas mengenali potensi masalah lebih awal dan menentukan langkah yang diperlukan sebelum makanan disajikan. Perhatian pada kedua faktor ini mendukung upaya menjaga keamanan pangan bagi penerima manfaat program, tanpa mengabaikan mutu makanan yang dibagikan setiap hari.
Sudaryono menekankan perlunya memperketat standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penegasan ini mencakup tahapan yang berhubungan dengan penyediaan makanan, sehingga setiap proses harus dijalankan secara tertib dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. SOP tidak cukup hanya menjadi dokumen administratif; pelaksana di lapangan juga perlu memahami dan menjalankannya secara konsisten. Menurut Sudaryono, kepatuhan pada prosedur menjadi perhatian penting dalam upaya menjaga pelaksanaan program, terutama pada bagian-bagian yang memerlukan pengawasan cermat.
Ruang lingkup SOP yang dimaksud juga meliputi proses pengadaan. Dengan demikian, standar tidak hanya diperhatikan ketika makanan disiapkan atau disalurkan, tetapi sejak kebutuhan dan bahan dipenuhi. Sudaryono meminta agar proses tersebut berlangsung sesuai prosedur dan tidak diabaikan oleh pihak yang bertanggung jawab. Penekanan pada pengadaan menjadi bagian dari arahan untuk memperkuat tata kelola di setiap tahapan. Ia juga menyoroti pentingnya mencegah kelalaian pegawai di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), karena pelaksanaan tugas di unit tersebut harus mengacu pada standar yang berlaku.
Sudaryono menyampaikan peringatan tegas mengenai konsekuensi apabila kelalaian pegawai terjadi. Ia menyatakan bahwa kelalaian semacam itu akan dianggap sebagai tindakan yang disengaja, bukan sekadar kesalahan yang dapat diabaikan. Unit terkait, menurut peringatannya, dapat ditutup secara permanen apabila kelalaian terjadi. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab pelaksana dan kepatuhan terhadap SOP dipandang serius dalam penyelenggaraan MBG. Ia tidak menyampaikan kelalaian sebagai hal yang dapat ditoleransi, dan mengaitkan pemenuhan prosedur dengan tanggung jawab unit pelaksana. Arahan yang disampaikan berfokus pada pengetatan SOP, termasuk pengadaan, serta pencegahan kelalaian pegawai SPPG; peringatan penutupan permanen menjadi penegasan atas sikap tersebut.
Baca juga: BGN Tutup Permanen Lebih dari 2.000 Dapur MBG dalam 100 Hari Kepemimpinan Sudaryono | Gekira Siapkan Kader Kaltara untuk Menjelaskan Program Prabowo kepada Masyarakat | Pemulihan Pascabencana di Sumatera Capai 96–98 Persen untuk Program 2026
