Jakarta | Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang digelar pada Rabu, 28 Oktober 2026, menyetujui pembagian dividen tunai khusus dengan nilai keseluruhan Rp1,564 triliun kepada pemegang saham yang berhak. Keputusan tersebut menetapkan alokasi distribusi dana perusahaan dalam bentuk dividen khusus. Penerima pembagian ini ditentukan berdasarkan kepemilikan saham yang tercatat pada tanggal pencatatan yang telah ditetapkan.
BEI menetapkan bahwa pemegang saham yang berhak menerima dividen adalah mereka yang namanya tercantum dalam daftar pemegang saham pada 27 Oktober 2026. Tanggal tersebut menjadi acuan untuk menentukan pihak yang memenuhi syarat, sehingga hak atas pembagian dividen tidak ditentukan semata-mata oleh kepemilikan saham setelah tanggal pencatatan. Pemegang saham yang tercatat pada tanggal itu menjadi kelompok penerima sesuai keputusan RUPSLB.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan besaran pembagian tersebut dalam konferensi pers di Jakarta pada hari yang sama dengan pelaksanaan RUPSLB. Menurut Jeffrey, nilai dividen khusus yang ditetapkan setara dengan Rp17 miliar per saham. Keterangan itu menjelaskan nilai pembagian yang diumumkan kepada publik sekaligus memberikan gambaran mengenai perhitungan dividen yang disetujui dalam rapat.
Dengan demikian, keputusan RUPSLB menggabungkan dua informasi utama bagi pemegang saham: total dividen tunai khusus sebesar Rp1,564 triliun dan tanggal pencatatan penerima pada 27 Oktober 2026. Pernyataan Jeffrey mengenai nilai setara Rp17 miliar per saham melengkapi rincian yang disampaikan BEI setelah rapat. Pemegang saham dapat merujuk pada tanggal pencatatan tersebut untuk memahami dasar penentuan pihak yang berhak atas distribusi. Keputusan ini secara khusus berkaitan dengan pembagian dividen tunai dan para pemegang saham yang memenuhi ketentuan pencatatan, sebagaimana disampaikan dalam pengumuman dan konferensi pers BEI di Jakarta.
Agenda kedua dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BEI membahas penggunaan saldo laba ditahan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026. Pemegang saham diminta memberikan persetujuan atas alokasi saldo tersebut, termasuk penyediaan dana untuk kebutuhan perusahaan dan pembagian dividen khusus. Setelah agenda dibahas, seluruh pemegang saham yang hadir menyetujui usulan secara aklamasi. Keputusan ini menetapkan dua penggunaan dana dengan tujuan berbeda, sehingga nilai alokasi cadangan dan jumlah dividen perlu dipahami secara terpisah.
Sebesar Rp2 triliun dari saldo laba ditahan dialokasikan sebagai dana cadangan operasional dan pengembangan. Dana ini disiapkan untuk mendukung kebutuhan operasional BEI serta rencana pengembangan perusahaan. Alokasi tersebut bukan merupakan pembayaran kepada pemegang saham dan tidak termasuk dalam jumlah dividen yang dibagikan. Penetapan cadangan memberi ruang bagi perusahaan untuk menjaga kesiapan pembiayaan kegiatan dan mendukung pengembangan sesuai kebutuhan. Persetujuan atas alokasi tersebut juga menjadi bagian dari keputusan penggunaan laba yang telah tercatat dalam laporan keuangan audited, bukan penambahan pada besaran dividen khusus.
Secara terpisah, RUPSLB menyetujui pembagian dividen khusus dengan total sebesar Rp1,564 triliun. Dengan demikian, Rp2 triliun merupakan dana cadangan operasional dan pengembangan, sedangkan Rp1,564 triliun adalah nilai dividen khusus bagi pemegang saham. Kedua angka tersebut merujuk pada pos penggunaan saldo laba ditahan yang berbeda dan tidak boleh dijumlahkan atau disebut sebagai satu alokasi. Persetujuan secara aklamasi mencerminkan dukungan pemegang saham terhadap penggunaan saldo laba sesuai tujuan yang ditetapkan. Penjelasan pemisahan nilai ini penting agar informasi mengenai keputusan RUPSLB tersampaikan secara akurat: perusahaan mempertahankan dana untuk operasional dan pengembangan, sekaligus membagikan dividen khusus dalam jumlah yang telah disetujui.
Agenda pertama dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BEI membahas persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dalam rangka rencana demutualisasi bursa efek. Jeffrey menyampaikan bahwa pemegang saham menyetujui perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Persetujuan ini menjadi bagian penting dari tahapan awal yang diperlukan sebelum perubahan struktur bursa dapat dijalankan. Dengan demikian, keputusan rapat tidak hanya menyangkut penyesuaian dokumen perseroan, tetapi juga menyiapkan landasan kelembagaan untuk perubahan yang lebih mendasar. Pembahasan agenda tersebut menempatkan AD/ART sebagai instrumen formal yang mengatur bagaimana bursa beroperasi dan bagaimana perseroan menjalankan kewenangannya.
Secara umum, demutualisasi berarti memisahkan kepemilikan bursa dari hak keanggotaan untuk melakukan perdagangan. Dalam model mutual, bursa dimiliki oleh perusahaan efek yang sekaligus menjadi pengguna jasanya, termasuk sebagai anggota yang dapat berdagang. Kepemilikan dan akses perdagangan dengan demikian berada dalam hubungan yang erat. Setelah demutualisasi, bursa berbentuk perseroan dengan kepemilikan saham yang terpisah dari fungsi perdagangan. Hak atas saham tidak otomatis melekat pada status sebagai anggota atau pengguna fasilitas perdagangan. Pemisahan tersebut mengubah cara kepemilikan bursa disusun, sekaligus membedakan peran pemegang saham dari peran pihak yang bertransaksi melalui bursa.
Perubahan AD/ART menjadi langkah mendasar karena dokumen tersebut menetapkan kerangka bagi struktur kepemilikan, tata kelola, serta kewenangan organ perseroan. Penyesuaian aturan internal dapat menyediakan dasar yang jelas untuk mengatur hubungan pemegang saham, pengelola, dan pihak yang menggunakan layanan bursa. Hal ini penting agar model perseroan yang terpisah dari keanggotaan perdagangan dapat memiliki mekanisme pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban yang sesuai. Persetujuan pemegang saham atas perubahan tersebut menunjukkan dukungan terhadap pembaruan kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rencana demutualisasi. Namun, persetujuan AD/ART merupakan bagian dari proses, bukan penjelasan bahwa seluruh perubahan struktur telah langsung terlaksana. Tahapan berikutnya perlu mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku, dengan tetap berpedoman pada aturan perseroan serta tata kelola bursa.
Usulan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Bursa Efek Indonesia (BEI) disiapkan sehubungan dengan rencana pelaksanaan demutualisasi perseroan. Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dan dirancang agar sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, pembahasan perubahan AD/ART berkaitan dengan proses kelembagaan yang harus mengikuti kerangka hukum dan tata kelola yang ditetapkan.
Menurut Jeffrey, perubahan itu belum langsung berlaku setelah dibahas dalam rapat. Efektivitasnya menunggu persetujuan dari OJK serta persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa perubahan dokumen dasar perseroan perlu melalui tahapan persetujuan dari otoritas yang berwenang sebelum dapat diterapkan. Karena itu, persetujuan yang diperlukan menjadi tahap penting dalam proses tindak lanjut atas usulan perubahan, di samping pembahasan oleh pemegang saham dalam RUPSLB.
Demutualisasi merupakan konteks utama yang melatarbelakangi penyiapan perubahan AD/ART tersebut. Dalam pelaksanaannya, BEI perlu memastikan ketentuan internal perseroan sesuai dengan aturan yang berlaku dan persetujuan yang disyaratkan. Uraian mengenai proses ini menegaskan bahwa keputusan rapat dan pemberlakuan perubahan merupakan hal yang berbeda: pembahasan atau persetujuan dalam forum perseroan tidak dengan sendirinya menggantikan persetujuan regulator dan pemerintah. Tahapan lanjutan itu akan menentukan kapan perubahan dapat efektif, sesuai prosedur yang berlaku.
Selain agenda terkait perubahan AD/ART, RUPSLB juga memuat agenda ketiga, yaitu meminta persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan untuk tahun buku 2027. Agenda tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai arah kegiatan dan kebutuhan anggaran BEI pada periode mendatang. Informasi yang tersedia menyebutkan agenda permintaan persetujuan tersebut, tetapi tidak merinci hasilnya. Oleh karena itu, agenda itu dapat dicatat sebagai pokok bahasan rapat tanpa menyimpulkan apakah rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut telah disetujui.
Baca juga: UNTR Tetapkan Dividen Interim Rp430 per Saham, Pembayaran Dijadwalkan November | BEI Siapkan Pembagian Dividen Perdana bagi Anggota Bursa | Investasi Rp3.923,2 Triliun Terserap, Pemerintah Soroti Hilirisasi dan Kepastian Izin
