Jakarta | Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memaparkan sejumlah capaian selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam paparan tersebut, ia menyebut jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 62 juta penerima. Ia juga menyampaikan bahwa layanan cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta penerima. Kedua angka itu merupakan angka yang dipaparkan oleh Seskab dalam menyampaikan capaian pemerintah selama periode tersebut.
Untuk MBG, angka yang disampaikan adalah 62 juta penerima. Penyebutan ini merujuk pada jangkauan program sebagaimana dipaparkan Teddy, tanpa menambahkan keterangan mengenai kategori penerima, cara penghitungan, atau rincian pelaksanaan. Dengan demikian, informasi yang dicatat di sini terbatas pada angka dan nama program yang disebutkan dalam paparan Sekretaris Kabinet.
Adapun untuk layanan cek kesehatan gratis, Teddy menyebut jumlah penerimanya mencapai 108 juta. Angka tersebut juga disampaikan sebagai bagian dari paparan mengenai capaian selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Paparan itu mencantumkan layanan cek kesehatan gratis bersama MBG, dengan jumlah penerima yang berbeda untuk masing-masing program. Tidak ada penilaian tambahan yang disertakan dalam penyebutan angka tersebut.
Dua angka itu menjadi pokok informasi yang disampaikan Seskab: 62 juta penerima MBG dan 108 juta penerima layanan cek kesehatan gratis. Keduanya menggambarkan jangkauan program menurut paparan Teddy Indra Wijaya, bukan angka yang ditambahkan atau dihitung ulang dalam uraian ini. Penempatan kedua capaian secara berdampingan membantu membedakan program yang dimaksud serta jumlah penerima yang dilaporkan untuk masing-masingnya.
Dengan merujuk pada keterangan Sekretaris Kabinet, capaian yang dipaparkan mencakup jangkauan MBG kepada 62 juta penerima dan layanan cek kesehatan gratis kepada 108 juta penerima. Angka-angka tersebut disampaikan dalam konteks dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Uraian ini mempertahankan angka sebagaimana disebutkan oleh Seskab, tanpa memberikan penilaian atas capaian maupun menambahkan rincian lain di luar informasi tersebut.
Angga Putra Pratama, Wasekjen Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, berpandangan bahwa rencana konser Andrea Bocelli perlu dibicarakan melalui dialog terbuka. Menurutnya, pembahasan yang melibatkan berbagai pihak dapat membantu masyarakat menimbang dampak dan konteks penyelenggaraan acara secara jernih, tanpa mengabaikan perbedaan pandangan. Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam keterangan di Jakarta pada Kamis.
Angga menilai terdapat dua hal penting yang perlu dijaga secara bersamaan: peluang diplomasi budaya dan perkembangan industri kreatif, serta solidaritas terhadap Palestina. Kedua kepentingan itu, menurutnya, tidak semestinya dipertentangkan begitu saja. Dialog dapat menjadi ruang untuk menjelaskan posisi penyelenggara, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan mencari pendekatan yang menghormati kepedulian kemanusiaan sekaligus mempertimbangkan manfaat kegiatan seni berskala internasional.
Konser musisi dunia, kata Angga, berpotensi menjadi sarana memperkuat hubungan antarnegara melalui pertukaran budaya. Kehadiran seniman internasional dapat memperkenalkan Indonesia kepada khalayak lebih luas, sekaligus membuka ruang interaksi pelaku seni, komunitas, dan publik. Jika dikelola dengan baik, kegiatan tersebut juga dapat menggerakkan industri kreatif, mulai dari pertunjukan musik dan produksi acara hingga usaha pendukung seperti tata panggung, transportasi, perhotelan, dan promosi.
Selain dampak ekonomi, penyelenggaraan konser dapat membuka peluang kolaborasi internasional bagi pekerja kreatif dan lembaga budaya di Indonesia. Namun, manfaat tersebut perlu dibahas bersama pertimbangan sosial dan sikap solidaritas terhadap Palestina. Angga mendorong agar diskusi berlangsung terbuka, proporsional, dan berlandaskan pertukaran pandangan, bukan sekadar saling menyalahkan. Dengan cara itu, pihak-pihak terkait dapat mempertimbangkan pilihan secara bertanggung jawab serta memahami alasan di balik beragam sikap publik. Dialog yang inklusif juga memberi kesempatan untuk merumuskan komunikasi yang peka terhadap isu kemanusiaan, sembari tetap mengakui nilai seni dan potensi kerja sama budaya. Baginya, pembicaraan yang matang menjadi langkah penting sebelum keputusan mengenai konser ditetapkan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pengelolaan aksi demonstrasi mahasiswa pada 28 Oktober, termasuk pengamanan oleh aparat, mencerminkan kematangan dan kesejukan demokrasi Indonesia. Penilaian tersebut bertumpu pada sinergi peserta aksi dan petugas yang menjalankan tugas pengamanan. Dalam pandangannya, keduanya menunjukkan bahwa penyampaian pendapat di ruang publik dapat berlangsung dengan tertib, sementara aparat tetap menjaga situasi secara terukur.
Komisi III DPR RI, menurut Habiburokhman, turut memantau perkembangan situasi terkait demonstrasi tersebut. Pemantauan itu menjadi bagian dari perhatian lembaga terhadap pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat sekaligus upaya menjaga ketertiban. Ia menilai mahasiswa telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan bermartabat. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi publik dapat dijalankan dengan tanggung jawab, tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak pihak lain maupun proses demokrasi.
Di sisi pengamanan, Habiburokhman menyebut aparat mengutamakan dialog dan tidak terprovokasi. Pendekatan tersebut dinilai membantu menjaga suasana tetap sejuk serta mengurangi risiko ketegangan dalam pelaksanaan aksi. Dialog juga menandakan bahwa pengamanan tidak semata-mata berorientasi pada pengendalian, tetapi memberi ruang bagi komunikasi petugas dan peserta. Menurutnya, sikap tenang dari kedua pihak merupakan unsur penting agar demonstrasi dapat berlangsung damai.
Penilaian itu menegaskan arti kerja sama dalam menjaga ruang demokrasi. Mahasiswa dapat menyampaikan pandangan secara tertib, sementara aparat menjalankan pengamanan dengan mengedepankan komunikasi. Bagi Komisi III, pemantauan atas situasi semacam ini penting untuk melihat bagaimana hak menyampaikan aspirasi dan tanggung jawab menjaga ketertiban berjalan berdampingan. Habiburokhman memandang sinergi tersebut sebagai gambaran demokrasi yang matang dan sejuk. Sikap saling menghormati serta pengendalian diri dari peserta maupun petugas turut menjaga suasana tetap kondusif, tanpa mengurangi ruang bagi aspirasi publik untuk disampaikan secara bermartabat.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan bahwa komisinya terbuka untuk mengkaji rencana revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sikap tersebut disampaikan menanggapi wacana pendefinisian ulang norma tindak pidana korupsi dalam undang-undang tersebut. Menurut Sahroni, kajian dapat dilakukan apabila rencana perubahan memiliki tujuan yang jelas.
Komisi III membidangi penegakan hukum, sehingga pembahasan mengenai ketentuan pidana korupsi termasuk dalam lingkup perhatian komisi. Namun, keterbukaan untuk mengkaji tidak dengan sendirinya berarti bahwa revisi telah diputuskan atau akan segera dilakukan. Pernyataan Sahroni menunjukkan bahwa gagasan tersebut dapat dibahas lebih lanjut dengan terlebih dahulu memperjelas maksud dan sasaran perubahan.
Sahroni menyampaikan tanggapan itu saat dihubungi dari Jakarta pada Kamis. Penegasan mengenai tujuan menjadi hal penting dalam menilai usulan pendefinisian ulang norma, terutama agar perubahan aturan mempunyai arah yang terukur. Dengan demikian, wacana revisi masih berada pada tahap yang memerlukan penjelasan dan kajian, sebelum dapat dinilai lebih jauh oleh para pemangku kepentingan.
Dewan Pers memberikan empat penghargaan kepada penerima dari kalangan perusahaan pers hingga tokoh pers dalam Anugerah Dewan Pers 2026. Acara tersebut berlangsung di Jakarta pada Rabu malam, 28 Oktober. Anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menjelaskan bahwa penghargaan tahun ini mencakup empat kategori, yakni perusahaan pers, wartawan, tokoh pers, dan tokoh bangsa.
Ragam kategori itu menunjukkan bahwa penghargaan diberikan kepada sejumlah unsur yang berkaitan dengan kehidupan pers, sekaligus kepada tokoh bangsa. Perusahaan pers dan wartawan menjadi bagian dari ekosistem pemberitaan, sedangkan kategori tokoh pers dan tokoh bangsa memberi ruang pengakuan kepada figur yang masuk dalam kelompok tersebut. Informasi yang disampaikan Maha menjelaskan cakupan penghargaan, tanpa merinci dalam keterangan itu nama penerima untuk setiap kategori.
Penyelenggaraan anugerah di Jakarta tersebut menjadi agenda Dewan Pers untuk memberikan penghargaan kepada para penerima.
Baca juga: Rupiah di Tengah Sorotan MSCI: Kekhawatiran Hashim dan Respons Bank Indonesia | Pemerintah Libatkan Masyarakat Awasi MBG, SPPG Kini Bisa Dipantau Posyandu hingga Orang Tua Siswa | Utilisasi Kawasan Industri Indonesia Baru 57,2%, Pemerintah Petakan Hambatan
