Jakarta | Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan 1.413 titik sambungan listrik desa dalam waktu dekat. Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia setelah melaporkan perkembangan program kepada Presiden. Bahlil mengatakan pemerintah tengah menyiapkan agenda peresmian, sementara Sulawesi disebut sebagai lokasi yang kemungkinan besar dipilih. Namun, lokasi itu masih berupa rencana dan belum dipastikan secara resmi.
Keterangan tersebut disampaikan Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 29 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa laporan kepada Prabowo mencakup perkembangan penyediaan sambungan listrik desa. Sebanyak 1.413 titik yang direncanakan untuk diresmikan merupakan bagian dari program listrik desa yang telah direncanakan sejak 2025. Dengan demikian, agenda yang tengah disiapkan itu berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah masuk dalam rencana pemerintah sebelumnya, bukan program yang baru diumumkan.
Rencana peresmian tersebut menandai salah satu tahapan dalam upaya memperluas akses listrik ke wilayah desa. Meski jumlah titik yang disebutkan telah disampaikan, belum ada kepastian mengenai tanggal pelaksanaan maupun rincian lokasi yang akan masuk dalam acara. Sulawesi menjadi kawasan yang dipertimbangkan untuk menjadi tempat peresmian, tetapi keputusan akhir masih menunggu penetapan pemerintah. Informasi lebih lanjut mengenai agenda, kesiapan titik sambungan, dan susunan pelaksanaan dapat disampaikan setelah koordinasi terkait rampung.
Pernyataan Bahlil juga menunjukkan bahwa perkembangan program telah dibahas langsung dengan Presiden. Pemerintah kini menyiapkan langkah menuju peresmian, dengan memperhatikan kemungkinan lokasi di Sulawesi. Sampai ada pengumuman resmi, rencana tersebut perlu dipahami sebagai agenda yang sedang dipersiapkan, bukan kepastian bahwa acara akan berlangsung di wilayah tertentu pada tanggal tertentu. Jumlah 1.413 titik menjadi angka yang disampaikan untuk agenda tersebut, sedangkan rincian teknis mengenai desa dan sambungan yang termasuk di dalamnya belum dipaparkan dalam keterangan itu.
Besarnya program sambungan listrik desa berkaitan dengan persoalan akses yang masih belum tuntas di berbagai wilayah Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut sekitar 11.000 desa dan dusun belum teraliri listrik. Angka tersebut menggambarkan wilayah yang belum memperoleh akses pasokan listrik, baik karena jaringan belum menjangkau kawasan itu maupun karena kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur. Tantangan ini tersebar di berbagai daerah, terutama kawasan terpencil, kepulauan, dan wilayah dengan medan yang sulit.
Persoalan akses wilayah perlu dibedakan dari kondisi rumah tangga yang belum mempunyai sambungan listrik mandiri. Menurut Bahlil, masih terdapat jutaan rumah tangga yang belum memiliki sambungan sendiri. Sebagian dapat berada di wilayah yang sebenarnya telah terjangkau jaringan, tetapi belum tersambung secara individual. Dengan demikian, jumlah desa atau dusun yang belum teraliri listrik bukan ukuran yang sama dengan jumlah keluarga tanpa sambungan rumah. Kedua persoalan itu memerlukan penanganan yang saling berkaitan, namun bentuk pekerjaan dan data yang digunakan untuk memantaunya berbeda.
Pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia memperoleh pasokan listrik secara merata pada periode 2029–2030. Target tersebut menekankan perluasan layanan hingga tingkat desa, termasuk kawasan yang selama ini belum terjangkau jaringan. Pencapaiannya memerlukan pembangunan infrastruktur dan penyesuaian solusi dengan kondisi setempat, seperti penyambungan jaringan atau pemanfaatan sumber listrik lain. Namun, sasaran agar seluruh desa mendapat pasokan tidak otomatis berarti setiap rumah tangga di dalamnya telah mempunyai sambungan listrik mandiri. Setelah akses tersedia di tingkat wilayah, pekerjaan untuk memastikan rumah-rumah tersambung tetap menjadi bagian tersendiri. Karena itu, capaian pemerataan desa dan capaian elektrifikasi rumah tangga perlu dinilai secara terpisah agar kemajuan program tercatat dengan tepat.
Pemerintah menempuh dua jalur untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat di wilayah yang belum terlayani secara memadai. Strategi pertama adalah membangun infrastruktur jaringan listrik desa, sehingga sambungan dapat menjangkau permukiman yang belum terhubung. Upaya ini mencakup penyediaan jaringan dan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan setempat. Dengan infrastruktur yang tersedia, warga diharapkan memperoleh layanan listrik yang lebih andal, sementara desa-desa yang selama ini belum menikmati akses dapat masuk dalam tahap penuntasan elektrifikasi.
Jalur kedua ialah Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), program yang menyasar warga kurang mampu dan menghadapi kendala biaya untuk memasang sambungan baru. Biaya pemasangan dapat mencapai sekitar Rp2 juta per rumah, jumlah yang sulit dipenuhi oleh sebagian keluarga. Melalui bantuan ini, pemerintah berupaya mengurangi hambatan tersebut agar rumah tangga penerima dapat memperoleh sambungan listrik. Bahlil menyampaikan sasaran peta jalan elektrifikasi, yakni menuntaskan penyaluran listrik bagi 1.400 desa pada 2025, kemudian menjangkau lebih dari 4.000 desa pada 2026. Sasaran itu menunjukkan bahwa pembangunan jaringan dan bantuan langsung kepada rumah tangga diposisikan sebagai langkah yang saling melengkapi.
Dukungan infrastruktur juga terlihat di Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di lokasi tersebut, dipasang satu trafo berkapasitas 50 kVA serta tiang listrik baru untuk mengatasi masalah tegangan rendah. Penambahan fasilitas itu ditujukan untuk memperbaiki kualitas pasokan listrik di wilayah setempat, bukan sekadar menambah jumlah sambungan. Contoh ini menggambarkan bahwa perluasan akses perlu disertai peningkatan kapasitas jaringan agar listrik dapat digunakan dengan lebih stabil. Bahlil menghadiri peresmian bantuan BPBL pada Kamis, 15 Oktober 2026. Peresmian tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program, sekaligus menyoroti kombinasi kebijakan yang menghubungkan pembangunan jaringan desa dengan bantuan biaya pemasangan bagi warga yang membutuhkan. Kedua pendekatan itu mendukung sasaran pemerintah memperluas elektrifikasi secara bertahap di berbagai daerah.Bahlil menyebut kondisi geografis sebagai salah satu hambatan utama dalam memperluas akses listrik ke seluruh wilayah. Tantangan itu paling terasa di daerah pegunungan, kawasan kepulauan, serta dusun-dusun yang terisolasi dan sulit dijangkau. Jarak yang jauh, medan yang berat, dan keterbatasan akses jalan membuat pembangunan jaringan listrik membutuhkan perencanaan serta pengerjaan yang lebih kompleks dibandingkan di wilayah perkotaan atau permukiman yang berdekatan. Situasi tersebut, menurut Bahlil, tidak hanya terjadi di daerah terpencil di luar Jawa. Bahkan di Pulau Jawa masih terdapat dusun jauh dari jalan raya yang belum memiliki tiang listrik. Kondisi itu menggambarkan bahwa kedekatan suatu wilayah dengan pusat kegiatan tidak selalu menjamin seluruh rumah tangganya mudah dijangkau jaringan.
Selain persoalan medan, pertimbangan keekonomian turut memengaruhi pembangunan infrastruktur listrik. PLN perlu mengeluarkan investasi besar untuk menarik jaringan hingga ke lokasi yang jauh, sementara jumlah calon pelanggan di satu dusun dapat terbatas. Dengan demikian, biaya pembangunan per rumah tangga berpotensi menjadi tinggi dan tidak sebanding dengan jumlah pengguna yang akan dilayani. Bahlil memberikan gambaran bahwa PLN dapat membangun jaringan sepanjang satu kilometer untuk melayani sekitar 100 rumah di dusun terisolasi. Pekerjaan tersebut membutuhkan jaringan dan tiang yang menjangkau permukiman, meskipun jumlah rumah di kawasan itu tidak sebanyak di wilayah padat. Pertimbangan biaya dan cakupan layanan ini menjadi bagian dari tantangan untuk menghadirkan listrik secara merata, tanpa mengabaikan kebutuhan warga yang tinggal jauh dari pusat jaringan.
Untuk menghadapi kendala tersebut, pemerintah menyebut perlunya memperkuat sinergi pemerintah daerah dan PLN. Kerja sama itu diarahkan untuk memetakan wilayah serta rumah tangga yang belum berlistrik, sehingga lokasi yang membutuhkan perluasan layanan dapat diidentifikasi dengan lebih jelas. Pemetaan juga membantu pihak terkait melihat kondisi permukiman, jarak dari jaringan yang tersedia, dan kebutuhan pembangunan di setiap wilayah.
Baca juga: Prabowo Siapkan Peresmian 1.413 Titik Listrik Desa, Sulawesi Jadi Lokasi yang Dipertimbangkan | Listrik Desa dan Industri Baterai: Dua Agenda Energi yang Disiapkan Pemerintah | Prabowo Salurkan Rp158,3 Miliar untuk Atlet Peraih Medali Asian Games dan Asian Para Games
